MAKALAH PERPAJAKAN II
"Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pajak Penghasilan Pasal 26"
Dosen Pengampu :
Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si., CIQnR.
Disusun oleh :
Nurjannah
C1C021225
PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI
2022
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul PPh Pasal 23 atas jasa, modal
dan hadiah. PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima Subyek Pajak Luar Negeri. ini tepat
pada waktunya.
Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen
pada mata kuliah Perpajakan 2 .Selan itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah
wawasan tentang PPh Pasal 23 atas jasa, modal dan hadiah. PPh Pasal 26 atas penghasilan yang
diterima Subyek Pajak Luar Negeri. Bagi para pembaca dan juga bagi penulis.
Saya mengucap terima kasih kepada bapak Dr.Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si., CIQnR.
,selaku dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 2 yang telah memberikan tugas ini sehingga
dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya
juga menyadari ,makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,
kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini.
Jambi, 5 Oktober 2022
Nurjannah
2
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. 2
BAB I......................................................................................................................................... 4
PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 4
1.1 Latar Belakang ................................................................................................................. 4
1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................................ 5
1.3 Tujuan penulisan ............................................................................................................. 5
BAB II ....................................................................................................................................... 6
PEMBAHASAN........................................................................................................................ 6
2.1 pengertian PPh pasal 23 ................................................................................................... 6
2.2 PEMOTONG PPh PASAL 23 ......................................................................................... 6
2.3 OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ...................................................................... 7
2.4 PENGECUALIAN OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ...................................... 7
2.5 TARIF PEMOTONGAN ................................................................................................. 8
2.6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26........................................................................... 12
2.7 OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ............................................................. 12
2.8 TARIF PAJAK DAN PENERAPANNYA ................................................................... 13
2.9 SIFAT PEMOTONGAN............................................................................................... 16
2.10 PEMOTONG PAJAK ................................................................................................. 16
BAB III .................................................................................................................................... 17
3
PENUTUP ............................................................................................................................... 17
3.1 Kesimpulan .................................................................................................................... 17
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. 18
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk
pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu,
sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa.
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh pasal 23) yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas
penghasilan wajib pajak dalam Negri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh
penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain
yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud PPh Pasal 21.
Dalam UU pajak penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008 dimana yang dapat memotong PPh
23 adalah badan pemerintah. Wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha
tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan wajib pajak orang dalam negeri tertentu
yang di tunjuk Direktur Jendral Pajak. Dengan diterbitkannya UU Pajak Penghasilan Pasal 23
No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka telah terjadi
reformasi perpajakan yang dilakukan pihak Direktorat Jendral Pajak sehingga wajib pajak
diharapkan menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses
perpajakan. Disamping itu penghasilan yang diperoleh atas kegiatan usaha badan akan
dikenakan pajak penghasilan badan.
Selanjutnya, Pajak penghasilan pasal 26 (PPh pasal 26) adalah pajak penghasilan yang
dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain Bentuk
Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Pajak Penghasilan pasal 26 (PPh Pasal 26) ini mengatur
kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha apa
4
pun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti, dan lain
sejenisnya) kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh Pasal 26 atas
transaksi tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa itu definisi dari pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan 26?
2. Siapa sajakah yang berhak menjadi subjek pajak penghasilan pasal 23 dan pajak
penghasilan 26?
3. Bagaimanakah mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 23 dan pajak penghasilan
26?
1.3 Tujuan penulisan
1. Dapat mengetahui definisi pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan 26.
2. Dapat mengetahui orang yang berhak menjadi subjek pajak penghasilan pasal 23 dan
pajak penghasilan 26.
3. Dapat mengetahui bagaimana cara mekanisme dan tarif pemotongan pajak
penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan 26.
5
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 pengertian PPh pasal 23
Ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari
modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara
kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
2.2 PEMOTONG PPh PASAL 23
Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:
1. Badan pemerintah.
2. Subjek Pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap..
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari
Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23.
6
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk
Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal,
penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan
Pasal 21.
2.3 OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:
1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah
dan/atau bangunan.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21.
