MAKALAH KOPERASI DAN UMKM DOSEN PENGAMPU: Dra. Hj. Nuraeni Gani, MM. Disusun Oleh: PUSPA FARIDA NIM: (90500120014) KELAS A JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKSSAR 2022 Abstrak: Koperasi syariah memiliki ceruk pasar yang spesifik yaitu pasar pelaku usaha mikro dengan orientasi emosional syariah. Dengan fitur spesifik ini, koperasi syariah selain dituntut profitable juga wajib memenuhi syariah compliance. Orientasi profit telah menjadi kesepakatan umum dalam dunia bisnis termasuk di level koperasi syariah. Bagaimana dengan syariah compliance? Studi ini ingin menelaah kesyariahan koperasi syariah dengan mengacu pada regulasi koperasi syariah yang tersedia. Studi ini menemukan beberapa Ketidak syariahan koperasi syariah dari sisi substansinya, walaupun secara form atau kemasan telah tampak syariah. Ketidaksyariahan tampak dari ruang lingkup simpan pinjam dan pembiayaan, kesiapan menanggung kerugian, serta substansi akad-akadnya. Pembiayaan UMKM sangat penting dalam perekonomian nasional, karena bergerak di sektor riil. Karakteristik UMKM adalah sebagai usaha menegah ke bawah, pada umumnya dikelola dengan etika kejujuran masih di pegang kuat serta relative lebih kuat ketika di hadapkan pada krisis. Inilah yang jadi potensi UMKM harus di perhatikan dalam menggambil keputusan publik, baik itu oleh pemerintah maupun lembaga keuangan (perbankan). Kata Kunci; koperasi dan UMKM PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahhi Wabarokatuh Puji syukur kepada Allah swt yang telah memberikan berkah dan karuniaNya saya sehingga dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Tidak lupa pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah meninggalkan contoh yang baik dan cemerlang tentang bagaimana seharusnya menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Penulisan makalah (KOPERASI DAN UMKM) ini diajukan untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah “koperasi dan UMKM” saya menyadari memiliki keterbatasan pengetahuan dan wawasan dalam menyusun kalimat, atau tata bahasa dan ejaan yang dipakai dalam menyelesaikan makalah ini, penilis juga menyadari baik isi maupun penyajian makalah ini masih belum sempurna. Namun berkat semangat, serta usaha saya sendiri akhirnya makah ini bisa selesai tepat waktu. Saya meminta maaf apabilah dalam penulisan makalah ini banyak ditemukan berbagai kekurangan dan kelemahan, karena kesempatan itu milik Allah swt . Oleh karena itu sumbangan, kritik, saran, pendapat yang sehat dan membagun sangatlah saya harapan agar makalah ini menjadi hasil karya ilmiah yang baik. Tidak lupa pula mohon ampun kepada Allah swt atas segala dosa yang pernah saya lakukan.Amiin. Makassar, 12 maret 2022 Penulis DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.................................................................i DAFTAR ISI..........................................................................ii BAB I PENDAHULUAN...........................................................1 A. Latar Belakang Masalah.............................................................1 B. Rumusan Masalah......................................................................1 C. Tujuan Penulisan........................................................................1 BAB II PEMBAHASAN............................................................2 A. Koperasi syariah........................................................................3 B. UMKM.........................................................................................4 BAB III PENUTUP..................................................................7 A. Kesimpulan ...............................................................................7 B. Saran ........................................................................................7 DAFTAR PUSTAKA................................................................8 BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan– badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Koperasi memiliki berbagai latar belakang usaha, salah satunya yaitu usaha koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, yang merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat walaupun dalam ruang lingkup terbatas. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam (perkreditan) dari dan untuk anggota koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi karena banyak manfaat yang diperoleh terutama dalam rangka meningkatkan modal usaha sehingga tercipta kesejahteraan hidup yang baik. Banyaknya lembaga keuangan makro maupun mikro yang tersebar ke berbagai pelosok tanah air, rupanya belum mencapai kondisi yang ideal jika diamati secara teliti. Hal ini nampak dari banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya mengejar target pendapatan masing-masing, sehingga tujuan yang lebih besar sering terabaikan, khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Padahal, lembaga keuangan mikro mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Jika berharap kepada peran lembaga keuangan makro, jelas hal ini sulit diharapkan. Kredit yang diberikan berbagai lembaga keuangan sampai saat ini masih didominasi kredit konsumtif, sehingga laju ekonomi masyarakat cenderumg konsumtif, kurang produktif. B. Rumusan Masalah 1. Apa peran koperasi syariah 2. Apa maksud dari memperdayaan UMKM 3. Pengertian UMKM C. 1. 