PENGERTIAN, RUANG
LINGKUP,
KETENTUAN UMUM
DAN
TATA CARA PERPAJAKAN
PENGERTIAN PAJAK
Definisi Pajak
Istilah
daridari
bahasa
Jawa,Jawa,
yaitu “ajeg”,
yang berarti
stilah pajak
pajakberasal
berasal
bahasa
yaitu “ajeg”,
yangpungutan
berarti teratur
pada
waktu teratur
tertentu.pada waktu tertentu. Pa-ajeg berarti
pungutan
pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 persen dari
yangRobert
dihasilkan
petani
untuk diserahkan
kepadadalam
raja dan
Leroy Beaulieu,
Traitepengurus
de la Science
Edwin
Anderson
Seligman,
des Finances tersebut
tahun 1906,
menyatakan
dalam
on kecilnya
Taxation (New
York,yang diserahkan
desa.essay
Besar
bagian
hanyalah
“L’berkembang
impot et la contribution,
1925),
menyatakan
bahwa,
“tax
is asemata
kontribusi
wajibbahwa,
berdasarkan
adat
kebiasaan
yangterutang
pada saatsoit
oleh
directeOP
soitatau
dissimulee,
que la Puissance
compulsory contribution from the
badan
itu
(Soemarsaid
Moertono
dalam
Effendi,
2006).
publique exige des habitants ou des biens
person, to the government to defray
the expenses incurred in the common
interest ofDEFINISI
all without reference to
special benefits conferred”.
PAJAK
bersifat
memaksa
pur subvenir aux
depenses
du
gouvernment”.
berdasarkan UU
tidak mendapatkan
H. C. Adams dalam bukunya The
Science
of
imbalan
langsung
Finance merumuskan
pajak
sebagai “a
digunakan
untuk
contribution from
the citizen
to the public
keperluan
negara
bagipowers”
kemakmuran
rakyat
Definisi Pajak
Pasal 1 angka 1 UU KUP:
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
kontribusi wajib
terutang oleh
OP atau badan
bersifat memaksa
DEFINISI
PAJAK
bagi kemakmuran
rakyat
berdasarkan UU
tidak mendapatkan
imbalan langsung
digunakan untuk
keperluan negara
Fungsi Pajak
1. Fungsi Anggaran
Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari
masyarakat untuk dimasukkan ke kas negara
Pajak pusat
institusi pengelola
Pajak daerah
2. Fungsi Mengatur
Pajak berfungsi sebagai alat pengaturan kebijakan negara atau yang biasa
disebut kebijakan fiskal.
Fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan
Pajak langsung
mengendalikan
kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana
dan
JENIS
sifat
keinginan pemerintah
PAJAK
Pajak tdk langsung
3. Fungsi Stabilitas
Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan
dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan
Pajak subyektif
4. Fungsi Pemerataan
sasaran dan menyeimbangkan antara
Pajak berfungsi untuk menyesuaikan
pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan
Pajak obyektif
masyarakat.
Jenis Pajak
Pajak pusat
institusi pengelola
Pajak daerah
JENIS
PAJAK
Pajak langsung
sifat
Pajak tdk langsung
Pajak subyektif
sasaran
Pajak obyektif
Sistem Pemungutan Pajak
Official
Assessment
System
Sistem
Pajak
Self
Assessment
System
Withholding
Assessment
System
ALUR PERPAJAKAN
SELF ASSESSMENT
WAJIB PAJAK
PERSYARATAN SUBYEKTIF DAN OBYEKTIF
Kewajiban
Mendaftarkan/Mengukuhkan Diri
SPN, PWPM, Registrasi Ulang PKP,
Ekstensifikasi, Verifikasi, Pemeriksaan
NPWP DAN/ATAU PKP
Kewajiban Pembukuan, Potput,
Pembayaran/Penyetoran, Kompensasi,
Restitusi, Pbk
Sosialisasi & Konsultasi
SPT MASA/TAHUNAN
Pembetulan
Pengungkapan Ketidakbenaran
Penelitian
Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan
Ulang, Pemeriksaan Bukti Permulaan,
Penyidikan
ALUR PERPAJAKAN
SELF ASSESSMENT
WAJIB PAJAK
SKP DAN/ATAU STP
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan,
Penghapusan, Keberatan
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan,
Penghapusan Secara Jabatan
SK PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, KEBERATAN
Banding, Gugatan
Terbanding, Tergugat
PUTUSAN BANDING
Peninjauan Kembali
Peninjauan Kembali
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Imbalan Bunga
Penagihan Pajak
NPWP & PKP
NPWP
Pasal 2 Ayat 1 UU KUP:
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Persyaratan Subyektif dan Obyektif
Subyek Pajak Dalam Negeri
Subyek Pajak LN
Badan swasta
di Luar Negeri
Warisan
belum terbagi
OP WNI &
OP WNA
>183hari
Obyek:
Penghasilan
di Indonesia
BUT
Badan
swasta
WNA &
OP WNI
<183hari
Obyek:
Potput
Bukan
Subyek Pajak
Bendahara
Pemerintah
Organisasi
Internasional
Badan Perwakilan Asing
Kapan ber-NPWP?