2.4 PENGECUALIAN OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah:
1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak
opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib
Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik
Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat
kedudukan di Indonesia dengan syarat:
•
Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
7
•
Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan
dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang
disetor.
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang
modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan
kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang
berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
2.5 TARIF PEMOTONGAN
Besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah:
1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
a. Dividen.
b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
c. Royalti.
d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 21.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas:
a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah
dan/atau bangunan.
b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
Jasa lain terdiri dari:
1) Jasa penilai (appraisal).
2) Jasa aktuaris
3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan.
8
4) Jasa hukum
5) Jasa arsitektur.
6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape 7) Jasa perancang (design).
8) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas),
kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT)
9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas
10)Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan
penambangan selain migas.
11) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.
12) Jasa penebangan hutan.
13) Jasa pengolahan limbah.
14) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services).
15) Jasa perantara dan/atau keagenan.
16) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa
Efek, KSEI dan KPEI
17) Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
18) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara, 19) Jasa mixing film.
20) Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, shde, klise, banner,
pamflet, baliho, dan folder
21) Jasa sehubungan dengan software atau hardware komputer, atau sistem komputer
termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan.
22) Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website.
23) Jasa internet termasuk sambungannya.
24) Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau
program.
25) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau
TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
26) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas,
AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan
mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
27) Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut, dan udara.
9
28) Jasa maklon.
29) Jasa penyelidikan dan keamanan.
30) Jasa penyelenggara kegiatan atau Event organizer
31) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau
media lain untuk penyampaian informasi.
32) Jasa pembasmian hama.
33) Jasa kebersihan atau cleaning service.
34) Jasa sedot septic tank.
35) Jasa pemeliharaan kolam.
36) Jasa catering atau tata boga.
37) Jasa freight forwarding.
38) Jasa Logistik.
39) Jasa pengurusan dokumen.
40) Jasa pengepakan.
41) Jasa loading dan unloading,
42) Jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian
akademis.
43) Jasa pengelolaan parkir.
44) Jasa penyondiran tanah.
45) Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan.wmme.
46) Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit.
47) Jasa pemeliharaan tanaman.
48) Jasa pemanen.
49) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau
perhutanan.
50) Jasa dekorasi.
51) Jasa pencetakan/penerbitan.
52) Jasa penerjemah.
53) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 UU PPh.
54) Jasa pelayanan kepelabuhanan.
55) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa.
56) Jasa pengelolaan penitipan anak.
57) Jasa pelatihan dan/kursus.
10
58) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM.
59) Jasa sertifikasi.
60) Jasa survey.
61) Jasa tester.
62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pombayarannya dibebankan pada APBN
dan APBD
Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen).
Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain dengan
cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.
PERHITUNGAN PPH PASAL 23
Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya
Atas hadiah sehubungan kegiatan dan penghargaan oleh Wajib Pajak badan termasuk BUT
dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.
PPh Pasal 23 = 15% x Bruto
Contoh soal:
CV Perdana mendapat hadiah sebuah mobil senilai Rp200.000.000sebagai distributor terbaik
dari PT Artha Raya..
jawab
PPh Pasal 23 yang dipotong PT Artha Raya adalah:
15% x Rp200.000.000 = Rp30.000.000
Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa
Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain
Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal
21 dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai.
PPh Pasal 23 = 2% x Bruto
Contoh soal:
11
PT Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa dari CV Konsultindo untuk membuat
sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar Rp 11.000.000 (termasuk PPN
Rp1.000.000).
Jawab:
PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT Pilar Utama adalah:
2% × Rp. 10.000.000 = Rp.200.000
2.6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
Ketentuan Pasal 26, undang-undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan
yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri (baik
orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap.
WAJIB PAJAK PPh PASAL 26
Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak luar negeri (orang
pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh
penghasilan.
2.7 OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah:
i. a.
b.
Dividen.
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang.
c.
Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
d.
Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
e.
Hadiah dan penghargaan.
f.
Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
g.
Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya.
h.
Keuntungan karena pembebasan utang.
Dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk
dibayarkan,atau telah jatuh tempo pembayarannya
2. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, yang berupa:
12
a. Perhiasan mewah.
b. Berlian.
c. Emas.
d. Intan.
e. Jam tangan mewah.
f. Barang antik.
g. Lukisan
h. Mobil
i. Motor.
j. Kapal pesiar.
k. Pesawat terbang ringan. dengan nilai Rp10.000.000,00 ke atas untuk setiap jenis
transaksi.
3. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.
4. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose
company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan
perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan
yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia
5. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia
dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan
kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
2.8 TARIF PAJAK DAN PENERAPANNYA
Besarnya tarif PPh Pasal 26 dibedakan atas kelompok objek PPh Pasal 26 seperti
berikut:
1. Atas penghasilan yang berupa:
a. Dividen.
b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang.
c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
13
d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
e. Hadiah dan penghargaan
f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
g. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya.
h. Keuntungan karena pembebasan utang.
Dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau
telah jatuh tempo pembayarannya dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak
yang wajib membayarkan.
PPh Pasal 26 - Penghasilan Bruto x 20%
2. Atas penghasilan yang berupa:
a. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia
b. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.
dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto.
PPh Pasal 26 - (Penghasilan Bruto x Perkiraan Penghasilan Neto)
Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk penjualan harta adalah 25% dari harga jual.
Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan premi reasuransi yang
dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah sebagai berikut:
a. Atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik
secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar.
b. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia
kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui
pialang, sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar.
c. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia
kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui
pialang, sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar.
3. Atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh Pasal 26
sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto.
PPh Pasal 26= (Penghasilan Bruto x Perkiraan Penghasilan Neto) x 20%
14
Besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual.
4. Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di
Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di
Indonesia.
Penanaman kembali tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi
Pajak Penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru
didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.
b. Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud
pada huruf a harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akta
pendiriannya, paling lama 1 (satu) tahun sejak perusahaan tersebut didirikan.
c. Penanaman kembali dilakukan dalam Tahun Pajak berjalan atau paling lama Tahun
Pajak berikutnya dari Tahun Pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut.
d. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam
jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi
komersial.
PPh Pasal 26 (PKP - PPh Terutang) x 20%
Catatan:
Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam
mata uang asing dihitung berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang
berlaku pada saat pembayaran atau dibebankan.
Cara perhitungan pemotongan PPh pasal 26
Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult. Mike bertempat tinggal kurang
dari 183 hari. Mike sudah beristri, dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2018,
Mike memperoleh gaji US$5,000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp13.500,- per
US$ 1.
Jawab:
15
Penghitungan PPh Pasal 26:
Penghasilan bruto berupa gaji sebulan:
5.000 x Rp13.500=Rp67.500.000
Penerapan Tarif:
20% x Rp57.500.000 = Rp13.500.000
PPh Pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2018 adalah Rp11.500.000
2.9 SIFAT PEMOTONGAN
Pemotongan PPh Pasal 26 bersifat final, kecuali:
1. Pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang
atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan
BUT di Indonesia.
2. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh Pasal 26 yang diterima
atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan
harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
3. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan
luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau BUT.
2.10 PEMOTONG PAJAK
Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 26 wajib dilakukan oleh:
1. Badan Pemerintah.
2. Subjek Pajak dalam negeri..
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 26.
16
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa: Pasal 23 UU PPh mengatur
pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri
dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan
kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan
untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak
badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan
luar negeri lainnya.
Ketentuan Pasal 26, undang-undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang
bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri (baik orang
pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap. Sedangkan Yang dikenakan pemotongan
PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak luar negeri (orang pribadi maupun badan) selain Bentuk
Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan.
17
DAFTAR PUSTAKA
Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFrA., CA., Perpajakan , 2019, Yogyakarta :CV.
Andi Offset
https://www.academia.edu/resource/work/75148139
https://klikpajak.id/blog/pajak-pph-23-tarif-pajak-penghasilan-pasal-23/
https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-penghasilan-pasal26#:~:text=PPh%20pasal%2026%20adalah%20pajak%20penghasilan%20yang%20dipotong
%20dari%20badan,kepada%20Wajib%20Pajak%20Luar%20Negeri
18