MAKALAH
KOPERASI DAN UMKM
DOSEN PENGAMPU: Dra. Hj. Nuraeni Gani, MM.
Disusun Oleh:
PUSPA FARIDA
NIM: (90500120014)
KELAS A
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKSSAR
2022
Abstrak:
Koperasi syariah memiliki ceruk pasar yang spesifik yaitu pasar pelaku usaha mikro
dengan orientasi emosional syariah. Dengan fitur spesifik ini, koperasi syariah selain dituntut
profitable juga wajib memenuhi syariah compliance. Orientasi profit telah menjadi kesepakatan
umum dalam dunia bisnis termasuk di level koperasi syariah. Bagaimana dengan syariah
compliance? Studi ini ingin menelaah kesyariahan koperasi syariah dengan mengacu pada
regulasi koperasi syariah yang tersedia. Studi ini menemukan beberapa Ketidak syariahan
koperasi syariah dari sisi substansinya, walaupun secara form atau kemasan telah tampak
syariah. Ketidaksyariahan tampak dari ruang lingkup simpan pinjam dan pembiayaan, kesiapan
menanggung kerugian, serta substansi akad-akadnya.
Pembiayaan UMKM sangat penting dalam perekonomian nasional, karena bergerak di
sektor riil. Karakteristik UMKM adalah sebagai usaha menegah ke bawah, pada umumnya
dikelola dengan etika kejujuran masih di pegang kuat serta relative lebih kuat ketika di hadapkan
pada krisis. Inilah yang jadi potensi UMKM harus di perhatikan dalam menggambil keputusan
publik, baik itu oleh pemerintah maupun lembaga keuangan (perbankan).
Kata Kunci; koperasi dan UMKM
PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahhi Wabarokatuh
Puji syukur kepada Allah swt yang telah memberikan berkah dan karuniaNya saya sehingga
dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Tidak lupa pula sholawat serta salam
kepada Nabi Muhammad Saw yang telah meninggalkan contoh yang baik dan cemerlang tentang
bagaimana seharusnya menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini.
Penulisan makalah (KOPERASI DAN UMKM)
ini diajukan untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah “koperasi dan UMKM” saya
menyadari memiliki keterbatasan pengetahuan dan wawasan dalam menyusun kalimat, atau tata
bahasa dan ejaan yang dipakai dalam menyelesaikan makalah ini, penilis juga menyadari baik isi
maupun penyajian makalah ini masih belum sempurna. Namun berkat semangat, serta usaha saya
sendiri akhirnya makah ini bisa selesai tepat waktu.
Saya meminta maaf apabilah dalam penulisan makalah ini banyak ditemukan berbagai
kekurangan dan kelemahan, karena kesempatan itu milik Allah swt . Oleh karena itu sumbangan,
kritik, saran, pendapat yang sehat dan membagun sangatlah saya harapan agar makalah ini
menjadi hasil karya ilmiah yang baik. Tidak lupa pula mohon ampun kepada Allah swt atas
segala dosa yang pernah saya lakukan.Amiin.
Makassar, 12 maret 2022
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................i
DAFTAR ISI..........................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN...........................................................1
A. Latar Belakang Masalah.............................................................1
B. Rumusan Masalah......................................................................1
C. Tujuan Penulisan........................................................................1
BAB II PEMBAHASAN............................................................2
A. Koperasi syariah........................................................................3
B. UMKM.........................................................................................4
BAB III PENUTUP..................................................................7
A. Kesimpulan ...............................................................................7
B. Saran ........................................................................................7
DAFTAR PUSTAKA................................................................8
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan–
badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan
bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para
anggotanya. Koperasi memiliki berbagai latar belakang usaha, salah satunya yaitu usaha koperasi
simpan pinjam atau unit simpan pinjam, yang merupakan lembaga keuangan yang menghimpun
dan mengelola dana masyarakat walaupun dalam ruang lingkup terbatas. Menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam (perkreditan) dari dan untuk
anggota koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi
karena banyak manfaat yang diperoleh terutama dalam rangka meningkatkan modal usaha
sehingga tercipta kesejahteraan hidup yang baik. Banyaknya lembaga keuangan makro maupun
mikro yang tersebar ke berbagai pelosok tanah air, rupanya belum mencapai kondisi yang ideal
jika diamati secara teliti. Hal ini nampak dari banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya
mengejar target pendapatan masing-masing, sehingga tujuan yang lebih besar sering terabaikan,
khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Padahal, lembaga keuangan
mikro mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Jika
berharap kepada peran lembaga keuangan makro, jelas hal ini sulit diharapkan. Kredit yang
diberikan berbagai lembaga keuangan sampai saat ini masih didominasi kredit konsumtif,
sehingga laju ekonomi masyarakat cenderumg konsumtif, kurang produktif.