PMK-182/PMK.03/2015
1 bulan setelah usaha
Usaha
mulai dilakukan
selain ke KPP domisili,
OPPT
juga ke KPP lokasi
WP
Orang
Pribadi
Karyawan
Warisan
Lainnya
- Ph diatas PTKP
- akhir bulan berikutnya.
menggunakan NPWP OP
yang meninggal
dapat mendaftarkan diri
untuk memperoleh NPWP
Pasal 7 ayat (2) UU PPh : PTKP ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal
tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.
PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 2 Ayat (2) UU KUP:
Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib
melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan
tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena
Pajak.
Pengertian PKP
Pasal 1 Angka 5 UU KUP:
PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang
dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan perubahannya.
Persyaratan Subyektif
OP atau Badan yang dalam kegiatan
usaha atau pekerjaannya:
1.Menghasilkan barang
2.Mengimpor barang
3.Mengekspor barang
4.Melakukan usaha perdagangan
5.Melakukan usaha jasa, tms ekspor
6.Memanfaatkan barang tidak
berwujud dari luar daerah pabean
7.Memanfaatkan jasa dr luar pabean
Persyaratan Obyektif:
OP atau Badan yang melakukan:
1.Penyerahan BKP/JKP di dalam
daerah pabean
2.Ekspor BKP
3.Ekspor JKP/BKP tidak berwujud
Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling
lama akhir bulan berikutnya, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun
buku jumlah peredaran brutonya melebihi Rp 600.000.000,00.
197/PMK.03/2013 : 4.8 Miliar per 1 Januari 2014 (dalam 1 tahun buku)
Sanksi Tidak Ber-NPWP
Apabila seseorang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri, DJP
memiliki kewenangan untuk memberikan NPWP secara jabatan.
Kewenangan ini harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif
dan objektif dari WP yang bersangkutan. Misalnya terhadap WP diterbitkan
NPWP secara jabatan pada tahun 2018 dan ternyata WP telah memenuhi
persyaratan subyektif dan obyektif sejak tahun 2015, maka kewajiban
perpajakannya terhitung sejak tahun 2015.
NPWP
CASE
NPWP
1
Ian Antono, seorang Sarjana Ekonomi yang lulus kuliah S1 pada tahun 2020. Mulai
bulan Maret 2021, Ian diterima bekerja pada PT Komat Kamit dengan gaji dan
tunjangan tiap bulan Rp 4.500.000,00. Tanggal 1 April 2021 Ian Antono melangsungkan
pernikahan dengan pujaan hatinya. Kapankah Ian Antono paling lambat mendaftarkan
diri untuk memperoleh NPWP?
a. 31 Maret 2021
b. 30 April 2021
c. 31 Desember 2021
d. 31 Januari 2022
Pasal 7 ayat (2) UU PPh : PTKP ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal
tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.
NPWP
2
Ny. Thalia adalah seorang dokter yang melakukan pekerjaan bebas “Dokter Anak” di
rumahnya. Ny. Thalia wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP paling lama…
a. Satu bulan setelah pekerjaan dokter dimulai
b. Akhir bulan berikutnya setelah bulan saat pekerjaan dokter dimulai
c. Sebelum pekerjaan dokter nyata-nyata dimulai
d. Akhir bulan berikutnya setelah bulan penghasilan netonya melebihi PTKP
PMK-182/PMK.03/2015 : untuk WP OP Usaha, 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan.
NPWP
3
Alvin adalah pemuda ulet. Pada umur 25 tahun Alvin yang tinggal di Cirebon sudah
mempunyai beberapa toko sendiri yang menjual handphone dan aksesorisnya. Satu
counter ada di Jalan Siliwangi, dua counter ada di Subang, dan satu counter lagi ada di
Indramayu. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka Alvin harus...
a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di kantor pajak yang membawahi tempat
tinggalnya
b. Mendaftarkan diri sebagai waiib pajak di semua kantor pajak yang membawahi
setiap counter/toko yang dimilikinya saja karena penghasilan berasal dari toko
saja
c. Boleh memilih apakah mendaftarkan diri di kantor pajak yang membawahi
tempat tinggalnya atau di kantor pajak yang membawahi counter/tokonya
d. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di semua kantor pajak yang membawahi
baik tempat tinggalnya maupun setiap counter/toko yang dimilikinya
PMK-182/PMK.03/2015 : untuk OPPT, selain ke KPP domisili juga ke KPP lokasi
NPWP
4
CV. Maju Mapan adalah perusahaan perdagangan besar farmasi yang berkedudukan di
Cirebon, tetapi CV Maju Mapan terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan
Pajak Madya Bekasi. Kasus tersebut bisa terjadi karena...
a. CV. Maju Mapan merupakan Wajib Pajak Badan yang mempunyai penghasilan
sangat besar
b. CV. Maju Mapan merupakan Wajib Pajak Badan yang berdasarkan UndangUndang KUP harus terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi karena
mempunyai penghasilan sangat besar
c. CV. Maju Mapan merupakan Wajib Pajak Badan yang mempunyai penghasilan
sangat besar dan tempat usahanya berkedudukan di wilayah Kantor Pelayanan
Pajak Madya Bekasi
d. CV. Maju Mapan merupakan Wajib Pajak Badan yang ditetapkan Direktur
Jenderal Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi.
Pasal 2 Ayat (3) UU KUP: DJP dapat menetapkan tempat pendaftaran
TERIMA KASIH