Kegiatan Belajar 1
LAPORAN KEUANGAN
A. Penyajian Laporan Keuangan
Perangkat laporan keuangan yang lengkap terdiri dari
1) Laporan posisi keuangan (Statement of financial position)
2) Laporan laba rugi komprehensif (statement of comprehensive income)
3) Laporan perubahan ekuitas (Statement of changes in equity)
4) Laporan arus kas (Statement of cash flows)
5) Catatan atas laporan keuangan (Note to financial statement)
1. Laporan posisi keuangan (Statement of financial position)
Dalam PSAK no. 1, nama neraca (balance sheet) berubah menjadi laporan posisi
keuangan (Statement of financial position), laporan ini menyajikan aset, liabilitas dan
ekuitas pertanggal laporan tertentu.
Pos-pos minimum yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan;
Aset:
Liabilitas:
Kas dan setara kas
Utang dagang dan utang lain-lain
Piutang dagang dan piutang lain-lain
Provisi
Aset Keuangan lainnya
Liabilitas pajak periode berjalan
Persediaan
Liabilitas keuangan lainnya
Aset biologi
Liabilitas pajak tangguhan
Aset Pajak Periode berjalan
Liabilitas yang dimiliki untuk dijual
Investasi yang dicatat dengan
menggunakan metode ekuitas
Investasi property
Ekuitas:
Aset Tetap
Kepentingan non pengendali
Aset tak berwujut
Modal yang ditempatkan dan cadangan
Asset yang dimiliki untuk dijual
yang dibentuk oleh entitas induk
Aset pajak tangguhan
Urutan penyajian laporan posisi keuangan menurut PSAK No. 1 sbb:
Aset
Aset lancar
Aset tidak lancar
Liabilitas
Liabilitas jangka pendek
Liabilitas jangka panjang
Ekuitas
Hak non-pengendali
Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk
Suatu asset diklasifikasikan sebagai lancar bilamana:
 Akan direlisasikan dalam siklus operasi normal entitas
 Dimiliki terutama untuk tujuan diperdagangkan
 Akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan
 Menjadi kas atau setara kas yang direalisasikan, jika dibatasi untuk suatu periode yang
lebih lama dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
1
Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai lancar bilamana:
 Akan direlisasikan dalam siklus operasi normal entitas
 Dimiliki terutama untuk tujuan diperdagangkan
 Akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan
 Tidak mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas, setidaknya
12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Contoh format laporan posisi keuangan:
Aset
Aset Lancar:
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Persediaan
Aset lancer lainnya
Total asset lancer
Aset Tidak Lancar:
Aset keuangan tersedia untuk dijual
Investasi dalam entitas asosiasi
Aset tetap
Aset tak berwujut lainnya
Goodwill
Total asset tidak lancar
Total aset
Liabilitas
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha dan terutang lainnya
Bagian pinjaman jangka panjang
Utang pajak jangka pendek
Provisi jangka pendek
Total liabilitas jangka pendek
Liabiltas Jangka Panjang
Pinjaman jangka panjang
Pajak tangguhan
Provisi jangka panjang
Total liabilitas jangka panjang
Total liabilitas
Ekuitas
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik
entitas induk
Modal saham
Laba ditahan
Komponen ekuitas lainnya
(termasuk other comprehensive income)
Kepentingan non pengendali
Total ekuitas
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
312.400
91.600
135.230
25.650
564.880
142.500
100.150
350.000
227.470
80.000
901.620
1.466.500
115.100
10.000
35.000
5.000
315.100
120.000
28.800
28.850
177.650
492.750
650.000
243.500
10.200
903.700
70.050
973.750
2
Total liabilitas dan ekuitas
1.466.500
2. Laporan laba-rugi komprehensif (statement of comprehensive income)
Dalam PSAK No. 1, nama laporan laba-rugi (Income Statement) berubah menjadi laporan
laba rugi komprehensif (statement of comprehensive income). Laporan ini memberikan
informasi mengenai kinerja entitas dalan suatu periode. Kinerja didefinisikan sebagai
hubungan pendapatan yang diperoleh dengan beban yang terjadi selama suatu periode,
biasanya satu tahun.
Laporan laba rugi komprehensif menyajikan total laba-rugi komprehensif untuk suatu
periode, yang dipisahkan menjadi laba atau rugi (Profit and loss) dan laba-rugi
komprehensif lainnya (Other comprehensive income).
Laba atau rugi (Profit and loss) merupakan total pendapatan dikurangi dengan biaya.
Laba-rugi komprehensif lain adalah perubahan
mempengaruhi laba rugi periode berjalan
aset
atau
liabilitas
yang
tidak
Komponen Laba-rugi komprehensif lain mencakup:
 Surplus revaluasi asset tetap
 Perubahan asset keuangan yang dikatagorikan sebagai tersedia untuk dijual.
 Keuntungan dan kerugian actuarial atas program pensiun manfaat pasti
 Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari
entitas asing.
 Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrument lindung nilai dalam
rangka lindung nilai arus kas
 Bagial laba rugi komprehensif lain dari perusahaan asosiasi.
Laporan Laba Rugi Komprehensif dapat disajikan dengan dua cara yaitu:
 penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam satu laporan (tunggal)
 penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam dua laporan
Contoh format penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam satu laporan:
Kelompok Usaha XYZ
Laporan laba rugi komprehensif
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X7 dan 31 Desember 20X6
20X7
Pendapatan
390.000
Beban pokok penjualan
(245.000)
Laba bruto
45.000
Pendapatan lainnya
20.667
Biaya distribusi
(9.000)
Beban administrasi
(20.000)
Beban lain-lain
(2.100)
Biaya pendanaan
(8.000)
Bagian laba entitas asosiasi
35.100
Laba sebelum pajak
161.667
Beban pajak penghasilan
(40.417)
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan
21.250
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
20X6
355.000
(230.000)
125.000
11.300
(8.700)
(21.000)
(1.200)
(7.500)
30.100
128.000
(32.000)
96.000
3
Kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan
LABA TAHUN BERJALAN
Pendapatan komprehensif lainnya:
Selisih kurs karena penjabaran laporan
keuangan dalam mata uang asing
Aset keuangan tersedia untuk dijual
Lindung nilai arus kas
Keuntungan revaluasi aset tetap
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari program
pensiun manfaat pasti
Bagian pendapatan komprehensif
lain dari entitas asosiasi
Pajak penghasilan terkait
Pendapatan komprehensif lain tahun
berjalan setelah pajak
TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN
Laba yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non pengendali
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat
diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non pengendali
Laba per saham (dalam satuan rupiah):
Dasar dan dilusian
121.250
(30.500)
65.500
5.334
(24.000)
(667)
933
10.667
26.667
(4.000)
3.367
(667)
400
4.667
1.333
(700)
(9.334)
(14.000)
28.000
107.250
93.500
97.000
24.250
121.250
52.400
13.100
65.500
85.800
21.450
107.250
74.800
18.700
93.500
0,46
0,30
Apabila laporan laba rugi komprehensif disajikan dalam dalam dua laporan, laporan
pertama adalah Laporan Laba rugi sampai dengan laba tahun berjalan, kemudian
laporan laba komprehensif disajikan tersendiri sbb:
Kelompok Usaha XYZ
Laporan laba rugi komprehensif
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X7 dan 31 Desember 20X6
20X7
20X6
Laba tahun berjalan
121.250
65.500
Pendapatan komprehensif lain:
Selisih kurs penjabaran laporan
keuangan dalam mata uang asing
5.334
10.667
Aset keuangan tersedia untuk dijual
(24.000)
26.667
Lindung nilai arus kas
(667)
(4.000)
Keuntungan revaluasi aset tetap
933
3.367
Keuntungan (kerugian) aktuarial program
pensiun manfaat pasti
(667)
1.333
Bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi
400
(700)
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
4
Pajak penghasilan terkait
4.667
Pendapatan komprehensif lain tahun
berjalan setelah pajak
(14.000)
TOTAL LABA RUGI KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN
107.250
Total laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
85.800
Kepentingan nonpengendali
21.450
107.250
(9.334)
28.000
93.500
74.800
18.700
93.500
3. Laporan perubahan ekuitas (Statement of changes in equity)
Tujuan dari laporan perubahan ekuitas adalah untuk menyajikan informasi mengenai
pengaruh pos-pos berikut atas ekuitas:
 Laba atau rugi untuk suatu periode pelaporan
 Pos lain dari penghasilan dan beban yang langsung diakui dalam ekuitas
 Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan
 Jumlah investasi menurut ekuitas investor
 Dividend an distribusi lainnya kepada pemegang ekuitas
Item yang harus dimasukan kedalam laporan perubahan ekuitas
 Total penghasilan komprehensif, dengan penyajian secara terpisah total jumlah yang
tersedia bagi pemilik entitas induk dan bagi kepentingan non pengendali.
 Pengaruh penerapan dan penyajian ulang restropektif (atas kejadian masa lalu)
terhadap tiap-tiap komponen ekuitas (yang biasanya ditunjukan sebagai penyesuaian
terhadap saldo awal laba ditahan)
 Rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan untuk tiap-tiap komponen ekuitas
sebagai hasil dari:
- laba-rugi,
- tiap item penghasilan komprehensif lain,
- Jumlah investasi menurut investor.
- Dividend dan distribusi lain kepada pemilik
- Perubahan kepentingan kepemilikan pada entitas anak yang tidak
menyebabkan kehilangan kendali.
Contoh format laporan perubahan ekuitas:
PT ABC
Laporan perubahan ekuitas
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X2 dan 31 Desember 20x1
Modal
saham
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
Laba
ditahan
Total
Kepentingan
Non
Pengendali
Total
Ekuitas
5
Saldo per 01-01-20x1
Perubahan kebijakan akuntansi
Saldo
Perubahan Ekuitas Th. 20x1:
Dividen
Total penghasilan komprehensif
Saldo per 31-12-20x1
Perubahan ekuitas Th. 20x2:
Dividen
Penerbitan saham
Total penghasilan komprehensif
Saldo per 31-12-20x2
350.000
350.000
50.000
(3.000)
47.000
400.000
(3.000)
397.000
40.000
40.000
440.000
(3.000)
437.000
350.000
125.000
(25.000)
42.000
64.000
(25.000)
42.000
414.000
4.000
4.000
(25.000)
46.000
458.000
-
(18.000)
37.000
83.000
(18.000)
125.000
37.000
558.000
4.000
48.000
(18.000)
125.000
41.000
606.000
475.000
4. Laporan arus kas (Statement of cash flows)
Laporan arus kas mengandung informasi tentang aktivitas-aktivitas yang menghasilkan dan
menggunakan kas. Aktivitas utama tersebut adalah:
a) Aktivitas operasi (operational activities)
Aktivitas yang menghasilkan pendapatan utama dari entitas.
Contoh aktivitas operasi:
 penerimaan kas dari penjualan barang dagangan,
 pembayaran kas kepada karyawan dan pemasok,
 pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan
 pembayaran kas atas instrument keuangan utuk tujuan diperdagangkan.
b) Aktivitas investasi (investment activities)
Aktivitas pengambilalihan didalam akuisisi dan pelepasan asset jangka panjang dan
investasi lain yang tidak memenuhi definisi setara kas.
Contoh aktivitas investasi:
 Pembayaran kas untuk perolehan dan penerimaan kas dari penjualan asset tetap,
asset tak berwujut dan asset jangka panjang lainnya
 Pembayaran kas untuk perolehan dan penerimaan kas dari penjualan instrument
ekuitas dan instrument hutang.
 Uang muka kas dan pinjaman yang dilakukan oleh pihak ketiga dan pelunasannya.
c) Aktivitas pendanaan (financing activities)
Aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah ekuitas dan pinjaman perusahaan.
Contoh aktivitas pendanaan:
Penerimaan kas dari penjualan saham atau penerbitan surat hutang, dan
pengeluaran kas untuk membeli kembali saham dan untuk melunasi hutang.
Ada dua metode penyajian laporan arus kas yaitu: metode langsung (direct method) dan
metode tidak langsung (indirect method).
a) Metode langsung
Metode langsung menyajikan arus kas tertentu yang terkait dengan item yang
mempengaruhi arus kas. Item yang mempengaruhi arus kas mencakup:
 Tagihan kas dari pelanggan
 Penerimaan bunga dan dividen
 Pembayaran kas kepada karyawan
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
6



Pembayaran kas kepada supplier
Pembayaran bunga
Pembayaran pajak penghasilan
b) Metode tidak langsung
Menurut metode tidak langsung, penyajian dimulai dengan laba-rugi bersih, diikuti
dengan penambahan atau pengurangan terhadap item pendapatan dan beban non
kas, sehingga menghasilkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi.
Contoh laporan arus kas dengan metode langsung:
PT DFD1
Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31-12-X1
Arus kas dari aktivitas operasi
Kas diterima dari pelanggan
Kas dibayar kepada supplier
Kas dibayar kepada karyawan
Kas dari operasi
Pembayaran bunga
Pembayaran pajak penghasilan
Kas bersih dari aktivitas operasi
45.800
(29.800)
(11.200)
4.800
(310)
(1.700)
Arus kas dari kegiatan investasi
Pembelian asset tetap
Hasil penjualan peralatan
Penerimaan bunga
Penerimaan dividen
Kas bersih yang dipakai dalam aktivitas investasi
Arus kas dari kegiatan pendanaan
Hasil dari penerbitan modal saham
Hasil dari pinjaman
Pembayaran dividen
Kas bersih dari aktivitas pendanaan
2.790
(580)
110
12
5
(453)
1.000
500
(450)
Kenaikan bersih kas dan setara kas
Kas dan setara kas awal periode
Kas dan setara kas akhir periode
1.050
3.387
1.613
5.000
Contoh laporan arus kas dengan metode tidak langsung:
PT DFD1
Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31-12-X1
Arus kas dari aktivitas operasi
Laba sebelum pajak
Penyesuaian untuk:
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
3.000
7
Penyusutan
Rugi selisih kurs
Pendapatan investasi
Beban bunga
125
20
(80)
40
Kenaikan dari piutang dagang
Penurunan persediaan
Penurunan utang dagang
(250)
325
(50)
105
25
3.130
(12)
(870)
2.248
Kas yang dihasilkan dari aktifitas operasi
Pembayaran bunga
Pembayaran pajak penghasilan
Kas bersih dari kegiatan operasi
Arus kas dari kegiatan investasi
Pembelian asset tetap
Hasil penjualan peralatan
Penerimaan bunga
Penerimaan dividen
Kas bersih yang dipakai dalam aktivitas investasi
(500)
35
10
8
Arus kas dari kegiatan pendanaan
Hasil dari penerbitan modal saham
Hasil dari pinjaman
Pembayaran dividen
Kas bersih dari aktivitas pendanaan
150
175
(45)
Kenaikan bersih kas dan setara kas
Kas dan setara kas awal periode
Kas dan setara kas akhir periode
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
(447)
280
2.081
2.919
5.000
8
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
9
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
10
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
11
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
12
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
13
B. Laporan Keuangan Menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
1. Perangkat lengkap laporan keuangan.
Berdasarkan pasal 1 angka 29 UU No. 6/1983 STDD UU No. 16/2009, “Pembukuan adalah
suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang di tutup dengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.”
Kemudian syarat minimal informasi yang dapat diperoleh dari pembukuan ditegaskan
kembali pada pasal 28 ayat (7) UU No. 6/1983 STDD UU No. 16/2009 sbb: “Pembukuan
sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang
terutang.
Dari ketentuan di atas perangkat lengkap laporan keuangan yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan perpajakan terdiri dari:
1) Neraca:, yang berisi:
a. Harta
b. Kewajiban
c. Modal
2) Laporan Laba Rugi, yang berisi:
a. Penghasilan
b. Biaya
3) Tambahan informasi jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa
Penyusunan laporan keuangan di atas adalah agar dapat besarnya pajak penghasilan dan
pajak-pajak lainnya.
i. Syarat-syarat penyusunan laporan keuangan.
Syarat-syarat penyusunan laporan keuangan tercermin dalam syarat pembukuan menurut
Ps. 28 UU No. 6/1983 STDD UU No. 16/2009, sebagai berikut:
1) Diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenarnya (full disclosure)
2) Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan
mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang
diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3) Taat asas (consistency) dan dengan stelsel akrual stesel kas.
4) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat
persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
14
5) Sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang
terutang.
6) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat
diselenggarakan oleh Wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
7) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan
dokumen lain termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara
elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh)
tahun di Indonesia, yaitu ditempatkan kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang
pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan.
8) Diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan
perpajakan menentukan lain (Penjelasan Ps. 28 ayat (7) KUP).
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
15
KEGIATAN BELAJAR 2
PRINSIP PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ELEMEN LAPORAN KEUANGAN
Proses pencatatan dalam akuntansi melibatkan dua kegiatan yaitu penentuan pos-pos laporan
keuangan yang dipengaruhi oleh transaksi dan penentuan nilai untuk setiap pos tersebut.
Proses penentuan pos-pos ini dikenal dengan istilah pengakuan (recognation) sedangkan
proses penentuan nilainya dikenal dengan istilah pengukuran (measurement).
A. Pengakuan Elemen Laporan Keuangan
Pengakuan (Recognation) adalah proses pemasukan suatu pos dalam laporan keuangan
yang:
1. memenuhi definisi elemen (asset, liabilitas, penghasilan dan beban); dan
2. memenuhi kriteria pengakuan.
Pos yang memenuhi kriteria pengakuan harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau
laporan laba rugi.
1. Definisi Elemen Laporan Keuangan
Aset (asset) adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa
masa lalu dan diharapkan darinya akan mengalir manfaat ekonomi masa depan kepada
entitas
Liabilitas (liability) adalah kewajiban kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu,
yang penyelesaiaannya diperkirakan akan mengakibatkan arus keluar dari entitas berupa
sumber daya yang memiliki manfaat ekonomis.
Ekuitas (Equity) adalah hak residual atas asset perusahaan setelah dikurangi semua
liabiitas.
Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam
bentuk aliran masuk atau peningkatan asset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan
kenaikan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemilik
Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomis selama periode akuntansi dalam
nentuk aliran keluar atau pengurangan asset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan
penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemilik ekuitas.
2. Kriteria pengakuan
Pos yang memenuhi definisi suatu elemen akan diakui dalam laporan keuangan apabila:

Ada kemungkinan bahwa suatu manfaat ekonomis dimasa
berhubungan dengan pos akan mengalir dari atau ke entitatas
datang
yang
Konsep probabilitas mengacu pada tingkat ketidak pastian yang terkait dengan
manfaat ekonomis dimasa depan. Tingkat ketidak pastian didasarkan pada suatu
bukti konndisi yang ada pada tanggal pelaporan.