B. Rumusan Masalah
1. Apa peran koperasi syariah
2. Apa maksud dari memperdayaan UMKM
3. Pengertian UMKM
C.
1.
2.
3.
Tujuan
Untuk mengetahui apa peran dalam koperasi syariah
Untuk mengetahui apa maksud dari memperdayakan UMKM
Untuk mengetahui apa pengertian UMKM
1
BAB II
PEMBAHASAN
A. Koperasi Syariah
Koperasi syariah memiliki peran strategis dalam menumbuhkan sektor riil terutama pada
usaha skala mikro dan dengan prinsip syariah. Koperasi merupakan lembaga usaha yang
memberdayakan rakyat kecil dengan mengedepankan nilai-nilai mulia seperti keadilan,
kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Sementara itu, dari sudut pandang
syariah, koperasi dapat dipandang sebagai bentuk syirkah/syarikah yang berarti berprinsip
kemitraan atau kerjasama secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mengelola usaha yang
halal, sehat, dan baik. Prinsip syirkah pada koperasi dengan demikian mengamanahi koperasi
sebagai wadah untuk mewujudkan transaksi syariah berbasis kemitraan pada usaha-usaha
produktif. Dengan kata lain, prinsip ini mengamanatkan koperasi syariah untuk mewujudkan
transaksi syariah yang diikuti oleh pertumbuhan di sektor rill. sebagaimana harapan yang ingin
diwujudkan oleh maqasid syariah.
Konsep Islam memang menjaga keseimbangan sektor riil dengan sektor moneter sehingga
perkembangan moneter harus diikuti oleh pertumbuhan sektor riil.
Dari sisi regulasi, potret kedekatan koperasi dengan sektor riil telah terakomodasi. Pasal 55
ayat (1) PER No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 menyebutkan ranah kegiatan usaha koperasi pada
bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta usaha lainnya. Regulasi ini
mengakomodasi area usaha koperasi yang tidak terbatas pada simpan pinjam tetapi justru
menekankan koperasi dapat berperan nyata pada lingkup produksi dan distribusi, serta mata
rantai yang terkait unit-unit produksi; baik itu dikelola dengan pola layanan konvensional
maupun berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, regulasi perkoperasian
membuka kesempatan yang luas terimplementasinya prinsip-prinsip syariah di entitas koperasi.
Ini berarti bahwa pemerintah menyadari adanya kebutuhan masyarakat luas untuk bertransaksi,
berproduksi, dan berkonsumsi yang sejalandengan kaidah syariah, termasuk pada level ekonomi
mikro.
Ditinjau dari perspektif syariah, ruang kerja koperasi seperti yang diamanatkan oleh
regulasi di atas (Pasal 55 ayat 1) sangat sesuai dengan prinsip syariah sehingga memang sangat
mungkin dikelola berdasarkan prinsip syariah yang menghendaki adanya aktivitas riil yang
2
meningkatkan produktivitas. Ini berarti, koperasi syariah dapat bekerja dengan menghindari
produk berskema simpan pinjam yang menjadi ruh riba seperti ditawarkan di koperasi
konvensional.
