Nama : Agung Aprianto Pratama
NIM
: 042888111
Jurusan
: Ilmu Komunikasi
Mata Kuliah
: Hukum Media Massa
TUGAS 2
Uraikan dampak sistem hukum media massa yang berlaku pada era orde baru
terhadap industri media! Dalam menjawab soal ini, Anda diminta untuk menguraikan:
1. Kebijakan dan sistem hukum media massa di era Orde Baru
2. Dampak kebijakan dan sistem tersebut terhadap industri media di era tersebut
Jawaban :
1. Kebijakan dan system hukum media massa di era Orde Baru, sensor represif dimulai
dengan terbitnya TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 menggambarkan pergeseran sistem
politik Orde Baru yang demokratis ke sistem otoriter. Munculnya UU No 21/1982
sebagai penegasan TAP MPR tersebut bersifat mengekang media massa dengan
diharuskannya setiap penerbitan pers mempunyai SIUPP ( Surat Ijin Usaha Penerbitan
Pers) menggantikan SIT. Permenpen No 1/1984 yang merupakan peraturan pelaksana
UU No 21/1982 mempertegas SIUPP. Pada awal pemerintahan Orde Baru mengalami
masa kebebasan dengan dikeluarkannya TAP MPRS RI No XXXII/MPRS/1966
tentang Pembinaan Pers memberi pengakuan kebebasan hak setiap warga negara
untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui pers. Tap MPRS ini menjadi dasar
perumusan UU No 11/1966 yang menyatakan bahwa Kebebasan Pers Indonesia
adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakan kebenaran daan keadilan,
bukan kebebasan dalam arti liberalisme. Akan tetapi akibat peristiwa Malari, sistem
politik Orde Baru yang demokratis bergeser ke sistem otoriter yang berimbas juga
pada hukum media massa.
pada tahun 1998 yang tercermin dalam TAP MPR RI No. XVII Tahun 1998 tentang
Hak Asasi Manusia mengatur jaminan dan perlindungan dalam hal berkomunikasi,
memperoleh dan menyampaikan informasi melalui media massa.
2. Dampak kebijakan terhadap industri media adalah sbb:
- Peran Pers pasca reformasi 1998 makin menguat.
- Pers tidak lagi terkungkung oleh SIUPP sehingga mampu menjalankan
tugasnya sebagai agen perubahan dan kontrol sosial
- Euforia kebebasan berpendapat dan kebebasan berorganisasi,ditanggapi
dengan banyaknya diterbitkan suratkabar atau media.
- Partai-partai politik makin banyak didirikan.
- Terbitnya Undang-Undang Pers pada tanggal 23 September 1999 dirasakan
membawa dampak positif bagi perusahaan pers (Dalam ketentuan ini dengan
tegas diatur mengenai penghapusan penyensoran, pelarangan penyiaran dan
masalah pembreidelan )
- Memberi basis yang kuat bagi lahirnya pers industri dengan menggeser gejala
pers idealis
- Mengundang para pemodal untuk masuk ke dunia pers yang belum tentu
menjadi bisnis utama mereka
- Memunculkan kelompok” usaha penerbitan pers.
Referensi
BMP SKOM4439