PPh PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN
PPh Pasal 22
Gidion Purba
Dasar Hukum
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
UU PPh Pasal 22
PP 94 tahun 2010
PMK-82/PMK.03/2021
PMK-92/PMK.03/2019
PMK-34/PMK.010/2017
PMK-90/PMK.03/2015
PMK-242/PMK.03/2014
PER-31/PJ/2015
PER-52/PJ/2008
23 February 2022
PPh Pasal 22 UU PPh
Pemungut PPh Pasal 22
NO
PEMUNGUT
OBJEK PUNGUT
1.
Bank Devisa & Ditjen Bea Cukai
Impor barang dan
Ekspor Komoditas
2.
bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, Kuasa
Pengguna Anggaran/Pejabat Penerbit SPM
Pembelian barang
3.
Badan Usaha tertentu meliputi:
1. Badan Usaha Milik Negara (sebagian/seluruh modal
dimiliki negara)
2. Badan Usaha Milik Negara Restrukturisasi
3. Badan Usaha tertentu yang dimiliki secara langsung
oleh BUMN, a.l: PT. Pusri Palembang, PT. Petrokimia
Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk
Iskandar Muda, PT. Telkomsel, PT. Indonesia Power, PT.
Pembangkitan Jawa Bali, PT. Semen Padang, PT. Tonasa,
PT. Elnusa, PT. Krakatau Wajatama, PT. Rajawali
Nusindo, PT. Wijaya Karya Beton, PT. Kimia Farma
Apotek, PT. Kimia Farma Trading & Dist, PT. Badak
NGL, PT. Tambang Timah, PT. Petikemas, PT. Indonesia
Comnet Plus, PT. BSM, PT. BRI Syariah, PT. BNI Syariah
Pembelian barang
dan/atau bahan
keperluan usahanya
Pemungut PPh Pasal 22 . . . (2)
NO
PEMUNGUT
OBJEK PUNGUT
4.
industri semen, industri kertas, industri baja,
industri otomotif, dan industri farmasi
Penjualan hasil produksi kepada
distributor di dalam negeri
5.
ATPM, APM, dan importir umum kendaraan Penjualan kendaraan bermotor di
bermotor
dalam negeri
6.
produsen/importir BBM, BBG, dan pelumas
7.
industri dan eksportir di sektor kehutanan,
perkebunan, pertanian, peternakan, dan
perikanan
8.
Industri/komoditas
mineral
9.
Badan usaha memproduksi Emas batangan
tambang
batubara,
Penjualan BBM, BBG, dan
pelumas
Pembelian bahan-bahan untuk
industri/ekspor dari pedagang
pengumpul
Pembelian Komoditas
Penjualan Emas Batangan
* Penunjukan pemungut PPh Pasal 22 dilakukan secara otomatis tanpa
SK Penunjukan Kepala KPP.
Pengecualian Pemungutan PPh Psl 22 (1)
Pembelian Barang Dalam Negeri :
6
Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,- dan
tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah (oleh
Bendahara, KPA, PPSPM)
 Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000, dan
tidak merupakan pembayaran yang terpecah (oleh BUMN)
 Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum (PDAM)
dan benda-benda pos.
 pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau
produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan
gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari :
a)
kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi
berdasarkan kontrak kerja sama; atau;
b)
kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan
eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;

Pengecualian Pemungutan PPh Psl 22 (2)
7




pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas
bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi
berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;
pembayaran atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor
oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor
kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang jumlahnya
paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan
atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana atas
pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha
oleh Badan Usaha Milik Negara.
impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang
perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
23 February 2022
Pengecualian Pemungutan PPh Psl 22 (3)
8


Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan
dengan penggunaan dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang
memproduksi emas batangan kepada Bank
Indonesia
23 February 2022
WAJIB PAJAK BADAN
TERTENTU
PMK 253/PMK.03/2008
(SEJAK 1 JANUARI 2009)
PENJUAL PESWAT UDARA PRIBADI DGN HARGA JUAL > RP. 20 MILYAR
PENJUAL KAPAL PESIAR ATAU YG SEJENIS DGN HARGA JUAL > RP.10 MILYAR
PENJUAL RUMAH BESERTA TANAHNYA DGN HARGA JUAL > 30 M DAN LUAS
BANGUNAN > 500 M2
APARTEMEN , KONDOMINIUM DAN YG SEJENIS DGN HARGA JUAL > 10 M DAN/ATAU
LUAS BANGUNAN> 400 M2
KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 PENGANGKUTAN ORANG KURANG
DARI 10 ORG BERUPA SEDAN, JEEP, SUV, MVP DAN SEJENISNYA DENGAN
HARGA JUAL > 5 M RUPIAH DAN BERSILINDER > 3000 CC
Tarif
Tunggal
5%
PPh Pasal 22 atas Penjualan Barang Sangat Mewah
(PMK 253/PMK.03/2008 & SE 13/PJ/2009)
10
Barang Sangat Mewah
1.