Pos mempunyai biaya (cost) atau nilai (value) yang dapat diukur secara andal.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
16
Biaya atau nilai mungkin diketahui, tetapi dalam banyak hal memerlukan estimasi.
Penggunaan estimasi yang logis merupakan bagian yang penting dalam
penyusunan laporan keuangandan tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.
Jika biaya tidak dapat diukur atau diperkirakan secara andal, maka pos itu tidak akan
diakui dalam laporan keuangan.
Kriteria pengakuan apabila diterapkan pada elemen-elemen laporan keuangan dapat
diringkas sebagai berikut.
 Aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika besar kemungkinan manfaat ekonomi
masa depan akan mengalir ke entitas dan asset memiliki biaya atau nilai yang dapat
diukur secara andal.
 Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika besar kemungkinan bahwa aliran
keluar sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi akan timbul dari penyelesaian
kewajiban kini dan jumlah penyelesaian dapat diukur secara andal
 Penghasilan diakui dalam laporan laba-rugi ketika kenaikan manfaat ekonomi masa
depan yang berkaitan dengan peningkatan asset atau penurunan lliabilitas dan dapat
diukur secara andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan
pengakuan kenaikan asset atau penurunan liabilitas.
 Beban diakui dalam laporan laba-rugi pada saat penurunan manfaat ekonomi masa
depan yang berkaitan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang
dapat diukur secara andal. Ini berarti, pada dasarnya pengakuan beban terjadi
bersamaan dengan kenaikan kewajiban atau penurunan asset.
B. Pengukuran Elemen Laporan Keuangan
1. Basis Pengukuran
Pengukuran (measurement) adalah proses penentuan jumlah moneter dari asset, liabilitas,
penghasilan dan beban yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Secara umum ada tiga
basis pengukuran yang digunakan dalam akuntansi, yaitu: biaya historis (historical cost);
biaya yang diamortisasi (amortized cost) dan nilai wajar (fair value)
 Biaya Historis (historical cost)
Biaya historis dari suatu asset adalah jumlah dari kas atau setara kas yang dibayarkan
atau nilai wajar dari jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh asset pada waktu
perolehannya
Biaya historis dari liabilitas adalah jumlah dari kas atau setara kas yang diterima atau
nilai wajar dari asset non tunai yang diterima pada waktu kewajiban terjadi. Dalam hal
adanya ketidak pastian, biaya historis adalah jumlah dari kas atau setara kas yang
diharapkan untuk dibayar atau nilai wajar dari asset lain yang diharapkan untuk
didistribusikan dalam rangka penyelesaiaan liabilitas.
Contoh:
PT. DFD membeli mesin dengan harga beli Rp 50.000.000,-, sedangkan untuk
mempersiapkan mesin sampai dengan mesin tersebut siap pakai perusahaan harus
mengeluarkan biaya Rp. 5.000.000,-. Maka mesin sebagai aset perusahaan akan
dicatat sebesar biaya perolehannya atau biaya historis yang dikeluarkan pada saat
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
17
perolehannya yang mencerminkan seluruh pengeluaran kas yang dibayar untuk
memperoleh aset (mesin) tersebut yaitu Rp. 55.000.000
 Biaya yang diamortisasi (amortised cost)
Biaya yang diamortisasi adalah arus kas aktual dari suatu asset atau liabilitas, yang
terdiri dari arus kas awal dan arus kas berikutnya yang disesuaikan menurut nilai waktu
dari uang dengan menerapkan metode tingkat bunga efektif untuk menghasilkan nilai
sekarang
Contoh:
PT DFD menerbitkan obligasi dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- yang jatuh tempo 5
tahun. Utang obligasi ini akan dicatat sebesar nilai sekarang atau present value dari
pembayaran bunga dan pokoknya misalnya setelah dilakukan penghitungan diskonto
arus kas masuk dengan tingkat bunga efektif Rp. 1.100.000,-. Maka utang obligasi akan
dicatat sebesar Rp. 1.100.000,-.
 Nilai Wajar (fair value)
Nilai wajar (fair value) adalah harga yang diterima atas penjualan aset atau pembayaran
untuk mentransfer liabilitas dalam transaksi antar pihak yang berkepentingan pada
tanggal pengukuran .
Contoh:
Pada tanggal 1 Oktober 2012, PT DFD membeli saham PTX dari pasar terbuka (Bursa
Efek) dengan harga perolehan Rp 1.200.000. dengan tujuan untuk diperjual-belikan.
Pada tanggal 31Desember 2012 nilai saham PT X dibursa Rp 1.000.000, maka PT DFD
akan menilai investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan dalam laporan keuangan
per 31 Desember 2012 sebesar nilai wajar yaitu Rp 1.000.000.
2. Pengukuran Awal (Initial measurement)
Pengukuran awal adalah pengukuran nilai asset dan liabilitas pada saat pengakuan awal.
Pada pengakuan awal, asset dan liabilitas diukur atas dasar biaya historisnya kecuali
standar akuntansi mengharuskan nilai yang lain.
3. Pengukuran Selanjutnya (subsequent measurement)
Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran asset dan liabilitas setelah pengakuan awal.
Pengukuran selanjutnya diterapkan pada saat entitas menyusun laporan keuangan. Basis
pengukuran selanjutnya dapat berbeda dengan pengukuran awal untuk memastikan
bahwa suatu asset tidak diukur atas dasar suatu jumlah yang lebih besar dari pada jumlah
pemulihan yang diharapkan dari penjualan atau penggunaan asset tersebut.
Basis pengukuran yang berbeda dapat dilihat pada pembahasan masing-masing elemen
laporan keuangan dalam bahan ajar ini.
C. Nilai Wajar (Fair Value)
Salah satu karakteristik PSAK hasil konvergensi IFRS adalah banyak menggunakan nilai
wajar (fair value) dalam penilaian elemen laporan keuangan. PSAK No. 68 yang
merupakan konvergensi IFRS13 akan diterbitkan dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
18
untuk mengklarifikasi definisi nilai wajar dan digunakan sebagai acuan tunggal atas
pengukuran nilai wajar ketika PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran atau
pengungkapan nilai wajar
1. Pengertian Nilai Wajar
Sebelumnya nilai wajar didefinisikan sebagai berikut:
Nilai wajar adalah jumlah atas mana suatu asset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas
dapat dapat diselesaikan, antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan berkemauan
dalam transaksi yang wajar (arm’s length transaction).
Ed. PSAK 68 mendefinisikan kembali nilai wajar sebagai berikut:
Nilai wajar (fair value) adalah harga yang diterima atas penjualan aset atau pembayaran
untuk mentransfer liabilitas dalam transaksi antar pihak yang berkepentingan pada tanggal
pengukuran.
Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa:
1) Aset atau liabilitas dipertukarkan dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar
untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas pada tanggal pengukuran berdasarkan
kondisi pasar saat ini; dan
2) Transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:
a. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
b. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkanuntuk aset
atau liabilitas tersebut.
Transaksi teratur (orderly transaction) adalah “transaksi yang mengasumsikan eksposur ke
pasar untuk periode sebelum tanggal pengukuran untuk memungkinkan kegiatan
pemasaran yang lazim dan umum untuk transaksi yang melibatkan aset atau liabilitas;
transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang dipaksakan (contohnya likuidasi yang
dipaksakan atau penjualan karena keterpaksaan)”.
Pasar utama (principal market) adalah “pasar dengan volume dan tingkat aktivitas terbesar
untuk aset atau liabilitas”.
Pasar yang paling menguntungkan (most advantageous market) adalah “pasar yang
memaksimalkan jumlah yang akan diterima untuk menjual aset atau meminimalkan jumlah
yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas, setelah memperhitungkan biaya transaksi
dan biaya transpor”.
Entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan
digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga asset atau liabilitas tersebut, dengan
asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.
ED PSAK 68 mendefinisikan pelaku pasar (market participants) sebagai “pembeli dan
penjual di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) untuk aset atau liabilitas
yang memiliki seluruh karakteristik sebagai berikut:
a. Pembeli dan penjual independen satu sama lain, yaitu bukan pihak berelasi.
b. Pembeli dan penjual memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai
mengenai aset atau liabilitas dan transaksi menggunakan seluruh informasi yang
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
19
tersedia, termasuk informasi yang dapat diperoleh melalui upaya uji tuntas yang
lazim dan umum.
c. Pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi atas aset atau liabilitas.
d. Pembeli dan penjual bersedia untuk melakukan transaksi atas asset atau liabilitas,
yaitu mereka termotivasi namun tidak terpaksa, atau dipaksa untuk melakukan hal
tersebut.”.
2. Hirarki Penentuan Nilai wajar.
Definisi baru nilai wajar menekankan harga yang terjadi antara pelaku pasar, namun
bagaimana menentukan nilai wajar bila harga kuotasi asset dan liabilitas tidak tersedia di
pasar?
PSAK 68 memberikan tuntunan hirarki penentuan nilai wajar sebagai berikut:
a. Level 1.
Input Level 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset
atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
Penekanan pada Level 1 adalah untuk menentukan kedua hal sebagai berikut:
1) pasar utama atau jika tidak ada, pasar yang paling menguntungkan; dan
2) transaksi dapat dilakukan pada harga tersebut pada tanggal pengukuran.
Nilai wajar yang tersedia dalam level ini harus digunakan tanpa penyesuaiaan.
Contoh: harga saham di bursa saham, harga komoditi di bursa komoditi.
b. Level 2.
Input Level 2 adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang
dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
Input yang dapat diobservasi (observable inputs) adalah input yang dikembangkan
menggunakan data pasar, seperti informasi yang tersedia untuk publik mengenai
peristiwa atau transaksi aktual, dan yang mencerminkan asumsi yang akan
digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas.
Input Level 2 termasuk hal sebagai berikut:
1) harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang serupa di pasar aktif.
2) harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang identik atau yang serupa di
pasar yang tidak aktif.
3) input selain dari harga kuotasian yang dapat diobservasi untuk asset atau
liabilitas, sebagai contoh: suku bunga dan kurva imbal hasil yang dapat
diobservasi pada interval kuotasi yang umum; volatilitas yang tersirat; dan
credit spreads.
4) input yang diperkuat pasar (market-corroborated inputs).
adalah input yang diperoleh terutama dari atau diperkuat oleh data pasar yang
dapat diobservasi secara korelasi atau dengan cara lain.
Contoh:
Nilai wajar bangunan yang dimiliki dan digunakan. Input Level 2 adalah harga per
meter persegi untuk bangunan (pengali dalam penilaian) yang diperoleh dari data
pasar yang dapat diobservasi, contohnya pengali yang diperoleh dari harga transaksi
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
20
yang dapat diobservasi yang melibatkan bangunan yang sebanding di lokasi yang
serupa
Nilai wajar Persediaan barang jadi di gerai ritel. Untuk persediaan barang jadi yang
diperoleh dalam kombinasi bisnis, input Level 2 adalah harga untuk pelanggan di
pasar ritel atau harga untuk retailer di pasar grosir, disesuaikan dengan perbedaan
antara kondisi dan lokasi pos persediaan dan pos persediaan yang sebanding (yaitu
serupa)
c. Level 3.
Input Level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas
Input yang tidak dapat diobservasi (unobservable inputs) adalah input ketika data
pasar tidak tersedia dan yang dikembangkan dengan menggunakan informasi terbaik
yang tersedia mengenai asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika
menentukan harga aset atau liabilitas.
Entitas dapat mengembangkan input yang tidak dapat diobservasi menggunakan
informasi terbaik yang tersedia, termasuk data milik entitas sendiri.
Contoh:
Nilai wajar unit penghasil kas. Input Level 3 adalah perkiraan keuangan (contohnya
arus kas atau laba rugi) yang dikembangkan dengan menggunakan data milik entitas
jika tidak terdapat informasi yang umumnya tersedia.
D. Penurunan Nilai (Impairment in Value).
1. Pengertian Penurunan Nilai
PSAK No. 48 revisi tahun 2009 menetapkan, rugi penurunan nilai diakui jika jumlah tercatat
aset melebihi jumlah terpulihkan.
Rugi penurunan nilai adalah suatu jumlah yang merupakan selisih lebih nilai tercatat suatu
aset atau unit penghasil kas atas jumlah terpulihkannya.
Jumlah tercatat adalah jumlah yang diakui untuk suatu aset setelah dikurangi akumulasi
penyusutan (amortisasi) dan akumulasi rugi penurunan nilai.
Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi
antara nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan (Fair value less cost to sell) dan nilai
pakainya (value in use).
2. Indentifikasi Asset yang Mungkin Mengalami Penurunan Nilai
Pada setiap akhir periode pelaporan, suatu entitas harus menilai apakah terdapat indikasi
suatu aset mengalami penurunan nilai.Jika terdapat indikasi tersebut, entitas mengestimasi
jumlah terpulihkan aset tersebut.
Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai,
entitas harus mempertimbangkan, minimum, hal-hal berikut ini:
• Informasi dari sumber-sumber eksternal
 Perubahan signifikan Nilai pasar
 Perubahan signifikan teknologi, pasar, ekonomi dan lingkup hukum
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
21
 Perubahan suku bunga
 Jumlah tercatat aset neto enttitas melebihi kapitalisasi pasarnya
• Informasi dari sumber-sumber internal
 Bukti keusangan atau kerusakan fisik aset
 Perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian dan masa manfaat aset
 Bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang
diharapkan.
3. Pengukuran Jumlah Terpulihkan
PSAK 48 mendefinisikan jumlah terpulihkan suatu aset sebagai jumlah yang lebih tinggi
antara:
 Nilai wajar dikurangi Biaya Penjualan (Fair Value Less Cost to Sell):
penjualan suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak
yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi biaya pelepasan
aset.
 Nilai Pakai (Value in Use):
adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset
atau unit penghasil kas.
Bukti terbaik untuk memperoleh Nilai wajar dikurangi Biaya Penjualan (Fair Value Less
Cost to Sell):
a) harga dalam suatu perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam suatu
transaksi antara pihak-pihak yang independen, disesuaikan dengan biaya tambahan
yang dapat dikaitkan secara langsung dengan pelepasan aset.
b) Apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yanmengikat namun aset
diperdagangkan di pasar aktif, berdasarkan harga pasar aset dikurangi biaya
pelepasan aset tersebut.
c) Apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat atau pasar aktif untuk
asset, berdasarkan pada informasi terbaik yang ada untuk menggambarkan jumlah
yang dapat diperoleh entitas, pada akhir periode pelaporan, dari pelepasan aset
pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan
Elemen-elemen yang harus diperhitungkan dalam penghitungan nilai pakai aset:
a) Estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset;
b) Ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dari jumlahatau waktu arus kas masa
depan tersebut;
c) Nilai waktu uang, diwakili oleh suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku;
d) Harga untuk menanggung ketidakpastianyang melekat pada aset
e) Faktor-faktor lain, seperti ilikuiditas, yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar
dalam menilai aruskas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari
aset tersebut.
4. Pengakuan Rugi Penurunan Nilai
Pengakuan rugi penurunan nilai diakui Jika, dan hanya jika, nilai terpulihkan aset lebih kecil
dari nilai tercatatnya.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
22
Apabila terjadi penurunan nilai, maka:
- nilai tecatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan.
- Penurunan tersebut adalah rugi penurunan Nilai.
- Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laporan laba rugi, kecuali aset disajikan
pada jumlah direvaluasi sesuai dengan standar lain (Contoh PSAK 16: Aset Tetap)
Setiap rugi penurunan nilai aset revalusian diperlakukan sebagai penurunan revaluasi
sesuai standar lain tersebut.
- diakui dalam pendapatan komprehensif lain, sepanjang kerugian penurunan nilai
tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama
- rugi penurunan nilai atas aset revaluasian mengurangi surplus revaluasi untuk aset
tersebut
5. Pembalikan Rugi Penurunan Nilai
Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui pada
periode-periode sebelumnya untuk aset (selain goodwill) mungkin tidak ada lagi atau
mungkin telah menurun, entitas mempertimbangkan, minimal, indikasi berikut ini:
a) Infomasi yang bersumber dari luar;
b) Informasi yang bersumber dari dalam.
Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset
selain goodwill harus dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang
digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan
nilai terakhir diakui. jika diketahui adanya pemulihan nilai maka jumlah tercatat aset
dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi
penurunan nilai.
Jumlah tercatat aset yang meningkat (selain goodwill), yang disebabkan pembalikan rugi
penurunan nilai, tidak boleh melebihi jumlah tercatat (neto setelah amortisasi atau
depresiasi) seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun
sebelumnya.
Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset (selain goodwill) diakui segera dalam laba rugi,
kecuali asset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan Pernyataan lain (contohnya,
model revaluasi di PSAK 16). Setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasian harus
diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait.
E. Pengukuran menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
Pengukuran dalam perpajakan adalah proses memberikan nilai pada harta dalam rangka
menghitung penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dalam perusahaan,
menghitung keuntungan atau kerugian apabila terjadi penjualan atau pengalihan harta, dan
penghitungan penghasilan dari penjualan barang dagangan.
Dalam perpajakan dikenal beberapa macam pengukuran, yang akan dijelaskan sebagai
berikut:
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
23
1. Harga yang sesungguhnya (Ps. 10 ayat (1) UU PPh)
Pengukuran ini diterapkan untuk transaksi jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan
istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh.
Bagi pembeli, ukuran harga perolehan adalah jumlah uang yang sesungguhnya dikeluarkan
untuk memperoleh harta termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta
tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan. Dipihak lain,
penjual mengukur harga penjualan harta dengan jumlah yang sesungguhnya diterima.
Pengukuran dengan harga sesungguhnya adalah pengukuran yang umum dan lazim
diterapkan dalam perpajakan untuk perolehan harta kecuali diatur lain atau pihak yang
bertransaksi memiliki hubungan istimewa.
2. Harga pasar (Ps. 10 ayat (1), (2), ayat (3), ayat (4) huruf b., ayat (5) UU PPh)
Pengukuran ini diterapkan untuk perolehan harta dari:
 Transaksi jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh.
 Tukar-menukar harta
 Pengalihan selain dalam bentuk sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada
lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah; atau hibah kepada keluarga
dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial sesuai ketentuan Menkeu (tidak memenuhi syarat Ps. 4 ayat (3) huruf
a. UU PPh)
 harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha, yang tidak diizinkan menggunakan nilai
buku
 Pengalihan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
Undang-undang PPh menyatakan secara tegas atas perolehan harta dari transaksitransaksi di atas menggunakan harga pasar, namun tidak terdapat penjelasan apa yang
dimaksud harga pasar. Apakah harga pasar sama dengan yang dimaksud dengan nilai
wajar menurut akuntansi?. Teknik penentuan nilai wajar menurut akuntansi tidak hanya
menggunakan pendekatan pasar (market approach) tetapi juga menggunakan pendekatan
lain seperti pendekatan biaya (cost approach) dan pendekatan penghasilan (income
approach). Bagaimana jika harga pasar tidak tersedia?. Apakah diperkenankan
menentukan harga pasar dengan pendekatan selain pendekatan pasar?
3. Nilai buku. (Ps. 10 ayat (3), ayat (4) huruf a. UU PPh)
Nilai buku adalah harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
Pengukuran ini diterapkan untuk perolehan harta dari:
 Pengalihan dalam bentuk sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada
lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah; atau hibah kepada keluarga
dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial sesuai ketentuan Menkeu.
 Warisan
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
24

Harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha, yang mendapat izin Menkeu untuk
menggunakan nilai buku.
4. Pengukuran berdasarkan penilaian kembali (revaluasi), yaitu dengan cara
memberikan harga baru terhadap harta yang dimiliki (Ps. 19 ayat (1), Pasal 11 ayat
(5)).
Dengan pertimbangan adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan
kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan kekurangserasian antara biaya dan
penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. Wajib
Pajak dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang
dimilkinya.
Wajib pajak yang dapat melakukan revaluasi dibatasi hanya untuk Wajib Pajak badan
dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh
izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika
Serikat.
Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau
nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang
ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari
pemerintah dan hanya dapat dilakukan paling singkat 5 tahun sekali.
Empat basis pengukuran pertama di atas merupakan pengukuran saat perolehan (initial
measurement). Ketentuan perpajakan tidak mengenal pengukuran setelah pengakuan awal
kecuali untuk revaluasi yang harus mendapat persetujuan Dirjen Pajak sebagaimana
dijelaskan di atas.
Perbedaan basis pengukuran antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan akan
menyebabkan perbedaan laba akuntansi dengan laba kena pajak. Dengan demikian,
apabila terdapat perbedaan basis pengukuran Wajib Pajak harus melakukan penyesuaian
fiscal dalam rangka menghitung penghasilan kena pajaknya.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
25
Kegiatan Belajar 3
ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN
A. Aset Keuangan
1. Definisi
Aset keuangan adalah asset yang terdiri atas:
a) Kas;
b) Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain;
c) Hak kontraktual untuk:
 Menerima kas atau asset keuangan dari entitas lain
 Mempertukarkan asset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain
dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan kepada entitas
d) Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrument
ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan:
 nonderivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima
suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas;
atau
 derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan
mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan
sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas
Contoh aset keuangan adalah: kas, investasi dalam obligasi dan ekuitas yang
diterbitkan oleh entitas lain, piutang dan aset keuangan derivatif.
Aset fisik, seperti persediaan, asset tetap, asset sewa pembiayaan, asset tak berwujut,
biaya dibayar dimuka tidak termasuk asset keuangan
2. Katagori Aset Keuangan
Aset Berdasarkan PSAK 50 dan 55, asset keuangan dikatagorikan sebagai berikut :
a. Aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba
rugi (Fair Value Through Provit and Loss/FVTPL).
Dikatagorikan sebagai FVTPL apabila memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
1) Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan (trading), atau
2) Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi.
b. Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (Held to Maturity)
Aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan
jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan
kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:
1) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL);
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
26
2) investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual
(AFS); dan
3) investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang (LnR).
c. Pinjaman yang diberikan dan Piutang (Loans and Receivables)
Aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan
tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
1) Entitas berniat untuk menjual dalam waktu dekat (held for trading);
2) Pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi (FVTPL);
3) Pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual;
atau
4) Pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara
substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang
diberikan dan piutang.
d. Aset keuangan tersedia untuk dijual (Available For Sale/AFS)
aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang
tidak diklasifikasikan dalam tiga katagori di atas.
Ilustrasi A.1.
Sepanjang tahun 2012 PT DFD melakukan transaksi antara lain sebagai berikut:
1. Tanggal 1 Juli 2012 memberikan pinjaman khusus kepada PT X yang merupakan
supliernya sebesar Rp 100.000 dengan bunga 1% perbulan yang dibayar tiap
akhir bulan. Pokok pinjaman akan dilunasi pada tanggal 30 Juni 2013. PT PFD
mengeluarkan biaya notaris sebesar Rp 1.000 untuk membuat perjanjian ini.
2. Tanggal 1 Oktober 2012, membeli sekuritas secara kas sebagai berikut :

100 lembar saham biasa PT A Tbk (10% kepemilikan) dengan harga nominal
@ Rp 1.000 dengan harga Rp 120.000 dan biaya broker Rp 4.000. Manjemen
PT DTSD berniat menjual kembali dalam waktu dekat untuk memperoleh
keuntungan jangka pendek

100 lembar (10% kepemilikan) saham biasa PT D Tbk dengan harga nominal
@ Rp 1000 dengan harga Rp 110.000 dan biaya broker Rp 1.000.
Manajemen tidak berniat untuk menjual kembali dalam waktu dekat.

