Billian Canara (2021210004)
Individual and Corporate Tax I - A
Exercise 01: Overview Tax Regulation
Question 1
Berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya
pada Bab 1 mengenai Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup di pasal 1 ayat 2 menjelaskan tujuan
dari pembentukan undang undang ini, antara lain:
a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung
percepatan pemulihan perekonomian akibat dampak pandemi Covid 19
b. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara
mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera
c. mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum
d. melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan
perluasan basis perpajakan
e. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak
Question 2
Pasal 12 ayat (1) Undang-undang KUP menyatakan bahwa pembayaran pajak terutang tidak
tergantung pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, ungkapan "tidak tergantung"
berarti bahwa pembayaran pajak harus dilakukan meskipun belum ada surat ketetapan pajak
yang diterbitkan oleh pihak pemerintah.
Hal ini sesuai dengan prinsip pajak yang menyatakan bahwa wajib pajak harus membayar
pajak sesuai dengan jumlah yang terutang, tidak peduli apakah surat ketetapan pajak telah
diterbitkan atau belum. Pembayaran pajak yang dilakukan sebelum surat ketetapan pajak
diterbitkan merupakan bentuk kesadaran wajib pajak akan kewajiban pajak yang harus
dipenuhi. Dengan demikian, pembayaran pajak yang dilakukan tanpa adanya surat ketetapan
pajak merupakan tindakan yang sah dan sesuai dengan hukum pajak. Wajib pajak juga dapat
meminta pembetulan atas jumlah pajak yang terutang jika di kemudian hari ternyata jumlah
pajak yang dibayarkan lebih besar dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
Selain itu, Pasal 12 UU KUP menjadi dasar hukum bagi sistem self-assessment dalam
pemungutan pajak. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan
melaporkan pajak yang terutang. Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menentukan jumlah
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) mereka. Wajib pajak yang mematuhi peraturan
perpajakan tidak akan menerima surat ketetapan pajak dan DJP tidak harus mengirimkan
surat ketetapan pajak untuk setiap Surat Pemberitahuan, tetapi dapat melakukannya jika Surat
Pemberitahuan tidak benar. DJP dapat menyesuaikan pajak yang terutang jika tidak benar
berdasarkan hasil pemeriksaan atau informasi lain.
Question 3 – SPT Masa Lainnya
No
Masa
Pajak
Pajak
Terutang
Realisasi
Tgl Bayar
Tgl Lapor
1
Jan 10.000.000 10.000.000 10/02/2021 25/02/2021
2
Feb 10.000.000 7.000.000 19/03/2021 19/03/2021
3
Mar 10.000.000
-
Pokok
Pajak
Sanksi
Adm
Sanksi
Denda
100.000
3.000.000
60.000*
- 5/05/2021 10.000.000 400.000**
TOTAL STP
100.000
3.060.000
100.000
GRAND TOTAL
10.500.000
13.660.000
*Rp 3.000.000 x 2% x 1 bulan
** Rp10.000.000 x 2% x 2 bulan
Berdasarkan perhitungan tabel di atas, Billian harus membayar pokok pajak beserta sanksi
administrasi dan denda sebesar Rp13.660.000 kepada Dirjen Pajak.
Question 4
Point A
Pokok Pajak:
Pajak Terutang SPT Tahunan (30 April)
Pembetulan SPT Tahunan Kurang Bayar
Sanksi Bunga: April 2021-Mei 2021 (Pasal 8 ayat2)
Rp50.000.000 x 0,96% x 1 bulan
Total STP
Point B
Pokok Pajak:
Pajak Terutang SPT Masa (20 Februari)
Pembetulan SPT Masa Kurang Bayar
Sanksi Bunga: 10 Feb 2021- 10Mei 2021 (Pasal 8 ayat 2a)
Rp50.000.000 x 0,92% x 3 bulan
Total STP
Point C
Pokok Pajak:
Pajak Terutang SPT Tahunan
Pemeriksaan SPT Tahunan Kurang Bayar (PT ABC)
Sanksi Bunga: 30 April 2020- 5 Juni2020
Rp50.000.000 x 2% x 2 bulan
Rp100.000.000
(Rp150.000.000)
Rp 50.000.000
Rp
480.000
Rp 50.480.000
Rp100.000.000
(Rp150.000.000)
Rp 50.000.000
Rp 1.380.000
Rp 51.380.000
Rp100.000.000
(Rp150.000.000)
Rp 50.000.000
Rp
2.000.000
Sanksi Denda Kenaikan: 50% x Rp50.000.000
Total STP
Question 5
Pokok Pajak:
Pajak Terutang SPT Tahunan
Pemeriksaan SPT Tahunan Kurang Bayar (PT ABC)
Sanksi Bunga: 30 April 2018- 12 Dec 2019
Rp50.000.000 x 2% x 8 bulan
Sanksi Denda Kenaikan: 50% x Rp50.000.000
Total STP
Rp 25.000.000
Rp 77.000.000
Rp100.000.000
(Rp150.000.000)
Rp 50.000.000
Rp 8.000.000
Rp 25.000.000
Rp 83.000.000