2. 3. Tujuan Untuk mengetahui apa peran dalam koperasi syariah Untuk mengetahui apa maksud dari memperdayakan UMKM Untuk mengetahui apa pengertian UMKM 1 BAB II PEMBAHASAN A. Koperasi Syariah Koperasi syariah memiliki peran strategis dalam menumbuhkan sektor riil terutama pada usaha skala mikro dan dengan prinsip syariah. Koperasi merupakan lembaga usaha yang memberdayakan rakyat kecil dengan mengedepankan nilai-nilai mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Sementara itu, dari sudut pandang syariah, koperasi dapat dipandang sebagai bentuk syirkah/syarikah yang berarti berprinsip kemitraan atau kerjasama secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mengelola usaha yang halal, sehat, dan baik. Prinsip syirkah pada koperasi dengan demikian mengamanahi koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan transaksi syariah berbasis kemitraan pada usaha-usaha produktif. Dengan kata lain, prinsip ini mengamanatkan koperasi syariah untuk mewujudkan transaksi syariah yang diikuti oleh pertumbuhan di sektor rill. sebagaimana harapan yang ingin diwujudkan oleh maqasid syariah. Konsep Islam memang menjaga keseimbangan sektor riil dengan sektor moneter sehingga perkembangan moneter harus diikuti oleh pertumbuhan sektor riil. Dari sisi regulasi, potret kedekatan koperasi dengan sektor riil telah terakomodasi. Pasal 55 ayat (1) PER No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 menyebutkan ranah kegiatan usaha koperasi pada bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta usaha lainnya. Regulasi ini mengakomodasi area usaha koperasi yang tidak terbatas pada simpan pinjam tetapi justru menekankan koperasi dapat berperan nyata pada lingkup produksi dan distribusi, serta mata rantai yang terkait unit-unit produksi; baik itu dikelola dengan pola layanan konvensional maupun berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, regulasi perkoperasian membuka kesempatan yang luas terimplementasinya prinsip-prinsip syariah di entitas koperasi. Ini berarti bahwa pemerintah menyadari adanya kebutuhan masyarakat luas untuk bertransaksi, berproduksi, dan berkonsumsi yang sejalandengan kaidah syariah, termasuk pada level ekonomi mikro. Ditinjau dari perspektif syariah, ruang kerja koperasi seperti yang diamanatkan oleh regulasi di atas (Pasal 55 ayat 1) sangat sesuai dengan prinsip syariah sehingga memang sangat mungkin dikelola berdasarkan prinsip syariah yang menghendaki adanya aktivitas riil yang 2 meningkatkan produktivitas. Ini berarti, koperasi syariah dapat bekerja dengan menghindari produk berskema simpan pinjam yang menjadi ruh riba seperti ditawarkan di koperasi konvensional. Patut diapresiasi bahwa regulasi yang tersedia pada koperasi syariah seperti (a) PER No. 07/Per/ Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah; (b) PER No. 14/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi untuk Koperasi Syariah; (c) PER No. 10/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi; (d) PER No. 16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi telah mendukung terciptanya iklim usaha pada level mikro dengan mengintegrasi unsur keyakinan di dalamnya. Substansi dari regulasi tersebut bertujuan pertama menjamin kepastian hukum danmemberi keyakinan bagi koperasi (baik KSPPS dan USPPS) dan anggotanya yang menginginkan bertransaksi dengan pola ekonomi Islam. Kepastian atau keyakinan tersebut tercermin dari adanya pengaturan tentang ketentuan produk-produk berlabel syariah, legalitas usaha, transformasi koperasi menuju berdasar prinsip syariah, larangan re-konversi koperasi berprinsip syariah ke konsep konvensional. Kedua, terlaksananya prinsip-prinsip syariah. Regulasi koperasi syariah telah mengatur [1] keharusan adanya dewan pengawas syariah yang penetapannya ditentukan melalui Rapat Anggota; [2] keharusan memiliki sertifikat kompetensi mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh lembaga sertifikasi profesi; dan [3] keharusan menyelenggarakan kegiatan maal seperti zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan dana sosial lainnya. Ketiga, jaminan stabilitas sistem. Regulasi koperasi syariah menerbitkan instrumen untuk menilai kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dari beberapa aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aset produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian danpertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah. Semangat atau keseriusan menjamin stabilitas sistem ini sangat tampak pada ketentuan tentang pengawasan, pembinaan, dan penilaian kesehatan. 3 Keempat, strategi pertumbuhan. Regulasi koperasi syariah memberi pedoman penting tentang pertumbuhan dan penciptaan daya saing koperasi berprinsip syariah melalui [1] penetapan wewenang memberikan perijinan usaha koperasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 provinsi oleh Gubernur sedangkan perijinan usaha koperasi lintas daerah Provinsi oleh Menteri; [2] kewajiban mencantumkan adopsi prinsip syariah bagi koperasi yang bertransformasi ke koperasi syariah di anggaran dasar ; [3] larangan re-konversi menjadi koperasi konvensional setelah transformasi ke prinsip syariah; [4] kewajiban memiliki sedikitnya dua orang dewan pengawas syariah yang tersertifikasi DSN-MUI; [5] tatakelola yang baik; [6] penegasan landasan yang kuat tentang jatidiri koperasi; [7] aktivitas maal atau aktivitas sosial; dan [8] kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara periodik dengan prinsip syariah. Pengertian UMKM UMKM adalah dari usaha Mikro, kecil, danMenengah. Sehingga UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, yaitu meliputi; usaha Mikro usaha kecil dan usaha Menegah. Berikut adalah pengertian dari ketiganya di dasarkan undaang-undang; a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaiman di atur dalam undangundang ini.Kriteria aset : Maksimal 50juta, kriteria Omzet:Maksimal 300juta rupiah. b) Usaha Kecil adalahekonomi produktif yang berdiri sendiri,yang dilakukan perorangan atau badanusaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menegah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria aset: 50juta -500juta, kriteria Omzet:300 juta-2,5 Miliar rupiah. c) Usahusaha menegah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 4 perusahaan atau cabang perusahaanyang dimiliki,dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecilatau besar denagn jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undangundang ini. Kriteria aset:500juta-10Miliar, kriteria Omzet:>2,5 Miliar -50 Miliar rupiah (UU No. 20 Tahun 2008) Pemberdayaan UMKM Lembaga keuangan syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang memiliki fungsih untuk melakukan pemberdayaan.Pemberdayaan merupakan istilah khas dalam dunia NGO (Non Government organization) atau dikenaldengan LSM. Dalam istilah asing (bahasa inggris) dinamakan dengan empowerment, yang secara sederhana didefenisikan dengan penguatan potensi manusia, baik individu maupun masyarakat,agar memperoleh inisiatif dan kendali lebih besar terhadap bidang kehidupan mereka sendiri. UMKM memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan perusahaan berska laluas. Mereka pada umumnya memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan perusahaan berskla luas. Keunikan UMKM dibandingkan dengan perusahaan berskala luas yaitu pangsa pasar yang lebih sempit.Modal usaha UMKM sangat terbatas dan akses ke bantuan permodalan juga relative susah didapatkan, padahal mereka pada umumnya juga sangat membutuhkan modal untuk menggembangkan usahanya.Mereka membutuhkan bayak bahan dan alat yang mampu meningkatkan jumlah komoditas yang mereka hasilkan. Dengan demikian kelebihan memberikan modal kepada sektor UMKM adalah; 1. Faktor kemanusiaan adalah hal penting untuk diperhatikan.Bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah) pada umumnya adalah pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya di berikan perhatian lebih insentif. 5 2. Mereka bergerak dibidang rii, baik berupa barang maupun jasa.Pinjam yang mereka perlukan tidak untuk usaha non riil, seperti spekulasi bursa saham.pembiayaan sektor riil sangat penting, karena sektor inilah kekayaan Negara dalam arti sesungguhnya. 3. Pengelola UMKM pada umumnya lebih menghormati akad (perjanjian) pinjam meminjam daripada umumnya para pengusaha besar. 6 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Eksistensi koperasi syariah masih dalam tahap awal. Walaupun koperasi syariah memiliki ceruk pasar yang spesifik dan potensial, namun masih sangat minoritas di lingkup pendanaan untuk pelaku usaha mikro. Ini berarti, peran koperasi syariah masih sangat kecil dalam industri koperasi sehingga belum bisa mempengaruhi pasar koperasi. Kondisi ini mengarahkan koperasi syariah pada posisi follower yang mesti mengikuti tren pasar baik dari sisi industri maupun dari segi konsumen. Kelanjutannya, koperasi syariah mesti mereplika produkproduk yang umum berlaku di pasar koperasi konvensional. Sementara itu, dari sisi syariah, regulasi untuk koperasi syariah juga menduplikasiregulasi konvensional sehingga prinsip-prinsip syariahnya hanya mampu menjadi kemasan tapi tidak menyentuh hingga ke substansi akad dan transaksi. Karakteristik UMKM adalah beromzet relative rendah, mempunyai peralatan seadahnya (tradisional/manual). Danpunya pangsa pasar lebig sempit.Mereka juga membutuhkan modal untuk menggembangkan usaha. Dimana dalamsyariat islam, sektorpembiayaan untuk usaha riil dipraktekkan secara langsung, baikoleh Rasulullahmaupun sahabat nabi, termasuk Umar Ibn Khatab. B. Saran Penulis menyadari dalam membuat makalah banyak sekali kekurangan dan kekeliruan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, demi kebaikan makalah yang akan datang. Atas saran dan kritiknya penulis mengucapkan terimakasih. 7 Daftar Pustaka “Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia Sangat Baik”, accessed October 29, 2016, http://www.depkop.go.id/content/ read/kinerjakoperasisyariah-di-indonesia-sangat-baik. Sofiani, T. Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dan Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. Jurnal Hukum Islam, 2014, Vol. 12, pp. 135-151 Wrihatnolo, R.R.& Dwidjowijoto, R. N. (2007). Manajemen pemberdayaan. Jakarta: Media Komputindo Elex 8