50 lembar obligasi yang diterbitkan oleh PT Y Tbk dengan nilai nominal @ Rp
1.500 dengan bunga 12% pertahun. Jatuh tempo selama 5 tahun. Biaya
broker Rp 1.000. Manajemen berniat memegang obligasi tersebut sampai
tanggal jatuh tempo.
3. Tanggal 1 November membeli tanah sebagai investasi yang nantinya akan dijual
untuk memperoleh keuntungan .
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
27
4. Sepanjang tahun 2012, PT DFD melakukan penjualan secara kredit dengan
tempo 14 hari. Saldo piutang usaha per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp
60.000
Diminta:
Bagaimana PT DFD mengklasifikasikan aset-aset di atas kedalam katagori aset
keuangan (Financial assets).
Solusi yang disarankan:
1. Pinjaman kepada PT X
Alasan:
 Pinjaman yang diberikan merupakan aset keuangan nonderivatif dengan
pembayaran yang telah ditentukan, yaitu bunga dibayar setiap bulan dan pokok
dibayar pada akhir satu tahun.
 Pinjaman diberikan secara khusus sehingga tidak mempunyai kuotasi di pasar
aktif.
Solusi:
Dikatagorikan sebagai Aset Keuangan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
(Loans and Receivables)
2. Pembelian sekuritas
a. Investasi dalam sekuritas saham PT A
Alasan:
Manajemen berniat menjual kembali dalam waktu dekat sehingga tidak dapat
diklasifikasikan sebagai trading security
Solusi:
Dikatagorikan sebagai aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai
wajar melalui laporan laba rugi (Fair Value Through Provit and Loss/FVTPL).
b. Investasi dalam sekuritas saham PT D
Alasan:
 Manajemen tidak berniat menjual kembali dalam waktu dekat sehingga dapat
diklasifikasikan sebagai trading security
 Tidak ada tanggal jatuh tempo untuk sekuritas saham.
 Pembayaran kembali tidak ditentukan.
Solusi:
Dikatagorikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual (Available For Sale)
c. Investasi dalam sekuritas utang PT Y
Alasan:
 Obligasi PT Y merupakan aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran
tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan.
 Manajemen berniat memegang obligasi tersebut sampai tanggal jatuh tempo.
Solusi:
Dikatagorikan sebagai aset keuangan Investasi dalam kelompok dimiliki hingga
jatuh tempo (Held to Maturity)
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
28
3. Pembelian tanah
Aset pisik bukan merupakan aset keuangan
4. Piutang usaha.
Alasan:
 Piutang usaha merupakan aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran
yang telah ditentukan yaitu selama 14 hari.
 tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.
Solusi:
Dikatagorikan sebagai Aset Keuangan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
(Loans and Receivables)
3. Pengukuran Awal (Initial Measurement)
Pada saat pengakuan awal, entitas akan mengukur aset keuangan sesuai katagorinya
sebagai berikut:
No
Katagori Aset Keuangan
Pengukuran awal
N
1. Diukur pada Nilai Wajar melalui
Nilai wajar kredit (Fair value)
Laporan Laba Rugi (FVTPL)
Biaya transaksi diakui sebagai beban
(expenses).
i
l2. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo(HTM) Nilai wajar ditambah biaya transaksi yang
a3. Pinjaman yang Diberikan dan
dapat diatribusikan secara langsung
i
dengan perolehan.
Piutang (L&R)
(FV + Attributive Transaction Cost)
4. Tersedia untuk Dijual(AFS)
w
Nilai wajar pada saat pengakuan awal yang paling baik adalah sama dengan harga
transaksinya.
Ilustrasi A.2.
Dari kasus ilustrasi A.1.
Diminta:
Lakukan pengukuran awal dan susun ayat jurnal untuk pengakuan awal atas masingmasing aset keuangan:
Solusi yang disarankan:
No
Aset Keuangan
Dasar Pengukuran
Nilai Awal
1.
Other Receivables-PT X Fair value + Attributive
Rp 100.000+1.000=
Transaction Cost
Rp 101.000
2.
Investment in trading
Fair value
securities-PT A
Rp 120.000
3.
Investment in available
Fair value + Attributive
Rp 110.000+Rp1.000 =
for sale securities-PTD
Transaction Cost
Rp 111.000
4.
Investment in debt
Fair value + Attributive (50xRp 1.500)+Rp 1.000 =
securities-PT Y
Transaction Cost
Rp 76.000
5.
Account Receivables
Fair value + Attributive
Rp 60.000
Transaction Cost
Tidak terdapat transaction
cost
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
29
Ayat jurnal:
1 Juli 2012
Dr: Other Receivables-PT X
Cr:
Cash
Rp 101.000
Rp 101.000
1 Oktober 2012 Dr: Investment in trading securities-PT A Rp 120.000
Dr: Investment acquired expenses
Rp 4.000
Dr: Investment in available for sale
securities-PTD
Rp 111.000
Dr: Investment in debt securities-PT Y
Rp 76.000
Cr:
Cash
Rp 311.000
Untuk piutang usaha penjurnalan dilakukan setiap terjadi penjualan
Dr: Account receivables
Rp xx.xxx
Cr:
Sales
Rp xx.xxx
4. Pengukuran Selanjutnya (Subsequent Measurement)
Pada saat pelaporan, aset keuangan diukur sebagai berikut:
No
Katagori Aset
Keuangan
Pengukuran pada tanggal
pelaporan
Laba Rugi perubahan
nilai wajar
1.
Diukur pada Nilai
Wajar melalui Laporan
LabaRugi (FVTPL)
Sebesar nilai wajar.
Diakui pada laporan
laba rugi (Profit or
Loss)
2.
Dimiliki Hingga
JatuhTempo (HTM)
3.
Pinjaman yang
Diberikan danPiutang
(L&R)
Sebesar
biaya
perolehan
diamortisasi (amortized cost),
yaitu nilai wajar kredit yang
diukur pada saat pengakuan
awal dikurang pembayaran
pokok, ditambah atau dikurang
amortisasi kumulatif dengan
menggunakan metode suku
bunga efektif
Tidak diukur dengan
nilai wajar sehingga
tidak
terdapat
pengakuan laba rugi
perubahan
nilai,
kecuali
terjadi
penurunan
nilai
(impairment loss)
4.
Tersedia untuk Dijual
(AFS)
Sebesar nilai wajar.
Diakui dalam laba rugi
komprehensif lainnya
(OCI)
5. Penurunan Nilai (Impairment in Value)
Pada setiap tanggal pelaporan entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif
bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.
Aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai apabila:
 Nilai yang dapat diperoleh kembali lebih kecil dari Nilai tercatat (Carrying amount)
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
30
 Terdapat bukti objektif penurunan nilai pada setiap tanggal neraca
Bukti objektif antara lain:
 Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam;
 Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran
pokok atau bunga;
 Restrukturisasi atau keringanan (konsesi) akibat pihak peminjam mengalami
kesulitan;
 Peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
 Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
 Kemungkinan besar bangkrut
Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka harus dilakukan estimasi nilai yang
dapat diperoleh kembali dan mengakui kerugian penurunan nilai, kecuali asset
keuangan dengan nilai wajar melaui laba rugi (FVTPL).
Kerugian penurunan nilai (impairment loss) dihitung berdasarkan selisih antara nilai
tercatat kredit dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskonto
menggunakan suku bunga efektif. Kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan laba
rugi (Profit and Loss)
Impairment Loss = Carrying amount - PV of estimated future cash flows
Pemulihan penurunan nilai dapat terjadi jika nilai kini estimasi arus kas masa datang
melebihi nilai tercatat sehingga jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, dan
pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi
setelah penurunan nilai diakui. Pemulihan kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan
laba rugi (Profit and Loss)
Ilustrasi A.3.
Melanjutkan ilustrasi A.1. dan A. 2.
Pada tanggal pelaporan 31 Desember 2012 PT DFD melakukan evaluasi atas asset
keuangan sebagai berikut:
1. PT X masih lancar membayar bunga setiap bulannya, tidak ada keraguan bahwa PT
X tidak sanggup membayar pokok hutangnya pada saat jatuh tempo.
2. Dari informasi di bursa diketahui harga perlembar saham PT A Tbk Rp 1.400 dan
saham PT D Tbk Rp 1.150 dan harga perlembar obligasi PT Y Rp 1.450.
3. Terdapat bukti objektif penurunan nilai piutang usaha, yaitu beberapa pelanggan
mengalami kesulitan usaha dan kemungkinan bangkrut. Selain itu terdapat juga
pelanggan yang sudah lebih dari 3 bulan belum dilunasi utangnya. Estimasi piutang
per 31 Desember 2012 yang dapat ditagih Rp 50.000.
Diminta:
 Tentukan nilai pada tanggal pelaporan 31-12-2012, dan hitung keuntungan atau
kerugian dari perubahan nilai tersebut serta tentukan dimana keuntungan atau
kerugian dari perubahan nilai tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
31
 Susun ayat jurnal tanggal 31-12-2012
Solusi yang disarankan:
1. Piutang PT diklasifikasikan sebagai Loans and Receivables maka pengukuran pada
tanggal pelaporan menggunakan biaya yang diamortisasi (amortised cost) dengan
menggunakan tarif bunga efektif.
Tabel penghitungan amortised cost.
Bulan
Amortised
cost awal
Cash flows
Amortisation
of interest
income
Amortised cost
akhir
101.000
Jul-12
101.000
(1.000)
921
100.921
Agust-12
100.921
(1.000)
920
100.841
Sep-12
100.841
(1.000)
919
100.760
Okt-12
100.760
(1.000)
919
100.679
Nov-12
100.679
(1.000)
918
100.597
Des-12
100.597
(1.000)
917
100.514
Jan-13
100.514
(1.000)
916
100.430
Feb-13
100.430
(1.000)
916
100.346
Mar-13
100.346
(1.000)
915
100.260
Apr-13
100.260
(1.000)
914
100.174
Mei-13
100.174
(1.000)
913
100.088
Jun-13
100.088
(101.000)
912
0
EIR =
-0,91%
 Nilai Other receivables-PTX di Laporan posisi keuangan per 31-12-12 =
Rp 100.514
 Tidak terdapat pengakuan laba-rugi atas perubahan nilai wajar
 Jurnal pertanggal 31-12-2012:
Dr: Cash
Rp 1.000
Cr:
Interest income
Rp 917
Cr:
Other receivables-PT X
Rp 83
2. Investment in trading securities-PTA
 Aset keuangan katagori FVTPL pada tanggal laporan diukur berdasarkan nilai
wajar = Rp 140.000
 Keuntunga diakui dalam laba rugi (profit or loss) sebesar:
Rp 140.000 – Rp 120.000 = Rp 20.000
 Jurnal tanggal 31-12-2012:
Dr: Investment in trading securities
Rp 20.000
Cr:
Unrealized gain (Loss) from FV Adjustment
Rp 20.000
3. Investment in available for sale securities-PTD
 Aset keuangan katagori AFS pada tanggal laporan diukur berdasarkan nilai wajar
= Rp 115.000
 Keuntunga diakui dalam laba rugi komprehensih lainnya (Others comprehensive
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
32
Income) sebesar: Rp 115.000 – Rp 111.000 = Rp 4.000
 Jurnal tanggal 31-12-2012:
Dr: Investment in available for sale securities-PTD Rp 4.000
Cr: Other Comperehensive IncomeUnrealized Gain (Loss) of FV adjustment.
Rp 4.000
4. Investment in debt securities-PT Y
 Aset keuangan katagori HTM pada tanggal laporan diukur berdasarkan nilai
amortised cost.
Tabel penghitungan amortised cost.
Amortisation
Amortised
of interest
Amortised
Bulan
cost awal
Cash flows
income
cost akhir
76.000
Okt 12-Sep 13
76.000
(9.000)
8.841
75.841
Okt 13-Sep 14
75.841
(9.000)
8.823
75.664
Okt 13-Sep 14
75.664
(9.000)
8.802
75.467
Okt 13-Sep 14
75.467
(9.000)
8.779
75.246
Okt 13-Sep 14
75.246
(84.000)
8.754
0
EIR =
-11,63%
Untuk mempermudah perhitungan per 31-12-2012 penerimaan bunga dan
amorisasi penghasilan bungan diakui proporsional untuk 3 bulan:
Cash flow bunga th 2012 = 3/12 X Rp 9.000
= (Rp 2.250)
Amortisasi bunga th. 2012 = 3/12 X Rp 8.841
= Rp 2.210
Nilai investasi dalam obligasi PT Y per 01-10-2012 = Rp 76.000
Nilai investasi dalam obligasi PT Y per 31-12-2012 = Rp 75.960
 Tidak terdapat pengakuan laba-rugi atas perubahan nilai wajar
 Jurnal tanggal 31-12-2012:
Dr: Interest receivables
Rp 2.250
Cr:
Interest income
Rp 8.210
Cr:
Investment in debt securities-PT Y
Rp
40
5. Account Recevables
 Aset keuangan katagori Loan and Receivables pada tanggal laporan diukur
berdasarkan nilai amortised cost. Akan tetapi tidak ada pembebanan bunga dalam
piutang dan waktu pembayaran sangat pendek, maka piutang usaha dinilai
berdasarkan nilai perolehannya.
 Pada akhir tahun terdapat bukti objektif penurunan nilai, dengan demikian piutang
usaha akan dinilai sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yaitu sebesar Rp
50.000
 Kerugian penurunan nilai (impairment loss) dibebankan dalam laporan laba-rugi
(profit and loss) yaitu sebesar Rp 60.000 – Rp 50.000 = Rp 10.000
 Jurnal tanggal 31-12-2012:
Dr: Impairment Loss
Rp 10.000
Cr:
Allowance for Impairment loss
Rp 10.000
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
33
 Penyajian dalam laporan posisi keuangan:
Curret Assets:
Account receivables……………………………. Rp 60.000
Allowance for Impairment loss………………… (Rp 10.000)
Account receivables-net.………………………. Rp 50.000
6. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan
Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika:
a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari asset keuangan tersebut berakhir;
atau.
b) Entitas mentransfer aset keuangan, dan transfer tersebut memenuhi kriteria
penghentian pengakuan:
 jika entitas secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas
kepemilikan aset keuangan, maka entitas menghentikan pengakuan aset
keuangan
 jika entitas secara substansial memiliki seluruh risiko dan manfaat atas
kepemilikan aset keuangan, maka entitas tetap mengakui aset keuangan
tersebut;
 jika entitas secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko
dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, maka entitas menentukan
apakah entitas masih memiliki pengendalian atas asset keuangan tersebut.
Dalam hal ini:

jika entitas tidak lagi memiliki pengendalian, maka entitas menghentikan
pengakuan aset keuangan

jika entitas masih memiliki pengendalian, maka entitas tetap mengakui aset
keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut
Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, maka:
 selisih antara nilai tercatat dengan jumlah dari pembayaran yang diterima
(termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang
harus ditanggung); dan
 setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung
dalam ekuitas (other comprehensive income)
harus diakui pada laba rugi.
Ilustrasi A.4
Melanjutkan Ilustrasi A.3
Pada tanggal 10 Januari 2013 PT DFD menjual seluruh saham PT A dengan harga jual
Rp 130.000 dan seluruh saham PT D sebesar Rp 120.000.
Diminta:
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
34
Hitung laba rugi atas penjualan asset keuangan tersebut dan susun ayat jurnalnya
Solusi yang disarankan:
1. Investment in trading securities-PTA
Harga jual = Rp 130.000
Nilai tercatat = Rp 140.000
Rugi
= (Rp 10.000)
Jurnal:
Dr: Cash
Rp 130.000
Dr: Loss on sale of investment in trading securities
Rp 10.000
Cr:
Investment in trading securities
Rp 140.000
2. Investment in available for sale securities-PTD
Harga jual
= Rp 120.000
Nilai tercatat
= Rp 115.000
Laba
= Rp 5.000
Unrealized gain yang tercatat dalam OCI = Rp 4.000
Total laba
= Rp 9.000
Jurnal:
Dr: Cash
Rp 120.000
Dr: Other Comperehensive IncomeUnrealized Gain (Loss) of FV adjustment.
Rp
4.000
Cr:
Gain on sale of AFS investment
Rp
9.000
Cr:
Investment in available for sale securities-PTD
Rp 115.000
B. Liabilitas Keuangan
1. Definisi
Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa:
a) Hak kontraktual untuk:
 Menyerahkan kas atau asset keuangan lain kepada entitas lain
 Mempertukarkan asset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain
dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan kepada entitas
b) Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrument
ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan suatu:
 Nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk mennyerahkan
suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
 Derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan
sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu
instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas
Contoh liabilitas keuangan adalah: utang dagang, pinjaman yang diterbitkan oleh entitas
dan liabilitas derivatif, kewajiban menyerahkan saham entitas pada nilai kas yang
ditetapkan, yang tidak termasuk liabilitas keuangan antra lain: liabilitas garansi dan
liabilitas konstruktif.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
35
2. Katagori Liabilitas Keuangan
Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam dua katagori utama sebagai berikut:
a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (Fair
Value Through Provit and Loss/FVTPL).
Jika memenuhi salah satu kondisi:
 Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan (trading), atau
 Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi.
Contoh: liabilitas derivative dan liabilitas diperdagangkan lainnya
b) Liabilitas keuangan Lainnya yang diukur dengan biaya yang diamortisasi (amortised
cost)
Liabilitas lainnya yang tidak dikatagorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur
pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
Contoh: Utang usaha, utang wesel dan obligasi yang diterbitkan.
3. Pengukuran Awal (Initial Measurement)
Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan akan diukur sebagai berikut:
No
Katagori Liabilitas Keuangan
1. Diukur pada Nilai Wajar melalui
Laporan Laba Rugi (FVTPL)
2.
Liabilitas lain/Diukur pada biaya
yang diamortisasi (amortised cost)
Pengukuran awal
Nilai wajar kredit (Fair value)
Biaya transaksi diakui sebagai beban
(expenses).
Nilai wajar ditambah biaya transaksi yang
dapat diatribusikan secara langsung dengan
perolehan.
(FV + Attributive Transaction Cost)
Ilustrasi B.1.
Tanggal 2 Januari 2012 PT DFD memperoleh pembiayaan sebagai berikut:
1. Memperoleh pinjaman dari Bank ABC sebesar Rp 150.000 untuk jangka waktu 5
tahun, suku bunga 12%, bunga dibayar tiap tahun dan pokok utang akan dibayar
pada tanggal 31 Desember 2016. Bank membebankan biaya provisi sebesar 1,5%
dari pokok pinjaman dan biaya administrasi sebesar Rp 500.
2. Menerbitkan 1000 lembar obligasi dengan nominal @Rp 100 dengan harga Rp 99,
jatuh tempo 5 tahun, suku bunga 10% dan dibayar tahunan . Obligasi ini
diperjualbelikan sehingga PT DFD dapat membeli kembali sebelum jatuh tempo. PT
DFD mengeluarkan biaya sehubungan penerbitan obligasi sebesar Rp 800.
Diminta:
 Bagaimana PT DFD mengklasifikasikan liabilitas di atas kedalam katagori liabilitas
keuangan (Financial Liabilities) dan berapa nilai pada saat pengakuan awal?
 Susun ayat jurnal pada saat pengakuan awal
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
36
Solusi yang disarankan:
1. Utang kepada Bank ABC
 Dikatagorikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur pada biaya yang
diamortisasi (amortised cost).
 Nilai awal = Rp 150.000 - (1,5% x Rp 150.000) - Rp 500 = Rp 147.250
 Jurnal tanggal 2 januari 2012:
Dr: Cash
Rp 147.250
Cr:
Bank Loans
Rp 147.250
2. Obligasi
 Obligasi yang diterbitkan adalah obligasi yang diperdagangkan dan PT DFD dapat
menebus kapan saja, disarankan untuk mengklasifikasikan dalam katagori liabilitas
keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL).
 Nilai awal obligasi = Nilai wajar = Rp 99.000
 Jurnal tanggal 2 januari 2012:
Dr: Cash
Rp 98.200
Dr: Bond issuance expenses
Rp
800
Cr:
Bond payable
Rp 99.000
4. Pengukuran Selanjutnya (Subsequent Measurement)
Pada saat pelaporan, liabilitas keuangan diukur sebagai berikut:
No
Katagori Liabilitas
Keuangan
Pengukuran pada tanggal
pelaporan
Laba Rugi perubahan
nilai wajar
1.
Diukur pada Nilai
Wajar melalui Laporan
LabaRugi (FVTPL)
Sebesar nilai wajar.
Diakui pada laporan
laba rugi (Profit or
Loss)
2.
Liabilitas lain/Diukur
pada biaya yang
diamortisasi
(amortized cost)
Biaya yang diamortisasi
(amortized cost)
Tidak terdapat
penyesuaiaan nilai
wajar.
Ilustrasi B.2.
Melanjutkan ilustrasi B.1.
Pada tanggal 31-12-2012, harga obligasi PT DFD dibursa tercatat Rp 98.
Diminta:
 Tentukan nilai pada tanggal pelaporan 31-12-2012, dan hitung keuntungan atau
kerugian dari perubahan nilai tersebut serta tentukan dimana keuntungan atau
kerugian dari perubahan nilai tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan.
 Susun ayat jurnal tanggal 31-12-2012
Solusi yang disarankan:
1. Utang kepada Bank ABC.
Diukur dengan biaya yang diamortisasi (amortised cost)
Tabel penghitungan
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
37
Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
EIR =
Amortised
cost awal
147.250
147.678
148.161
148.703
149.313
Cash flows
147.250
(18.000)
(18.000)
(18.000)
(18.000)
(168.000)
12,52%
Amortisasi
beban
bunga
18.428
18.482
18.542
18.610
18.687
Amortised
cost akhir
147.678
148.161
148.703
149.313
(0)
Nilai Bank Loan akhir tahun = Rp 147.678
Amortisasi beban bunga dibebankan dalam laporan laba rugi (profit and loss)
Jurnal:
Dr: Interest expenses
Rp 18.428
Cr:
Bank Loans
Rp
428
Cr:
Cash
Rp 18.000
2. Obligasi
 Diukur dengan nilai wajar pada tanggal laporan = Rp 98.000
 Selisih harga karena perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi (profit
and loss) = Rp 99.000 – Rp 98.000 = Rp 1.000 (gain)
 Jurnal:
Dr: Interest expenses
Rp 10.000
Cr:
Cash
Rp 10.000
Dr: Bond payable
Rp 1.000
Cr:
Unrealized gain of FV adjustment.
Rp 1.000
5. Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan
Suatu liabilitas keuangan atatu bagiannya dihentikan ketika debitur:
a. Menghentikan liabilitas atau bagiannya dengan membayar kreditur, biasanya dengan
kas, asset keuangan lain, barang atau jasa;
b. Secara resmi dibebaskan dari tanggung jawab utama untuk liabilitas atau bagiannya
melalui proses hukum atau kreditur.
C. Ketentuan Perpajakan yang Terkait Dengan Aset dan Liabilitas Keuangan
1. Nilai Perolehan (pengukuran Awal)
Pada prinsipnya asset keuangan adalah harta yang dimiliki wajib pajak yang akan akan
dipajaki ketika memperoleh penghasilan.. Ketentuan perpajakan tidak mengatur
pengklasifikasian asset dan liabilitas sebagaimana yang diatur dalam PSAK. Pengukuran
dalam perpajakan lebih memperhatikan lawan transaksi dan jenis transaksinya.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
38
Pengukuran nilai peroleh menurut peraturan perpajakan yang dapat diterapkan pada
asset dan kewajiban keuangan adalah sebagai berikut:
1. Harga sebenarnya.
Harga sebenarnya diterapkan apabila asset dan liabilitas keuangan diperoleh dari
transaksi jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
Ilustrasi C.1
Dari ilustrasi A.1, Pada kasus perolehan sekuritas saham dan sekuritas hutang
yang dilakukan oleh PT DTSD, antara PT DTSD dan pemilik sebelumnya tidak
terdapat hubungan istimewa.
Harga perolehan menurut perpajakan berdasarkan harga yang seharusnya:
 Harga perolehan saham PT A Tbk = Rp 120.000 + Rp 4.000 = Rp 124.000
 Harga perolehan saham PT D Tbk = Rp 110.000 + Rp 1.000 = Rp 111.000
 Harga perolehan obligasi PT Y Tbk = Rp 75.000 + Rp 1.000 = Rp 76.000
2. Harga Pasar/ Harga seharusnya
Harga pasar/harga seharusnya diterapkan apabila aset
transakasi:
keuangan timbul dari
a. Aset dan liabilitas keuangan diperoleh dari transaksi jual beli yang dipengaruhi
hubungan istimewa.
b. Tukar menukar harta;
c. Pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha, yang tidak diizinkan menggunakan nilai
buku
d. Pengalihan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
Contoh:
Ilustrasi C.2.
Dari ilustrasi A.1, Pada kasus perolehan sekuritas saham dan sekuritas hutang
yang dilakukan oleh PT DTSD, antara PT DTSD dan pemilik sebelumnya terdapat
hubungan istimewa.
Misalnyanya sekuritas-sekuritas tersebut terdaftar di bursa efek, harga bursa atas
sekuritas pada tanggal perolehan sebagai berikut:
 saham PT A Tbk = Rp 1.050
 saham PT D Tbk = Rp 950
 obligasi PT Y Tbk = Rp 900
Harga perolehan menurut perpajakan berdasarkan harga yang seharusnya:
 Harga perolehan saham PT A Tbk = (100 x 1.050) + Rp 4.000 = Rp 109.000
 Harga perolehan saham PT D Tbk = (100 x 950) + Rp 1.000 = Rp 96.000
 Harga perolehan obligasi PT Y Tbk = (50 x 900) + Rp 1000
= Rp 46.000
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
39
3. Nilai Buku.
Nilai buku diterapkan untuk asset dan liabilitas keuangan yang diperoleh dalam
rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau
pengambilalihan usaha, yang mendapat izin Menkeu untuk menggunakan nilai buku.
Ilustrasi C.3.
Dari ilustrasi C.2, Pada kasus perolehan sekuritas saham dan sekuritas hutang
yang dilakukan oleh PT DTSD, ketiga sekuritas diperoleh dengan cara pertukaran
dengan sekuritas saham-PT AB yang dimiliki oleh PT DFD, harga perolehan
saham PT AB Rp 230.000. pada saat pertukaran harga pasar saham PT AB Rp
235.000. Harga pasar sekuritas yang diperoleh PT DFD pada saat pertukaran
sesuai harga ilustrasi C.2. Tidak ada tambahan biaya yang dikeluarkan oleh PT
DFD.
Harga perolehan menurut perpajakan berdasarkan harga pasar yang diakui PT
DFD:
 Harga perolehan saham PT A Tbk = 100 x 1.050 = Rp 105.000
 Harga perolehan saham PT D Tbk = 100 x 950 = Rp 95.000
 Harga perolehan obligasi PT Y Tbk = 50 x 900 = Rp 45.000
Laba pertukaran yang diakui PT DFD berdasarkan perpajakan (fiscal) =
= (Rp 105.000+95.000+45.000) – Rp 230.000 = Rp 15.000
2. Pengukuran Selanjutnya (Subsequent Measurement)
Pada prinsipnya pajak menganut biaya historis (Historical cost), Keuntungan atau
kerugian karena pemilikan asset (capital gain) diakui pada saat realisasi yaitu saat dijual
atau dialihkan.
Dalam ketentuan perpajakan, pengukuran setelah pengukuran awal diterapkan sangat
terbatas untuk usaha-usaha tertentu. Aset keuangan yang diperkenankan untuk diukur
pada saat pelaporan hanya terbatas pada piutang untuk usaha bank dan badan usaha
lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan
pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Pengukuran piutang untuk usahausaha tersebut dilakukan dengan cara mengurangi piutang bruto dengan penyisihan atau
estimasi piutang yang tidak dapat ditagih.
Perbedaan basis pengukuran antara akuntansi
menyebabkan perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal.
dengan
ketentuan
perpajakan
Ilustrasi C. 4.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
40
Penerapan pengukuran awal dan selanjutnya dalam akuntunsi sebagaimana
digambarkan dalam ilustrasi A.3. menimbulkan pengakuan penghasilan atau keuntungan
dan kerugian beban atau atau kerugian sebagai berikut:
 Profit and Loss:
- Interest income (from other receivables)
Rp
917
- Interest income (from investment in Debr securities)
Rp 8.210
- Unrealized gain (Loss) from FV Adj. –trading securities
Rp 20.000
- Impairment Loss
(Rp 10.000)
 Other Comprehensive Income:
- Unrealized Gain (Loss) of FV adj.-AFS securities
Rp 4.000
Penjelasan:
*) Interest income merupakan alokasi pengakuan penghasilan bunga untuk tahun 2012,
tidak ada perbedaan pengakuan antara akuntansi dan pajak
**) Keuntungan karena penyesuaian harga wajar untuk aset keuangan FVTPL secara
akuntansi diakui dalam laporan laba rugi, pajak tidak memperkenankan untuk
penyesuaian ke harga wajar sehingga pajak tidak mengakui keuntungan ini.
***) Kerugian penurunan nilai aset secara akuntansi diakui dalam laporan laba rugi,
pajak tidak memperkenankan untuk menurunkan nilai aset sehingga pajak tidak
mengakui kerugian penurunan nilai.
****) Keuntungan karena penyesuaian harga wajar untuk aset keuangan AFS secara
akuntansi diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya (OCI) yang langsung
mem pengaruhi ekuitas. Oleh karena tidak mempengaruhi laporan laba rugi (profit
and loss), maka tidak perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal.
Rekonsiliasi fiskal dilakukan sebagai berikut:
Pos laba-Rugi
Komersial
Interest income
9.127
Unrealized gain (Loss) from FV Adj.
–trading securities
20.000
Impairment Loss
(10.000)
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
Koreksi +/(-)
(20.000)
10.000
Pajak
9.127
0
0
41
Latihan
Data dan informasi atas investasi PT DFD sebagai berikut
Tgl 10 Oktober 2011
Dilakukan pembelian saham sbb:
Investee
PT Bunga
PT Citra
Lembar
200
150
%
hak
2
1,5
Nominal
perlembar
1.000
1.000
Harga
pembelian
210.000
145.000
Biaya
Tujuan
Perolehan
Investasi
2.000 Diperjual belikan
1.000 Diperjual belikan
Tgl 31-12-2011
Diketahui informasi sbb:
1. PT Bunga memperoleh laba neto Rp 1.000.000 dan membagikan dividen Rp 800.000,
nilai saham per lembar 1.200.
2. PT citra memperoleh laba neto Rp 1.500.000 dan membagikan dividen Rp 1.000.000,
nilai saham per lembar 1.250.
Tgl 12 April 2012
Dilakukan pembelian saham sbb:
Investee
PT Mawar
PT Melati
Lembar
300
250
%
hak
3
2,5
Nominal
perlembar
1.000
1.000
Harga
Pembelian
280.000
235.000
Biaya
Tujuan
Perolehan
Investasi
2.000 Available for sale
1.500 Diperjualbelikan
Tgl 4 agustus 2012
saham PT Bunga dijual seluruhnya dengan harga Rp 220.000
saham PT Melati sebanyak 150 lembar dijual dengan harga Rp 750 perlembar
Tgl 31-12-12
Diketahui informasi sbb:
1. PT citra memperoleh laba neto Rp 1.200.000 dn membagikan dividen Rp 600.000, nilai
saham per lembar 1.150
2. PT Mawar memperoleh laba neto Rp 900.000 dn membagikan dividen Rp 700.000 ,
nilai saham per lembar 1.150
3. Saham PT melati secara objektif mengalami penurunan nilai menjadi Rp 400 perlembar
Pertanyaan:
1. Berapa nilai perolehan investasi pada masing-masing tanggal perolehan.
2. Berapa nilai investasi pada tgl neraca th 2011 dan 2012
3. Buat jurnal utk setiap transaksi
4. Buat rekonsiliasi fiskal untuk tahun pajak 2011 dan 2012 atas laba rugi investasi dalam
instrumen ekuitas di atas
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
42
Kegiatan Belajar 4
PERSEDIAAN DAN HARGA POKOK PENJUALAN
A. Definisi Persediaan
Pengertian persediaan menurut PSAK No. 14 adalah aset:
1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa;
2. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut (work in process); atau
3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau
pemberian jasa (raw material, suplies).
B. Pengukuran Awal (Initial Measurement)
Pada saat pengakuan awal biaya persediaan meliputi meliputi biaya pembelian, biaya
konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat
yang siap untuk dijual atau dipakai (present location and condition)
1. Biaya Pembelian.
Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya kecuali yang
kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak (misalnya PPN dan
PPh Ps. 22), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara
langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon
dagang, rabat dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya
pembelian.
Contoh :
PT X (PKP) membeli barang dagangan. Harga barang Rp 50.000.000, PPN 5.000.000,
ongkos angkut Rp 1.000.000, upah buruh angkut Rp 150.000.
Biaya pembelian persediaan =
- Harga barang
= Rp 50.000.000
- Biaya angkut
= Rp
1.000.000
- Upah buruh angkut
= Rp
150.000
Jumlah
= Rp 51.150.000
2. Biaya Konversi.
Biaya konversi meliputi:
 biaya yang secara langsung berhubungan dengan unit yang diproduksi, misalnya
upah langsung
 biaya overhead produksi tetap dan variable yang dialokasikan secara sistematis
dalam mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
43
Overhead produksi tetap, misalnya: depresiasi, pemeliharaan pabrik, dan biaya
manajemen dan administrasi pabrik, dialokasikan pada biaya konversi atas dasar
kapasitas normal dari fasilitas produksi.
Overhead produksi variable, misalnya: bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja
tidak langsungdialokasikan pada setiap unit produksi atas dasar produksi yang actual.
3. Biaya Lain-lain
Biaya lain-lain yang masuk dalam biaya persediaan hanya sebatas biaya yang timbul
untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi saat ini.
4. Biaya yang Tidak Termasuk Biaya Perolehan Persediaan:
 Jumlah pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau biaya produksi yang tidak normal
 Biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum
tahap produksi berikutnya
 Biaya administrasi dan umum yang tidak member kontribusi untuk membawa
persediaan ke lokasi dan kondisi sekarang.
 Biaya penjualan
Biaya-biaya ini diakui sebagai beban (expenses).
C. Sistem Pencatatan Persediaan
Dalam akuntansi terdapat dua sistem pencatatan persediaan.
1. Sistem Periodik
Dalam sistem periodik setiap mutasi persediaan tidak dilakukan pencatatan
akuntansinya. Pencatatan dan penilaian dilakukan pada akhir periode tertentu dengan
melakukan inventarisasi fisik (stock opname).
Pembelian dicatat dengan mendebet perkiraan Pembeliaan, penjualan dicatat dengan
mengkredit perkiraan Penjualan. Kedua transaksi tersebut tidak mencatat perubahan
pada perkiraan Persediaan.
Contoh :
a. Tanggal 12 Maret 2009, CV Sakti membeli barang dagangan berupa tepung terigu
sebanyak 2000 karung dengan harga Rp 50.000 perkarung secara kas.
b. Tanggal 13 Maret 2009, CV Sakti menjual 1000 karung tepung terigu @ Rp 60.000
secara kas
Ayat jurnal yang dibuat :
a. Saat pembelian
Tanggal
12-03-09
Akun
Pembelian
Kas
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
Debet (Rp)
100.000.000
Kredit (Rp)
100.000.000
44
b. Saat penjualan
Tanggal
12-03-09
Akun
Kas
Debet (Rp)
Kredit (Rp)
60.000.000
Penjualan
60.000.000
2. Sistem Perpetual
Dalam sistem perpetual, setiap mutasi persediaan dibuat catatan akuntansinya. Dengan
demikian nilai persediaan dapat diketahui setiap saat dari catatan akuntansinya.
Pembelian dicatat dengan mendebet perkiraan Persediaan, pada saat penjualan
langsung dihitung harga pokok penjualannya dan dicatat dengan mendebet perkiraan
Harga Pokok penjualan dan mengkredit perkiraan Persediaan.
Contoh :
Transaksi CV Sakti di atas, dengan menggunakan sistem perpetual :
a. Saat pembelian
Tanggal
12-03-09
Akun
Persediaan
Debet (Rp)
Kredit (Rp)
100.000.000
Kas
100.000.000
b. Saat penjualan
Tanggal
12-03-09
Akun
Kas
Debet (Rp)
60.000.000
Penjualan
Harga Pokok Penjualan
Persediaan
Kredit (Rp)
60.000.000
50.000.000
50.000.000
Perhatikan pada ayat jurnal di atas, penjualan dicatat dengan menggunakan harga jual,
sedangkan harga pokok penjualan dicatat sebesar harga beli persediaan, dengan
demikian selain dapat diketahui nilai persediaan setiap saat, laba penjualan juga dapat
diketahui pada setiap penjualan.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
45
D. Rumus Biaya (Pembebanan Harga Pokok)
Sesuai PSAK 14 (Revisi) rumus biaya dari persediaan harus dihitung dengan cara :
1. Masuk Pertama Keluar Pertama/First In First Out (FIFO)
Metode ini berdasarkan asumsi barang yang dibeli paling awal akan dijual atau digunakan
paling terlebih dahulu sehingga item yang tertinggal dipersediaan akhir adalah yang dibeli
atau diproduksi kemudian.
2. Rata-rata/Average
Biaya setiap item ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari item yang serupa
pada awal periode dan biaya item yang serupa yang dibeli atau diproduksi selama suatu
periode. Perhitungan rata-rata dapat dilakukan secara berkala atau pada setiap
penerimaan kiriman, tergantung pada sitem pencatatan yang digunakan (periodik atau
perpetual).
3. Identifikasi Biaya Khusus
Untuk barang yang tidak dapat diganti dengan barang lain (not interchangeable) serta
jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus. Tidak dibahas dalam bab ini
ILUSTRASI TRANSAKSI
Transaksi pembelian dan penjualan CV Indah Jaya selama tahun 2009 adalah sebagai
berikut :
Tanggal
Uraian
Unit
Harga/unit
Jumlah Harga
Saldo
100
10,000
1,000,000
15-Feb
Penjualan
(80)
13,000
(1,040,000)
1-Mar
Pembelian
120
12,000
1,440,000
4-Apr
Penjualan
(70)
13,000
(910,000)
1-Jun
Pembelian
60
11,000
660,000
12-Jul
Penjualan
(60)
13,000
(780,000)
2-Sep
Pembelian
100
13,000
1,300,000
6-Nov
Penjualan
(120)
15,000
(1,800,000)
5-Dec
Pembelian
60
14,000
840,000
a) Masuk Pertama Keluar Pertama/First In First Out (FIFO)
Rumus pembebanan FIFO dapat diterapkan pada sitem pencatatan periodic maupun
perpetual.
Sistem Periodik
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
46
Apabila CV indah Jaya melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem periodik,
jumlah persediaan diketahui dengan cara inventarisasi fisik pada akhir periode. Hasil
inventarisasi fisik akhir tahun diketahui jumlah persediaan sebanyak 110 unit.
Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian paling akhir yaitu pembelian
tanggal 5 Desember Rp 14.000/unit, oleh karena pembelian tanggal 5 Desember hanya
60 unit sedangkan jumlah persediaan sebanyak 110 unit maka sisa 50 unit
menggunakan harga pembelian sebelumnya yaitu pembelian tanggal 2 September Rp
13.000/unit
Nilai persediaan per 31-12-09
Unit
Persediaan
Jumlah Harga
(Rp)
Lapisan
Harga/unit
Persediaan
(Rp)
50
13.000
650.000
60
14.000
840.000
110 unit
Nilai Persediaan
1.490.000
Perhitungan Harga Pokok Penjualan
-
Persediaan awal
Pembelian
Dikurang Persediaan akhir
Harga Pokok Penjualan
= Rp 1.000.000
= Rp 4.240.000
= (Rp 1.490.000)
= Rp 3.750.000
Ayat jurnal yang dibuat. :
Jurnal Penjualan dan Pembelian :
Tanggal
15-Feb
Perkiraan
Ref
Kas/Piutang dagang
Debet (Rp)
1,040,000
Penjualan
1-Mar
Kredit (Rp)
1,040,000
Pembelian
1,440,000
Kas/Hutang dagang
1,440,000
Ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk mencatat persediaan akhir dan Harga
Pokok Penjualan.
Tanggal
Perkiraan
31-12
Harga Pokok Penjualan
Persediaan (akhir)
Pembelian
Persediaan awal
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
Ref
Debet (Rp)
3.750.000
1.490.000
Kredit (Rp)
4.240.000
1,000,000
47
Sistem Perpetual
Apabila CV Indah Jaya melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem perpetual,
setiap mutasi keluar masuk persediaan dicatat dalam perkiraan persediaan. Harga
Pokok Penjualan dihitung dan dicatat pada saat penjualan dengan nilai pembelian yang
paling awal dari saldo persediaan sebelumnya
Tgl
Saldo
15-Feb
1-Mar
Unit
120
Masuk
Harga/unit Jml harga
12,000
60
11,000
12-Jul
2-Sep
100
13,000
660,000
1,300,000
-
6-Nov
5-Dec
60
Jumlah
340
14,000
Keluar (HPP)
Harga/unit Jml harga
80
10.000
800,000
20
10.000
200,000
50
12.000
600,000
60
12.000
10
12.000
60
50
11.000
13.000
1,440,000
4-Apr
1-Jun
Unit
840,000
4.240.000
330
720,000
120,000
660,000
650,000
3,750,000
Unit
100
Saldo
Harga/unit
10,000
Jml harga
1,000,000
20
20
120
10,000
10,000
12,000
200,000
200,000
1,440,000
70
70
60
10
60
10
60
12,000
12,000
11,000
12,000
11,000
12,000
11,000
840,000
840,000
660,000
120,000
660,000
120,000
660,000
100
13,000
1,300,000
-
50
50
60
110
13,000
13,000
14,000
650,000
650,000
840.000
1.490.000
Dari data di atas dapt diketahui langsung nilai persediaan per 31-12-2009 sebesar Rp
1.490.000 dan Harga Pokok Penjualan Tahun 2009 sebesar Rp 3.750.000.
Ayat jurnal yang dibuat :
Jurnal Penjualan dan pembebanan HPP :
Tanggal
Perkiraan
Ref
Debet (Rp)
Kredit (Rp)
15-Feb Kas/Piutang dagang
1,040,000
Penjualan
1,040,000
Harga Pokok Penjualan
800.000
Persediaan
800.000
1-Mar Persediaan
1,440,000
Kas/Hutang dagang
1,440,000
Jurnal yang sama dilakukan untuk pembelian, pembebanan HPP dan penjualan tanggal
4 April sampai dengan tanggal 5 Desember,
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
48
b) Metode Rata-rata /Average
Sistem Periodik
Nilai persediaan ditentukan dengan menggunakan harga beli rata-rata dari persediaan
awal dan pembelian. Metode ini disebut juga Metode Rata-rata Sederhana (Simple
Average)
Tanggal
Uraian
Unit
Harga/unit
Jumlah Harga
Saldo
100
10,000
1,000,000
1-Mar
Pembelian
120
12,000
1,440,000
1-Jun
Pembelian
60
11,000
660,000
2-Sep
Pembelian
100
13,000
1,300,000
5-Dec
Pembelian
60
14,000
840,000
Jumlah
440
Harga rata-rata
5,240,000
5.240.000 : 440
11,909
Nilai persediaan = 110 X Rp 11.909 = Rp 1.310.000
Perhitungan Harga Pokok Penjualan
-
Persediaan awal
Pembelian
Dikurang Persediaan akhir
Harga Pokok Penjualan
=
=
=
=
Rp
Rp
(Rp
Rp
1.000.000
4.240.000
1.310.000)
3.930.000
Ayat jurnal yang dibuat :