Pesawat Udara Pribadi dengan harga Jual > Rp.20 M
2.
Kapal Pesiar dengan harga jual > Rp.10 M
3.
4.
5.
Rumah dan tanahnya dengan harga jual > Rp.10 M dan luas bangunan > 500
M2
Apartement & Kondominium dengan harga jual > Rp.10 M dan luas bangunan
> 400 M2
Kend. Bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang (sedan,
jeep, SUV, MPV,minibus) dengan harga jual > Rp.5 M dan kapasitas silinder
lebih dari 3.000 cc.
Tarif
5% tidak final, dipungut penjual saat melakukan penjualan dengan menggunakan
bukti pungut
23 February 2022
WAJIB PAJAK BADAN
TERTENTU
PMK 92/PMK.03/2015
(SEJAK 30 MEI 2015)
PENJUAL PESAWAT TERBANG PRIBADI, HELIKOPTER PRIBADI
PENJUAL KAPAL PESIAR, YACHT DAN SEJENISNYA
PENJUAL RUMAH BESERTA TANAHNYA DGN HARGA JUAL > 5 M ATAU LUAS
BANGUNAN > 400 M2
APARTEMEN , KONDOMINIUM DAN YG SEJENIS DGN HARGA JUAL > 5 M ATAU LUAS
BANGUNAN > 150 M2
KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 PENGANGKUTAN ORANG KURANG DARI 10 ORG
BERUPA SEDANJEEP, SUV, MVP DAN SEJENISNYA DENGAN HARGA JUAL > 2 M
RUPIAH ATAU BERSILINDER > 3000 CC
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN TIGA DENGAN HARGA JUAL > 300 JUTA
ATAU BERSILINDER > 250 CC
Tarif
Tunggal
5%
WAJIB PAJAK BADAN
TERTENTU
PMK 92/PMK.03/2019
SEJAK 19 JUNI 2019
PENJUAL PESAWAT TERBANG PRIBADI, HELIKOPTER PRIBADI
5
%
PENJUAL KAPAL PESIAR, YACHT DAN SEJENISNYA
5
%
PENJUAL RUMAH BESERTA TANAHNYA DGN HARGA JUAL > 30 M ATAU LUAS
BANGUNAN > 400 M2
1
%
APARTEMEN, KONDOMINIUM DAN YG SEJENIS DGN HARGA JUAL > 30 M ATAU LUAS
BANGUNAN > 150 M2
1
%
KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 PENGANGKUTAN ORANG KURANG DARI 10 ORG
BERUPA SEDAN, JEEP, SUV, MVP DAN SEJENISNYA DENGAN HARGA JUAL > 2 M
RUPIAH ATAU BERSILINDER > 3000 CC
5
%
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN TIGA DENGAN HARGA JUAL > 300 JUTA
ATAU BERSILINDER > 250 CC
5
%
£
TARIF PPh Pasal 22
¥
€
%
Rp
$
Tarif PPh Pasal 22
OBJEK PUNGUT
impor
(Nilai impor = CIF + BM & Pungutan Pabean
lainnya)
Ekspor Komoditas tambang Batubara, mineral
logam dan mineral bukan logam
pembelian barang dan/atau bahan
keperluan usaha
TARIF
➢ API : 2,5% (impor kedelai, gandum, tepung
terigu 0,5%)
➢ Non API : 7,5%
➢ Impor yg tdk dikuasai : 7,5%
➢ Barang tertentu Lamp 1 PMK34/PMK.010/2017: 10%
➢ 1,5% dari nilai Ekspor sesuai PEB
1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN
➢
penjualan BBM, BBG, dan pelumas
BBM :
- kepada SPBU Pertamina : 0,25% x penjualan tdk
termasuk PPN
- kepada SPBU bukan Pertamina & non SPBU : 0,3% x
penjualan tdk termasuk PPN
➢ BBG : 0,3% x penjualan tdk termasuk PPN
➢ Pelumas : 0,3% x penjualan tdk termasuk PPN (tdk final)
(bersifat final kepada agen/penyalur, tidak final kepada selain
agen/penyalur i.e: industri lainnya)
Tarif PPh Pasal 22 . . . (2)
OBJEK PUNGUT
penjualan hasil produksi oleh industri
kertas, semen, otomotif, baja, farmasi,
dan kendaraan bermotor oleh ATPM,
APM, dan importir umum
TARIF
1.
