Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
|
i
DAFTAR ISI
Penerimaan Pajak Sektor Minerba
2
Penerimaan Non-Pajak Sektor Minerba
2
Dana Bagi Hasil SDA Minerba
4
Potret DBH SDA di Tiga Provinsi Penghasil Minerba
5
Potret DBH SDA di Provinsi Aceh
6
Potret DBH SDA di Provinsi Kalimantan Timur
7
Potret DBH SDA di Provinsi Sulawesi Tenggara
8
End Note
9
Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
|
ii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan Minerba:
2
2015-2019
Grafik 2. Potret PNBP, PNBP SDA dan PNBP Sektor Minerba,
3
Tahun 2016 – 2020
Grafik 3. Potret DBH, DBH SDA, dan DBH SDA Minerba,
4
Tahun 2016-2021
Grafik 4. Postur DBH Provinsi Aceh: 2018 – 2021.
6
Grafik 5. Postur DBH Provinsi Kalimantan Timur: 2018 – 2021. 7
Grafik 6. DBH Provinsi Sulawesi Tenggara: 2018 – 2021.
Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
8
|
iii
Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi
Hasil Sektor Pertambangan Mineral dan
Batubara
Penulis: Rizka Fitriyani dan Gulfino Guevarrato, Peneliti FITRA
Reviewer, Editor: Maryati Abdullah, Senior Advisor PWYP Indonesia
S
ektor Sumber Daya Alam (SDA) masih menjadi salah satu tumpuan perekonomian dan
pendapatan pemerintah, baik pusat dan daerah. SDA dari sektor pertambangan menjadi
komoditas ekspor nonmigas terbesar kedua setelah industri pengolahan. Jumlah produksi
sektor pertambangan sendiri di tahun 2019 mencapai 698,097 juta ton dan sekitar 519,6 juta ton
atau 74 persennya diekspor, dan di tahun 2020 jumlah ekspor hasil pertambangan mencapai
438,9 juta ton. Salah satu kontribusi langsung dari SDA pertambangan adalah pendapatan yang
diterima oleh negara, baik di tingkat nasional hingga ke daerah dimana lokasi pertambangan
tersebut berada. Rerata pertumbuhan realisasi pendapatan PNBP minerba sebesar 9,85 persen
dalam periode 2016-2020.
Pendapatan SDA pertambangan Minerba terdiri atas pendapatan pajak dan pendapatan nonpajak (PNBP). Penerimaan negara tersebut tercatat di dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nasional (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan
oleh Pemerintahan Eksekutif (Presiden dan Kepala Daerah) bersama dengan Legislatif (Dewan
Perwakilan Rakyat/DPR-baik di tingkat nasional maupun daerah). APBN dan APBD tersebut
direncanakan, ditetapkan, serta dilaksanakan dan dievaluasi kinerjanya setiap tahun. APBN dan
APBD tersebut juga berkontribusi pada pendapatan di tingkat desa, yakni melalui Anggaran Dana
Desa (ADD).
Fact Sheet ini disusun sebagai bahan edukasi bagi komunitas dan publik secara umum dalam
mendorong dialog kebijakan dan pengembangan akuntabilitas sosial-khususnya yang berkaitan
dengan pendapatan negara yang diperoleh dari sektor pertambangan. Seri pertama Fact Sheet
ini fokus pada gambaran data dan potret penerimaan negara (pajak dan non-pajak) yang
diperoleh dari sektor pertambangan, dari tingkat nasional hingga ke tingkat provinsi dan
kabupaten, khususnya di 3 (tiga) wilayah piloting program (Aceh, Kalimantan Timur, dan
Sulawesi Tenggara) yang dilaksanakan oleh PWYP Indonesia bersama mitra-mitra program. Fact
Sheet ini merupakan kerja sama PWYP Indonesia dengan FITRA (Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran) dalam program Akuntabilitas Social Sektor Pertambangan yang
didukung oleh Global Partnership for Social Accountability (GPSA) The World Bank.
Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
|
0
Penerimaan Pajak Sektor Minerba
Penerimaan pajak sektor Minerba bersumber
pertambangan terpuruk dengan pertumbuhan
dari
negatif
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
(PBB
-23,25
persen
yang
salah
satu
Pertambangan), PPh Badan, dan PPN (Pajak
faktornya diakibatkan oleh tren penurunan
Pertambahan Nilai). Realisasi penerimaan dari
harga
PPh 23 dari sektor pertambangan sebesar Rp
menggambarkan penerimaan pajak dari sektor
8,07 triliun (tumbuh tipis 2,27 persen). Pada
pertambangan Minerba di tahun 2015-2019.
tahun
2020,
PPh
Badan
untuk
komoditas
tambang.
Grafik
1
sektor
Grafik 1. Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan Minerba: 2015-2019
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
1,518.79
1,284.97
1,240.42
1,546.14
1,343.53
111.13
180.59
154.9
17.68
100.97
2015
15.76
2016
23.76
2017
30.31
2018
26.34
2019
Penerimaan Pajak Pemerintah
Pusat
1,240.42
1,284.97
1,343.53
1,518.79
1,546.14
Penerimaan Sumber Daya Alam
100.97
64.9
111.13
180.59
154.9
Pajak Mineral dan Batu bara
17.68
15.76
23.76
30.31
26.34
64.9
Sumber: Laporan Tahunan DPJ 2019, diolah oleh Seknas Fitra
Penerimaan Non-Pajak Sektor Minerba
PNBP merupakan sumber pendapatan terbesar
pendapatan negara. PNBP sektor minerba
kedua setelah pendapatan sektor pajak dalam
terdiri atas PNBP SDA-Minerba dan PNBP
APBN. Di tahun 2016-2020, rerata kontribusi
Lainnya yang berasal dari penjualan hasil
realisasi PNBP mencapai Rp347,06 triliun atau
tambang batubara, rerata realisasi PNBP
sebesar
pendapatan
sektor Minerba untuk periode 2016-2020
negara. Namun jika dilihat secara rerata
hanya sebesar Rp39,39 triliun atau sekitar 2,2
pertumbuhan realisasi PNBP pada kurun
persen dari total pendapatan negara. Grafik 2
waktu tersebut hanya sebesar 8,6 persen.
merupakan gambaran nilai PNBP, PNBP SDA,
Sedangkan rerata realisasi PNBP SDA ditahun
dan PNBP Minerba dari tahun 2016-2020 yang
2016-2020
diolah
20
persen
hanya
terhadap
menyumbang
sebesar
Rp121,75 triliun, yaitu sekitar 35 persen dari
dari
LKPP
(Laporan
Keuangan
Pemerintah Pusat).
total PNBP atau sekitar 6,94 persen dari total
Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
|
2
Grafik 2. Potret PNBP, PNBP SDA dan PNBP Sektor Minerba, Tahun 2016 – 2020
13.1%
12.1%
10.1%
121.75
294.14
79.09
31.41
408.99
154.90
44.92
378.30
190.75
43.27
409.32
180.59
49.63
275.43
103.67
32.10
311.22
111.13
40.62
260.24
95.64
32.72
10
261.98
64.90
27.15
100
245.08
90.52
30.11
Triliun Rp
15%
11.0%
10.4%
343.81
97.23
34.65
1,000
1
10%
5%
0%
Anggatan Realisasi Anggatan Realisasi Anggatan Realisasi Anggatan Realisasi Anggatan Realisasi
2016
2017
2018
2019
2020
PNBP
PNBP SDA
PNBP Minerba (PNBP SDA Minerba & PNBP Penjualan Hasil Tambang Batubara)
Rerata Realisasi PNBP SDA
% Realisasi PNBP Minerba thd Total PNBP
Sumber : LKPP, diolah oleh Fitra
Dari Grafik 2 diperoleh gambaran terjadi penurunan penerimaan PNBP
yang bersumber dari Minerba di tahun 2019 dan 2020, jika dibandingkan
dengan penerimaan tahun 2018. Penurunan di tahun 2019 sangat
dirasakan khususnya bagi daerah penghasil tambang batubara, karena
berdampak pada penurunan DBH Minerba. Penurunan tersebut ditengarai
sebagai akibat menurunnya HBA (Harga Batubara Acuan) pada Januari
sampai dengan Desember 2019 sebesar USD77,9 per ton, lebih rendah dari
periode yang sama tahun 2018 sebesar USD99 per tonⁱ , dan penurunan di
tahun 2020 dipengaruhi oleh pandemi covid-19. Provinsi Kalimantan
Timur sebagai daerah penghasil batubara mengalami penurunan
penerimaan PNBP cukup besar yakni 10 persen di tahun 2019, dan ditahun
2020 kembali turun sebesar 34 persen. Sedangkan untuk daerah penghasil
nikel seperti Kabupaten Konawe Utara tidak mengalami penurunan
penerimaan PNBP.
Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
|
3
Dana Bagi Hasil SDA Minerba
dan
PNBP sektor Minerba ditransfer ke daerah
DBH Minerba berkontribusi pada Anggaran
penghasil di mana industri pertambangan
tersebut berada (baik di tingkat provinsi
maupun kabupaten) melalui skema Dana Bagi
Hasil
(DBH),
fluktuasi
pendapatan
dari
penjualan minerba berdampak langsung pada
DBH. DBH SDA Minerba tersebut ditransfer ke
daerah sebagai sumber pendapatan dalam
APBD
Provinsi,
APBD
Kabupaten
dan
Anggaran Dana Desa di tingkat desa, yang
dapat digunakan untuk membiayai belanja
pembangunan dan pelayanan publik seperti
pendidikan,
kesehatan,
penanggulangan
kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan
lain-lainnya,
termasuk
membiayai
pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.
Dana Desa, Alokasi Dana Desa berasal dari
APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU
ditambah DBH.
DBH SDA Minerba yang
mengalir ke desa-desa (melalui Anggaran
Dana Desa)
di daerah penghasil tambang
dapat digunakan untuk pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,
khususnya masyarakat yang bertempat tinggal
di sekitar wilayah industri, yang merasakan
dampak langsung dari kegiatan pertambangan.
Grafik 2 memberikan gambaran mengenai
DBH, DBH SDA, dan DBH SDA Minerba dari
tahun 2016-2021.
Grafik 3. Potret DBH, DBH SDA, dan DBH SDA Minerba, Tahun 2016-2021
18.0%
120
104.0
100
90.5
93.7
88.2
93.9
10.0%
61.7
60
-2.5%
39.9
19.4
20
5.0%
46.5
45.1
0.0%
35.6
31.6
40
19.8
11.8
20.0%
15.0%
6.2%
80
Triliun
11.0%
101.9
25.9
-9.7%22.8
-5.0%
17.6
-10.0%
0
-15.0%
2016
Realisasi
DBH
2017
Realisasi
2018
Realisasi
Dana Bagi Hasil SDA
2019
Realisasi
DBH SDA Minerba
2020
Realisasi
2021
Anggaran
% Pertumbuhan DBH
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), diolah oleh Fitra
Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
|
4
Dalam kurun waktu 2016-2020, rerata realisasi DBH yang ditransfer ke
daerah berjumlah Rp94,06
triliun, dengan rata – rata pertumbuhan
sebesar 1,2 persen, pertumbuhan ini menurun pada realisasi 2020 akibat
pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 DBH dianggarkan sebesar Rp101
triliun atau tumbuh 18 persen dari realisasi tahun 2020. Sedangkan rerata
realisasi DBH Minerba yang di transfer ke daerah pada periode yang sama
mencapai Rp19,94 triliun atau 21 persen dari total DBH, dan di tahun 2021
DBH Minerba dianggarkan 17,3 persen dari total DBH atau sebesar 17,6
triliun. Dana Transfer DBH Minerba mengalami fluktuasi setiap tahunnya,
hal ini disebabkan oleh berbagai faktor pada penerimaan PNBP, antara lain
karena fluktuasi harga komoditas di pasar internasional dan dalam negeri,
jumlah kuota dan realisasi produksi yang dihasilkan oleh setiap komoditas
pertambangan di setiap daerah, serta faktor teknis lainnya seperti proses
transportasi, perdagangan dan lain sebagainya.