Ayat jurnal penjualan dan pembelian sama dengan ayat jurnal pada system periodik
dengan metode FIFO

Ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk mencatat persediaan akhir dan
Harga Pokok Penjualan.
Tgl
31-12
Perkiraan
Ref
Debet (Rp)
Harga Pokok Penjualan
3.930.000
Persediaan (akhir)
1.310.000
Kredit (Rp)
Pembelian
4.240.000
Persediaan awal
1,000,000
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
49
Sistem Perpetual
Pada pembukuan persediaan yang menggunakan sistem perpetual, Biaya perunit
persediaan dihitung setiap kali ada pertambahan persediaan dengan cara :
Jumlah harga saldo sebelumnya + jumlah harga persediaan masuk
unit saldo sebelumnya + unit persediaan masuk
Metode penilaian ini disebut juga Rata-rata Bergerak (Moving Average)
Tanggal
Saldo
15-Feb
1-Mar
4-Apr
1-Jun
12-Jul
2-Sep
6-Nov
5-Dec
Jumlah
Unit
Pembelian (Masuk)
Harga/unit
Jml
harga
120
12,000
60
11,000
100
13,000
Unit
14,000
10,000
800,000
11,714
820,000
11,385
80
1,440,00
60
340
Penjualan (Keluar)
Harga/uni
Jml
t
Harga
70
660,000
1,300,00840,000
100
683,077
1,233,48
4-
4,240,00
310
3,536,56
60
12,335
Saldo
Unit Harga/uni
t
100 10,000
20
140 11,714
70 11,714
130 11,385
70 11,385
170 12,335
70 12,335
130 13,103
13,10
130
3
Jml Harga
1,000,000
200,000
1,640,000
820,000
1,480,000
796,923
2,096,923
863,439
1,703,439
1,703,439
Harga pokok penjualan dengan metode ini Rp 3.536.561 dan nilai persediaan akhir Rp
1.703.439
Ayat-ayat jurnal yang dibuat

Ayat jurnal pembelian dan penjualan sama dengan ayat jurnal pada system
perpetual dengan metode FIFO dan LIFO

Ayat jurnal pembebanan Harga Pokok penjualan sbb :
Tgl
15-Feb
Perkiraan
Ref
Harga Pokok Penjualan
Persediaan
Debet (Rp)
Kredit (Rp)
800,000
800,000
Jurnal yang sama dilakukan untuk pembebanan HPP tanggal 4 april sampai dengan
tanggal 6 November.
E. Pengukuran Selanjutnya (Subsequent Measurement)
1) Penurunan Nilai
Ada kemungkinan dalam suatu kondisi dimana nilai biaya pembelian persediaan tidak lagi
sepadan dengan manfaatnya, harga jual persediaan tidak melebihi nilai biaya pembelian
persediaan. Misalnya persediaan usang (out of model), atau terjadi perubahan harga.
PSAK No. 14 mengharuskan persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi
bersih, mana yang lebih rendah (The lower of cost and net realizabe value). Nilai realisasi
bersih (NRV) adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
50
biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.
Apabila harga jual persediaan turun dibawah harga pokok (biaya pembelian) persediaan
atau estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan meningkat sehingga hasil
penjualan tidak dapat menutup harga pokok persediaan, PSAK No. 14 mengharuskan
menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih (net realizabe value).
Untuk lebih jelasnya dicontohkan sbb :
Jenis
Barang
Jumlah
Unit
Harga
perolehan
perunit
Biaya
Harga pasar
perunit
penjualan
perunit
Nilai realisasi
bersih
perunit
Nilai
persediaan
A
200
10.000
9.000
500
8.500
1.700.000
B
400
14.000
16.000
1.000
15.000
5.600.000
C
300
15.000
15.500
1.000
14.500
4.350.000
D
500
9.000
9.000
300
8.700
4.350.000
Jumlah
1.400
16.000.000
Persediaan dinilai untuk setiap masing-masing jenis persediaan, kemudian bandingkan
antara harga pokok (biaya pembelian) dengan nilai realisasi bersih (harga pasar dikurangi
estimasi biaya penjualan). Gunakan nilai terendah untuk menilai masing-masing jenis
persediaan. Jumlah nilai persediaan di atas adalah Rp 16.000.000.
Apabila metode nilai realisasi bersih diterapkan pada sistem pencatatan perpetual, maka
pada akhir tahun dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui rugi penurunan nilai
persediaan.
Perkiraan
Dr: Impairment Losses in inventories
Cr:
Inventories
Debet (Rp)
Kredit (Rp)
600.000
600.000
2) Pembalikan (reversal) Penurunan Nilai.
Pada setiap tanggal pelaporan berikutnya, entitas harus melakukan penilaian baru atas
nilai realisasi bersih. Ketika tidak ada lagi kondisi sebelumnya yang menyebabkan nilai
persediaan diturunkan atau ketika ada kejelasan bukti atas suatu kenaikan harga jual
yang disebabkan perubahan kondisi ekonomi, maka beban penurunan nilai dapat
dibalikkan (reversal). Reversal dibatasi hingga jumlah kerugian penurunan nilai awalnya.
Contoh:
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
51
Jenis
Barang
Jumlah
Unit
Harga
perolehan
perunit
NRB
perunit
sebelumnya
NRB
perunit
saat ini
Jumlah
NRB
sebelumnya
Nilai
persediaan
saat ini
Pemulihan
nilai
A
100
10.000
8.500
9.500
850.000
950.000
100.000
C
100
15.000
14.500
16.000
1.450.000
1.500.000
50.000
D
100
9.000
8.700
9.000
870.000
900.000
30.000
Jumlah
1.400
180.000
Atas pembalikan penurunan nilai sebaesar Rp. 180.000 diakui sebagai pembalikan
kerugian penurunan nilai. Jurnal yang dibuat:
Dr: Inventories
Cr:
Impairment Losses in inventories
180.000
180.000
F. Ketentuan Perpajakan Terkait Persediaan
1. Pengukuran dan Pembebanan Persediaan.
Berdasarkan pasal 10 UU No. 36 /2008 terdapat beberapa nilai yang digunakan untuk
mengukur harga perolehan persediaan, yaitu:
1) Biaya yang sesungguhnya dikeluarkan dalam hal perolehan persediaan tidak
dipengaruhi hubungan istimewa.
Dalam memori penjelasan dijelaskan termasuk dalam harga perolehan adalah harga
beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea
masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan.
2) Harga Pasar (Market price) yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan dalam hal
perolehan persediaan diperoleh dari:
 Dalam hal perolehan persediaan dipengaruhi hubungan istimewa.
 Tukar-menukar harta
 Sumbangan yang tidak memenuhi syarat Ps. 4 ayat (3) huruf a. UU PPh
 Harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha, yang tidak diizinkan menggunakan nilai
buku
 Pengalihan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
3) Nilai buku dari Wajib Pajak yang mengalihkan dalam hal persediaan diperoleh
diperoleh dari:
Persediaan yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, yang mendapat izin Menkeu
untuk menggunakan nilai buku
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
52
Untuk membebankan persediaan keharga pokok penjualan, Ps. 10 ayat (6) UU No. 36
/2008 mengatur ”Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok
dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara
mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.”
Kemudian dalam memori penjelasan pasal tersebut dinyatakan ”Ketentuan pada ayat ini
mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga
perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya
boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang
didapat pertama ("first-in first-out atau disingkat FIFO").”
Dengan demikian pembebanan persediaan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan,
menggunakan rumus :
a) Masuk Pertama Keluar Pertama/First In First Out (FIFO) dan
b) Metode Rata-rata (Average).
2. Penurunan Nilai Persediaan.
Penurunan nilai atau penghapusan persediaan dalam perpajakan hanya dibenarkan jika
persediaan benar-benar tidak dapat dijual atau digunakan dalam kegiatan normal usaha,
misalnya rusak, cacat (asas realisasi).
Peniliaan persediaan secara fiskal hanya diperbolehkan menggunakan harga perolehan,
Penilaian dengan nilai realisasi bersih (NRV) tidak diperbolehkan menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan.
3. Rekonsiliasi Fiskal
Perbedaan pembebanan harga pokok penjualan dan penilaiaan persediaan secara akuntansi
dan peraturan perpajakan dapat terjadi karena :
1)
Perbedaan rumus biaya dalam pembebanan persediaan.
Apabila dalam akuntansi (Komersial) WP menggunakan rumus selain FIFO dan rata-rata
(Average), misalnya menggunakan LIFO, maka penghitungan Harga pokok dan
penilaiaan persediaan harus dirubah dengan rumus FIFO atau Average.
2)
Perbedaan pengukuran persediaan.
Dalam akuntansi persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana
yang lebih rendah (The lower of cost and net realizabe value), secara fiskal harus diukur
dengan harga perolehan yang dapat berdasarkan biaya seharusnya (cost), biaya
sesungguhnya atau harga pasar (market price), tergantung cara perolehan persediaan.
Contoh :
Harga pokok Penjualan dalam Laporan Laba Rugi komersial adalah sebagai berikut :
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
53
Persediaan awal
Rp
20.000.000
Pembelian
Rp
557.000.000
Tersedia untuk dijual
Rp
577.000.000
Persediaan akhir
Rp
16.000.000
HPP
Rp
561.000.000
Persediaan akhir dinilai dengan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah
(lihat tabel pada contoh penilaiaan persediaan dalam neraca di atas)
Secara fiskal harus dinilai berdasarkan harga perolehan, nilai persediaan akhir menurut fiskal
adalah sebagai berikut :
Jenis
barang
Jumlah
Unit
H. perolehan
perunit
Nilai persediaan
A
200
10.000
2.000.000
B
400
14.000
5.600.000
C
300
15.000
4.500.000
D
500
9.000
4.500.000
Jumlah
1.400
16.600.000
Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan Wajib Pajak :
Akun
Persediaan awal
Komersial
Koreksi (+)
Koreksi (-)
Fiskal
20.000.000
20.000.000
Pembelian
557.000.000
557.000.000
Tersedia untuk
dijual
577.000.000
577.000.000
Persediaan akhir
HPP
16.000.000
600.000
16.600.000
561.000.000
600.000
560.400.000
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
54
LATIHAN
Soal 1
PT Sakti Trading menggunakan sistem perpetual dalam mencatat persediaan dan
menggunakan metode FIFO dalam alokasi biaya persediaan.
Catatan persediaan selama th 2009 adalah sebagai berikut :
Tgl
Unit
Persediaan awal
Harga/unit
50
1.000.000
1 Februari
60
1.200.000
1 Juli
40
1.500.000
1 Nopember
30
1.400.000
Pembelian
Penjualan
1 Mei
90
1 Okt
60
Retur Penjualan dari penjualan bln mei
1 Agustus
20
Hasil stock opname sisa persediaan per 31-12-2009 = 40 unit
Diminta :
Hitung Harga Pokok Penjualan tahun 2009.
Soal 2
Persediaan akhir barang dagangan dinilai dengan metode Nilai realisasi bersih. Dari hasil
inventarisasi fisik diketahui jumlah unit persediaan akhir dan dinilai sebagai berikut :
Jenis barang
Unit
Harga Pokok
per unit
A
200
200.000
-
-
B
340
250.000
300.000
85.000.000
C
500
300.000
280.000
140.000.000
D
400
400.000
470.000
160.000.000
Jumlah
1.440
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
Nilai realisasi
bersih
Nilai
persediaan
385.000.000
55
Barang A diketahui rusak berat sehingga tidak lagi memiliki nilai jual.
Terdapat pembelian barang dagangan jenis D sebanyak 100 unit @ Rp 415.000 yang pada
tanggal 31-12-2008 belum sampai digudang PT Tri Raharja, syarat pembelian adalah franko
gudang penjual (FOB shipping point).
Diminta :
Hitung nilai persediaan akhir menurut akuntansi maupun pajak. Buat rekonsiliasi fiscal bila ada
perbedaan.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
56
Kegiatan Belajar 5
INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (Investment in Associates)
A.
Pengertian Investasi pada Entitas Asosiasi
Investasi dalam sekuritas ekuitas akan dicatat sebagai Investasi Pada Entitas Asosiasi
(Investment in associates) apabila investasi menyebabkan investor mempunyai pengaruh
signifikan terhadap investee.
Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan
keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama
entitas lain atas kebijakan tersebut
Untuk megetahui apakah investor memiliki pengaruh signifikan terhadap investee dapat
diketahui dari indikator kuantitatif dan kualitatif.
Indikator kuantitatif :
Investor dianggap mempunyai pengaruh signifikan jika :

Investor memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (misalnya melalui entitas anak),
20% atau lebih hak suara investee, , kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas
tidak memiliki pengaruh signifikan.