2.
3.
4.
5.
Penjualan kertas : 0,1%
Penjualan semen : 0,25%
Penjualan otomotif/kendaraan : 0,45%
Penjualan baja : 0,3%
Penjualan obat : 0,3%
(dari DPP PPN)
pembelian bahan-bahan dari pedagang
pengumpul
0,25% dari harga pembelian tidak
termasuk PPN
Industri/komoditas tambang batubara,
mineral-Pembelian Komoditas
1,5% dari nilai pembelian (pembelian dari
pemegang Izin Usaha Pertambangan)
Badan usaha memproduksi Emas
batangan-Penjualan Emas Batangan
0,45% dari Harga Jual
Tarif Untuk Yang Tidak Ber-NPWP
KETENTUAN PENGECUALIAN
Pengecualian Pemungutan
PPh Pasal 22 . . . (1)
mekanisme dengan SKB
impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak
Penghasilan
impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang
perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor
PMK-82/PMK.03/2021
PERUBAHAN ATAS PMK-9/PMK.03/2021
TENTANG
INSENTIF PAJAK UNTUKWAJIBPAJAK
TERDAMPAKPANDEMICOVID-19
PPh PASAL
22
IMPOR
PENERIMA INSENTIF
Wajib Pajak yang:
a. memenuhi kriteria memiliki kode
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)*
tertentu sebagaimana Lampiran kode
KLU Wajib Pajak yang mendapatkan
Insentif Pembebasan PPh Pasal22 Impor;
b. mengajukan Permohonan Surat
Keterangan Bebas (SKB)untuk
mendapat pembebasan dari
pemungutan PPh Pasal22Impor.
*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP
dalam SPTTahunan
PPh Tahun 2019 atau Data Masterfile DJP
PENGAJUAN SKB
▪ Diajukan melalui saluran
tertentu pada
laman www.pajak.go.id
▪ Pembebasan berlaku sejak
tanggal SKBberdasarkan
PMK-82/PMK.03/2021 terbit
sampai 31 Desember 2021.
▪ PMK-82/PMK.03/2022 s.d 30
Juni 2022
▪ SKB berdasarkan PMK9/PMK.03/2021
sudah tidak berlaku lagi.
Kepala KPP
SKB Pemungutan PPh
menerbitkan:
(melalui saluran
elektronik
www.pajak.go.id)
Pasal 22 Impor
apabila WP memenuhi
kriteria
Surat Penolakan
apabila WP tidak memenuhi
kriteria
PPh PASAL
222
IMPOR
IMP
2
OR
Kewajiban Wajib Pajak yang mendapatkan
pembebasan PPh Pasal 22 Impor
▪
PPh PASAL
Wajib Pajakharus menyampaikan Laporan
Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap
bulan melalui saluran tertentu pada laman
www.pajak.go.idpaling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya setelah masapajak berakhir.
22
IMPOR
IMP
OR
Pengecualian Pemungutan
PPh Pasal 22 . . . (2)
mekanisme tanpa SKB
impor 19 jenis barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk
dan/atau PPN
impor sementara
impor kembali (re-impor), sesuai persyaratan yang ditentukan oleh DJBC
Pengecualian Pemungutan
PPh Pasal 22 . . . (3)
mekanisme tanpa SKB … (2)
pembelian barang atas penggunaan dana BOS
pembayaran atas pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos, pemakaian
air dan listrik, serta pembayaran atas pembelian barang:
paling banyak
Rp2.000.000 oleh
bendahara pemerintah
paling banyak
Rp10.000.000 oleh
BUMN tertentu
Saat Terutang
Saat Terutang PPh Pasal 22
PEMUNGUTAN
atas impor
atas pembelian barang dan/atau
bahan
SAAT TERUTANG
- terutang dan dilunasi saat pembayaran Bea Masuk
- dlm. hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan,
terutang dan dilunasi saat penyelesaian dokumen
pemberitahuan pabean atas impor.
terutang dan dipungut pada saat pembayaran
atas penjualan hasil produksi
industri & kendaraan bermotor
terutang dan dipungut pada saat penjualan
atas penjualan BBM, gas, dan
pelumas
terutang dan dipungut pada saat penerbitan
delivery order
atas pembelian bahan-bahan dari
pedagang pengumpul
terutang dan dipungut pada saat pembelian
PENYETORAN DAN
BUKTI PEMUNGUTAN
Penyetoran & Bukti Pemungutan
PEMUNGUTAN
atas impor
PENYETORAN & BUKTI PUNGUT
Penyetoran oleh importir atau Ditjen BC
menggunakan SSP & berlaku sebagai bukti
pemungutan pajak
atas pembelian barang oleh bendahara
pemerintah
Penyetoran oleh pemungut menggunakan
SSP & berlaku sebagai bukti pemungutan
pajak
• atas penjualan hasil produksi industri &
kendaraan bermotor;
• atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas;
• atas pembelian bahan-bahan dari
pedagang pengumpul;
• atas pembelian barang/bahan oleh BUMN
tertentu.