Potret DBH SDA di Tiga Provinsi Penghasil Minerba
PNBP SDA Minerba yang ditransfer ke tingkat provinsi dan kabupaten
penghasil sebagai DBH SDA Minerba dihitung berdasarkan jumlah PNBP
yang disetor oleh perusahaan ke kas negara (berupa royalti dan land rents)
sesuai dengan tarif (%) dan realisasi produksi dan penjualan (royalti) serta
luas lahan yang digunakan (land rents). Secara umum besaran PNBP SDA
Minerba yang dibagihasilkan dari pusat ke daerah penghasil sebagai DBH
SDA Minerba adalah sebesar 80 %, yang dibagi lagi antara Provinsi dan
Kabupaten penghasil, dimana 16% Provinsi dan 64% Kabupaten penghasil
untuk land rents, sedangkan royalti dibagi menjadi 16% Kabupaten, 32%
Provinsi dan 32% Kabupaten lain di Provinsi yang sama secara pro-rata.
Berikut gambaran DBH SDA di 3 (tiga) provinsi wilayah piloting dari
program GPSA.
Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
|
5
Potret DBH SDA di Provinsi Aceh
Aceh merupakan salah satu provinsi penghasil
pertambangan mineral dan batubara serta
minyak dan gas bumi (Migas) di Indonesia.
Dari sisi sejarah politik dan pemerintahan,
Aceh memiliki otonomi khusus, termasuk
dalam pengelolaan sektor migas dan
pertambangan, serta pada aspek keuangan
(fiskal). Secara umum, dana otonomi khusus
(Otsus) menempati porsi terbesar dari Transfer
Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dari
Pemerintah Pusat.
SDA pada realisasi di tahun 2018 – anggaran
2021 mencapai Rp321,04 miliar atau 58 persen
dari total DBH, sedangkan rerata DBH yang
bersumber dari Pajak hanya sebesar Rp145,44
miliar atau 42 persen. Postur DBH SDA di
Provinsi Aceh didominasi oleh DBH SDA dari
Sektor Migas yang rerata realisasi di tahun
2018-2020 mencapai Rp411,91 miliar atau
sebesar 98 persen terhadap total DBH SDA,
sedangkan rerata realisasi DBH SDA Minerba
tahun 2018-2020 hanya sebesar Rp9,30 miliar
atau sekitar 2 persen dari total DBH SDA.
Grafik 4 menggambarkan postur DBH dan DBH
SDA di Provinsi Aceh.
Pendapatan DBH di provinsi Aceh didominasi
oleh pendapatan dari sektor SDA, khususnya
SDA Migas dan Pertambangan Minerba. DBH
Grafik 4. Postur DBH Provinsi Aceh: 2018 – 2021.
1,000.00
10.00
12.98
5.30
7.88
5.79
0.09
0.07
0.33
0.28
0.17
0.30
0.02
0.10
13.36
11.66
9.19
7.05
5.84
406.05
504.48
325.18
130.14
148.00
0.10
117.84
1.00
153.82
Miliar Rp
100.00
0.01
DBH PAJAK
ACEH 2018 Realisasi
DBH MIGAS DBH MINERBA DBH PANAS
BUMI
ACEH 2019 Realisasi
ACEH 2020 Realisasi
DBH
KEHUTANAN
DBH CUKAI
TEMBAKAU
ACEH 2021 Murni
Sumber : DJPK, Kemenkeu, diolah oleh Fitra
Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
|
6
Potret DBH SDA di Provinsi Kalimantan Timur
Kalimantan Timur merupakan salah satu
provinsi penghasil pertambangan mineral dan
batubara serta minyak dan gas bumi (Migas) di
Indonesia. Saat ini, produksi tambang
batubara di Kalimantan Timur menempati
urutan pertama di Indonesia, dengan laju
eksploitasi yang tinggi. Postur pendapatan
yang berasal dari DBH di Provinsi Kalimantan
Timur didominasi oleh pendapatan DBH SDA.
