BEBERAPA MISKONSEPSI
DALAM KEBIJAKAN
MERDEKA BELAJAR
Surabaya, 28 November - 1 Desember 2022
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Miskonsepsi AN
No
Miskonsepsi
1
AN bertujuan untuk mengenalkan
pemanfaatan IT
2
AN bertujuan untuk mengetahui salah satu
kecerdasan yang dimiliki siswa.
3
Tujuan AN adalah untuk melihat kondisi dan
ketersediaan sarpras.
4
Karena hasil AN akan digunakan untuk
menilai kinerja dan prestasi sekolah,
sekolah melakukan drilling (mengikutkan
pengayaan atau Bimbel) kepada siswa
untuk menyiapkan diri mengikuti AN.
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Klarifikasi
AN bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja
sistem pendidikan sebagai upaya peningkatan
mutu pendidikan.
AN memotret input, proses dan output
pembelajaran di seluruh satuan pendidikan yang
dilaksanakan dengan bantuan perangkat IT untuk
meningkatkan transparansi dan integritas dalam
proses pengumpulan datanya.
AN merupakan evaluasi untuk memotret mutu
layanan pendidikan. Proses drilling perlu
dihindari karena tidak dapat menggambarkan
mutu layanan yang sebenarnya di satuan
pendidikan.
Miskonsepsi Guru Penggerak
No
Miskonsepsi
1
Semua Guru Penggerak akan menjadi
Kepala Sekolah dan Pengawas
2
PGP dianggap sebagai program karpet
merah yaitu digunakan sebagai jalur
cepat untuk menjadi kepala sekolah dan
pengawas, sehingga tugas utama guru
dikesampingkan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Klarifikasi
Sertifikat Guru Penggerak merupakan salah
satu syarat pengangkatan Kepala Sekolah
dan Pengawas. Namun, pengangkatan kepala
sekolah maupun pengawas sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Miskonsepsi PSP
No
1
Miskonsepsi
Dalam seleksi
Program Sekolah
Penggerak:
a. Penentuan
pelaksana PSP
berdasar kualitas
guru dan sarpras
b. Pemerintah
daerah tidak
dilibatkan dalam
seleksi PSP
c. Seleksi PSP
angkatan III
menggunakan
metode sampling
acak
Klarifikasi
a. Seleksi PSP berdasarkan kompetensi kepala sekolah terutama hal
kepemimpinan pembelajaran. Seleksi dilakukan melalui tahapan:
seleksi administrasi, penulisan esai, simulasi mengajar, dan
wawancara yang diakhiri dengan pleno daerah.
b. Dinas Pendidikan memberikan rekomendasi ketika kepala satuan
pendidikan mengikuti seleksi PSP. Pemeringkatan calon kepala
sekolah pelaksana PSP dilakukan bersama antara dinas
pendidikan dan Kemendikbudristek saat pleno daerah. Dalam
pleno daerah tersebut, dinas pendidikan dapat menambahkan
maksimal 3 indikator dan bobot penilaian sesuai konteks
masing-masing daerah.
c. Seleksi PSP angkatan III dilakukan dengan metode yang sama
dengan seleksi PSP angkatan sebelumnya. Cadangan PSP
angkatan 1 dan 2 diprioritaskan sebagai pelaksana PSP angkatan
III
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Miskonsepsi PSP
No
Miskonsepsi
2
Sekolah yang berhak menjadi
pelaksana Program Sekolah
Penggerak hanyalah sekolah
yang memiliki capaian AN
yang baik
3
Sekolah yang menjadi
pelaksana Program Sekolah
Penggerak adalah sekolah
yang ada di daerah 3T
4
Sekolah Penggerak adalah
Sekolah yang kualitasnya
lebih baik dari Sekolah yang
lain.
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Klarifikasi
Seleksi PSP berdasarkan kompetensi kepala sekolah
terutama hal kepemimpinan pembelajaran. Seleksi
dilakukan melalui tahapan: seleksi administrasi, penulisan
esai, simulasi mengajar, dan wawancara yang diakhiri
dengan pleno daerah.
Sekolah-sekolah pelaksana PSP tersebar di semua
karakteristik wilayah Indonesia, termasuk di daerah
tertinggal maupun non-tertinggal
Sekolah Penggerak mendorong transformasi secara bertahap
pada satuan pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa
yang holistik (kognitif dan karakter) diawali dengan peningkatan
kompetensi SDM Guru dan Kepala Sekolah. Pada kenyataannya
kondisi awal sekolah-sekolah penggerak cukup bervariasi.
Miskonsepsi PSP
No
Miskonsepsi
Klarifikasi
5
Guru di sekolah penggerak
adalah Guru Penggerak
Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak adalah dua program
yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama untuk
meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
6
Sekolah yang menjadi
pelaksana Program Sekolah
Penggerak sudah ideal
dalam Implementasi
Kurikulum Merdeka
Sekolah Penggerak wajib mengimplementasikan Kurikulum
Merdeka. Proses adaptasi Implementasi Kurikulum Merdeka
dapat dilakukan secara bertahap.
7
Syarat usia kepala sekolah
yang bisa mendaftar PSP,
semata-mata untuk
membatasi setiap sekolah
mendaftar PSP
Syarat usia Kepala Sekolah bertujuan untuk menjamin proses
transformasi di satuan pendidikan pelaksana PSP dan
memberikan kesempatan pengimbasan setelah masa intervensi
PSP berakhir.