Patut diapresiasi bahwa regulasi yang tersedia pada koperasi syariah seperti (a) PER No. 07/Per/
Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah; (b) PER No. 14/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi
untuk Koperasi Syariah; (c) PER No. 10/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Kelembagaan
Koperasi; (d) PER No. 16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan
pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi telah mendukung terciptanya iklim usaha pada
level mikro
dengan mengintegrasi unsur keyakinan di dalamnya. Substansi dari regulasi tersebut bertujuan
pertama menjamin kepastian hukum danmemberi keyakinan bagi koperasi (baik KSPPS dan
USPPS) dan anggotanya yang menginginkan bertransaksi dengan pola ekonomi
Islam. Kepastian atau keyakinan tersebut tercermin dari adanya pengaturan tentang ketentuan
produk-produk berlabel syariah, legalitas usaha, transformasi koperasi menuju berdasar prinsip
syariah, larangan re-konversi koperasi berprinsip syariah ke konsep konvensional.
Kedua, terlaksananya prinsip-prinsip syariah. Regulasi koperasi syariah telah mengatur [1]
keharusan adanya dewan pengawas syariah yang penetapannya ditentukan melalui Rapat
Anggota; [2] keharusan memiliki sertifikat kompetensi mengelola usaha simpan pinjam dan
pembiayaan syariah oleh lembaga sertifikasi profesi; dan [3] keharusan menyelenggarakan
kegiatan maal seperti zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan dana sosial lainnya.
Ketiga, jaminan stabilitas sistem. Regulasi koperasi syariah menerbitkan instrumen untuk
menilai kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dari beberapa aspek yaitu aspek
permodalan,
kualitas
aset
produktif,
manajemen,
efisiensi,
likuiditas,
kemandirian
danpertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah. Semangat atau keseriusan menjamin
stabilitas sistem ini sangat tampak pada ketentuan tentang pengawasan, pembinaan, dan
penilaian kesehatan.
3
Keempat, strategi pertumbuhan. Regulasi koperasi syariah memberi pedoman penting
tentang pertumbuhan dan penciptaan daya saing koperasi berprinsip syariah melalui [1]
penetapan wewenang memberikan perijinan usaha koperasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam
1 provinsi oleh Gubernur sedangkan perijinan usaha koperasi lintas daerah Provinsi oleh
Menteri; [2] kewajiban mencantumkan adopsi prinsip syariah bagi koperasi yang
bertransformasi ke koperasi
syariah di anggaran dasar ; [3] larangan re-konversi menjadi koperasi konvensional setelah
transformasi ke prinsip syariah; [4] kewajiban memiliki sedikitnya dua orang dewan pengawas
syariah yang tersertifikasi DSN-MUI; [5] tatakelola yang baik; [6] penegasan landasan
yang kuat tentang jatidiri koperasi; [7] aktivitas maal atau aktivitas sosial; dan [8]
kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara periodik dengan prinsip syariah.
Pengertian UMKM
UMKM adalah dari usaha Mikro, kecil, danMenengah. Sehingga UMKM terdiri dari tiga
bentuk usaha berdasarkan skalanya, yaitu meliputi; usaha Mikro usaha kecil dan usaha Menegah.
Berikut adalah pengertian dari ketiganya di dasarkan undaang-undang;
a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaiman di atur dalam undangundang ini.Kriteria aset : Maksimal 50juta, kriteria Omzet:Maksimal 300juta rupiah.
b) Usaha Kecil adalahekonomi produktif yang berdiri sendiri,yang dilakukan
perorangan atau badanusaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari usaha menegah atau usaha besar yang memenuhi kriteria
usaha kecil sebagagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria aset:
50juta -500juta, kriteria Omzet:300 juta-2,5 Miliar rupiah.
c) Usahusaha menegah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
4
perusahaan atau cabang perusahaanyang dimiliki,dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecilatau besar denagn jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undangundang ini. Kriteria aset:500juta-10Miliar, kriteria Omzet:>2,5 Miliar -50 Miliar
rupiah (UU No. 20 Tahun 2008)
Pemberdayaan UMKM
Lembaga keuangan syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang memiliki fungsih untuk
melakukan pemberdayaan.Pemberdayaan merupakan istilah khas dalam dunia NGO (Non
Government organization) atau dikenaldengan LSM. Dalam istilah asing (bahasa inggris)
dinamakan dengan empowerment, yang secara sederhana didefenisikan dengan penguatan
potensi manusia, baik individu maupun masyarakat,agar memperoleh inisiatif dan kendali lebih
besar terhadap bidang kehidupan mereka sendiri.