Rerata realisasi DBH SDA di tahun 2018-2020
mencapai Rp2.810,73 miliar atau 82 persen
dari total DBH. Terdapat dua komoditas utama
yang menjadi sumber pendapatan disektor
DBH SDA di provinsi Kalimantan Timur, yaitu
dari sektor migas dan minerba. Namun sektor
minerba mendominasi pendapatan dari DBH
SDA di Provinsi Kalimantan Timur, rerata
realisasi DBH SDA Minerba di tahun 2018-2020
mencapai Rp1.748,68 miliar atau 62 persen
terhadap total DBH SDA, sedangkan
pendapatan dari rerata realisasi DBH SDA
Migas hanya sebesar Rp827,34miliar atau
sebesar 29 persen terhadap total DBH SDA.
1,376.42
1,529.21
2,340.41
1,076.76
Grafik 5. Postur DBH Provinsi Kalimantan Timur: 2018 – 2021.
1,315.67
248.46
319.32
136.36
200.24
500.00
399.34
110.61
1,000.00
767.00
1,500.00
599.35
550.96
680.16
499.17
Miliar Rp
2,000.00
0.001
0.01
2,500.00
DBH PAJAK
KALTIM 2018 R
DBH MIGAS
KALTIM 2019 R
DBH MINERBA
KALTIM 2020 R
DBH
KEHUTANAN
DBH CUKAI
TEMBAKAU
KALTIM 2021 M
Sumber : DJPK, Kemenkeu, diolah oleh Fitra
Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
|
7
Potret DBH SDA di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan salah
satu provinsi penghasil pertambangan mineral
di Indonesia. Sultra merupakan salah satu
penghasil Nikel terbesar di Indonesia. Dana
Alokasi Umum (DAU) masih menempati porsi
anggaran terbesar pada Transfer Keuangan
dan Dana Desa (TKDD) di Provinsi Sulawesi
Tenggara. Sedangkan postur DBH SDA di
Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh
Pendapatan DBH-SDA dari sektor Minerba.
Rerata realisasi DBH SDA pada tahun 2018 -
Anggaran 2021, mencapai Rp127,66 miliar
atau mencapai 73 persen dari total DBH,
sedangkan rerata DBH pajak hanya sebesar
Rp44,24 miliar atau sebesar 27 persen. Sebagai
daerah penghasil produksi komoditas nikel ,
postur DBH SDA di Sulawesi Tenggara
didominasi oleh DBH Minerba. Rerata realisasi
DBH SDA-Minerba di tahun 2018 - anggaran
2021 sebesar Rp123,41 miliar mencapai 96,7
persen terhadap total DBH SDA, atau sebesar
72 persen terhadap total DBH.
200.00
180.00
0.01
0.001
-
-
3.91
1.37
20.00
6.83
70.40
41.05
4.88
40.00
33.08
80.00
60.00
53.58
120.00
100.00
49.25
Miliar Rp
140.00
97.27
160.00
137.80
188.15
Grafik 6. DBH Provinsi Sulawesi Tenggara: 2018 – 2021.
DBH PAJAK
SULTRA 2018 Realisasi
DBH MINERBA
SULTRA 2019 Realisasi
DBH KEHUTANAN
SULTRA 2020 Realisasi
DBH CUKAI
TEMBAKAU
SULTRA 2021 Murni
Sumber : DJPK, Kemenkeu, diolah oleh Fitra
Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
|
8
Endnote
i
Statistics of Non Petroleum and Natural Gas Mining Company 2019, Badan Pusat Statistik 2020
ii
Analisis Komoditas Ekspor 2013‒2020, Badan Pusat Statistik 2021
iii
https://momi.minerba.esdm.go.id/public/
iv
LKPP Tahun 2019, Kemenkeu 2020
Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
|
9