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Implementasi Kurikulum Merdeka
No
Miskonsepsi
Klarifikasi
1
Daerah mewajibkan implementasi Kurikulum
Merdeka (terutama di 2023) dan/atau
membuat SK sendiri
Penerapan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan
merupakan pilihan secara mandiri satuan pendidikan
dengan cara mendaftar. SK penetapannya dikeluarkan
oleh BSKAP.
2
Implementasi Kurikulum Merdeka
merupakan bentuk digitalisasi pendidikan
Implementasi Kurikulum Merdeka merupakan salah satu
upaya pemulihan pembelajaran.
3
Jika sekolah menerapkan opsi mandiri
berubah, maka akan mendapatkan
bantuan (pendanaan atau sarpras) dari
direktorat
4
IKM secara Mandiri tidak mendapatkan
dukungan dari pemerintah pusat
Tidak ada bantuan dalam bentuk pendanaan dan sarpras
pada program implementasi IKM secara mandiri. Strategi
dukungan IKM secara mandiri meliputi: pemanfaatan
Komunitas Belajar (salah satunya melalui Sekolah
Penggerak), Platform Merdeka Mengajar, Webinar Series,
Mitra Pembangunan, Narasumber berbagi praktik baik
(salah satunya melalui Sekolah Penggerak), dan
penyediaan Helpdesk
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Miskonsepsi IKM
No
Miskonsepsi
Klarifikasi
5
Pelaksanaan P5 memerlukan anggaran
yang besar
Pelaksanaan P5 dapat mengoptimalkan sumber daya dan
pemecahan masalah yang ada di lingkungan sekolah
6
Kegiatan P5 berorientasi pada produk
Kegiatan P5 menitikberatkan pada pemahaman akan konsep,
penyelesaian masalah (problem solving) yang ada di
lingkungan sekitarnya, dan penanaman karakter pelajar
Pancasila.
7
Kegiatan P5 merupakan bagian dari
ektrakurikuler atau intrakurikuler
Dalam struktur kurikulum merdeka, P5 merupakan bagian
terpisah dari ekstra dan intrakurikuler
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Miskonsepsi IKM
No
Miskonsepsi
Klarifikasi
8
Merdeka belajar berarti siswa
dibiarkan untuk belajar sendiri tanpa
pendampingan
Dalam Kurikulum Merdeka, Guru sebagai fasilitator selama
proses pembelajaran agar siswa mendapatkan pembelajaran
yang lebih bermakna
9
Projek dianggap Guru menjadi hal
utama dalam pembelajaran
Keseluruhan pembelajaran intrakurikuler, P5, dan
ekstrakurikuler memiliki arti penting dalam membentuk hasil
belajar secara holistik (kognitif dan karakter).
10
Implementasi Kurikulum Merdeka tidak Buku teks merupakan salah satu sumber bahan ajar yang dapat
dapat menggunakan buku teks
digunakan untuk melengkapi materi dalam kurikulum merdeka.
kurikulum 2013
Guru dapat menggunakan setiap buku teks yg dapat mendukung
pencapaian tujuan belajar, termasuk buku teks K-2013
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Miskonsepsi Rapor Pendidikan dan PBD
No
Miskonsepsi
Klarifikasi
1
Penguatan literasi hanya dimaknai
Penguatan literasi dan numerasi merupakan tugas dari semua guru
tugas guru bahasa indonesia, begitu dan segenap stakeholder pendidikan lainnya (Guru, Kepala
juga numerasi dimaknai guru
Sekolah, dan Orang tua)
matematika
2
Semua rekomendasi yang ada
dalam otomasi PBD harus terdapat
dalam juknis BOS
Tidak semua rekomendasi harus menggunakan anggaran, misalnya
pemanfaatan platform PMM
3
Seluruh rekomendasi harus
dilaksanakan
Rekomendasi yang diberikan dalam otomasi PBD dapat dipilih sesuai
dengan kondisi sekolah
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Miskonsepsi SMK-PK
No
Miskonsepsi
Klarifikasi
1
SMK Pusat Keunggulan adalah
SMK yang lebih baik kualitasnya
dibandingkan dengan sekolah lain
yang non SMK-PK
SMK pusat keunggulan adalah program pengembangan SMK
dengan konsentrasi keahlian tertentu untuk peningkatan kualitas
dan kinerja, yang kemudian menjadi SMK rujukan yang memiliki
semangat pengimbasan SMK lain. Ada Program pendampingan
yang dirancang untuk membantu SMK-PK untuk pencapaian
output, termasuk dengan perguruan tinggi dan industri
2
Industri lebih mengutamakan
bermitra dengan SMK-PK
dibandingkan SMK non PK
Industri lebih mengutamakan bermitra dengan Kepala SMK yang
memiliki komitmen yang tinggi terhadap kerja sama dengan
industri
3
Syarat administrasi untuk mendaftar
program SMK-PK sangat sulit untuk
SMK kecil
Salah satu syarat menjadi SMK-PK adalah minimal memiliki 216
siswa, akreditasi minimal B (kecuali SMK yang belum
meluluskan) sehingga SMK kecil sekalipun masih memiliki
kesempatan.
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
TERIMA KASIH
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi