SALINAN
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2), Pasal
73 ayat (3), Pasal 86 ayat (2), Pasal 97, Pasal 99 ayat (7), dan
Pasal 101 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional;
Mengingat
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang
:
jdih.menpan.go.id
-2-
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 753);
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN
MENTERI
PENDAYAGUNAAN
APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT
adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang
menduduki JPT.
7. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA
adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.
8. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang
menduduki JA pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah
sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.
jdih.menpan.go.id
-3-
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
JF pada instansi pemerintah.
11. Perpindahan Horizontal adalah perpindahan dari satu
posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di
dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF,
atau JPT.
12. Perpindahan Vertikal adalah perpindahan dari satu posisi
Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di
dalam satu kelompok JF.
13. Perpindahan Diagonal adalah perpindahan dari satu posisi
Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar
kelompok JA, JF, atau JPT.
14. Pembinaan
JF adalah
upaya
peningkatan
dan
pengendalian standar profesi JF yang meliputi
kewenangan pengelolaan, prosedur dan metodologi
pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional.
15. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi
adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai
ASN.
16. Evaluasi Kinerja Periodik Pejabat Fungsional adalah
proses dimana
pejabat penilai kinerja mereviu
keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat
Fungsional selama bulanan atau triwulanan dan
menetapkan predikat kinerja periodik Pejabat Fungsional
berdasarkan kuadran kinerja Pejabat Fungsional.
17. Evaluasi Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional adalah
proses dimana
pejabat penilai kinerja mereviu
keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat
Fungsional selama satu tahun kinerja dan menetapkan
predikat kinerja tahunan Pejabat Fungsional berdasarkan
kuadran kinerja Pejabat Fungsional.
18. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh
Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai
ASN baik secara periodik maupun tahunan.
19. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pejabat
Fungsional dengan ketentuan paling rendah pejabat
pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian
kewenangan.
20. Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain
dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas
instansi pemerintah pemilik kinerja (outcome/outcome
antara/output/layanan), dan/atau pejabat lain di luar
instansi
pemerintah
dimana
pegawai
mendapat
penugasan khusus.
21. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja
Pejabat Fungsional.
22. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai
salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
23. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh
pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan
kepada pejabat pembina kepegawaian atas usulan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam
Jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian
penghargaan bagi PNS.
jdih.menpan.go.id
-4-
24. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian
terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosio
kultural dari Pegawai ASN.
25. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB
adalah
pejabat
yang
mempunyai
kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
26. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan
pengangkatan,
pemindahan,
dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
27. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi
yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi madya,
Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, pejabat administrator,
pejabat pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat
untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.
29. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.
30. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.
BAB II
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB, TUGAS, DAN
KLASIFIKASI JF
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab JF
(1)
(2)
(3)
jdih.menpan.go.id
Pasal 2
Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi madya, Pejabat Pimpinan Tinggi pratama,
pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
Pejabat Fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin
suatu Unit Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam hal Pejabat Fungsional berkedudukan pada Unit
Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Fungsional
dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat Fungsional yang
memimpin Unit Organisasi.
-5-
Bagian Kedua
Tugas JF
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 3
JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) JF dapat diberikan tugas lainnya.
Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Instansi
Pemerintah guna pencapaian target organisasi.
Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Klasifikasi JF
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 4
Klasifikasi
JF
disusun
berdasarkan
kesamaan
karakteristik, mekanisme, dan pola kerja dalam Unit
Organisasi.
Karakteristik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencerminkan ruang lingkup kegiatan, kewenangan,
aspek pengetahuan dan keterampilan, serta keahlian yang
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas JF.
Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencerminkan pada metode dan cara kerja JF.
Pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk
kepada kerangka kerja dalam melaksanakan tugas JF.
Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi JF
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JF
Bagian Kesatu
Kategori JF
(1)
(2)
(3)
jdih.menpan.go.id
Pasal 5
Kategori JF terdiri atas:
a. JF keahlian; dan
b. JF keterampilan.
JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan
ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan perilaku sesuai
dengan jenjang pendidikan.
JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik
pekerjaan pada ranah psikomotor, yaitu keterampilan dan
perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan.
-6-
Bagian Kedua
Jenjang JF
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 6
Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. jenjang ahli utama;
b. jenjang ahli madya;
c. jenjang ahli muda; dan
d. jenjang ahli pertama.
Tugas dan fungsi dalam JF keahlian ditentukan
berdasarkan pengetahuan dan keahlian sebagai berikut:
a. jenjang JF ahli utama sebagaimana dimaksud pada
ayaf (1) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi utama
yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat
tertinggi;
b. jenjang JF ahli madya sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama
yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat
tinggi;
c. jenjang JF ahli muda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi utama
yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat
lanjutan; dan
d. jenjang JF ahli pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi
utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional
tingkat dasar.
Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. jenjang penyelia;
b. jenjang mahir;
c. jenjang terampil; dan
d. jenjang pemula.
Tugas dan fungsi dalam JF keterampilan ditentukan
berdasarkan pengetahuan dan keterampilan sebagai
berikut:
a. jenjang JF penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi
dalam JF keterampilan;
b. jenjang JF mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam
JF keterampilan;
c. jenjang JF terampil sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi yang
bersifat lanjutan dalam JF keterampilan; dan
d. jenjang JF pemula sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi yang
bersifat dasar dalam JF keterampilan.
Pasal 7
Tingkat pengetahuan dan keahlian/keterampilan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
jdih.menpan.go.id
-7-
BAB IV
PENGUSULAN DAN PENETAPAN JF
Bagian Kesatu
Umum
(1)
(2)
Pasal 8
Penetapan JF dalam suatu Unit Organisasi Instansi
Pemerintah dilaksanakan berdasarkan kesesuaian antara
tugas dan fungsi Unit Organisasi dengan tugas JF.
Penetapan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pengusulan JF baru; dan/atau
b. perubahan JF yang sudah ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Kedua
Tata Cara Pengusulan dan Penetapan JF
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 9
Penetapan JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) berdasarkan pada usulan dari pimpinan Instansi
Pemerintah kepada Menteri.
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh pimpinan Instansi Pemerintah kepada Menteri
dengan melampirkan urgensi penetapan JF.
Menteri melakukan kajian terhadap usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Menteri menetapkan JF yang diusulkan dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 10
Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menetapkan JF tanpa
usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah.
BAB V
PENGANGKATAN DALAM JF
Bagian Kesatu
Umum
(1)
(2)
Pasal 11
Pengangkatan PNS dalam JF harus mempertimbangkan
lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok keahlian/
keterampilan JF, serta kebutuhan organisasi.
Penetapan kebutuhan JF dilaksanakan berdasarkan
pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
Pengangkatan PNS ke dalam JF dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain;
c. penyesuaian; dan
d. promosi.
jdih.menpan.go.id
-8-
Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama
(1)
(2)
(3)
Pasal 13
Pengangkatan pertama dalam JF sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah:
1. sarjana atau diploma empat sesuai dengan
kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF
keahlian; dan
2. sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai
dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan
untuk JF keterampilan;
e. nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir; dan
f. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan
kebutuhan JF dari calon PNS, bagi:
a. JF ahli pertama;
b. JF ahli muda;
c. JF pemula; atau
d. JF terampil.`
Pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan JF
dari calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mencantumkan nomenklatur JF dalam keputusan
pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan
sesuai kelas JF.
Bagian Ketiga
Perpindahan dari Jabatan Lain
Paragraf 1
Umum
Pasal 14
Pengangkatan JF melalui perpindahan dari jabatan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan
untuk pengembangan karier dan kapasitas pejabat fungsional
yang disusun sesuai dengan kebutuhan Unit Organisasi.
Pasal 15
Perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b merupakan Perpindahan Horizontal ke dalam
JF dilaksanakan melalui:
a. perpindahan antar kelompok JF; dan
b. perpindahan antar Jabatan.
jdih.menpan.go.id
-9-
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
jdih.menpan.go.id
Pasal 16
Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari Jabatan
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah:
1. sarjana atau diploma empat sesuai dengan
kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF
keahlian; atau
2. sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai
dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan
untuk JF keterampilan;
e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua)
tahun;
g. nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir;
h. berusia paling tinggi:
1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama
dan JF ahli muda, dan kategori keterampilan;
2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya;
dan
3. 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi
PNS yang telah menduduki JPT; dan
i. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
Dalam hal kebutuhan Unit Organisasi, perpindahan JF
ahli utama ke dalam JF ahli utama lainnya paling tinggi
berusia 63 (enam puluh tiga) tahun.
Dalam hal penataan birokrasi atau kebutuhan strategis
organisasi,
persyaratan
pengalaman
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan
paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.
Pengusulan untuk pengangkatan JF sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 3 dilaksanakan
paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia
sebagaimana pada ayat (1) huruf h angka 3.
Pengangkatan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus
mempertimbangkan
ketersediaan
lowongan
kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.
Pasal 17
Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari Jabatan
lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil
Evaluasi Kinerja Periodik pegawai minimal 6 (enam) bulan
terakhir.
Dalam hal hasil Evaluasi Kinerja Periodik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki Predikat Kinerja baik dan
sangat baik, perpindahan dari Jabatan lain dapat
dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi pejabat
fungsional yang bersangkutan.
- 10 -
(3)
Predikat Kinerja yang telah diperoleh pada jabatan
sebelumnya ditetapkan sebagai Predikat Kinerja pada JF
yang akan diduduki.
Pasal 18
Pangkat PNS yang akan diangkat dalam JF melalui
perpindahan dari jabatan lain ditetapkan sama dengan pangkat
yang dimilikinya.
Paragraf 2
Perpindahan antar kelompok JF
(1)
(2)
(3)
Pasal 19
Perpindahan antar kelompok JF sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan antar JF.
Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan
syarat Jabatan.
Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi
Jabatan.
Pasal 20
Angka Kredit yang dimiliki pada JF sebelumnya ditetapkan
sebagai Angka Kredit JF yang akan diduduki.
Paragraf 3
Perpindahan Antarjabatan
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
jdih.menpan.go.id
Pasal 21
Perpindahan antar Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf b dilaksanakan antar JF, JA, atau JPT.
Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi utama, Pejabat Pimpinan
Tinggi madya, Pejabat Pimpinan Tinggi pratama ke
dalam JF ahli utama;
b. pejabat administrator ke dalam JF ahli madya;
c. pejabat pengawas ke dalam JF ahli muda;
d. pejabat pelaksana ke dalam JF keterampilan dan JF
ahli pertama;
e. Pejabat Fungsional ahli utama ke dalam JPT Pratama;
atau
f. Pejabat Fungsional keterampilan, ahli pertama, ahli
muda, dan ahli madya ke dalam JA.
Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi
Jabatan.
Pasal 22
Perpindahan JPT dan JA ke JF sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d
diberikan Angka Kredit.
Perpindahan JF ke JPT dan JA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan
- 11 -
(3)
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peghitungan
Angka Kredit untuk perpindahan ke dalam JF
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang
diberi
kewenangan
melakukan
pembinaan
dan
menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
Bagian Keempat
Penyesuaian
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
jdih.menpan.go.id
Pasal 23
Pengangkatan
dalam
JF
melalui
penyesuaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c
dilaksanakan untuk:
a. penetapan JF baru;
b. perubahan ruang lingkup tugas JF; dan/atau
c. kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis
instansi atau nasional.
Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian berlaku bagi
PNS yang pada saat JF ditetapkan telah memiliki
pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di
bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan
PyB.
Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian, harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah:
1. sarjana/diploma empat untuk JF keahlian; dan
2. sekolah lanjutan tingkat atas atau setara untuk JF
keterampilan;
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua)
tahun;
f. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2
(dua) tahun terakhir; dan
g. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang
ditetapkan oleh Menteri.
Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan
kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan
diduduki.
Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian diberikan
Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diberikan 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- 12 -
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 24
Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian
Jabatan ke dalam JF dapat dilakukan melalui penyetaraan
Jabatan dengan persetujuan Menteri.
Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu:
a. jabatan administrator ke JF ahli madya;
b. jabatan pengawas ke JF ahli muda; dan
c. jabatan pelaksana yang merupakan eselon V ke JF ahli
pertama.
Penyesuaian melalui penyetaraan Jabatan harus
memenuhi persyaratan:
a. PNS yang masih menduduki jabatan administrator,
jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana yang
merupakan eselon V berdasarkan keputusan PPK atau
pejabat lain yang diberikan kewenangan;
b. memiliki ijazah paling rendah:
1. sarjana atau diploma empat bagi yang disetarakan
ke dalam JF yang mensyaratkan jenjang
pendidikan paling rendah sarjana atau diploma
empat;
2. magister bagi JF yang mensyaratkan jenjang
pendidikan paling rendah magister; atau
3. sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan
yang dipersyaratkan dalam pengangkatan JF yang
mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu pada
jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
c. memiliki kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman, atau
pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan
tugas JF.
Pengangkatan dalam JF melalui penyetaraan Jabatan
diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan 1 (satu) kali selama masa penyetaraan Jabatan.
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian angka kredit
penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5)
dan Pasal 24 ayat (4) diatur dengan peraturan lembaga
pemerintah
nonkementerian
yang
diberi
kewenangan
melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen
ASN secara nasional.
jdih.menpan.go.id
- 13 -
Bagian Kelima
Promosi
Paragraf 1
Umum
Pasal 26
Promosi dalam JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf d dilaksanakan melalui:
a. promosi ke dalam atau dari JF; dan
b. kenaikan jenjang JF.
Pasal 27
Pangkat PNS yang akan diangkat ke dalam JF melalui promosi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a sesuai dengan
pangkat yang dimilikinya.
Paragraf 2
Promosi ke dalam atau dari JF
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
jdih.menpan.go.id
Pasal 28
Promosi ke dalam atau dari JF sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan Perpindahan
Diagonal.
Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. JF ahli utama ke dalam JPT madya dan JPT utama;
b. JF ahli madya ke dalam JPT pratama;
c. JF ahli muda ke dalam jabatan administrator;
d. JF penyelia dan ahli pertama ke dalam jabatan
pengawas;
e. jabatan administrator dan JPT pratama ke dalam JF
ahli utama;
f. jabatan pengawas ke dalam JF ahli madya; atau
g. jabatan pelaksana ke dalam JF ahli pertama, JF ahli
muda, dan JF keterampilan.
Pengangkatan ke dalam JF melalui promosi, harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
b. memiliki Predikat Kinerja paling rendah sangat baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
e. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan
pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun
waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat
sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun
terakhir.
Dalam hal telah ditetapkan dalam undang-undang,
ketentuan promosi JF pada jabatan tertentu dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Pengangkatan JF ke dalam JPT dan JA melalui promosi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai
- 14 -
(6)
(7)
dengan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan dari JPT dan JA ke dalam JF melalui
promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
sampai dengan huruf g harus mempertimbangkan
lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan
diduduki.
Promosi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(6)
dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi
Tim Penilai Kinerja PNS.
Paragraf 3
Kenaikan Jenjang Jabatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
jdih.menpan.go.id
Pasal 29
Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan
Perpindahan Vertikal melalui kenaikan jenjang JF.
Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi
persyaratan:
a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang
jabatan;
b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang
jabatan; dan
c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
JF tertentu yang telah ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat
yang telah ditetapkan pada JF tersebut.
Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Penilai
Kinerja.
Pasal 30
Untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, Pejabat Fungsional harus
telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
huruf a.
Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kenaikan
jenjang JF dan tata cara penghitungan Angka Kredit
Kumulatif kenaikan jenjang JF diatur dengan peraturan
lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi
kewenangan
melakukan
pembinaan
dan
menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
- 15 -
Bagian Keenam
Tata Cara Pengangkatan dalam JF
(1)
(2)
Pasal 31
Pengangkatan dalam JF ditetapkan oleh PPK atas usulan
PyB, bagi:
a. JF ahli madya;
b. JF ahli muda;
c. JF ahli pertama;
d. JF penyelia;
e. JF mahir;
f. JF terampil; dan
g. JF pemula.
Pengangkatan dalam JF ahli utama ditetapkan oleh
Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan
teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan
penetapan kebutuhan dari Menteri.
Bagian Ketujuh
Pendelegasian Pengangkatan dalam JF
Paragraf 1
Pendelegasian Pengangkatan
(1)
(2)
(3)
Pasal 32
PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang
ditunjuk
di
lingkungannya
untuk
menetapkan
pengangkatan dalam JF keterampilan dan JF keahlian
selain JF ahli madya.
Kriteria pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sebagai berikut:
a. jumlah ASN yang dibina dan penyebaran lokasi
penempatannya; dan
b. struktur dan ruang lingkup organisasi.
Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas penandatanganan surat keputusan penetapan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam
dan dari JF.
Paragraf 2
Tata Cara Pendelegasian Pengangkatan
(1)
jdih.menpan.go.id
Pasal 33
Pemberian kuasa ditetapkan sebagai berikut:
a. PPK Instansi Pusat dapat memberikan kuasa kepada
paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi pratama yang
membidangi kepegawaian di lingkungannya untuk
penetapan
pengangkatan,
pemindahan,
pemberhentian dalam dan dari JF, dan penetapan
pengangkatan kembali JF di lingkungan Instansi Pusat
untuk JF ahli pertama, JF ahli muda, dan/atau JF
keterampilan;
b. PPK daerah provinsi dapat memberikan kuasa kepada
paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi pratama yang
membidangi kepegawaian di lingkungannya untuk
- 16 -
(2)
(3)
penetapan
pengangkatan,
pemindahan,
pemberhentian dalam dan dari JF, dan penetapan
pengangkatan kembali JF di lingkungan daerah
provinsi untuk JF ahli pertama, JF ahli muda,
dan/atau JF keterampilan; dan
c. PPK daerah kabupaten/kota dapat memberikan kuasa
kepada PyB di lingkungannya untuk penetapan
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam
dan dari JF, dan penetapan pengangkatan kembali JF
ahli pertama, JF ahli muda, dan/atau JF
keterampilan.
PPK menyampaikan tembusan keputusan pendelegasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pejabat yang menerima delegasi/pemberian kuasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani
surat keputusan tersebut tidak untuk atas namanya
sendiri tetapi atas nama PPK yang memberikan kuasa.
Bagian Kedelapan
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
(1)
(2)
Pasal 34
Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional
wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama
atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JF
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VI
PENGELOLAAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL
(1)
(2)
(3)
jdih.menpan.go.id
Pasal 35
Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional terdiri atas:
a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan
klarifikasi Ekspektasi;
b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja
yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian
umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan
kinerja Pejabat Fungsional;
c. penilaian kinerja Pejabat Fungsional yang meliputi
evaluasi kinerja Pejabat Fungsional; dan
d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pejabat Fungsional
yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada:
a. pengembangan kinerja Pejabat Fungsional;
b. pemenuhan Ekspektasi Pimpinan;
c. dialog kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pejabat
Fungsional;
d. pencapaian kinerja organisasi; dan
e. hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional.
Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan
- 17 -
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur mengenai pengelolaan kinerja Pegawai ASN.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
jdih.menpan.go.id
Pasal 36
Evaluasi kinerja Pejabat Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dilaksanakan
secara periodik maupun tahunan.
Evaluasi Kinerja Periodik Pejabat Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam
Predikat Kinerja periodik Pejabat Fungsional.
Evaluasi Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional ditetapkan
dalam Predikat Kinerja tahunan Pejabat Fungsional.
Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
(3) terdiri atas:
a. sangat baik;
b. baik;
c. cukup/butuh perbaikan;
d. kurang; atau
e. sangat kurang.
Penetapan Predikat Kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai
Kinerja.
Pasal 37
Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150%
(seratus lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit
tahunan sesuai dengan jenjang JF;
b. baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% (seratus
persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai
dengan jenjang JF;
c. cukup/butuh perbaikan ditetapkan nilai kuantitatif
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari koefisien
Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF;
d. kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% (lima
puluh persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan
sesuai dengan jenjang JF; dan
e. sangat kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit
tahunan sesuai dengan jenjang JF.
Dalam hal Pejabat Fungsional memperoleh ijazah
pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan
Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai
jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.
Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hanya diberikan bagi Pejabat Fungsional dengan
Predikat Kinerja paling rendah baik.
Dalam hal Predikat Kinerja diperoleh melalui evaluasi
kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun
tahunan, konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit
dapat dihitung secara proporsional berdasarkan periode
penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi Ekspektasi.
- 18 -
(5)
(6)
(7)
Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan
penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai
Kinerja.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara
penghitungan konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka
Kredit diatur dengan peraturan lembaga pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN
secara nasional.
BAB VII
KENAIKAN PANGKAT
Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat JF
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
jdih.menpan.go.id
Pasal 38
Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat
diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi
paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.
Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan akumulasi dari Angka Kredit tahunan
dalam periode tertentu.
Usulan kenaikan pangkat disampaikan oleh PyB kepada
PPK berdasarkan pemenuhan Angka Kredit Kumulatif
kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
PPK menetapkan kenaikan pangkat berdasarkan
pertimbangan
Tim
Penilai
Kinerja
PNS
setelah
mendapatkan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian
Negara.
Mekanisme pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 39
Dalam hal Pejabat Fungsional telah memenuhi Angka
Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat JF bersamaan
dengan kenaikan jenjang JF, dilakukan kenaikan jenjang
JF terlebih dahulu, dan dengan Angka Kredit yang sama
diusulkan kenaikan pangkat.
Dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan,
Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit
Kumulatif untuk kenaikan pangkat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kenaikan pangkat
satu tingkat lebih tinggi.
Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas JF sesuai dengan jenjang JF.
Kelebihan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat JF
dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat
selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kenaikan
pangkat JF dan tata cara penghitungan Angka Kredit
- 19 -
Kumulatif kenaikan pangkat JF diatur dengan peraturan
lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi
kewenangan
melakukan
pembinaan
dan
menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat Istimewa
(1)
(2)
Pasal 40
Pejabat Fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan
keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas JF
dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat
istimewa.
Pemberian kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
BAB VIII
PEMBERHENTIAN DARI JF
Bagian Kesatu
Kriteria Pemberhentian dari JF
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
jdih.menpan.go.id
Pasal 41
Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan
administrator, jabatan pengawas, dan jabatan
pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan JF.
Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan
jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JF.
Pengangkatan kembali dalam JF sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Angka
Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang
jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja
tugas bidang JF selama diberhentikan.
Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan
pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat
terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun
setelah diangkat kembali pada jenjang JF terakhir yang
didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah
berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus Uji
Kompetensi apabila tersedia kebutuhan JF.
Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf f harus diperiksa terlebih dahulu dan
mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan
pemberhentiannya.
- 20 -
(6)
(1)
(2)
(3)
Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 42
Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki
alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan
tugas JF.
Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib disampaikan secara tertulis kepada PPK dengan
menyertakan alasan pengunduran diri.
PPK menetapkan pemberhentian Pejabat Fungsional dan
melaporkan kepada instansi pembina.
Pasal 43
Pejabat Fungsional yang tidak memenuhi persyaratan jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f apabila:
a. Predikat Kinerja tahunan bagi Pejabat Fungsional kurang
atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan
kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 (enam)
bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada
JF yang diduduki.
Bagian Kedua
Tata Cara Pemberhentian dari JF
(1)
(2)
(3)
Pasal 44
Usulan pemberhentian dari JF disampaikan oleh:
a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JF ahli
utama; dan
b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JF selain
JF ahli utama.
Pemberhentian dari JF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat
pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian
Negara.
Pemberhentian dari JF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB IX
KOMPETENSI
Bagian Kesatu
Standar Kompetensi
(1)
jdih.menpan.go.id
Pasal 45
Setiap jenjang JF memiliki standar kompetensi yang terdiri
atas:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
- 21 -
(2)
Penyusunan standar kompetensi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 46
Pejabat Fungsional wajib mengembangkan kompetensi
secara berkelanjutan sesuai dengan minat dan kebutuhan
pelaksanaan tugas JF yang diduduki dalam sistem
pembelajaran terintegrasi.
Instansi pembina menyusun konten pembelajaran,
strategi, dan program pengembangan kompetensi untuk
mendukung percepatan pengembangan kompetensi
Pejabat Fungsional.
Selain dukungan pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), instansi pembina melaksanakan
pembinaan JF lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Untuk pembinaan JF sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), instansi pembina berkoordinasi dengan organisasi
profesi.
Pelaksanaan pembelajaran terintegrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
Pasal 47
(1) Instansi pembina merupakan kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga
negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya
ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF.
(2) Instansi pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun pedoman formasi JF;
b. menyusun standar kompetensi JF;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
JF;
d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman
penilaian kualitas hasil kerja Pejabat Fungsional;
e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah
yang bersifat inovatif di bidang tugas JF;
f. menyusun kurikulum pelatihan JF;
g. menyelenggarakan pelatihan JF;
h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada
lembaga pelatihan;
i. menyelenggarakan Uji Kompetensi JF;
j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang
tugas JF;
k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis JF;
l. mengembangkan sistem informasi JF;
m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;
n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;
jdih.menpan.go.id
- 22 -
memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik
profesi dan kode perilaku JF;
p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan
mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh
Lembaga Administrasi Negara;
q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di
seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan JF
tersebut;
r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam
rangka pembinaan karier Pejabat Fungsional; dan
s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi
jabatan.
Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna JF setelah
mendapat akreditasi dari instansi pembina.
Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pengelolaan
wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf
k, huruf 1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan
huruf s, pengelolaan JF yang dibinanya sesuai dengan
perkembangan pelaksanaan JF kepada Menteri dengan
tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap
tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada
Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara.
o.
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
jdih.menpan.go.id
Pasal 48
Menteri melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas instansi pembina JF sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (2), terdiri atas:
a. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pembinaan JF oleh instansi pembina; dan
b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan JF
pada Instansi Pemerintah.
Pengawasan terhadap pelaksanaan JF dilaksanakan
berdasarkan laporan pimpinan instansi pembina
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) dan ayat
(6).
Pengawasan terhadap pelaksanaan JF dilaksanakan
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.
Pasal 49
Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan JF sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48, Menteri berwenang
mempertimbangkan untuk mencabut penetapan JF.
Pejabat Fungsional yang pada saat penetapan JF dicabut
masih menduduki JF, dapat dialihkan ke dalam jabatan
lain sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan dan
- 23 -
dilaksanakan sesuai dengan
perundangan-undangan.
ketentuan
peraturan
BAB XI
ORGANISASI PROFESI
Bagian Kesatu
Umum
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 50
Setiap JF yang telah ditetapkan harus memiliki 1 (satu)
organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF.
Setiap Pejabat Fungsional harus menjadi anggota
organisasi profesi JF.
Pembentukan organisasi profesi JF sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) difasilitasi oleh instansi pembina.
Organisasi profesi JF mempunyai tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas
pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi JF
setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi
pembina.
Bagian Kedua
Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi dan
Hubungan Kerja
Pasal 51
Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
harus memenuhi syarat meliputi:
a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
b. memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;
c. memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam
program kerja;
d. terdapat sumber pendanaan yang jelas;
e. berdomisili alamat;
f. memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang
jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
g. berbadan hukum.
(1)
(2)
jdih.menpan.go.id
Pasal 52
Dalam hal suatu organisasi profesi sudah terbentuk
sebelum JF ditetapkan, organisasi profesi dapat
dikukuhkan sebagai organisasi profesi JF dalam
keputusan pimpinan instansi pembina JF terkait.
Dalam hal suatu organisasi profesi belum terbentuk,
pembentukan organisasi profesi ditetapkan melalui
keputusan pimpinan instansi pembina berdasarkan
usulan pengurus/calon pengurus kepada pimpinan
instansi pembina dan/atau berdasarkan usulan dari
- 24 -
(3)
perkumpulan profesi JF dengan rekomendasi dari instansi
pembina.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Menteri dengan tembusan Kepala
Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga
Administrasi Negara.
Pasal 53
Hubungan kerja antara instansi pembina dengan organisasi
profesi JF bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan JF.
Pasal 54
Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53, instansi pembina dapat:
a. memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan
dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi JF;
b. menjalin kerja sama dengan organisasi profesi sebagai
mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan
standar
kompetensi
profesi,
penyelenggaraan
Uji
Kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi
dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu
pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi;
c. memberikan
dukungan
kepada
organisasi
profesi
sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan
profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode
etik JF; dan
d. melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan
peningkatan profesional JF.
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
(1)
(2)
jdih.menpan.go.id
Pasal 55
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pejabat
Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan
pada Instansi Pemerintah tanggal 1 Januari 2022 sampai
dengan 31 Mei 2022 berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang
akan naik pangkat pada periode kenaikan pangkat April
dan Oktober 2023 dapat dipertimbangkan untuk
diberikan:
a. kenaikan pangkat reguler satu kali pada pangkat
puncak dalam jabatan administrasinya; atau
b. kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan,
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Dalam hal Pejabat Fungsional tidak mendapatkan
kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud pada
- 25 -
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
ayat (1) huruf a kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila
telah memperoleh Angka Kredit Kumulatif kenaikan
pangkat sesuai dengan jenjang jabatannya.
Penilaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dihitung sejak dilantik dalam JF.
Pasal 56
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal
terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan tugas JF dengan
tugas dan fungsi organisasi, Pejabat Fungsional yang
diangkat melalui penyetaraan jabatan berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun
2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional dapat mengajukan penyelarasan
kegiatan dan hasil kerja ke dalam butir kegiatan JF untuk
dinilai dan ditetapkan sebagai capaian Angka Kredit.
Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh tim penilai Angka Kredit dengan
mempertimbangkan persetujuan Pejabat Penilai Kinerja
dengan kriteria:
a. kesesuaian kegiatan pada unit organisasi dengan
kegiatan pada kedudukan JF dalam peta;
b. memiliki kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi
manajerial, dan kompetensi sosial kultural dengan
standar kompetensi JF yang diduduki; atau
c. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses
pencapaian target kinerja organisasi dan tugas dan
fungsi unit organisasi Pejabat Fungsional yang
bersangkutan.
Instansi Pemerintah dapat melakukan koordinasi dengan
instansi pembina dalam melakukan penyelarasan
kegiatan JF.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelarasan
kegiatan dan hasil kerja JF ke dalam butir kegiatan JF
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang
diberi
kewenangan
melakukan
pembinaan
dan
menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
(1)
(2)
jdih.menpan.go.id
Pasal 57
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Angka
Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan
ketentuan JF masing-masing, disesuaikan ke dalam
Angka Kredit Kumulatif berdasarkan Peraturan Menteri ini
paling lambat 31 Desember 2023.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian
Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan peraturan lembaga pemerintah
- 26 -
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN
secara nasional.
(1)
(2)
Pasal 58
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil kerja
Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31
Desember 2022,
tetap dinilai Angka Kreditnya
berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai
JF masing-masing.
Proses penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
lambat 30 Juni 2023.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian Angka
Kredit JF berdasarkan konversi predikat Evaluasi Kinerja
Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan
untuk evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 155) yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai
1 Januari 2023.
Pasal 60
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 18/MENPAN/2/1989 tentang Angka Kredit
bagi Jabatan Jaksa sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 41/1990;
b. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan
Fungsional
Administrator
Kesehatan
dan
Angka
Kreditnya;
c.
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan
Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor
23/KEP/M.PAN/4/2002
tentang
Jabatan
Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka
Kreditnya;
e.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan
Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/04/M.PAN/1/2005 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan
jdih.menpan.go.id
- 27 -
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
jdih.menpan.go.id
Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan
Angka Kreditnya;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan
Fungsional Pengamat Gunung Api dan Angka Kreditnya;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan
Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan
Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan
Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka
Kreditnya;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor
KEP/04/M.PAN/1/2004
tentang
Jabatan
Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/3/2006 tentang
Perubahan Atas atas Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang
Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor
KEP/18/M.PAN/2/2004
tentang
Jabatan
Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika dan
Angka Kreditnya;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/192/M.PAN/11/2004 tentang Jabatan
Fungsional Teknisi Penerbangan dan Angka Kreditnya;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dan Angka
Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan
Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara
PER/48/M.PAN/4/2005
tentang
Jabatan
Fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara
Nomor
PER/122/M.PAN/12/2005
tentang
Jabatan Fungsional Ortotis Prostesis dan Angka
Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara
Nomor
PER/123/M.PAN/12/2005
tentang
Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka
Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka
Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan
- 28 -
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
jdih.menpan.go.id
Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka
Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan
Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan
Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara
PER/07/M.PAN/5/2007
tentang
Jabatan
Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan
Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan
Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan
Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan
Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009
tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2010
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman
dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010
tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010
tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka
Kreditnya;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka
Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No 21 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
- 29 -
hh. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
ii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka
Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 873);
jj. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 877);
kk. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
940);
ll. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 941);
mm. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 223);
nn. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 376) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun
2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan
Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 152);
oo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan
jdih.menpan.go.id
- 30 -
pp.
qq.
rr.
ss.
tt.
uu.
vv.
ww.
xx.
yy.
zz.
jdih.menpan.go.id
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 794);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
998);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1048);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1049);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1097);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1307);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1340);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1342);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
409);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka
- 31 -
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 286);
aaa. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1795);
bbb. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1796);
ccc. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian
dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1797);
ddd. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1798);
eee. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Angka Kreditnya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1802);
fff. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1803);
ggg. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1804);
hhh. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1805);
iii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pelelang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1870);
jjj. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1871);
kkk. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1807);
jdih.menpan.go.id
- 32 -
lll.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270);
mmm. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Penerjemah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1808) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 49 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Penerjemah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 363);
nnn. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan
Fungsional Analis Pertahanan Negara dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1026);
ooo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Jabatan Fungsional Analis Anggaran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1672);
ppp. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1716);
qqq. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1717);
rrr. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan
Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional
Pengelola Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1770);
sss. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jabatan
Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 200);
jdih.menpan.go.id
- 33 -
ttt. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
201);
uuu.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan
Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 271);
vvv. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
273);
www. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 530);
xxx. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Penata Anestesi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 531);
yyy. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1417);
zzz. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1418);
aaaa. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1451);
bbbb. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Teknisi Siaran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1696);
cccc. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Siaran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1697);
dddd. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1698);
eeee. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1699);
ffff. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Jabatan
Fungsional
Operator
Sistem
Informasi
jdih.menpan.go.id
- 34 -
Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1832);
gggg. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Jabatan
Fungsional
Administrator
Database
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1833);
hhhh. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Inspektur Tambang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1834);
iiii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1835);
jjjj. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 35);
kkkk. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 36);
llll. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Diplomat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 126);
mmmm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 198);
nnnn. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 199);
oooo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
200);
pppp. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 201);
qqqq. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Penilai Pajak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 287);
rrrr. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 288);
jdih.menpan.go.id
- 35 -
ssss. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 336);
tttt. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 337);
uuuu. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
504);
vvvv. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
505);
wwww. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 506);
xxxx. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 507);
yyyy. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 568);
zzzz. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1016);
aaaaa. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1143);
bbbbb. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1221);
ccccc. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1222);
ddddd. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1398);
eeeee. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang
jdih.menpan.go.id
- 36 -
Jabatan Fungsional Konselor Adiksi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1399);
fffff. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1400);
ggggg. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1417);
hhhhh. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1418);
iiiii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419);
jjjjj. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1420);
kkkkk. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1466);
lllll. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1467);
mmmmm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1469);
nnnnn. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1470);
ooooo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1481);
ppppp. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan
Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1482);
qqqqq. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang
jdih.menpan.go.id
- 37 -
Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Undara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1483);
rrrrr. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1484);
sssss. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1485);
ttttt. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1486);
uuuuu.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang
tentang Jabatan Fungsional Widyaprada (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 188);
vvvvv. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
483);
wwwww.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 597);
xxxxx. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1008);
yyyyy. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Jabatan Fungsional Analis Kebakaran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1009);
zzzzz. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Jabatan Fungsional Sandiman (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1010);
aaaaaa.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsioanal Pentashih Mushaf Al-Quran
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1108);
bbbbbb.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2018
Nomor
1224)
sebagaimana
telah
diubah
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan
jdih.menpan.go.id
- 38 -
Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1160);
cccccc. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1436);
dddddd.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1437);
eeeeee. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2019 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Peradilan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1621);
ffffff. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1724);
gggggg. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1725);
hhhhhh.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Analis Akuakultur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1760);
iiiiii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1761);
jjjjjj. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1762);
kkkkkk.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Perawat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1763);
llllll. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Jabatan Fungsional Bidan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764);
mmmmmm. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1765);
nnnnnn.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27);
oooooo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang
jdih.menpan.go.id
- 39 -
Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
pppppp.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Manggala Informatika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Manggala Informatika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 757);
qqqqqq.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 296);
rrrrrr. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Agen Intelijen (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 313);
ssssss. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 314);
tttttt. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 315);
uuuuuu.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
316);
vvvvvv. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 317);
wwwwww.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
318);
xxxxxx. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Analis Intelijen (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 319);
yyyyyy. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 332);
zzzzzz. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan
jdih.menpan.go.id
- 40 -
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
415);
aaaaaaa.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi
Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 416);
bbbbbbb.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan
Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 417);
ccccccc.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Asisten Kelaikudaraan
Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 418);
ddddddd.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Inspektur Pengoperasian
Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 419);
eeeeeee.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang
Jabatan
Fungsional
Asisten
Inspektur
Pengoperasian Pesawat Udara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 420);
fffffff. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Penata Kadastral (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 421);
ggggggg.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
422);
hhhhhhh.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 469)
sebagaimana telah diubah dengan Permenpan 61 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional
Surveyor Pemetaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1027);
iiiiiii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Analis Standardisasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 472);
jjjjjjj. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
486);
jdih.menpan.go.id
- 41 -
kkkkkkk.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
487);
lllllll. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 488);
mmmmmmm.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun
2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
527);
nnnnnnn.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 528);
ooooooo.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
529);
ppppppp.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 540);
qqqqqqq.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
rrrrrrr. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 559);
sssssss.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya
Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 560);
ttttttt. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia
Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 561);
uuuuuuu.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan
Perundang-Undangan Legislatif (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 598);
vvvvvvv.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020
jdih.menpan.go.id
- 42 -
tentang Jabatan Fungsional Metrolog (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
wwwwwww. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
619);
xxxxxxx.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
647);
yyyyyyy.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 688);
zzzzzzz. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 689);
aaaaaaaa.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 724);
bbbbbbbb. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 789);
cccccccc.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
790);
dddddddd. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan
Berjangka Komoditi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 834);
eeeeeeee.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
903);
ffffffff. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
904);
gggggggg.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium
Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1102);
hhhhhhhh. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020
jdih.menpan.go.id
- 43 -
tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium
Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1103);
iiiiiiii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1102 );
jjjjjjjj. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Analis Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
kkkkkkkk. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 69 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1102);
llllllll. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
mmmmmmmm.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 74 Tahun
2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1102);
nnnnnnnn. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1102);
oooooooo.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1102);
pppppppp. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Pertanahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
qqqqqqqq.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 78 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
rrrrrrrr.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
ssssssss.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
tttttttt. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020 tentang
jdih.menpan.go.id
- 44 -
Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga
Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1102);
uuuuuuuu. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Instruktur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
vvvvvvvv.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan
Industrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1102);
wwwwwwww. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
xxxxxxxx.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 85 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1102);
yyyyyyyy.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
zzzzzzzz.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
aaaaaaaaa. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan
Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1102);
bbbbbbbbb. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur
Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1102);
ccccccccc.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 79);
ddddddddd. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
eeeeeeeee.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan
dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 210);
fffffffff. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi
jdih.menpan.go.id
- 45 -
Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 241);
ggggggggg.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Apoteker (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 405);
hhhhhhhhh. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Perekayasa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);
iiiiiiiii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Jabatan Fungsional Prasarana dan Sarana Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
420);
jjjjjjjjj. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
421);
kkkkkkkkk. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
532);
lllllllll. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Pembina Profesi Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
533);
mmmmmmmmm. Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun
2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan
Jasa Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 573);
nnnnnnnnn. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan
Perekayasaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 405);
ooooooooo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan
Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 807);
ppppppppp. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pranata Pencarian Dan
Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 808);
qqqqqqqqq. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan
Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 809);
jdih.menpan.go.id
- 46 -
rrrrrrrrr.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
810);
sssssssss.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pembina Industri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 857);
ttttttttt.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1010);
uuuuuuuuu. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1011);
vvvvvvvvv.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1012);
wwwwwwwww.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun
2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem
Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1036);
xxxxxxxxx. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1037);
yyyyyyyyy.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1182);
zzzzzzzzz.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1167);
aaaaaaaaaa. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2021
tentang
Jabatan
Jabatan
Fungsional
Pranata
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1168);
bbbbbbbbbb. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1169);
cccccccccc. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana
jdih.menpan.go.id
- 47 -
Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1170);
dddddddddd. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
eeeeeeeeee. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi
dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1357);
ffffffffff. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1358);
gggggggggg. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan
Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1359);
hhhhhhhhhh.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun
2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1360);
iiiiiiiiii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2021 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
jjjjjjjjjj. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2021 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1548);
kkkkkkkkkk. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1549);
llllllllll. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1550);
mmmmmmmmmm.Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun
2021 tentang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi
Kesehatan dan Ilmu Perilaku (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1551);
nnnnnnnnnn.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun
2021 tentang Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi
Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1552);
oooooooooo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air
jdih.menpan.go.id
- 48 -
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1560);
pppppppppp. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Sumber Daya
Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1561);
qqqqqqqqqq. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan
Jembatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1562);
rrrrrrrrrr.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan Dan
dan Jembatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1563);
ssssssssss. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan
Gedung dan Kawasan Permukiman (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1564);
tttttttttt.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Bangunan
Gedung dan Kawasan Permukiman (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1565);
uuuuuuuuuu.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 85 Tahun
2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penyehatan Lingkungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1566);
vvvvvvvvvv. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Penyehatan
Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1567);
wwwwwwwwww.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun
2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola
Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1568);
xxxxxxxxxx. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022
tentang tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
131);
yyyyyyyyyy. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Widyabasa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132);
zzzzzzzzzz.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 431);
jdih.menpan.go.id
- 49 -
aaaaaaaaaaa. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Statistisi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 506);
bbbbbbbbbbb.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun
2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Statistisi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 507);
ccccccccccc. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 508);
ddddddddddd.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 509);
eeeeeeeeeee. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 510);
fffffffffff.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
511);
ggggggggggg. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 512);
hhhhhhhhhhh.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 513);
iiiiiiiiiii. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang
Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 526);
jjjjjjjjjjj. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Jabatan Fungsional Penata Perizinan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 549);
kkkkkkkkkkk.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun
2022 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan
Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 671);
lllllllllll. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 758);
mmmmmmmmmmm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun
2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana
jdih.menpan.go.id
- 50 -
Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 759);
nnnnnnnnnnn.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun
2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana
Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 760);
ooooooooooo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana
Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 761);
ppppppppppp.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun
2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
762);
qqqqqqqqqqq. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana
Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 763);
rrrrrrrrrrr.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana
Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 764);
sssssssssss. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
807);
ttttttttttt.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 870);
uuuuuuuuuuu.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun
2022
tentang
Jabatan
Fungsional
Pengembang
Kewirausahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 951);
vvvvvvvvvvv. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2022
tentang
Jabatan
Fungsional
Analis
Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1006);
wwwwwwwwwww. Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun
2022 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan
Penyakit Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1085);
xxxxxxxxxxx. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan
jdih.menpan.go.id
- 51 -
Penyakit Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1086);
yyyyyyyyyyy. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144);
zzzzzzzzzzz. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2022
tentang Pengalihan Instansi Pembina Jabatan Fungsional
ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perubahan
Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit,
Pejabat Penetap Angka Kredit, Penilaian Karya Tulis
Ilmiah, dan Organisasi Profesi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1145);
aaaaaaaaaaaa.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun
2022 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir AlQur’an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1162);
bbbbbbbbbbbb.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun
2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1164);
cccccccccccc. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2022
tentang
Jabatan
Fungsional
Penyuluh
Keluarga
Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1314);
dddddddddddd.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2022 tentang Jabatan Fungsional Petugas Lapangan
Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1315);
eeeeeeeeeeee. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Menggala Agni (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1343);
ffffffffffff.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Pustakawan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1344); dan
gggggggggggg.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun
2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1345),
wajib disesuaikan dengan seluruh ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak
Peraturan Menteri ini mulai di undangkan.
jdih.menpan.go.id
- 52 -
Pasal 61
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan
dari Peraturan Menteri yang mengatur mengenai JF masingmasing dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan
Menteri ini.
Pasal 62
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan,
Penetapan,
dan
Pembinaan
Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); dan
b. Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir
kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja,
penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit,
pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit,
Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur
pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan
pangkat, dan kenaikan jenjang JF dalam:
1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 18/MENPAN/2/1989 tentang Angka
Kredit bagi Jabatan Jaksa sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 41/1990;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 tentang
Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan
Angka Kreditnya;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang
Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan
Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan
Angka Kreditnya;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2005 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian
dan Perdagangan dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan
Fungsional Pengamat Gunung Api dan Angka
Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan
Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
jdih.menpan.go.id
- 53 -
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
jdih.menpan.go.id
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan
Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan
Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka
Kreditnya;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan
Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/12/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan
Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/18/M.PAN/2/2004 tentang Jabatan
Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika dan
Angka Kreditnya;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/192/M.PAN/11/2004 tentang Jabatan
Fungsional Teknisi Penerbangan dan Angka Kreditnya;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dan
Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 tentang
Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka
Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara PER/48/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan
Fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/122/M.PAN/12/2005 tentang
Jabatan Fungsional Ortotis Prostesis dan Angka
Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/123/M.PAN/12/2005 tentang
Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka
Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan
dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 tentang
Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan
Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 tentang
Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan
Angka Kreditnya;
- 54 -
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2007 tentang
Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara PER/07/M.PAN/5/2007 tentang Jabatan
Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka
Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka
Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang
Jabatan
Fungsional
Pengendali
Organisme
Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tentang
Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka
Kreditnya;
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang
Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka
Kreditnya;
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang
Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka
Kreditnya;
29. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009
tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya;
30. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2010
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman
dan Angka Kreditnya;
31. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010
tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka
Kreditnya;
32. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010
tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan
Angka Kreditnya;
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan
Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No 21 Tahun 2010 tentang Jabatan
jdih.menpan.go.id
- 55 -
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
jdih.menpan.go.id
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1271);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka
Kreditnya;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan
Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2013
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 873);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 877);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012
tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 940);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012
tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 941);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 223);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan
Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 376) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 152);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka
- 56 -
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
jdih.menpan.go.id
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan
dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 794);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 998);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1048);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1049);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1097);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1307);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1340);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1342);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 284);
- 57 -
51. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 409);
52. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 286);
53. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1795);
54. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1796);
55. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium
Kemetrologian dan Angka Kreditnya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1797);
56. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian
dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1798);
57. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1802);
58. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1803);
59. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga
dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1804);
60. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat
dan Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1805);
61. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Pelelang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1870);
jdih.menpan.go.id
- 58 -
62. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu
Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1871);
63. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1807);
64. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1873) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270);
65. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Penerjemah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1808)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Penerjemah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
66. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1026);
67. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2016
tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1672);
68. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016
tentang
Jabatan
Fungsional
Pembimbing
Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1716);
69. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2016
tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing
Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1717);
70. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita
jdih.menpan.go.id
- 59 -
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
jdih.menpan.go.id
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1770);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
200);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat
Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 201);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 271);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi
Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 273);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
530);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 531);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1417);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah
Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1418);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi
Pembelajaran (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1451);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017
- 60 -
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
jdih.menpan.go.id
tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1696);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1697);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1698);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1699);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1832);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Administrator Database
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1833);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2017
tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1834);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2017
tentang
Jabatan
Fungsional
Inspektur
Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1835);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 35);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 36);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Diplomat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 126);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 198);
- 61 -
92. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 199);
93. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
200);
94. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu
Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 201);
95. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 287);
96. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
288);
97. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 336);
98. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi
Diplomatik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 337);
99. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan
Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 504);
100. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina
Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 505);
101. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
506);
102. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina
Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 507);
103. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2018
jdih.menpan.go.id
- 62 -
tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
568);
104. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1016);
105. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1143);
106. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1221);
107. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1222);
108. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1398);
109. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1399);
110. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1400);
111. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1417);
112. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1418);
113. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1419);
114. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1420);
jdih.menpan.go.id
- 63 -
115. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan
Risiko Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1466);
116. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018
tentang
Jabatan
Fungsional
Pembina
Teknis
Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1467);
117. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan
Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1469);
118. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1470);
119. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan
Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1481);
120. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Keamanan Penerbangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1482);
121. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Undara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1483);
122. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar
Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1484);
123. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan
Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1485);
124. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1486);
125. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Jabatan Fungsional Widyaprada (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 188);
jdih.menpan.go.id
- 64 -
126. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang
tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 483);
127. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 597);
128. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1008);
129. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1009);
130. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Sandiman (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1010);
131. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsioanal Pentashih Mushaf AlQuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1108);
132. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1224)
sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1160);
133. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1436);
134. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1437);
135. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1621);
136. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
jdih.menpan.go.id
- 65 -
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1724);
137. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak
Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1725);
138. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Analis Akuakultur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1760);
139. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1761);
140. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1762);
141. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Perawat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1763);
142. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Bidan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764);
143. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019
tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1765);
144. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27);
145. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
146. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Manggala Informatika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Manggala Informatika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
757);
jdih.menpan.go.id
- 66 -
147. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Pamong Budaya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 296);
148. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Agen Intelijen (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 313);
149. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 314);
150. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 315);
151. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola
Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 316);
152. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 317);
153. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem
Intelijen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 318);
154. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Intelijen (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 319);
155. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
332);
156. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi
Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 415);
157. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 416);
158. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan
Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 417);
jdih.menpan.go.id
- 67 -
159. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Asisten Kelaikudaraan
Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 418);
160. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Inspektur Pengoperasian
Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 419);
161. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur
Pengoperasian Pesawat Udara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 420);
162. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Kadastral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 421);
163. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
422);
164. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
469) sebagaimana telah diubah dengan Permenpan 61
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1027);
165. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
472);
166. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 486);
167. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2020
tentang
Jabatan
Fungsional
Pengawas
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 487);
168. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 488);
jdih.menpan.go.id
- 68 -
169. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 527);
170. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 528);
171. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan
Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 529);
172. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
540);
173. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020
tentang
Jabatan
Fungsional
Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
174. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya
Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 559);
175. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya
Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 560);
176. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya
Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 561);
177. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan
Peraturan Perundang-Undangan Legislatif (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 598);
178. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Metrolog (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
179. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
619);
180. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan
jdih.menpan.go.id
- 69 -
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
647);
181. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 688);
182. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
689);
183. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 724);
184. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
789);
185. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 790);
186. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan
Berjangka Komoditi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 834);
187. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
903);
188. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 904);
189. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium
Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1102);
190. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020
tentang
Jabatan
Fungsional
Asisten
Penata
Laboratorium Narkotika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1103);
191. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan
Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102 );
jdih.menpan.go.id
- 70 -
192. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1102);
193. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 69 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1102);
194. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 73 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1102);
195. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 74 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1102);
196. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi
Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1102);
197. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1102);
198. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Pertanahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
199. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 78 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
200. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
201. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1102);
202. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan
dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
203. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020
jdih.menpan.go.id
- 71 -
tentang Jabatan Fungsional Instruktur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
204. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan
Industrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1102);
205. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
206. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 85 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1102);
207. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
208. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1102);
209. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan
Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1102);
210. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen
Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
211. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 79);
212. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
213. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan
dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 210);
214. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa
Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 241);
215. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021
jdih.menpan.go.id
- 72 -
tentang Jabatan Fungsional Apoteker (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 405);
216. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Perekayasa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);
217. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Prasarana dan Sarana
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 420);
218. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 421);
219. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021
tentang
Jabatan
Fungsional
Pembina
Profesi
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 532);
220. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Profesi
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 533);
221. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa
Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 573);
222. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan
Perekayasaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 405);
223. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian
dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 807);
224. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pranata Pencarian Dan
Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 808);
225. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan
Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 809);
226. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2021
tentang
Jabatan
Fungsional
Pengaman
jdih.menpan.go.id
- 73 -
Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 810);
227. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pembina Industri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 857);
228. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1010);
229. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1011);
230. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1012);
231. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut
dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1036);
232. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1037);
233. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1182);
234. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1167);
235. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2021
tentang Jabatan Jabatan Fungsional Pranata
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1168);
236. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1169);
237. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana
Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1170);
jdih.menpan.go.id
- 74 -
238. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1250);
239. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Perlindungan
Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1357);
240. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1358);
241. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea
dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1359);
242. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-Undangan
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1360);
243. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
244. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1548);
245. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1549);
246. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 69 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1550);
247. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2021
tentang
Jabatan
Fungsional
Tenaga
Promosi
Kesehatan dan Ilmu Perilaku (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1551);
248. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2021
tentang
Jabatan
Fungsional
Tenaga
Sanitasi
Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1552);
jdih.menpan.go.id
- 75 -
249. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya
Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1560);
250. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Sumber
Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1561);
251. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan
Jembatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1562);
252. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan
Jembatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1563);
253. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan
Gedung dan Kawasan Permukiman (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1564);
254. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2021
tentang
Jabatan
Fungsional
Penata
Laksana
Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1565);
255. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 85 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan
Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1566);
256. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2021
tentang
Jabatan
Fungsional
Penata
Laksana
Penyehatan Lingkungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1567);
257. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1568);
258. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang
tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131);
259. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Jabatan Fungsional Widyabasa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132);
260. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022
jdih.menpan.go.id
- 76 -
tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 431);
261. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Statistisi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 506);
262. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Asisten Statistisi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 507);
263. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
508);
264. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 509);
265. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
510);
266. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas
Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 511);
267. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
512);
268. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 513);
269. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan
Intelektual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 526);
270. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 549);
271. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan
Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 671);
jdih.menpan.go.id
- 77 -
272. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2022
tentang
Jabatan
Fungsional
Penguji
Sarana
Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 758);
273. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana
Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 759);
274. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana
Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 760);
275. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana
Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 761);
276. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
762);
277. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana
Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 763);
278. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana
Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 764);
279. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim
Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 807);
280. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 870);
281. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2022
tentang
Jabatan
Fungsional
Pengembang
Kewirausahaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 951);
282. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1006);
jdih.menpan.go.id
- 78 -
283. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan
Penyakit Ikan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1085);
284. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama
dan Penyakit Ikan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1086);
285. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144);
286. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2022
tentang Pengalihan Instansi Pembina Jabatan
Fungsional ke dalam Badan Riset dan Inovasi
Nasional, Perubahan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat
Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetap Angka Kredit,
Penilaian Karya Tulis Ilmiah, dan Organisasi Profesi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1145);
287. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir AlQur’an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1162);
288. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1164);
289. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1314);
290. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Petugas Lapangan
Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1315);
291. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Menggala Agni (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1343);
292. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Pustakawan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1344);
dan
293. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2022
tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan
jdih.menpan.go.id
- 79 -
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1345);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 63
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.
jdih.menpan.go.id
- 80 -
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2023
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2023
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 54
jdih.menpan.go.id
- 81 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL
ANGKA KREDIT JF
A. ANGKA KREDIT JF
Jenjang
Pangkat
Ahli Utama
IV/d – IV/e
Ahli Madya IV/a – IV/b – IV/c
50
200
-
37,5
150
450
Ahli Muda
III/c – III/d
25
100
200
Ahli Pertama
III/a – III/b
12,5
50
100
Penyelia
III/c – III/d
25
100
-
Mahir
III/a – III/b
12,5
50
100
Terampil
II/b – II/c – II/d
5
20
60
Pemula
II/a
3,75
15
15
Keterampilan
Keahlian
Kategori
Angka Kredit Kumulatif
Koefisien
Minimal Kenaikan
Angka Kredit
Tahunan
PANGKAT JENJANG*
*dapat bersifat proporsional berdasarkan pangkat awal jenjang jabatan pada
saat menduduki JF
Keterampilan
Keahlian
B. KONVERSI PREDIKAT KINERJA TAHUNAN MENJADI ANGKA KREDIT
TAHUNAN
Sangat
Butuh
Sangat
Simulasi
Baik
Kurang
Koefisien per
Baik
Perbaikan
Kurang
per
tahun
tahun
150%
100%
75%
50%
25%
Ahli Pertama
18,75
12,5
9,38
6,25
3,13
12,5
Ahli Muda
37,50
25
18,75
12,50
6,25
25
Ahli Madya
56,25
37,5
28,13
18,75
9,375
37,5
Ahli Utama
75
50
37,50
25
12,50
50
Pemula
5,63
3,75
2,81
1,88
0,94
3,75
Terampil
7,50
5
3,75
2,50
1,25
5
Mahir
18,75
12,5
9,38
6,25
3,13
12,5
Penyelia
37,50
25
18,75
12,5
6,25
25
jdih.menpan.go.id
- 81 -
C. ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/PENYETARAAN
1. Kategori Keahlian
NO
GOLONGAN
RUANG
IJAZAH/STTB YANG
SETINGKAT
1
III/a
2
III/b
3
III/c
4
III/d
5
IV/a
6
IV/b
7
IV/c
8
IV/d
9
IV/e
Sarjana (S1)/Diploma IV
Sarjana (S1)/Diploma IV
Magister (S2)
Sarjana (S1)/Diploma IV
Magister (S2)
Doktor (S3)
Sarjana (S1)/Diploma IV
Magister (S2)
Doktor (S3)
Sarjana (S1)/Diploma IV
Magister (S2)
Doktor (S3)
Sarjana (S1)/Diploma IV
Magister (S2)
Doktor (S3)
Sarjana (S1)/Diploma IV
Magister (S2)
Doktor (S3)
Sarjana (S1)/Diploma IV
Magister (S2)
Doktor (S3)
Sarjana (S1)/Diploma IV /
Magister (S2) /Doktor (S3)
jdih.menpan.go.id
AK
kenaikan
pangkat
50
50
50
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
150
150
150
200
200
200
**
ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG
4 TAHUN/
< 1 TAHUN 1 TAHUN
2 TAHUN
3 TAHUN
LEBIH
3
18
28
38
47
3
18
28
38
47
4
19
29
39
48
5
35
55
75
95
6
36
56
76
96
7
37
57
77
97
5
35
55
75
95
6
36
56
76
96
7
37
57
77
97
8
53
83
113
143
9
54
84
114
144
11
56
86
116
146
8
53
83
113
143
9
54
84
114
144
11
56
86
116
146
8
53
83
113
143
9
54
84
114
144
11
56
86
116
146
10
70
110
150
190
12
72
112
152
192
14
74
114
154
194
200
200
200
200
200
- 82 -
2. Kategori Keterampilan
NO
GOLONGAN
RUANG
IJAZAH/STTB YANG
SETINGKAT
1
II/a
2
II/b
3
II/c
SLTA/SMK/ Diploma I (DI)
SLTA/SMK/Diploma I/
Diploma II (DII)
SLTA/SMK/Diploma I/
Diploma II (DII)
Diploma III (DIII)
SLTA/SMK/Diploma I/
Diploma II (DII)
Diploma III (DIII)
SLTA/SMK/Diploma I/
Diploma II (DII)
Diploma III (DIII)
SLTA/SMK/Diploma I/
Diploma II (DII)
Diploma III (DIII)
SLTA/SMK/Diploma I/
Diploma II (DII)
Diploma III (DIII)
SLTA/SMK/Diploma I/
Diploma II (DII)/ Diploma III
(DIII)
4
5
6
7
8
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
AKK
Kenaikan
Pangkat
15
ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG
<1
4 TAHUN/
1 TAHUN 2 TAHUN
3 TAHUN
TAHUN
LEBIH
1
5
8
11
14
20
1
7
11
15
18
20
1
7
11
15
18
20
2
8
12
16
19
20
1
7
11
15
18
20
2
8
12
16
19
50
3
18
28
38
48
50
4
19
29
39
49
50
3
18
28
38
48
50
4
19
29
39
49
100
5
35
55
75
95
100
7
37
57
77
97
**
100
100
100
100
100
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDULLAH AZWAR ANAS
jdih.menpan.go.id