Sebaliknya, jika investor memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (misalnya
melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara investee, maka investor dianggap tidak
mempunyai pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan
dengan jelas. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi
investor untuk mempunyai pengaruh signifikan.
Indikator kualitatif :
Keberadaan pengaruh signifi kan oleh investor umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih
cara berikut ini:





keterwakilan dalam dewan direksi atau organ setara di investee;
partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan
keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya;
adanya transaksi material antara investor dengan investee;
pertukaran personel manajerial; atau
penyediaan informasi teknis pokok.
B. Metode Ekuitas (Equity Method)
Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (Equity Method),
kecuali diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual maka akan dicatat dengan metode mana
yang lebih rendah antara nilai tercatat atau nilai wajar dikurangi biaya penjualan sesuai dengan
PSAK 58
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
57
Sesuai PSAK 15 (R), Metode Ekuitas, adalah metode akuntansi dimana :
a) investasi dalam entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan;
b) nilai tercatat tersebut ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian investor atas laba
atau rugi investee setelah tanggal perolehan;
c) Bagian investor atas laba atau rugi investee diakui dalam laporan laba rugi investor;
d) Penerimaan distribusi dari investee mengurangi nilai tercatat investasi;
e) Penyesuaian terhadap nilai tercatat tersebut juga diperlukan jika terdapat perubahan
dalam proporsi bagian investor atas investee yang timbul dari pendapatan komprehensif
lain investee.
f) Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain
(Others Comperehensive Income) investor.
g) Jika entitas asosiasi merugi dan kerugian entitas asosiasi sama atau melebihi nilai
tercatat dari investasi, maka investasi dilaporkan nihil.
h) Jika entitas asosiasi selanjutnya laba, investor akan mengakui penghasilan apabila
setelah bagiannya atas laba menyamai bagiannya atas kerugian bersih yang belum
diakui.
C. Penurunan Nilai (Impairment in Value)
Setelah menerapkan metode ekuitas, investor menerapkan persyaratan dalam PSAK 68 untuk
menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan kerugian penurunan nilai dengan
memperhatikan investasi neto investor dalam entitas asosiasi.
Rugi penurunan adalah selisih nilai tercatat dan nilai yang dapat dipulihkan.
Nilai yang dapat dipulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan
dengan nilai pakai.
Ilustrasi 1.
1)
Pengukuran Awal
Tanggal 22 Januari 2012, PT DFD membeli 30 lembar saham (30% kepemilikan PT ABC (Non
Tbk) @ Rp 10.000 dengan harga Rp 310.000, biaya yang dikeluarkan untuk perolehan saham
PT ABC Rp 7.000
Pengukuran awal:
Biaya perolehan = Rp 310.000 + Rp 7.000 = Rp 317.000
Ayat Jurnal yang dibuat:
Dr: Investment in associates
Cr:
Cash
2)
317.000
317.000
Pengakuan Penghasilan dan Penilaian Pada Tanggal Pelaporan
Tanggal 31 Desember 2012, Laba yang dihasilkan PT ABC untuk tahun buku 2012 sebesar Rp
120.000 dan mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp 80.000.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
58
PT ABC memiliki instrumen keuangan yang diklasifikasikan sebagai Tersedia Untuk Dijual
(AFS) yang mengalami kenaikan nilai wajar sebesar Rp 10.000.
Ayat Jurnal yang dibuat PT DFD tanggal 31 Desember 2012:
 Bagian laba dari PT ABC : 30% X Rp 120.000 = Rp 36.000
Dr: Investment in associates
Cr:
Equity in net income of associated entities (PoL)
36.000
36.000
 Pengakuan penghasilan dividen : 30% X Rp 80.000 = Rp 24.000
Dr: Dividen receivable
Cr:
Investment in associates
24.000
24.000
 Penyesuaian atas kenaikan nilai wajar instrumen keuangan-AFS yang dimiliki PT ABC: 30%
X Rp 10.000 = Rp 3.000
Dr: Investment in associates
Cr:
Other Comperehensive Income- adjustment of
FV of associates AFS Financial instrument
3.000
3.000
Penyajian dalam laporan posisi keuangan/Statement of Financial Position per 31-12-2013
(Parsial)
Nilai tercatat investasi dalam entitas asosiasi :
-
Nilai perolehan
Bagian laba dari entitas asosiasi
Bagian dividen
Penyesuaiaan atas instrumen keuangan AFS
Nilai tercatat (carrying amount)
317.000
36.000
( 24.000)
3.000
332.000
Investasi dalam entitas asosiasi disajikan dalam Aset Tidak Lancar.
Asset :
Current Assets
Cash and cash equivalent ...................................................
Rp
xxx.xxx
Non Current Assets
Investment in associates ..............................................
Rp
332.000
Rp
Rp
xxx.xxx
xxx.xxx
Rp
3.000
Equity
Common Stock ...............................................................
Paid in Capital .................................................................
Other Comperehensive Income:
adjustment of FV of associates AFS Financial instrument....
Penyajian dalam laporan Laba Rugi/Statement of Income yang berakhir 31-12-12 (Parsial):
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
59
Revenue ...............................................................................
COGS ...................................................................................
Operating Expenses ............................................................
Other Income (Expenses)
Equity in net income of associated entities......................
3)
Rp
(Rp
(Rp
xxx.xxx
xxx.xxx)
xxx.xxx)
Rp
36.000
Kerugian Penurunan Nilai (Impairment Losses)
Misalnya pada tanggal 31-12-2013 terdapat bukti objektif investasi dalam entitas asosiasi
mengalami penurunan nilai. Nilai yang dapat terpulihkan diperkirakan sebesar Rp 150.000.
Kerugian dihitung sebagai berikut :
-
Nilai tercatat
Nilai terpulihkan
Rugi
Pembebanan OCI atas penyesuaiaan nilai wajar
instrumen AFS yang dimiliki asosiasi ke Laba Rugi
Laba (Rugi) penurunan nilai
Rp
Rp
Rp
332.000
150.000
182.000
(Rp
3000)
Rp 179.000
Ayat jurnal yang dibuat tanggal 31-12-2013:

Mencatat penurunun nilai dari nilai tercatat:
Dr: Impairment loss
Cr:
Investment in associates

182.000
182.000
Mencatat pembebanan other comperensive Income ke Laba Rugi
Dr: Other Comperehensive Income- adjustment of
FV of associates AFS Financial instrument
Cr:
Impaiment loss
3.000
3.000
D. Ketentuan Perpajakan Untuk Investasi Dalam Entitas Asosiasi
Ketentuan perpajakan memandang investasi sebagai suatu harta wajib pajak yang akan akan
dipajaki ketika memperoleh penghasilan.
1. Metode Ekuitas Dalam Ketentuan perpajakan
Pada prinsipnya investasi pada instrumen ekuitas entitas lain adalah harta yang dimiliki wajib
pajak berupa saham perusahaan lain. Ketentuan perpajakan tidak mengatur pengklasifikasian
investasi dalam sekuritas ekuitas sebagaimana yang diatur dalam PSAK. Apakah investor tidak
memiliki pengaruh signifikan (kurang dari 20% hak suara), memiliki pengaruh signifikan (20%
samapi dengan 50% lebih hak suara), memiliki kendali atas investee (lebih dari 50%) yang
menyebabkan terjadinya hubungan induk dan anak perusahaan (kombinasi bisnis). Semua
klasifikasi ini diperlakukan sama sebagai suatu harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak, baik
penilaian maupun pengakuan penghasilannya.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
60
Induk maupun anak perusahan menghitung laba kena pajaknya masing-masing dalam Surat
Pemberitahuannya masing-masing, walaupun secara formal perusahaan induk berkewajiban
melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi dalam SPT Tahunannya. Penyertaan dalam anak
perusahaan dipandang sebagai aset berupa investasi.
Dengan demikian, pengakuan pendapatan investasi saham yang diperkenakan dalam
ketentuan perpajakan hanya berdasarkan metode biaya (cost method), penggunaan metode
ekuitas tidak diperkenankan dalam penghitungan pajak.
Ilustrasi 2.
Mengambil contoh DFD sebelumnya dalam kasus pengakuan dividen.
Untuk PT Kemuning yang perlakuan akuntansinya menggunakan metode ekuitas Ketentuan
perpajakan hanya mengakui penghasilan berupa dividen yang diperoleh sebesar 30% X Rp
80.000.000 = Rp 24.000.000. Akan tetapi karena kepemilikan PT Kemuning atas saham lebih
dari 25%, dividen yang diperoleh bukan merupakan objek pajak.
Rekonsiliasi fiskal tahun 2012 yang dilakukan ketiga entitas tersebut :
Akun
Penghasilan Investasi- Equity in
net income of associated entities
Dividen revenue
Akuntansi
36.000.000
Koreksi Fiskal
positif/(negatif)
(36.000.000)
24.000.000
Pajak
Nihil
24.000.000
2. Keuntungan atau Kerugian Penilaiaan Harga Wajar dan Penurunan Nilai.
Ketentuan perpajakan menggunakan metode biaya (cost/purchase method), investasi pada
tanggal pelaporan atau akhir tahun pajak tetap dinilai sebesar harga perolehan sehingga tidak
terdapat keuntungan atau kerugian penyesuaian harga pasar maupun kerugian penurunan nilai
pada akhir tahun pajak.
Ilustrasi 2.
Mengambil contoh PT DFD sebelumnya pada ilustrasi 1.
Pada tanggal 31 Desember 2012, secara pajak investasi tetap dinilai sebesar nilai perolehan
keuntungan atau kerugian penyesuaian harga pasar tidak diakui.
Nilai investasi dalam entitas asosiasi per 31-12-2012 secara pajak Rp 317.000
Pada investasi dengan menggunakan metode ekuitas, penilaian ke harga pasar tidak
diterapkan sehingga tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian penyesuaian harga pasar.
Penurunan nilai
Pada kasus tahun pajak 2013, terjadi penurunan nilai investasi yang dimiliki oleh PT DFD
Nilai investasi dalam entitas asosiasi per 31-12-2013 secara pajak = Rp
317.000
Rekonsiliasi fiskal atas kerugian penurunan nilai:
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
61
-
3.
Akuntansi
Impairment loss- penurunan dari
nilai tercatat
Pembebanan unrealize gain (OCI)
ke PL
Impairment loss-net
Koreksi Fiskal
positif/(negatif)
Pajak
182.000
182.000.000
Nihil
(3.000)
179.000
(3.000)
Nihil
Akuntansi
Keuntungan atau Kerugian Penjualan atau Pengalihan Investasi
Keuntungan atau kerugian atas kepemilikan investasi (capital gain or loss) baru diakui ketika
terjadi realisasi yaitu pada saat investasi dijual atau dialihkan.
Penjualan saham yang dilakukan di bursa efek dikenakan PPh final dengan tarif 0,1% X
Penghasilan Bruto
Keuntungan atau kerugian penjualan atau pengalihan saham yang tidak dilakukan dibursa
dihitung dengan cara:
- Apabila tidak terdapat hubungan istimewa antara pihak-pihak yang bertransaksi:
Harga jual sesungguhnya dikurang harga perolehan investasi.
-
Apabila terdapat hubungan istimewa antara pihak-pihak yang bertransaksi :
Harga jual yang seharusnya dikurang harga perolehan investasi.
-
Pertukaran harta:
Harga pasar harta yang diperoleh dikurang harga perolehan investasi.
-
Menyumbang yang tidak memenuhi syarat Ps. 4 ayat (3) huruf a. UU PPh, pengalihan
dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau
pengambilalihan usaha:
Harga pasar investasi dikurang harga perolehan investasi.
-
Tidak mengakui keuntungan atau kerugian bila pengalihan dilakukan untuk sumbangan
yang memenuhi syarat Ps. 4 ayat (3) huruf a. UU PPh, harta yang dialihkan dalam rangka
likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha,
yang mendapat izin Menkeu untuk menggunakan nilai buku.
Ilustrasi 3.
Misalnya:
a) PT DFD menjual saham PT DFD diluar bursa seharga Rp 320.000, Laba (rugi) fiscal yang
diakui PT DFD = Rp 320.000 -317.000 = Rp 3.000 (laba)
b) PT DFD menukarkan saham PT ABC dengan saham PT XYZ milik Wajib Pajak lain yang
memiliki harga pasar Rp 325.000, Laba (rugi) fiscal yang diakui PT DFD = Rp 325.000 317.000 = Rp 8.000 (laba)
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
62
Latihan
Data dan informasi atas investasi yang dimiliki PT DFD sebagai berikut:
Tgl 10 Oktober 2011
Dilakukan pembelian saham sbb:
Investee
PT Lestari
Lembar
2.500
%
hak
25
Nominal
perlembar
1.000
Harga
Pembelian
2.650.000
Biaya
Tujuan
Perolehan
Investasi
21.000 Pengaruh signifikan
Tgl 31-12-2011
Diketahui informasi PT Lestari mengalami kerugian Rp 500.000, nilai pasar per lembar Rp 950
Tgl 31-12-12
Diketahui informasi PT Lestari memperoleh laba neto Rp 800.000 dan tidak membagikan
dividen , nilai saham per lembar 1.100
Pertanyaan:
1. Berapa nilai perolehan investasi pada PT Lestari.
2. Berapa nilai investasi pada PT Lestari. pada tanggal neraca th 2011 dan 2012
3. Buat jurnal utk setiap transaksi
4. Buat rekonsiliasi fiskal untuk tahun pajak 2011 dan 2012 atas laba rugi investasi dalam
PT Lestari.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
63
Kegiatan Belajar 6
ASET TETAP DAN BEBAN PENYUSUTAN
A. Pengertian Aset Tetap
Aset Tetap menurut PSAK 16 (Revisi 2011) adalah Aset berwujud yang:
- dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk
direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
- diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
B. Pengukuran Awal (Initial Measurement)
Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika
1) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset
tersebut; dan
2) biaya perolehannya dapat diukur secara andal
Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya
perolehan meliputi :
1) harga beli, termasuk termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian
yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya;
2) biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan
kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.
Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan
penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biayapengujianfungsionalitas;
3) estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi
lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena
entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan
persediaan.
Biaya-biaya yang dikapitalisasi kedalam Aset Tetap:
a. Hargabeli item asset tertentu dan pajak terkait
b. Biaya kontruksi item tersebut, termasuk tunjangan karyawan dan pekerja
c. Bea impor
d. Pengangkutan dan penanganan di lokasi kedatangan
e. Penyiapan tempat
f. Instalasi dan perakitan
g. Uji coba penyiapan operasi aset
h. Uang jasa professional
i. Perkiraan biaya untuk membongkar dan memindahkan asset tersebut selanjutnya, jika
merupakan keharusan
j. Dikurang : Diskon atau potongan harga
k. Dikurang : Penghasilan bersih dari setiap penjualan item yang diproduksi selama uji
coba
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
64
Contoh 1 :
PT ABC membeli mesin untuk produksi dari PT XYZ :
Harga dalam invoice
= Rp 200.000.000
PPN
= Rp 20.000.000
Ongkos angkut
= Rp
1.000.000
Biaya instalasi
= Rp 2.000.000
Sebelum digunakan untuk memproduksi secara komersial, PT ABC melakukan uji coba atas
penggunaan mesin tersebut.Biaya uji coba yang dikeluarkanRp 2.000.000
Hasil penjualan barang dari proses ujicoba Rp 200.000
Harga perolehan mesin :
Hargamesin
Ongkosangkut
Biayainstalasi
Biayaujicoba
Hasil penjualan brg proses ujicoba
H. Perolehan mesin
= 200.000.000
=
1.000.000
=
2.000.000
= 203.000.000
=
2.000.000
=
(200.000)
= 204.800.000
Kegiatan insidental mungkin terjadi sebelum atau selama kontruksi atau aktivitas
pengembangan. Contoh, penghasilan yang diperoleh dari pengunaan lahan lokasi bangunan
sebagai tempat parkir mobil sampai pembangunan dimulai. Penghasilan dan beban yang
terkait dari kegiatan insidental diakui dalam laporan laba rugi dan diklasifikasikan dalam
penghasilan dan beban.
Pengakuan biaya-biaya dalam jumlah tercatat aset tetap dihentikan ketika aset tersebut
berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan
keinginan dan intensi manajemen.
Biaya-biaya setelah pengakuan awal
 Jika memenuhi kriteria “pengakuan aset tetap”, dikapitalisasi dalam nilai aset
 Jika tidak memenuhi, bebankan dalam laba rugi
C. Penyusutan
Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama
umur manfaatnya.
Rumus umum penyusutan
Beban Penyusutan : Biaya Perolehan – Nilai Residu
Masa Manfaat
Jika nilai residu tidak material dapat diabaikan atau =0
Ada berbagaimetodepenyusutan yang biasadigunakan, antara lain:
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
65
1) Berdasarkanwaktu
a. MetodeGarisLurus
b. MetodeSaldomenurun
2) Metode berdasarkan penggunaan
a. Metode jam jasa
b. Metodejumlah unit produksi
Masa manfaat adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan; atau
jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh suatu
perusahaan.
D. Pengukuran Selanjutnya(Subsequent Measurement)
Setelah pengakuan awal, entitas diharuskan untuk memilih salah satu dar idua model
penilaiaan asset tetapsebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut
terhadap seluruh aset tetap, yaitu:
1) Model biaya (Cost Model), atau
2) Model revaluasi (Revaluation Model).
1. Model biaya (Cost model)
Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi
akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.
Apabila entitas memilih model biaya, entitas tidak perlu dilakukan penilaian nilai wajarnya
setiap periodik.
Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka nilai tercatat diturunkan kenilai yang
dapat dipulihkan.Penurunan nilai dibebankan pada laba-rugi (profit and Loss)
Nilai buku = nilai perolehan – akumulasi penyusutan – akumulasi rugi penurunan nilai
2. Model revaluasi (Revaluation Model)
Setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal
harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi
akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal
revaluasi
Apabila entitas memilih model revaluasi, maka entitas harus melakukan penilaiaan ulang
(revaluasi) setiap periodik untuk seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama untuk
memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang
ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.
Nilai revaluasian = nilai wajar – akumulasi penyusutan – akumulasi rugi penurunan
nilai
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
66
3. Surplus dan Defisit Revaluasi
Akibat pengukuran kenilai wajar, maka akan terjadi selisih antara nilai wajar dengan nilai
tercatat dari asset tetap yang dinilai. Pencatatan akuntansi atas selisih nilai wajar dengan
nilai tercatat diperlakukan sebagai berikut:
Kondisi
Perlakuan surplus atau deficit revaluasi
Nilai aset meningkat
Akui
surplus revaluasi pada
Penghasilan
Komprehensif Lain (OCI) sebagai “Selisih
Penilaiaan Ulang” pada Ekuitas
Nilai aset menurun, membalik • Jurnalbalik Penghasilan Komprehensif Lain
kenaikan nilai akibat revaluasi
(OCI) sejauh saldo yang ada surplus selisih
sebelumnya.
penilaiaan ulang pada ekuitas.
• Selebihnya diakui sebagai rugi.
Nilai aset menurun
Akui sebagai Rugi pada Laporan Laba Rugi (profit
and Loss)
Nilai aset meningkat, membalik • Akui surplus revaluasi sebagai Laba (profit and
penurunan nilai akibat penilaian
Loss) untuk membalik rugi penurunan nilai yang
ulang (revaluasi) sebelumnya
sebelumnya telah diakui pada Laporan Laba
Rugi.
• Selebihnya
diakui
komprehensif lain (OCI)
pada
Penghasilan
Jika asset tetap direvaluasi, ada dua metode memperlakukan akumulasi penyusutan :
a) Metode Jumlah Bruto (Gross method)
Akumulasi penyusutan disajikan kembali secara porposional dengan perubahan
dalam jumlah tercatat bruto aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi
sama dengan jumlah revaluasiannya.
b) Metode Jumlah Neto (Net-amount Method)
Akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah
tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari
aset tersebut.
Ilustrasi 1.
PT DFD memperoleh mesin pada tanggal 2-1-2010 dengan harga perolehan Rp 500.000,
masa manfaat mesin 10 th tanpa nilai residu.
Pada tanggal 31-12-2010 dilakukan penilaiaan ulang dan nilai wajar (fair value)sebesar
Rp 475.000.
Diminta:
 Hitung beban penyusutan
 Ukur adan sajikan nilai aset tetap pertanggal 31-12-2010
 Buat jurnal yang diperlukan
baik dengan cost model maupun revaluation model.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
67
Solusi yang disarankan:
1. Cost Model
Bebanpenyusutan Th. 2010 = 500.000 : 10 = Rp 50.000
Jurnal:
Dr: Depreciation Expenses
Cr: Accumulated depreciation
Rp 50.000
Rp 50.000
Penyajian asset Tetap:
 Nilai perolehan
= Rp 500.000
 Akumulasi penyusutan = (Rp 50.000)
 Nilaitercatat
= Rp 450.000
Entitas tidak melakukan penyesuaian kenilai wajar.
2. Revaluation Model
a) Metode Jumlah Bruto (Gross method)
Penyesuaiaan ke harga pasar:
Sebelum
revaluasi
Perhitungan
proporsional
Setelah
revaluasi
Selisih
Jumlah tercatat bruto
Akumulasi
Penyusutan
500.000
500 X 475/450
527.778
27.778
(50.000)
50 X 475/450
(52.778)
(2.778)
Jumlah tercatat neto
450.000
475.000
25.000
Jurnal:
Dr: Fixed Asset-Machine
Rp 27.778
Cr: Acc. Depreciation
Rp 2.778
Cr: Other comprehensive income- Gain on revaluation aset
Rp 25.000
Penyajian nilai aset tetap
 Fixed Asset:
Rp 527.778
 Acc. Depreciation
(Rp 52.778)
 Revaluation value
Rp 475.000
b) Metode Jumlah Neto (Net-amount Method)
Penyesuaian ke harga wajar:
Nilai aset sebelum penyesuaiaan:
Nilai bruto
Akumulasi penyusutan
Nilai neto
Nilai wajar mesin
Kenaikan ke harga wajar
= Rp 400.000
= (Rp 50.000)
= Rp 450.000
= Rp 475.000
= Rp 25.000
Jurnal menghilangkan akumulasi penyusutan:
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
68
Dr: Acc. Depreciation
Cr:
Fixed Asset-Machine
Rp
50.000
Rp 50.000
Jurnal menaikan nilai aset:
Dr: Fixed Asset-Machine
Rp 25.000
Cr:
Other comprehensive income-Gain on revaluation aset
Rp 25.000
Penyajian nilai aset tetap
 Fixed Asset-Machine (Revaluation value)
Rp 475.000
Ilustrasi 2.
Melanjutkan Kasusilustrasi 1, Pada tanggal 31-12-2011 dilakukan penilaiaan ulang dan
nilai wajar aset tetap mengalami penurunan menjadi Rp 300.000.000
Diminta:
 Hitung beban penyusutan
 Ukur adan sajikan nilai aset tetap pertanggal 31-12-2010
 Buat jurnal yang diperlukan
baik dengan cost model maupun revaluation model.
Solusi yang disarankan:
1.
Cost model:
Beban penyusutan Th. 2010 = 500.000 : 10 = Rp 50.000
Jurnal:
Dr: Depreciation Expenses
Rp 50.000
Cr: Accumulated depreciation
Rp 50.000
Nilaitercatat
 Nilai perolehan
= Rp 500.000
 Akumulasi penyusutan
= (Rp 100.000)
 Nilai tercatat
= Rp 400.000
 Nilai terpulihkan
= Rp 300.000
 Penurunannilai
= Rp 100.000
PT DFD menurunkannilai asset tetapkenilaiterpulihkan
Jurnal:
Dr: Loss on impairment of Fixed asset
Rp 100.000
Cr:
Allowance for Impairment of Fixed Asset
Rp 100.000
Penyajian Fixed Asset:
- Cost............................................
500.000.000
- Acc. Depreciation .......................
(100.000.000)
- Allowance for impairment ...........
(100.000.000)
- Net Book Value ..........................
300.000.000
2. Revaluation Model:
a) Metode Jumlah Bruto (Gross method)
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
69
BebanpenyusutanTh. 2011 = 527.778 : 10 = Rp 52.778
Jurnal:
Dr: Depreciation Expenses
Rp 52.778
Cr: Accumulated depreciation
Rp
52.778
Penyesuaian ke harga wajar:
Nilai aset tercatat sebelum penyesuaiaan:
Nilai bruto
= Rp 527.778
Akumulalasi penyusutan
= (Rp 105.556)
Nilai neto
= Rp 422.222
- Nilaiterpulihkan
= Rp 300.000
- Penurunan nilai dari nilai tercatat = Rp 122.222
- Saldo surplus revaluasi dalam OCI = Rp 25.000
- Rugi Penurunan nilai
= Rp 97.222
Jurnal:
- Membalikan surplus revaluasi dalam ekuitas (OCI)
Dr: Other comprehensive income- Gain on revaluation aset
Cr:
Fixed Asset-Machine
- Membebankan penurunan nilai ke laba rugi:
Dr: Loss on impairment of Fixed asset
Cr:
Allowance for Impairment of Fixed Asset
Penyajian nilai tercatat aset tetap
 Fixed Asset:
 Acc. Depreciation
 Allowance for Impairment of Fixed Asset
 Nilai tercatat (Revaluation value)
Rp 25.000
Rp25.000
Rp 97.222
Rp 97.222
Rp 502.778
(Rp 105.556)
(Rp 97.222)
Rp 300.000
b) Metode Jumlah Neto (Nett-amount method)
Beban penyusutanTh. 2010 = 475.000 : 10 = Rp 47.500
Jurnal:
Dr: Depreciation Expenses
Cr: Accumulated depreciation
Penyesuaian ke harga wajar:
Nilai aset sebelum penyesuaiaan:
Nilai bruto
= Rp
Akumulasi penyusutan
= (Rp
Nilai tercatat
= Rp
Nilai aset setelah penyesuaian
= Rp
Penurunan ke harga wajar
= Rp
Saldo tercatat laba revaluasi dalam OCI
= Rp
Penurunan nilai wajar dibebankan dalam laba rugi = Rp
Rp 47.500
Rp
47.500
475.000
47.500)
427.500
300.000
127.500
25.000
102.500
Jurnal menghilangkan akumulasi penyusutan:
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
70
Dr: Acc. Depreciation
Cr:
Fixed Asset-Machine
Rp 47.500
Rp 47.500
Jurnal membalikan surplus revaluasi dalam ekuitas (OCI):
Dr: Other comprehensive income-Gain on revaluation FA Rp 25.000
Cr:
Fixed Asset-Machine
Rp 25.000
Jurnal menaikan nilai aset:
Dr:Loss on impairment of Fixed asset
Rp 102.500
Cr: Allowance for Impairment of Fixed Asset
Rp102.500
Penyajian nilai aset tetap
 Fixed Asset-Gross
 Allowance for Impairment of Fixed Asset
 Book value (Revaluation value)
Rp
(Rp
Rp
402.500
102.500)
300.000
E. Penghentian Pengakuan
a) Kapan asset tetap dihentikan pengakuannya?
Nilai tercatat suatu aset tetap tidak lagi diakui:


Pada saat penghapusan;
Contoh : dijual, disumbangkan, disewakan secara sewa pembiayaan (Finance
Lease)
Ketika tidak lagi ada manfaat ekonomis pada masa depan yang diharapkan dari
penggunaannya.
Contoh: kerusakan, keusangan.
b) Bagaimana menghitung laba -rugi penghentian?
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap
ditentukan sebesar pendapatan antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah
tercatat dari aset tersebut
c) Perlakuan laba -rugi penghentian
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukan
dalam laporan laba rugi pada saat penghentiannya.
Ilustrasi 3.
Melanjutkan ilustrasi 2. Pada tanggal 3 Januari 2012, PT DTSD menjual mesin tersebut
dengan harga Rp Rp 325.000
Diminta:
Hitung laba rugi pelepasan dan buat jurnal atas penjualan aset tetap tersebut.
Solusi yang disarankan:
1) Keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap
Harga jual
= Rp 325.000
Nilai tercatat
= Rp 300.000
Laba (gain) atas penjualan aset tetap = Rp 25.000
2) Jurnal:
Dr: Acc. Depreciation
Rp 105.556
Dr: Allowance for Impairment of Fixed Asset
Rp 97.222
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
71
Cr:
Cr:
Fixed Asset-Machine
Gain on sale of fixed asset
Rp 502.778
Rp 25.000
F. Perolehan Aset Tetap melalui Sewa Pembiayaan (Finance Lease)
1. Pengertian Sewa Pembiayaan
Salah satu cara perolehan asset tetap selain pembelian adalah dengan cara sewa
pembiayaan (Finance Lease). Menurut PSAK 30, sewa pembiayaan adalah sewa yang
mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan
kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak
dialihkan.
Indikator atau situasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu sewa
akan diakui sebagai sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:
a) sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa;
b) lessee memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan cukup
rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan,
sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan;
c) masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik
tidak dialihkan;
d) pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara
substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; dan
e) aset sewaan bersifat khusus dan hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa
perlu modifikasi secara material.
f) jika lessee dapat membatalkan sewa, maka kerugian lessor yang terkait dengan
pembatalan tersebut ditanggung oleh lessee;
g) keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada
lessee;
h) lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan
nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental.
Apabila terdapat satu atau lebih indicator, maka entitas akan mempertimabangkan
untuk mengakui sewa sebagai sewa pembiayaan.
2. Pengakuan dan Pengukuran Awal Sewa Pembiayaan.
Pada awal sewa Lesee (penyewa) menentukan apakah sewa diklasifikasikan sebagai
sewa pembiayaan atau sewa operasi (sewa biasa). Awal sewa adalah tanggal yang lebih
awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak berkomitmen terhadap
persyaratan pokok sewa.
Apabila sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, maka pada awal masa sewa
(tanggal saat lessee mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan), lesee mengakui
sewa pembiayaan sebagai asset dan liabilitas.
Aset dan liabilitas diukur sebesar:

nilai wajar asset sewaan atau

sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
72
Pembayaran sewa minimum adalah pembayaran selama masa sewa yang harus dibayar
(atau dapat diharuskan untuk dibayar) oleh lessee, ditambah dengan jumlah yang dijamin
oleh lessee atau oleh pihak yang berelasi dengan lessee.
Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa
minimum adalah suku bunga implisit dalam sewa.
Biaya langsung yang dikeluarkan oleh lesee, ditambahkan kepada nilai asset.
Ilustrasi 4.
Pada tanggal 5 Mei 2012 PT DFD memperoleh mesin dengan cara sewa pembiayaan
(Finance Lease). Informasi dalam perjanjian sewa pembiayaan adalah diketahui sebagai
berikut:
Rp
200.000
1 Harga mesin
12%
2 Tk bunga
3 Nilai residu
4 Hak opsi, jika diambil dibayar bersamaan
dengan pembayaran terakhir
Rp 15.000,00
Pembayaran berkala perbulan dibayar diakhir
Rp 6.310,00
5 bulan
6 Masa lease
3 Tahun
6 Tahun
7 Masa manfaat Aset
PT DFD membayar biaya administrasi Rp 500 dan membayar biaya instalasi mesin Rp
3.000 secara kas. Mesin mulai digunakan pada tanggal 1 juni 2012.
Diminta:


Apakah sewa akan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan? Jika ya, hitung
nilai asset dan kewajiban sewa pembiayaan.
Susun ayat jurnal yang diperlukan
Solusi yang disarankan
Nilai kini dari jumlah pembayaran minimum:
 PV Pembayaran berkala = Rp 6.310 X PVIFA 36, 12%/12
= Rp 6.310 X 30,11
 PV Nilai opsi
= Rp 15,000 X PVIF 36, 12%/12
= Rp 15.000 X 0,70
Keterangan: PVIF 36, 12%/12
= 1/(1+0,01)^36 = Rp
= Rp 189.978
= Rp 10.484
= Rp 200.462
0,70
PVIFA 36, 12%/12 = (1-PVIF)/0,01 = Rp 30,11
a) Pertimbangan klasifikasi:

pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara
substansial mendekati nilai wajar aset sewaan;

lessee memiliki opsi untuk membeli aset.
Situasi di atas mengindikasikan sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh
risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan mesin, maka sewa
diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
73
b) Nilai asset pembiayaan:
Nilai kini jumlah pembayaran minimum sebesar Rp 200.462, lebih besar dari nilai
wajar asset pada awal masa leasing. Maka asset dan liabilitas diukur dengan nilai
Rp 200.000.
c) Jurnal:
Dr: Asets under Finance Lease-Machinery
Cr:
Finance Lease Liabilities
Cr:
Cash
Rp 203.500
Rp 200.000
Rp 3.500
3. Beban Sewa Pembiayaan.
Saat pembayaran berkala, entitas mengalokasikan jumlah pembayaran berkala pada
pelunasan pokok utang dan beban sewa pembiayaan.
Beban pembiayaan = Saldo utang sewa pembiayaan X Tarif suku bunga efektif
Pelunanasan pokok = Pembayaran berkala - Beban pembiayaan.
Ilustrasi 5.
Melanjutkan ilustrasi 4.
Diminta:
 Hitung beban pembiayaan selama tahun 2012, dan saldo utang sewa
pembiayaan per 31-12-2012.
 Susun jurnal yang diperlukan.
Solusi yang disarankan:
Schedule pelunasan pokok dan pembebanan bunga.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pembayaran
A
(200.000)
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
Bulan
B
Saldo
awal
Utang
C
2012-6
7
8
9
10
11
12
2013-1
2
3
4
5
6
7
8
9
200.000
195.715
191.387
187.015
182.599
178.138
173.632
169.081
164.483
159.839
155.147
150.408
145.622
140.786
135.902
130.968
Bunga
1,013%)
D=EIR X C
2.025
1.982
1.938
1.894
1.849
1.804
1.758
1.712
1.666
1.619
1.571
1.523
1.475
1.426
1.376
1.326
Pokok
E = A-D
4.285
4.328
4.372
4.416
4.461
4.506
4.552
4.598
4.644
4.691
4.739
4.787
4.835
4.884
4.934
4.984
Saldo
akhir
Utang
F = C-E
195.715
191.387
187.015
182.599
178.138
173.632
169.081
164.483
159.839
155.147
150.408
145.622
140.786
135.902
130.968
125.985
74
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36


6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
6.310
21.310
EIR= 1,013%
10
11
12
2014-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2015-1
2
3
4
5
125.985
120.950
115.865
110.729
105.540
100.299
95.004
89.656
84.254
78.798
73.286
67.718
62.093
56.412
50.674
44.877
39.021
33.106
27.132
21.096
1.276
1.225
1.173
1.121
1.069
1.016
962
908
853
798
742
686
629
571
513
454
395
335
275
214
42.160
5.034
5.085
5.137
5.189
5.241
5.294
5.348
5.402
5.457
5.512
5.568
5.624
5.681
5.739
5.797
5.856
5.915
5.975
6.035
21.096
200.000
120.950
115.865
110.729
105.540
100.299
95.004
89.656
84.254
78.798
73.286
67.718
62.093
56.412
50.674
44.877
39.021
33.106
27.132
21.096
0
Beban sewa pembiayaan tahun 2012 (Juni-Des 2012)
= Rp 13.251
Pokok pelunasan utang sewa pembiayaan per 31-12-2012 = Rp 169.081
Jurnal:
Tgl 30-06-2012:
Dr: Interest lease expenses
Dr: Finance lease liabilities
Cr:
Cash
Rp 2.025
Rp 4.285
Rp 6.310
Setiap akhir bulan PT DFD menyusun jurnal yang sama.
4. Beban Penyusutan Aset Sewa Pembiayaan.
Penyusutan mengikuti kebijakan penyusutan asset tetap sebagaimana PSAK 13. Masa
penyusutan untuk asset finance lease diatur sebgai berikut:


Jika terdapat hak opsi, maka penyusutan dilakukan selama taksiran masa
manfaat.
Jika tidak terdapat hak opsi, maka penyusutan dilakukan selama periode sewa
atau masa manfaat mana yang lebih pendek.
Ilustrasi 6.
Melanjutkan ilustrasi 5.
Diminta:
Berapa lama masa penyusutan yang disarankan dan hitung beban penyusutan tahun
2012.
Susun ayat jurnal untuk penyusutan.
Solusi yang disarankan:
Dalam perjanjian terdapat hak opsi, maka disarankan untuk melakukan penyusutan
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
75
selama taksiran masa manfaat, yaitu 6 tahun
Penyusutan tahun 2012:
Misalnya PT DFD menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.
Penyusutan tahun 2012 = Rp 203.500 X 7/12 = Rp 19.785
6 tahun
Jurnal:
Dr: Depreciation expenses
Rp 19.785
Cr:
Acc. Depreciatiom
Rp 19.785
G. Ketentuan Perpajakan yang Terkait dengan Aset Tetap
1. Pengukuran Awal.
Berdasarkan pasal 10 UU No. 36 /2008 terdapat beberapa nilai yang digunakan untuk
mengukur harga perolehan aset tetap, yaitu:
1) Biaya yang sesungguhnya dikeluarkan.
Dalam hal perolehan asset tetap tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
Dalam memori penjelasan dijelaskan termasuk dalam harga perolehan adalah harga
beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea
masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan.
2) Harga Pasar (Market price) yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan dalam hal
perolehan aset tetap diperoleh dari:
 Perolehan aset tetap dipengaruhi hubungan istimewa.
 Tukar-menukar harta
 Sumbangan yang tidak memenuhi syarat Ps. 4 ayat (3) huruf a. UU PPh
 Harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha, yang tidak diizinkan menggunakan nilai
buku
 Pengalihan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
3) Nilai buku dari Wajib Pajak yang mengalihkan dalam hal asset tetap diperoleh
diperoleh dari:
Aset Tetap yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, yang mendapat izin Menkeu
untuk menggunakan nilai buku
2. Penyusutan
Penjelasan pasal 11 UU No. 36/2008 mengatur mengenai penyusutan sbb :
“Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama
masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan.”
Saat Mulai Penyusutan
Penyusutan secara fiskal dimulai pada bulan pengeluaran, kecuali untuk harta yang
masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya harta
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
76
tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan
melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebutdigunakan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai
menghasilkan.
Masa Manfaat, Metode dan Tarif Penyusutan.
Masa manfaat, metode dan tarif penyusutan ditetapkan dalam pasal 11 ayat (6) UU No.
36/2008 adalah sebagai berikut.
Kelompok
HartaBerwujut
I. BukanBangunan
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
II. Bangunan
Permanen
TidakPermanen
Masa
Manfaat
TarifPenyusutan
GarisLurus
4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun
25%
12,5%
6,25%
5%
20 tahun
10 tahun
5%
10%
Saldomenurun
50%
25%
12,5%
10%
3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Pada prinsipnya tidak terdapat pengukuran setelah pengakuan awal, kecuali revaluasi
aktiva tetap sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) danPasal 11 ayat (5) UU PPh
Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008.
Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau
nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap
yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari
pemerintah dan hanya dapat dilakukan paling singkat 5 tahun sekali.
4. Keuntungan dan Kerugian Pengalihan Aset Tetap
Keuntungan dan kerugian pengalihan aset tetap menurut peraturan perpajakan dilihat
dari cara pengalihannya (Ps. 11 ayat (8), (9), (10) dan Ps. 4 ayat (1) huruf d):
a) Penjualan kepihak yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
Harga jual sesungguhnya – Nilai buku fiskal
b) Penjualan kepihak yang dipengaruhi hubungan istimewa
Harga jual seharusnya – Nilai buku fiskal
c) Pengalihan harta yang berasal dari Sumbangan yang tidak memenuhi syarat Ps. 4
ayat (3) huruf a. UU PPh.
Harga pasar – Nilai buku fiskal
d) Pertukaran harta:
Harga pasar aset yang diperoleh – Nilai buku fiskal aset yang dilepas
e) Pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha
Harga pasar – Nilai buku fiskal
f) Pengalihan harta untuk pengganti saham atau penyertaan modal
Harga pasar – Nilai buku fiskal
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
77
5. Ketentuan Perpajakan terkait sewa pembiayaan.
Kegiatan sewa guna usaha (leasing) diatur dengan Ke[utusan Menteri Keuangan Nomor:
1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991.
Kriteria finance lease
Kriteria untuk diakui sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) menerut
keputusan ini adalah sebagai berikut:
a. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama
ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan
barang modal dan keuntungan lessor;
b. masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang
modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh)
tahun untuk Golongan bangunan;
c. perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
Konsekuensi Perpajakan bagi lesee.
a. Pajak Penghasilan
1) selama masa sewa-guna-usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas
barang modal yang disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak
opsi untuk membeli;
2) setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut,
lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa
(residual value) barang modal yang bersangkutan;
3) pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali
pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa-guna-usaha tersebut
memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan ini;
4) dalam hal masa sewa-guna-usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam
Pasal 3 Keputusan ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas
pembebanan biaya sewa-guna-usaha.
b. PPh potput
Atas pembayaran berkala, lesee tidak perlu memotong PPh pasal 23 atau pasal 4
ayat (2).
c. PPN
Atas penyerahan jasa sewa (pembayaran berkala), lesor tidak perlu memungut PPN,
karena finance lease termasuk jasa yang tidak dikenai PPN sebagaimana diatur
dalam pasal 4A ayat (3) UU PPN.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
78
LATIHAN
Soal 1.
Pada tanggal 1 Desember 2013 PT DFD Industries mengimpor
perician sbb:
Cost
Insurance
Freight
US$
US$
US$
mesin dari Cina dengan
1.500.000
20.000
30.000
Atas impor tersebut dikenakan Bea Masuk dengan tarif 2,5%. PT DFD Ind. telah mempunyai
Angka Pengenal Impor (API) PPh Ps. 22 yg dipungut 2,5%.
Bea masuk, PPN dan PPh Ps. 22, b. bongkar & ongkos angkut dibayar pada saat impor,
sedangkan tagihan invoice (CIF) akan dilunasi tanggal 1 Februari 2010
Pada tanggal 10 Desember 2013, PT DFD Ind. membayar jasa instalasi pemasangan mesin
tersebut kepada PT Mesin Industries (PKP) sebesar Rp 70.000.000. Atas jasa tersebut
dipotong PPh Ps. 23 sebesar 2%
Kurs tanggal 1 Desember 2013: Kurs tengah BI = Rp 9.350, Kurs Menkeu = Rp 9.300.
PT DFD Ind. menggunakan revaluation model dalam kebijakan asset tetapnya. Pada tanggal
31-12-2013, nilai wajar mesin tersebut Rp. 14.950.000.000.
Diminta
1. Hitung nilai perolehan mesin
2. Hitung beban penyusutan tahun 2013 dan keuntungan atau kerugian atas
penggunaan nilai revaluasian pada akhir tahun 2013.
3. Susun jurnal yang diperlukan dari tanggal perolehan sampai dengan tanggal
pelaporan.
Soal 2.
Catatan pembukuan Mesin PT DFD Indah per 31-12-2012 menunjukan data sbb :
N. Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Nilai buku
Komersial
1.500.000
900.000
600.000
Fiskal
1.500.000
1.125.000
375.000
PT DFD Indah mengunakan metode garis lurus tanpa nilai residu menghitung beban
penyusutan komersial. Penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus, mesin tersebut
termasuk golongan 2.
Suku bunga Bank yang berlaku pada saat itu adalah 12% pertahun dan taksiran masa manfaat
ekonomis pada awal masa sewa diperkirakan 7 tahun.
Diminta:
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
79
4. Menurut saudara metode apakah yang akan digunakan PT Bintaro Indah untuk
mencatat transaksi sewa di atas berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi). Berikan
alasan Saudara
5. Susun ayat jurnal atas transaksi di atas s.d akhir tahun 2013 termasuk kewajiban
perpajakannya.
6. Buat rekonsiliasi fiskal atas transaksi di atas pada akhir tahun 2013.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
80
Kegiatan Belajar 7
DASAR-DASAR AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
(PSAK NO. 46)
A. PENDAHULUAN
Sistem akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan komersial yang disusun
berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK). Untuk menghitung besarnya pajak terutang,
atas laba akuntansi (komersial) tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan
undang-undang perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal. Penyesuaian ini yang kita kenal
dengan nama Rekonsiliasi Fiskal. Dari laba fiskal inilah dapat dihitung besarnya pajak terutang.
Rekonsiliasi fiskal dapat menyebabkan koreksi positif yaitu koreksi yang menyebabkan
laba fiskal lebih besar dari pada laba komersial atau koreksi negatif yaitu koreksi yang
menyebabkan laba fiskal lebih kecil dari pada laba komersial. Perbedaan atau koreksi tersebut
ada yang bersifat permanen (beda tetap) yang hanya berpengaruh terhadap tahun pajak yang
bersangkutan saja, juga ada yang bersifat temporer (beda temporer) yang berpengaruh
terhadap laba kena pajak tahun-tahun berikutnya.
PSAK No. 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam :
1.
Mempertanggung jawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode
mendatang.
2.
Mengakui kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi fiskal masa depan
yang disebabkan adanya perbedaan waktu (temporary difference) dan sisa kerugian yang
masih dapat dikompensasikan.
Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam PSAK No. 46 :
1.
Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah jumlah agregat
pajak kini(current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam
penghitungan laba atau rugi pada satu periode.
2.
Pajak kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas
penghasilan kena pajak untuk satu periode.
3.
Liabilitas pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan
terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer
kena pajak.
4.
Aset pajak tangguhan (deferred tax asset) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan
(recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya
a)
perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan
b)
sisa kompensasi kerugian.
c)
akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan
mengizinkan
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
81
B. BEDA TETAP DAN BEDA TEMPORER
Beda Tetap
Beda Tetap adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban yang sifatnya
permanen. Pendapatan dan biaya tertentu diakui dalam akuntansi tetapi tidak diakui secara
fiskal atau sebaliknya. Perbedaan ini tidak akan terkompensir oleh perbedaan yang berkaitan
dengannya atau terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Beda tetap ini hanya
mempengaruhi pajak terutang tahun yang bersangkutan dan tidak mempengaruhi tahun-tahun
berikutnya.
Beberapa beda tetap adalah sebagai berikut :
1. Penghasilan Secara Komersial, Bukan Penghasilan secara Fiskal
NO
1.
a.
Penghasilan
Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak
Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/D, dari penyertaan modal pada
badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan
syarat :
1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2) bagi PT, BUMN, BUMD Daerah yang menerima dividen, kepemilikan
saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua
puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
DASAR HUKUM
b.
c.
penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa
bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha
atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
Ps. 4 (3) UU PPh
Ps. 4 (3) UU PPh
merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan
dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan
PerMenkeu
2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
Penghasilan yang dikenakan PPh Final
a. bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang
negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggota koperasi orang pribadi
Ps. 4 (3) UU PPh
1)
2.
b.
c.
Penghasilan berupa hadiah undian
Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif
yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima
oleh perusahaan modal ventura
d.
Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah
dan bangunan; dan
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
Ps. 4 (2) UU PPh
82
2. Biaya Secara komersial, bukan Biaya secara Fiskal
NO
1.
BEBAN USAHA
Biaya yang Dikeluarkan untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara
Penghasilan yang Bukan Obyek Pajak atau Pengenaan PPh-nya Final
DASAR HUKUM
2.
PPh Dibayar Perusahaan
Ps. 9 Huruf h UU PPh
Kep-545/PJ./2000
3.
Premi Asuransi Jiwa Pemilik/Pemegang Saham dan Keluarganya
Ps. 9 Huruf j UU PPh
4.
Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang Belum Disahkan Menteri Keuangan
Ps. 6 Huruf c UU PPh
5.
6.
Pengobatan Cuma-Cuma (Langsung ke Rumah Sakit)
Pemberian Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan (Misal
Makan/Minum, Beras dsb)
Ps. 6 Huruf e UU PPh
Ps. 9 Huruf e UU PPh
7.
8.
Cuti Pegawai Dibayar Perusahaan
Perjalanan Dinas Pegawai
a. Lumpsum (Tidak Didukung Bukti-Bukti)
Ps. 9 Huruf e UU PPh
b.
c.
Fiskal Luar Negeri Dibayar Perusahaan, Merupakan PPh Pasal 25 Dibayar
dengan SSP, Ditulis Nama Pegawai q.q. Nama Perusahaan dengan NPWP
Perusahaan atau dengan Tanda Bukti FLN
Biaya Piknik/Rekreasi
Ps. 9 Huruf e UU PPh
PP No.2 tahun 2000
Ps. 9 Huruf e UU PPh
9.
Pembagian Laba berupa Bonus, Tantiem, Gratifikasi, Jasa Produksi yang
Dibebankan Laba Ditahan (Retained Earning)
Ps. 9 Ayat (1) UU PPh
SE-11/PJ.42/1992
10.
11.
Bea Siswa yang Tidak Ada Ikatan Kerja dengan Perusahaan (Sumbangan)
Kendaraan Perusahaan yang Dibawa Pulang dan Dikuasai Pegawai : (biaya &
Penyusutan)
Kep-545/PJ./2000
Ps. 6 Ayat (1) Huruf b
UU PPh
12.
Perumahan Perusahaan dan Asrama
13.
14.
Sewa Rumah Pegawai yang Tidak Diberi Tunjangan Sewa Minimal Sebesar
Sewa Rumah Tersebut
PPh Sewa Rumah Dibayar Perusahaan
15
Imbalan ke Pegawai yang Merupakan Pemegang Saham (25% Ke Atas)
a.
Penjelasan Ps. 9 Ayat (1)
Huruf b UU PPh jo
Penjelasan Ps. 6 Ayat (1)
Huruf a UU PPh
Ps. 9 Huruf e UU PPh
Penjelasan Ps. 6 Ayat (1)
Huruf a UU PPh
Penjelasan Ps. 6 Ayat (1)
Huruf a UU PPh
Imbalan di Atas Kewajaran
b.
16
Deviden Terselubung
- Premi Asuransi Jiwa
- Biaya Listrik, Telepon Rumah Pribadi
- Biaya Pemeliharaan Mobil Pribadi
- PPB Rumah Pribadi
- Pengeluaran Perusahaan untuk Keperluan Pribadi
- Pembagian Laba Secara Langsung/Tidak Langsung
Gaji yang Dibayarkan ke Anggota/Sekutu Persekutuan, CV, Firma
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
Ps. 9 Ayat (1) Huruf j
UU PPh
83
17.
Beban Litbang yang Dilakukan di Indonesia dalam Jumlah yang Wajar untuk
Menemukan Teknologi/Sistem Baru bagi Pengembangan Perusahaan yang
Dilakukan di Luar Negeri
Ps. 4 PP No.138 Tahun
2000
18.
Sanksi Perpajakan : Denda, Bunga, Kenaikan
Ps. 9 Ayat (1) Huruf k
UU PPh
19.
PBB untuk Tanah/Bangunan yang Tak Digunakan untuk Usaha/ Milik Pribadi
Ps. 9 Ayat (1) UU PPh
20.
Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan :
a.
Untuk Perolehan BKP/JKP Sesuai Pasal 9
b.
Faktur Pajak Standar yang Tidak Lengkap, Tidak Benar, Cacat
21.
Biaya Entertainment tidak dibuat daftar nominative
22.
Keperluan Pegawai Dibayar Perusahaan
23.
Keperluan Pegawai yang Merupakan Pemilik/Pemegang Saham Dibayar
Perusahaan Merupakan Deviden Terselubung
24.
Kerugian Pengalihan Harta Tidak digunakan untuk usaha
Ps. 4 PP No.138
Tahun2000
Ps. 3 PP No.138 Tahun
2000
SE-27/PJ.22/1986
Penjelasan Ps. 4 Ayat (3)
Huruf g jo Ps. 9 Ayat (1)
Huruf a UU PPh
Penjelasan Ps. 4 Ayat (3)
Huruf g jo Ps. 9 Ayat (1)
Huruf a UU PPh
Ps. 4 PP No.138 Tahun
2000
Beda Temporer
Beda Temporer adalah perbedaan karena pos-pos pendapatan dan biaya diakui dalam
periode yang berbeda antara laporan laba rugi akuntansi (komersial) dengan laporan laba rugi
fiskal. Secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya
sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya.
PSAK 46 mendefinisikan beda temporer sebagai berikut:
Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam
laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat
berupa:
(a)
Perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah
kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika
jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
(b)
Perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan
jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak)
periode mendatang ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau
diselesaikan
Perbedaan temporer kena pajak disebabkan pada awalnya terdapat koreksi temporer
negatif dan selanjutnya ditahun-tahun yang akan datang akan terjadi koreksi positif yang
menyebabkan pajak terhutang menjadi lebih besar. Perbedaan kena pajak diakui sebagai
liabilitas pajak tangguhan.
Perbedaan temporer dapat dikurangkan disebabkan pada awalnya terdapat koreksi
temporer positif dan selanjutnya ditahun-tahun yang akan datang akan terjadi koreksi negatif
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
84
yang menyebabkan pajak terhutang menjadi lebih kecil. Perbedaan kena pajak diakui sebagai
aset pajak tangguhan.
Beberapa perbedaan temporer adalah sebagai berikut :
No
Uraian
A
Perbedaan waktu pengakuan
penghasilan
-
Akrual Vs. Realisasi
Pengakuan penghasilan investasi saham yang tidak
diperjualbelikan di bursa
Komersial
Fiskal
- Metode ekuitas (Equity method)
- Metode harga perolehan
Hanya
diperkenankan
menggunakan
metode
harga
perolehan (Purchase method)
(Purchase method)
B.
Perbedaan waktu alokasi biaya
1.
Penyisihan Vs Realisasi
a.
Biaya Piutang Tak Tertagih
- Metode Penghapusan langsung
(Direct write-off method)
- Metode pencadangan/penyisihan
(Allowance method)
b.
c.
Biaya Sewa Pembiayaan
(Financial Lease)
Penyusutan Aset Tetap
Berwujut (Fixed Asset)
Pembebanan dialokasikan melalui :
- Beban bunga
- Penyusutan
Diperkenankan
menggunakan
berbagai metode penyusutan :
-
Garis lurus
Saldo menurun
Jumlah unit/output
Sum of the year; dll
memperhitungkan
Biaya diakui sebesar pembayaran
berkala
Hanya diperkenan menggunakan
dua metode penyusutan :
- Garis lurus
- Saldo menurun
Masa penyusutan selama umur
ekonomis aset tetap sesuai
ekspektasi
Dapat
residu
Hanya
diperkenankan
menggunakan Metode Penghapusan
langsung (Direct write-off method
nilai
Masa
manfaat
berdasarkan
kelompok aset yang ditentukan
dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Tidak diperhitungkan nilai residu
d.
Amortisasi Aset Tidak
Berwujut
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
Diperkenankan
menggunakan
berbagai metode amortisasi :
Hanya diperkenan menggunakan
dua metode penyusutan :
-
- Garis lurus
- Saldo menurun
Garis lurus
Saldo menurun
Jumlah unit/output
Sum of the year; dll
85
e.
Persediaan
Metode alokasi ke Harga Pokok :
Metode alokasi ke Harga Pokok :
- FIFO
- LIFO
- Rata-rata
- Identifikasi spesifik
- FIFO
- Rata-rata
Persediaan dinilai dengan Harga
Perolehan (Cost) atau Nilai
Realisasi Bersih (NRV), Mana
yang Lebih Rendah
Penilaiaan
persediaan
hanya
diperkenankan dengan menggunakan Harga Perolehan (Cost Base)
C. KOMPENSASI KERUGIAN
Sesuai UU No. 36/2008 Pasal 6 ayat (2), Kerugian yang diderita Wajib Pajak dapat
dikompensasikan dengan labafiskal selama lima tahun berturut-turut berikutnya. Kompensasi
kerugian akan mengurangi laba fiskal tahun-tahun berikutnya sehingga mengurangi pajak
terutang tahun-tahun berikutnya.
D. PAJAK KINI (CURRENT TAX)
Beban pajak (Tax expense) menurut PSAK No. 46 terdiri dari Beban Pajak Kini (Current
Tax Expense) dan Beban/penghasilan Pajak Tangguhan (Deferred Tax Expense/income)
Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas penghasilan kena
pajak pada satu periode. Pajak kini dibagi dua kelompok yaitu pajak penghasilan yang
pengenaanya bersifat final dan pajak penghasilan yang pengenaanya bersifat tidak final. Pajak
kini yang bersifat final dihitung berdasarkan tarif PPh final dikali penghasilan bruto yang
dikenakan PPh final, sedangkan pajak kini yang bersifat tidak final dihitung berdasarkan tarif
pasal 17 UU PPh dikali penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah Laba akuntansi
setelah direkonsiliasi fiskal dan diperhitungkan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi. Baik
PPh non final maupun PPh final dibebankan dan dikelompokkan sebagai Beban Pajak Kini
pada Laporan Laba Rugi.
Pada akhir tahun PPh non final yang dibayar pada tahun berjalan, baik yang dibayar
sendiri (PPh Ps. 25) maupun yang dipotong/dipungut pihak ketiga (PPh Ps. 22, Ps. 23, Ps. 24)
diperhitungkan dengan pajak kini. Apabila pajak kini lebih besar dari PPh yang telah dibayar,
selisihnya diakui sebagai Kewajiban Pajak Kini (Current Tax Liabilities). Apabila pajak kini lebih
kecil maka diakui sebagai Aset Pajak Kini (Current Tax Asset) yang merupakan jumlah PPh
yang dapat direstitusi.
Contoh 1.
PT A pada tahun 2012 memperoleh laba neto akuntansi sebesar Rp 1.500.000.000
Rekonsiliasi fiskal :
- Pemberian natura kepada pegawai
= Rp 30.000.000
- Beban sumbangan
= Rp 40.000.000
Pajak-pajak yang telah dibayar/dipungut pihak ketiga sepanjang tahun 2012
- PPh Ps. 25
= Rp 30.000.000
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
86
- PPh Ps. 22
= Rp 40.000.000
Hitung beban pajak kini, Aset/Kewajiban pajak kini PT A untuk tahun pajak 2012.
Jawab :
Laba neto akuntansi (komersial)
Koreksi fiskal :
- Pemberian natura kepada pegawai
- Beban sumbangan
Laba neto fiskal
Beban Pajak Kini (25% X 1.570.000.000)
Kredit Pajak
- PPh Ps. 25
- PPh Ps. 22
Pajak yang harus dibayar
= Rp 1.500.000.000
= Rp
30.000.000
= Rp
40.000.000
= Rp 1.570.000.000
= Rp 392.500.000
= (Rp 270.000.000)
= (Rp 75.000.000)
= Rp
47.500.000.
Jurnal yang dibuat PT A :
Keterangan
Beban Pajak Kini (Current Tax Expense)
Debit
Kredit
392.500.000
PPh dibayar dimuka - Ps. 25
270.000.000
PPh dibayar dimuka - Ps. 22
75.000.000
Kewajiban Pajak Kini(Current Tax Liabilites)
47.500.000
Contoh 2.
PT B pada tahun 2012 memperoleh laba neto akuntansi sebesar Rp1.000.000.000
Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi ditahun 2012 sebesar Rp 600.000.000
Rekonsiliasi fiskal :
- Biaya jamuan yang tidak dibuat daftar nominatif
= Rp 25.000.000
- Beban penyusutan
= Rp 30.000.000
Pajak-pajak yang telah dibayar/dipotong/dipungut pihak ketiga sepanjang tahun 2012
- PPh Ps. 22
= Rp 80.000.000
- PPh Ps. 23
= Rp 60.000.000
Hitung Beban pajak kini, Aset/Kewajiban pajak kini PT B untuk tahun pajak 2009.
Jawab :
Laba neto akuntansi (komersial)
= Rp 1.000.000.000
Koreksi fiskal :
- Biaya jamuan yang tidak dibuat daftar nominatif (+) = Rp
25.000.000
- Beban penyusutan (-)
= (Rp 30.000.000)
Laba neto fiskal
= Rp 995.000.000
Kompensasi kerugian th sebelumnya
= (Rp 600.000.000)
Penghasilan Kena Pajak
= Rp 395.000.000
Beban Pajak Kini (25% X 395.000.000)
= Rp
98.750.000
Kredit Pajak
- PPh Ps. 22
= (Rp
80.000.000)
- PPh Ps. 23
= (Rp
60.000.000)
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
87
Pajak yang lebih bayar
= (Rp
.41.250.000)
Jurnal yang dibuat PT A :
Keterangan
Debit
Kredit
Beban Pajak Kini (Current Tax Expense)
98.750.000
Aset Pajak Kini (Current Tax Asset)
41.250.000
PPh dibayar dimuka - Ps. 22
80.000.000
PPh dibayar dimuka - Ps. 23
60.000.000
Contoh 3.
PT C pada tahun 2012 memperoleh laba neto akuntansi sebesar Rp2.500.000.000
Dalam laba neto akuntansi tersebut terdapat penghasilan yang telah dikenakan PPh Final
dengan perincian sbb :
- Pendapatan bruto sewa gedung
= Rp 3.000.000.000
- Biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan sewa gedung = Rp 1.700.000.000
- Laba neto
= Rp 1.300.000.000
Rekonsiliasi fiskal atas penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final:
- Biaya jamuan yang tidak dibuat daftar nominatif
= Rp
- Beban sumbangan
= Rp
25.000.000
20.000.000
Pajak-pajak yang telah dibayar/dipotong/dipungut pihak ketiga sepanjang tahun 2012
- PPh Ps. 4 (2) Final atas penghasilan sewa gedung
= Rp 300.000.000
- PPh Ps. 25
= Rp 240.000.000
Hitung Beban pajak kini, Aset/Kewajiban pajak kini PT C untuk tahun pajak 2012.
Jawab :
Laba neto akuntansi (komersial)
Dikurang :
Laba neto komersial atas penghasilan yg dikenakan PPh final :
- Pendapatan sewa bangunan
- Biaya untuk memperoleh Penghasilan sewa bangunan
Laba neto sewa bangunan
Laba neto komersial penghasilan yang dikenakan PPh non final
Koreksi fiskal :
- Biaya jamuan yang tidak dibuat daftar nominatif (+)
- Beban sumbangan (+)
Laba neto fiskal
Beban Pajak Kini (25% X 1.245.000.000)
Kredit Pajak
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
= Rp 2.500.000.000
= Rp
= Rp
= Rp
= Rp
3.000.000.000
1.700.000.000
1.300.000.000
1.200.000.000
= Rp
25.000.000
= Rp
20.000.000
= Rp 1.245.000.000
= Rp 311.250.000
88
- PPh Ps. 25
Pajak yang kurang bayar
=(Rp
= Rp
240.000.000)
71.250.000)
Jurnal yang dibuat PT C :
No
Keterangan
1.
Jurnal pada saat memperoleh pendapatan sewa
bangunan dan dipotong PPh Ps. 4 ayat (2) :
Kas/Bank
Beban Pajak Kini (Current Tax Expense)
Debit
2.700.000.000
300.000.000
Pendapatan Sewa Bangunan
2.
Kredit
3.000.000.000
Jurnal untuk mencatat beban pajak kini di akhir
tahun atas Laba yang tidak dikenakan PPh Final :
Beban Pajak Kini (Current Tax Expense)
PPh Dibayar Dimuka – Ps. 25
Kewajiban Pajak Kini (Current Tax Liabilities)
311.250.000
240.000.000
71.250.000
E. PAJAK TANGGUHAN (DEFERRED TAX)
Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan
terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena
pajak. Sedangkan Aktiva pajak tangguhan (deferred tax asset) adalah jumlah pajak penghasilan
terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanyaperbedaan temporer
yang boleh dikurangkan dansisa kompensasi kerugian.
Untuk memahami timbulnya pajak tangguhan, kita dapat memperhatikan efek dari beda
temporer terhadap pajak terhutang. Dibawah ini adalah suatu ilustrasi dimana Laporan Laba
Rugi Wajib Pajak memiliki perbedaan temporer berupa beban penyusutan, aktiva kelompok 1
(masa manfaat 4 tahun)secara fiskal disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan secara
komersial disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai
residu.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
89
Uraian
Komersial :
Pendapatan
Biaya :
- Lain-lain
- Penyusutan
Laba
2009
2010
2011
2012
2013
Jumlah
800
800
800
800
800
4.000
500
80
220
500
80
220
500
80
220
500
80
220
500
80
220
2.500
400
1.100
55
55
55
55
55
275
Pajak terutang 25%
Fiskal :
Pendapatan
Biaya :
- Lain-lain
- Penyusutan
Laba
800
800
800
800
800
4.000
500
100
200
500
100
200
500
100
200
500
100
200
500
0
300
2.500
400
1.100
Pajak terutang 25%
Pajak Tertangguh
50
5
50
5
50
5
50
5
75
(20)
275
0
Asumsi :
Penghasilan dan biaya tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sama, kecuali perbedaan
masa manfaat aktiva kelompok 1 yang disusutkan Wajib Pajak selama 5 tahun.
Pada bagian atas adalah laporan keuangan komersial dan bagian bawah adalah laporan
keuangan fiskal. Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Jumlah beban penyusutan baik komersial maupun fiskal selama 5 tahun adalah sama
sebesar Rp 400, akan tetapi karena terdapat perbedaan masa manfaat antar komersial dan
fiskal maka terdapat koreksi negatif beban penyusutan dari tahun 2009 s.d. 2012 sebesar Rp
20 pertahun, total perbedaan selama 4 tahun sebesar Rp 80.
2. Jumlah koreksi negatif selama 4 tahun sebesar Rp 80 terpulihkan pada tahun 2013 dengan
adanya koreksi positif sebesar Rp 80, sehingga Jumlah koreksi fiskal selama 5 tahun adalah
nol.
3. Pajak terutang apabila menggunakan laba akuntansi pada tahun 2009 s.d. tahun 2012
sebesar Rp 55 pertahun, sedangkan jika menggunakan laba fiskal Rp 50 pertahun, setiap
tahunnya terjadi slisih Rp 5. Jumlah selisih pajak terutang selama 4 tahun sebesar Rp 20
terpulihkan ditahun 2013. Jumlah pajak terutang selama 5 tahun baik menggunakan laba
komersial maupun laba fiskal sama sebesar Rp 275.
Dari tabel di atas dapat dicermati bahwa selama 4 tahun pertama sebenarnya Wajib Pajak
menangguhkan pembayaran pajak sebesar Rp 5 pertahun yang kemudian dibayar pada tahun
2013 dengan membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar yaitu Rp 75, apabila dihitung
dengan laba komersial pajak terhutang hanya . Selisih pajak terutang sebesar Rp 20 pada
tahun 2013 adalah pemulihan dari pajak yang tertangguh sejak tahun 2009 s.d. tahun 2012.
Pajak yang tertangguh sebesar Rp 5 pertahun inilah yang dikehendaki oleh PSAK No. 46
sebagai Beban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Expense) pada Laporan Laba Rugi
Komersial dan dilaporkan dalam neraca sebagai Kewajiban Pajak tangguhan (Deferred Tax
Liabilities).
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
90
Ilustrasi lainya, Wajib Pajak pada tahun 2009 membebankan Beban Piutang Tak Tertagih
dengan dengan metode penyisihan sebesar Rp 50 juta, Piutang yang benar-benar tidak tertagih
pada tahun 2009 sesuai peraturan perpajakan Rp 20 juta. Pada tahun 2010 Wajib Pajak tidak
lagi mencadangkan Beban Piutang Tak Tertagih, piutang sebesar Rp 30 juta yang telah
dicadangkan pada tahun 2009 benar-benar tidak dapat ditagih pada tahun 2010.
Uraian
Komersial :
Pendapatan
Biaya
- Lain-lain
- B. Piutang Tak Tertagih
Laba komersial
Pajak terutang 25%
Fiskal :
Pendapatan
Biaya
- Lain-lain
- B. Piutang Tak Tertagih
Laba fiskal
Pajak terutang 25%
Pajak tangguhan
2009
2010
Jumlah
1.000
1.000
2.000
800
50
150
38
800
200
50
1.600
50
350
88
1.000
1.000
2.000
800
20
180
45
(7)
800
30
170
43
7
1.600
50
350
88
0
Asumsi :