- Penyetoran oleh pemungut menggunakan
SSP
- Pemungut wajib menerbitkan Bukti
Pemungutan PPh Pasal 22 (rangkap 3)
JANGKA WAKTU
PENYETORAN & PELAPORAN
Penyetoran & Pelaporan
(PMK 184/PMK.03/2010 stdd PMK 80/PMK.03/2010)
PEMUNGUTAN
JANGKA WAKTU
atas impor
- Penyetoran : paling lama 1 hari kerja
setelah pemungutan
- Pelaporan : secara mingguan paling lama
hari kerja terakhir minggu berikutnya
atas pembelian barang oleh bendahara
pemerintah
- Penyetoran : pada hari yg sama dg
pelaksanaan pembayaran
- Pelaporan : paling lama 14 hari setelah
Masa Pajak berakhir
• atas penjualan hasil produksi industri &
kendaraan bermotor;
- Penyetoran : paling lama tgl 10 bulan
• atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas;
berikutnya stlh. Masa Pajak berakhir
• atas pembelian bahan-bahan dari
- Pelaporan : paling lama 20 hari setelah
pedagang pengumpul;
Masa Pajak berakhir
• atas pembelian barang/bahan oleh
BUMN tertentu.
SOAL
Contoh Kasus-1:
PT DTC berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alatalat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan
penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak
sebesar Rp11.000.000 (nilai sudah termasuk PPN). Maka,
berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas
Pendidikan Kota Tangerang Selatan?
No Diketahui
Soal
PPh Pasal 22
Nilai (Rp)
1
Nilai kontrak termasuk PPN
Rp11.000.000
2
DPP (100/110) x Rp11.000.000
Rp10.000.000
3
PPN dipungut (10% dari DPP)
4
PPh Pasal 22 yang dipungut (1,5% x
Rp10.000.000)
Rp1.000.000
Rp150.000
Jadi, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas
Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp150.000. PPh
Pasal 22 = 1,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN.
PENGERTIAN PEMUNGUT OBJEK TARIF NON OBJEKPENYETORAN PELAPORAN SOAL
SOAL
Soal
PPh Pasal 22
Contoh Kasus-2:
Pada tanggal 1 Januari 2016, PT ABC mengimpor
barang dari Jerman dengan harga faktur
US$100.000. Barang yang diimpor adalah jenis
barang yang tidak termasuk dalam barang-barang
tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016. Biaya
asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5%
dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10%
dari harga faktur.
Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing
sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan
Menteri Keuangan pada saat itu sebesar US$1=
Rp10.000. Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut
oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC memili API (Angka
Pengenal Impor) dan jika tidak memiliki API?
PENGERTIAN PEMUNGUT OBJEK TARIF NON OBJEKPENYETORAN PELAPORAN SOAL
Jawaban Kasus-2:
SOAL
No Diketahui
Perhitungan
Nilai (US$)
a.
Harga faktur (cost)
US$100.000
b
Biaya asuransi (insurance)
(5% x US$100.000)
US$5.000
c
Biaya angkut (freight)
(10% x US$100.000)
US$10.000
CIF (cost, insurance & freight) (a+b+c)
US$115.000
d.
CIF (dalam rupiah)
(US$115.000 x Rp10.000)
Rp1.150.000.000
e.
Bea masuk
(20% x Rp1.150.000.000)
Rp230.000.000
(10% x Rp1.150.000.000)
Rp115.000.000
f
Bea masuk tambahan
Soal
PPh Pasal 22 Nilai Impor
(d+e+f)
Rp1.495.000.000
PENGERTIAN PEMUNGUT OBJEK TARIF NON OBJEKPENYETORAN PELAPORAN SOAL
Jawaban Kasus-2:
SOAL
Jadi, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh DJBC,
jika PT ABC memiliki API (2,5% x Nilai Impor):
2,5% x Rp1.495.000.000 =
Rp37.375.000
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT
ABC tidak memiliki API (7,5% x Nilai Impor):
Soal
PPh Pasal 22
7,5% X Rp1.495.000.000 =
Rp112.125.000
PENGERTIAN PEMUNGUT OBJEK TARIF NON OBJEKPENYETORAN PELAPORAN SOAL