UMKM memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan perusahaan berska laluas.
Mereka pada umumnya memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan perusahaan berskla
luas.
Keunikan UMKM dibandingkan dengan perusahaan berskala luas yaitu pangsa pasar yang
lebih sempit.Modal usaha UMKM sangat terbatas dan akses ke bantuan permodalan juga relative
susah didapatkan, padahal mereka pada umumnya juga sangat membutuhkan modal untuk
menggembangkan usahanya.Mereka membutuhkan bayak bahan dan alat yang mampu
meningkatkan jumlah komoditas yang mereka hasilkan.
Dengan demikian kelebihan memberikan modal kepada sektor UMKM adalah;
1. Faktor kemanusiaan adalah hal penting untuk diperhatikan.Bahwa UMKM (Usaha
Mikro, Kecil, dan Menegah) pada umumnya adalah pihak yang benar-benar
membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya di berikan perhatian lebih insentif.
5
2. Mereka bergerak dibidang rii, baik berupa barang maupun jasa.Pinjam yang mereka
perlukan tidak untuk usaha non riil, seperti spekulasi bursa saham.pembiayaan sektor riil
sangat penting, karena sektor inilah kekayaan Negara dalam arti sesungguhnya.
3. Pengelola UMKM pada umumnya lebih menghormati akad (perjanjian) pinjam
meminjam daripada umumnya para pengusaha besar.
6
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Eksistensi koperasi syariah masih dalam tahap awal. Walaupun koperasi syariah memiliki
ceruk pasar yang spesifik dan potensial, namun masih sangat minoritas di lingkup pendanaan
untuk pelaku usaha mikro. Ini berarti, peran koperasi syariah masih sangat kecil dalam industri
koperasi sehingga belum bisa mempengaruhi pasar koperasi. Kondisi ini mengarahkan koperasi
syariah pada posisi follower yang mesti mengikuti tren pasar baik dari sisi industri maupun dari
segi konsumen. Kelanjutannya, koperasi syariah mesti mereplika produkproduk yang umum
berlaku di pasar koperasi konvensional. Sementara itu, dari sisi syariah, regulasi untuk koperasi
syariah juga menduplikasiregulasi konvensional sehingga prinsip-prinsip syariahnya hanya
mampu menjadi kemasan tapi tidak menyentuh hingga ke substansi akad dan transaksi.
Karakteristik UMKM adalah beromzet relative rendah, mempunyai peralatan seadahnya
(tradisional/manual). Danpunya pangsa pasar lebig sempit.Mereka juga membutuhkan modal
untuk menggembangkan usaha. Dimana dalamsyariat islam, sektorpembiayaan untuk usaha riil
dipraktekkan secara langsung, baikoleh Rasulullahmaupun sahabat nabi, termasuk Umar Ibn
Khatab.
B. Saran
Penulis menyadari dalam membuat makalah banyak sekali kekurangan dan kekeliruan,
maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, demi kebaikan
makalah yang akan datang. Atas saran dan kritiknya penulis mengucapkan terimakasih.
7
Daftar Pustaka
“Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia Sangat Baik”, accessed October
29, 2016, http://www.depkop.go.id/content/ read/kinerjakoperasisyariah-di-indonesia-sangat-baik.
Sofiani, T. Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dan Kerangka
Sistem Hukum Koperasi Nasional. Jurnal Hukum Islam, 2014, Vol.
12, pp. 135-151
Wrihatnolo, R.R.& Dwidjowijoto, R. N. (2007). Manajemen pemberdayaan. Jakarta:
Media Komputindo
Elex
8