Penghasilan dan biaya tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sama, kecuali perbedaan
masa manfaat aktiva kelompok 1 yang disusutkan Wajib Pajak selama 5 tahun.
Dari tabel ilustrasi kedua, pada tahun 2009, PPh terhutang secara fiskal lebih besar Rp 7
dibanding apabila pajak dihitung dari laba komersial. Kelebihan bayar tersebut terpulihkan pada
tahun 2010 dengan membayar pajak lebih kecil Rp 7 jika dibandingkan dengan pajak yang
dihitung dari laba komersial. Kelebihan pajak terutang Rp 7 pada tahun 2009 berdasarkan
PSAK No. 46 dicatat sebagai Pendapatan Pajak Tangguhan (Deferred Tax Income) pada
Laporan Laba Rugi Komersial dan dicatat sebagai Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax
Asset) pada Neraca tahun 2009.
Beban Pajak Tangguhan akan menimbulkan Kewajiban Pajak Tangguhan sedangkan
Pendapatan Pajak Tangguhan akan menimbulkan Aset Pajak Tangguhan. Kewajiban Pajak
Tangguhan (DeferredTax Liabilities) timbul apabila beda temporer menyebabkan terjadinya
koreksi negatif sehingga beban pajak menurut fiskal lebih kecil dari pada beban pajak secara
komersial, hal ini berakibat adanya potensi penambahan pajak dimasa depan. Sebaliknya, Aset
Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset) timbul apabila beda temporer menyebabkan terjadinya
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
91
koreksi positif sehingga beban pajak menurut fiskal lebih besar dari pada beban pajak secara
komersial hal ini mengakibatkan potensi penghematan pajak dimasa depan.
F. PENGUKURAN DAN PENCATATAN PAJAK TANGGUHAN
Pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap beda temporer dan
rugi fiskal yang dapat dikompensasikan, dikali dengan tarif Ps. 17 UU PPh.
Aset Pajak Tangguhan
= Koreksi temporer positif X Tarif Ps. 17 UU PPh
Kewajiban Pajak Tangguhan = Koreksi temporer negatif X Tarif Ps.17 UU PPh
PSAK No. 46, memberikan pedoman pengukuran
sebagai berikut :
pajak kini dan pajak tangguhan
1.
Kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya, diakui
sebesar jumlah pajak terhutang (restitusi pajak), yang dihitung dengan menggunakan tarif
pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substansif berlaku pada
tanggal neraca
2.
Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang
akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif
pajak (peraturan pajak )yang telah berlaku atau secara subtansif berlaku pada tanggal
neraca.”
Misalnya, perusahaan akan mengukur dan mengakui pajak kini dan tangguhan pada laporan
keuangan tahun 2009. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tarif PPh tahun pajak 2009 sebesar
28% dan tarif pajak tahun 2010 dan seterusnya sebesar 25%. Dengan demikian pajak kini
dihitung dengan tarif 28% dan pajak tangguhan dihitung dengan tarif 25%
Contoh :
PT X pada tahun 2009 memperoleh laba neto akuntansi sebesar Rp 2.000.000.000
Rekonsiliasi fiskal :
- Pemberian natura kepada pegawai
= Rp 60.000.000
- Koreksi positif beban penyusutan
= Rp 75.000.000
- Koreksi negatif beban sewa pembiayaan
= Rp 100.000.000
Pajak-pajak yang telah dibayar/dipungut pihak ketiga sepanjang tahun 2009
- PPh Ps. 25
= Rp 150.000.000
- PPh Ps. 22
= Rp 50.000.000
Hitung beban pajak kini, aset/kewajiban pajak kini dan bePT A untuk tahun pajak 2009.
Jawab :
Laba neto akuntansi (komersial)
Koreksi fiskal :
- Pemberian natura kepada pegawai (+)
- Beban penyusutan (+)
- Beban sewa pembiayaan (-)
Laba neto fiskal
Beban Pajak Kini (25% X 2.035.000.000)
Kredit Pajak
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
= Rp 2.000.000.000
= Rp
60.000.000
= Rp
75.000.000
= (Rp 100.000.000)
= Rp 2.035.000.000
= Rp 508.750.000
92
- PPh Ps. 25
- PPh Ps. 22
Pajak yang harus dibayar
= (Rp 150.000.000)
= (Rp 50.000.000)
= Rp 308.750.000.
Jurnal Beban Pajak Kini :
Keterangan
Debit
Beban Pajak Kini (Current Tax Expense)
Kredit
508.750.000
PPh dibayar dimuka - Ps. 25
150.000.000
PPh dibayar dimuka - Ps. 22
50.000.000
Kewajiban Pajak Kini (Current Tax Liabilities)
308.750.000
Kewajiban Pajak Tangguhan/Beban Pajak Tangguhan :
Koreksi beda temporer negatif = Beban sewa pembiayaan = Rp 100.000.000
Beban Pajak tangguhan = Rp 100.000.000 X 25 %
= Rp 25.000.000
Jurnal Beban Pajak Tangguhan :
Keterangan
Debit
Beban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Expense)
Kredit
25.000.000
Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities)
25.000.000
Aset Pajak Tangguhan/ Pendapatan Pajak Tangguhan :
Koreksi beda temporer positif = Beban penyusutan = Rp 75.000.000
Pendapatan Pajak Tangguhan = Rp 75.000.000 X 25%
=Rp
18.750.000
Jurnal Beban Pajak Tangguhan :
Keterangan
Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset)
Pendapatan Pajak Kini (Deferred Tax Income)
Debit
Kredit
18.750.000
18.750.000
Alternatif pencatatan pajak Tangguhan :
Oleh karena koreksi fiskal disebabkan peraturan-peraturan dari otoritas perpajakan yang sama
(Direktorat Jenderal Pajak) , maka perhitungan dapat digabungkan sbb :
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
93
Koreksi temporer :
-
Beban penyusutan (+)
= Rp 75.000.000
-
Benan sewa pembiayaan (-)
= (Rp 100.000.000)
-
Jumlah koreksi beda temporer neto (-)
= (Rp 25.000.000)
Jumlah beda temporer neto negatif, sehingga yang timbul adalah
tangguhan/Kewajiban Pajak Tangguhan Rp 6.250.000 (Rp 25.000.000 X 25%).
Alternatif Jurnal yang dapat dsusun PT X :
Keterangan
Beban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Expense)
Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities)
Debit
Beban
Pajak
Kredit
6.250.000
6.250.000
G. PENGAKUAN ASET PAJAK TANGGUHAN DARI SALDO RUGI FISKAL YANG DAPAT
DIKOMPENSASI.
Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi ketahun-tahun yang akan datang akan
mengakibatkan penghematan pembayaran pajak dimasa yang akan datang, karena akan
mengurangi laba fiskal kena pajak tahun-tahun yang akan datang.
Dalam PSAK No. 46 dinyatakan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai
aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan
datang memadai untuk dikompensasi.
Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak
akan tersedia dalam jumlah memadai untuk dikompensasikan :
a) apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang
memadai yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya
kadaluwarsa;
b) apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat
dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa berlakunya daluwarsa;
c) apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus tertentu yang
hampir tidak mungkin berulang.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
94
Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat
dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aset pajak tangguhan
tidak diakui.
Contoh :
Rekonsiliasi Fiskal PT Y :
No Keterangan
1 Laba Komersial
2 Rekonsiliasi
Beda Tetap
Beda Waktu
3 Laba (Rugi) Fiskal
4 Kompensasi Rugi fiskal
5 Laba (Rugi) Fiskal setelah
kompensasi
6 Saldo Rugi yg dpt dikompensasi
7 PPh Terhutang
2009
(5.500)
2010
(4.000)
2011
5.000
2012
5.700
1.000
2.000
(2.500)
-
2.000
1.500
(500)
-
(1.500)
(1.300)
2.200
(2.200)
1.000
(1.400)
5.300
(800)
(2.500)
(2.500)
(500)
(3.000)
(800)
4.500
1.260
Pajak Tangguhan yang diakui oleh PT Y terdiri dari dua sebab yaitu : beda temporer dan saldo
rugi fiskal yang dapat dikompensasi.
PT Y memprediksi bahwa rugi fiskal di tahun 2009 dapat dimanfaatkan ditahun yang akan
datang sebelum masa kedaluarsa saldo rugi sehingga mengakui aset pajak tangguhan dari
saldo rugi yang dapat dikompensasi.
Aset pajak tangguhan yang diakui pada tahun 2009 = Rugi Fiskal th 2009 X 25%
= Rp 2.500 X 25% = Rp 625
Aset pajak tangguhan yang diakui pada tahun 2010 = Rugi Fiskal th 2010 X 25%
= Rp 500 X 25% = Rp 125
Tahun 2011 PT Y memperoleh laba fiskal Rp 2.200, saldo rugi fiskal per 31-12-2010 Rp 3000,
dikompensasi Rp 2.200 pada tahun 2011. Dengan demikian aset pajak tangguhan ditahun 2011
terpulihkan sebesar Rp 2.200 X 25% = Rp 550.
Tahun 2012 PT Y memperoleh laba fiskal Rp 5.300, saldo rugi fiskal per 31-12-2011 Rp 800
dan seluruhnya dikompensasi pada tahun 2012. Dengan demikian aset pajak tangguhan
ditahun 2012 terpulihkan sebesar Rp 800 X 25% = Rp 200.
Pada saat Aset Pajak Tangguhan terpulihkan akibat dimanfaatkannya saldo rugi fiskal yang
dapat dikompensasi, PT Y menjurnal balik Aset Pajak Tangguhan.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
95
Jurnal yang dibuat PT Y :
2009
2010
2011
2012
Keterangan
D
K
D
K
D
K
D
K
Jurnal Pajak Kini :
Beban Pajak Kini
-
-
Kewajiban Pajak Kini
-
1.260
-
1.260
Jurnal Pajak Tangguhan
Dari Beda Temporer :
Aset Pajak Tangguhan
500
Pendapatan P. Tangguhan
375
500
375
Beban Pajak Tangguhan
-
325
Kewajiban P. Tangguhan
350
325
350
Jurnal Pajak Tangguhan
Dari Rugi Fiskal:
Aset Pajak Tangguhan
Pendapatan P. Tangguhan
Pendapatan P. Tangguhan
625
125
625
125
-
550
Aset P. Tangguhan
200
550
200
PELAPORAN
Penyajian Pajak Penghasilan sesuai PSAK No. 46 adalah sebagai berikut :
1.
Aktiva Pajak dan kewajiban harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya
dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan
dari aktiva dan kewajiban pajak kini.
2.
Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan ,aktiva dan kewajiban lancar disajikan
terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva(kewajiban) pajak tangguhan
tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar
3.
Aktiva pajak kini harus dikompensasi(offset) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah
netonya harus disajikan pada neraca
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
96
4.
Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal
harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi
Dari contoh sebelumnya pelaporan pajak penghasilan akan disajikan sbb:
Laporan Laba Rugi
Akun
Laba (Rugi) sebelum pajak
Pajak Penghasilan :
Beban Pajak Kini
Pendapatan(Beban) Pajak Tangguhan
Jumlah
Laba (Rugi) setelah pajak
2009
(5.500)
2010
(4.000)
2011
5.000
2012
5.700
1.125
1.125
(4.375)
500
500
(3.500)
(875)
(875)
4.125
(1.260)
(550)
( 1.810)
3.890
2009
2010
Neraca
Akun
2011
2012
Aset
- Aset Lancar
1. Kas
2. Bank
3. Piutang
4. ..............
............
............
............
............
............
............
............
............
1.125
1.625
- Aset Pajak Tangguhan
...........
...........
- Aset Tetap
Keterangan : Aset dan Kewajiban Pajak Tangguhan di offset
............
............
............
............
............
............
............
............
750
200
...........
...........
dan disajikan dengan nilai bersih
dalam neraca.
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
97
Contoh Kasus :
PT Delima Raya
Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari 2009 s.d. 31 Desember 2009
Penjualan Bruto
Akun
Jumlah
43.500.000.000
Retur Penjualan
(450.000.000)
Penjualan Netto
43.050.000.000
Harga Pokok Penjualan
38.500.000.000
LABA KOTOR
4.550.000.000
BEBAN OPERASIONAL
BebanGaji Pegawai
615.000.000
Beban PPh Pasal 21
45.300.000
Beban Pengobatan karyawan
35.500.000
Beban Transportasi
55.500.000
Beban Komunikasi
Beban Listrik dan Air
Beban Piutang Tak Tertagih
71.400.000
46.600.000
155.350.000
Beban Konsultan
50.000.000
Beban Pos & Bea Meterai
15.600.000
Beban Pemeliharaan
72.700.000
Beban Penyusutan
Beban Sewa Pembiayaan
Lain-lain
143.750.000
36.000.000
5.500.000
TOTAL BIAYA OPERASIONAL
1.348.200.000
LABA OPERASIONAL
3.201.800.000
PENDAPATAN (BIAYA) DARI LUAR USAHA
Rugi (Laba) Kurs
SKP PPh Badan th. 2006
Pendapatan bunga deposito
Total
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
10.500.000
(27.500.000)
10.000.000
(7.000.000)
3.194.800.000
Informasi yang berhubungan dengan tahun buku 2009 adalah sebagai berikut :
A. Penjualan
Perusahaan membebankan retur penjualan dengan metode penyisihan, retur yang
sebenarnya terjadi pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 350.000.000
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
98
B. Biaya Operasional
1. Beban PPh ps. 21 adalah pembayaran PPh Ps. 21 karyawan yang dibayar oleh
perusahaan
2. Beban pengobatan karyawan adalah biaya pengobatan karyawan di rumah sakit
yang ditunjuk perusahaan, dibayar oleh perusahan langsung ke Rumah Sakit
3. Wajib pajak membebankan piutang tak tertagih dengan menggunakan metode
cadangan (Allowance methode). Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih pada
tahun 2009 adalah sebesar Rp 90.000.000, atas piutang yang tak tertagih tersebut
WP telah melakukan prosedur sesuai pasal 6 ayat (1) huf h UU No. 36 Tahun 2008
4. Daftar aktiva per 31-12-2009 adalah sbb :
Aktiva/ kelompok
Tanah
Bangunan
Perlengkapan/ kel 1
Peralatan/ kel 2
Aset leasing/kel 2
Tgl perolehan
Juli 2007
Juli 2007
Juli 2007
Jan 2008
Jan 2009
Nilai perolehan
700.000.000
500.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
1.250.000.000
B. Penyusutan 09
25.000.000
50.000.000
31.250.000
37.500.000
143.750.000
Dalam menghitung penyusutan aktiva tetap secara komersial, perusahaan
menggunakan metode garis lurus yang kelompok masa manfaatnya sesuai
Ketentuan Pajak.
5. Beban sewa pembiayaan adalah beban bunga sewa pembiayaan (Financial Lease)
tahun 2009. Pembayaran sewa pembiayaan th. 2009 adalah sbb :
- Bunga sewa pembiayaan
36.000.000
- Pokok hutang sewa pembiayaan
60.000.000
Jumlah pembayaran
96.000.000
C. Pendapatan dan (Biaya) Diluar Usaha
1. SKP PPh Th. 2006 adalah PPh Badan yang dibayar atas ketetapan hasil
pemeriksaan th pajak 2006
2. Bunga deposito dilaporkan bersih setelah dipotong pajak
D. Pajak pajak yang telah dibayar :
1. PPh pasal 25 selama tahun 2009 sebesar Rp 260.000.000
2. PPh pasal 22 yang dipotong pihak ketiga selama tahun 2009 sebesar Rp 75.000.000
Diminta :
1. Susun Rekonsiliasi fiskal Th. 2009
2. Hitung Pajak Kini dan Pajak Tangguhan Th. 2009
3. Susun ayat jurnal untuk mencatat pajak kini dan pajak tangguhan Th. 2009
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
99
Jawab :
Rekonsiliasi Fiskal
Akun
Komersial
Koreksi +
Koreksi -
Koreksi -
Penjualan Bruto
43.500.000.000
Retur Penjualan
(450.000.000)
Penjualan Netto
43.050.000.000
(350.000.000)
43.150.000.000
Harga Pokok Penjualan
38.500.000.000
38.500.000.000
4.550.000.000
4.650.000.000
615.000.000
615.000.000
LABA KOTOR
43.500.000.000
100.000.000
BEBAN OPERASIONAL
BebanGaji Pegawai
Beban PPh Pasal 21
45.300.000
45.300.000
Beban Pengobatan karyawan
35.500.000
35.500.000
Beban Transportasi
55.500.000
55.500.000
Beban Komunikasi
71.400.000
71.400.000
Beban Listrik dan Air
46.600.000
46.600.000
Beban Piutang Tak Tertagih
155.350.000
-
65.350.000
90.000.000
Beban Konsultan
50.000.000
50.000.000
Beban Pos & Bea Meterai
15.600.000
15.600.000
Beban Pemeliharaan
72.700.000
72.700.000
Beban Penyusutan
Beban Sewa Pembiayaan
Lain-lain
143.750.000
37.500.000
36.000.000
106.250.000
60.000.000
5.500.000
96.000.000
TOTAL BIAYA OPERASIONAL
1.348.200.000
5.500.000
1.224.550.000
LABA OPERASIONAL
3.201.800.000
3.425.450.000
PENDAPATAN (BIAYA) DARI
LUAR USAHA
Rugi (Laba) Kurs
SKP PPh Badan th. 2006
Pendapatan bunga deposito
Jumlah
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
10.500.000
(27.500.000)
10.500.000
27.500.000
10.000.000
10.000.000
10.500.000
70.000.000
3.435.950.000
(7.000.000)
3.194.800.000
311.150.000
Pajak Kini :
Peredaran usaha bruto PT Delima Raya dibawah Rp 50 milyar, maka berlaku ketentuan Pasal
31E ayat (1) UU PPh :
- Bagian Laba Kena Pajak dari peredaran usaha 4,8 milyar yang mendapat fasilitas 50%
tarif : (Rp 4.800.000.000 : 43.500.000.000) X Rp 3.435.950.000 = Rp 379.139.310.
- Bagian laba kena pajak yang tidak mendapat fasilitas = Rp 3.435.950.000 – Rp
379.139.310 = Rp 3.056.810.690
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
100
PPh Terutang :
Rp 379.139.310 X 28% X 50%
Rp 3.056.810.690 X 28%
Jumlah PPh Terutang
-
Kredit Pajak :
- PPh Ps. 25
- PPh Ps. 22
Pajak yang masih harus dibayar
= Rp 53.079.503
=Rp 855.906.993
= Rp 908.986.497
= (Rp 260.000.000)
= (Rp 75.000.000)
= Rp 573.986.497
Jurnal untuk mencatat Pajak Kini :
Keterangan
Beban Pajak Kini (Current Tax Expense)
Debit
Kredit
573.986.497
PPh dibayar dimuka - Ps. 25
260.000.000
PPh dibayar dimuka - Ps. 22
75.000.000
Kewajiban Pajak Kini (Current Tax Liabilities)
573.986.497
Pajak Tangguhan :
Beda Temporer :
1.
2.
3.
4.
Retur penjualan (+)
= Rp 100.000.000
Beban Piutang Tak Tertagih (+)
= Rp 65.350.000
Beban penyusutan Aset Leasing (+) = Rp 37.500.000
Beban sewa pembiayaan (-)
= (Rp 60.000.000)
Jumlah koreksi temporer (+)
= Rp 142.850.000
Aset Pajak tangguhan = Rp 142.850.000 X 25% = Rp 37.712.500 (Tarif PPh th. 2010 =25%)
Jurnal mencatat pajak tangguhan :
Keterangan
Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset)
Pendapatan Pajak Tangguhan (Deferred Tax Income)
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
Debit
Kredit
37.712.500
37.712.500
101
LATIHAN :
Soal 1 :
PT DFD Jaya pada tahun 2012 mencatat peredaran usaha bruto sebesar Rp 15.650.000.000
dan laba akuntansi Rp 1.056.500.000. Beberapa perbedaan komersial dan fiskal yang terdapat
pada tahun pajak 2012 adalah sbb :
1.
Membayar premi asuransi kesehatan karyawan yang tidak diperhitungkan sebagai
penghasilan karyawan Rp 50.000.000
2.
Sumbangan korban banjir Rp 65.000.000
3.
Truk yang dibeli pada bulan Januari 2010 seharga Rp 300.000.000 secara komersial
disusutkan selama 10 tahun tanpa nilai residu dengan metode garis lurus. PT DFD Jaya
melakukan penyusutan fiscal dengan metode saldo menurun.
PPh yang dibayar dan dipotong pihak ketiga selama tahun 2012 adalah sbb :
1.
PPh Ps. 25 = Rp 276.000.000
2.
PPh Ps. 23 = Rp
30.000.000
Diminta :
a.
Hitung Laba-rugi fiskal tahun 2012
b.
Hitung pajak terutang dan pajak tangguhan tahun 2012
c.
Buat ayat jurnal untuk mencatat pajak kini dan pajak tangguhan tahun 2012
Soal 2
PT DFD Indah pada tahun 2013 mengalami rugi akuntansi sebesar Rp 2.255.000.000.
Rekonsiliasi fiskal pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Biaya entertainment yang tidak dibuat daftar nominatif sebesar Rp 150.000.000
2. Beban penyusutan bangunan mess karyawan sebesar Rp 35.000.000 dan inventaris mess
Rp 21.500.000.
3. PT DFD Indah membebankan penyusutan mesin yang diperoleh secara sewa pembiayaan
(Financial Lease) Rp 150.000.000 dan beban bunga sewa pembiayaan Rp 144.500.000.
Pembayaran berkala sewa pembiayaan yang dibayar pada tahun 2013 Rp 385.500.000.
PPh yang dibayar dan dipotong pihak ketiga selama tahun 2013 adalah sbb :
1. PPh Ps. 25 = Rp 445.000.000
2. PPh Ps. 22 = Rp 70.000.000
Diminta :
a. Hitung Laba-rugi fiskal tahun 2013
b. Hitung pajak terutang (lebih bayar) dan pajak tangguhan tahun 2013
c. Buat ayat jurnal untuk mencatat pajak kini dan pajak tangguhan tahun 2013
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
102
Soal 3
PT Depok Jaya
Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari s.d. Desember 2009
Akun
Penjualan
Penjualan Bruto
Potongan Penjualan
Retur Penjualan
Penjualan Netto
Harga Pokok Penjualan
Persediaan Awal
Pembelian
Persediaan Akhir
Harga Pokok Penjualan
Laba Kotor
Beban Operasional
BebanGaji Pegawai
Beban PPh Ps. 21
Beban Transportasi
Beban Komunikasi
Beban Listrik dan Air
Beban Piutang Tak Tertagih
Beban Konsultan
Beban Pos & Bea Meterai
Beban Pemeliharaan
Beban Penyusutan
Beban Sewa Pembiayaan
Beban Pajak
Beban Entertainment
Beban Lain-lain
Jumlah Biaya Operasional
Laba Operasional
Pendapatan (Biaya) Dari Luar Usaha
Pendapatan bunga obligasi
Rugi selisih kurs
Pendapatan bunga deposito
Jumlah Pendapatan (Biaya) Dari Luar Usaha
Laba SebelumPajak
Jumlah
45.575.000.000
(1.378.000.000)
(745.000.000)
43.452.000.000
455.600.000
36.603.200.000
429.000.000
36.629.800.000
6.822.200.000
790.400.000
49.550.000
85.200.000
98.540.000
84.350.000
229.130.000
45.000.000
14.970.000
93.700.000
195.000.000
35.000.000
9.150.000
43.500.000
7.280.000
1.780.770.000
5.041.430.000
35.000.000
(45.750.000)
8.000.000
(2.750.000)
5.038.680.000
Informasi yang berhubungan dengan th buku 2009 adalah sbb :
A. Penjualan
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
103
PT Depok Jaya menggunakan metode penyisihan dalam membebankan retur penjualan.
Retur penjualan yg sebenarnya terjadi pada tahun 2009 Rp 575.500.000
B. Harga Pokok Penjualan
Persediaan akhir barang dagangan dinilai dengan metode Nilai Realisasi Bersih (NRV).Dari
hasil inventarisasi fisik (stock opname) diketahui jumlah unit persediaan akhir dan dinilai
sebagai berikut :
Harga Pokok
Harga Pasar
Jenis barang
Unit
per unit
per unit
A
200
200.000
B
340
350.000
400.000
C
500
325.000
300.000
D
400
400.000
470.000
Jumlah
1.440
Barang A diketahui rusak berat sehingga tidak lagi memiliki nilai jual.
Nilai persediaan
119.000.000
150.000.000
160.000.000
429.000.000
C. Beban Operasional
1.
2.
3.
Beban Gaji terdiri dari
a. Gaji pokok
b. Tunjangan kesehatan
c. Premi Jamsostek yang dibayar perusahaan
Jumlah
Rp665.000.000
Rp 90.850.000
Rp 34.550.000
Rp 790.000.000
Beban PPh Ps. 21 terdiri dari
a. Tunjangan pajak
b. PPh Ps. 21 yang dibayar perusahaan
Jumlah
Rp
Rp
Rp
25.000.000
24.550.000
49.550.000
Beban Transportasi terdiri dari
a. Biaya perjalanan dinas
b. Olie & BBM minibus jemputankaryawan
c. Olie & BBM sedan direksi
Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
28.600.000
42.600.000
14.000.000
85.200.000
4.
Dalam Beban Komunikasi terdapat pembayaran pulsa handphone pasca bayar Rp
30.000.000 Handphone merupakan fasilitas diberikan kepada beberapa karyawannya.
5.
Dalam Beban Listrik dan Air terdapat pembayaran
Rp16.000.000
6.
PT Depok Jaya membebankan piutang tak tertagih dengan menggunakan metode
cadangan (Allowance methode). Untuk tahun 2009 putang yang tak tertagih yang
diserahkan daftarnya beserta kelengkapan dokumennya ke Kantor Pelayanan Pajak
sebesar Rp 200.000.000, dalam daftar tersebut terdiri dari piutang yang debiturnya
telah membuat surat pengakuan sebesar Rp 170.000.000 dan piutang yang debiturnya
sudah tidak ditemukan sebesar Rp 30.000.000
7.
Dalam beban pemeliharaan terdapat perbaikan mes karyawan
perbaikan kendaraan direksi Rp 14.500.000
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
listrik dan air mess karyawan
Rp 25.000.000 dan
104
8.
Daftar aktiva per 31-12-2009 adalah sbb :
Aktiva/ kelompok
Tgl perolehan
Tanah
Kantor & gudang
Mes karyawan
Perlengkapan/ kel 1
Peralatan/ kel 2
Minibus/kel 2
Sedan Direksi/kel 2
Aktiva leasing/kel 2
Jan 2007
Juli 2007
April 2008
Juli 2008
Jan 2008
Agustus 2007
Juli 2008
Jan 2009
Masa
manfaat
(Tahun)
Nilai perolehan
B. Penyusutan
Th. 2009
600.000.000
400.000.000
20.000.000
200.000.000
10.000.000
150.000.000
37.500.000
300.000.000
37.500.000
170.000.000
21.250.000
200.000.000
25.000.000
350.000.000
43.750.000
1.770.000.000
195.000.000
PT Depok Jaya menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menghitung beban
penyusutan fiskal
9.
20
20
4
8
8
8
8
Beban sewa pembiayaan adalah beban bunga sewa pembiayaan (Financial Lease)
tahun 2009. Pembayaran sewa pembiayaan th. 2009 terdiri dari pokok hutang Rp 60 jt
dan bunga Rp 35 jt
10. Beban pajak terdiri dari :
a. PBB atas kantor dan gudang
Rp
400.000
b. PBB atas mess karyawan
Rp
150.000
c. PPh Ps 4 (2) atas obligasi dan deposito
Rp 8.600.000
Jumlah
Rp 9.150.000
11. Atas beban entertainment telah dibuat daftar nominatif dan telah diserahkan ke KPP
12. Beban Lain-lain adalah sumbangan ke GNOTA
D. Pendapatan (Biaya) Dari Luar Usaha
1. Pendapatan bunga obligasi diperoleh dari obligasi yang diperdagangkan di bursa,
pencatatan dilakukan secara bruto sebelum pajak.
2. Deposito dicatat secara bruto sebelum pajak
E. Pajak-pajak Yang Telah Dibayar dan Dipotong Pihak ketiga tahun 2009
1. PPh Ps. 25
= Rp 550.000.000
2. PPh Ps. 4 ayat (2) atas bunga obligasi
= Rp 7.000.000
3. PPh Ps. 4 ayat (2) atas bunga deposito
= Rp 1.600.000
Diminta :
1. Buat Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi
2. Hitung PPh Kurang/(lebih) bayar dengan tarif sesuai UU No. 36/2008
3. Hitung pajak tangguhan
4. Buat ayat jurnal untuk mencatat Pajak Kini dan Pajak Tangguhan
Arief S\Akuntansi Pajak Menengah
105