Nama : Dwi Prakoso NIM : 0507138212097 Prodi/Kelas : Agroekoteknologi Palembang Mata kuliah : Sistem Produksi Tanaman Kehutanan dan Agroforestry 1. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lain tak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kehutanan merupakan sistem pengurusan yang bersangkut-paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kehutanan sebagai suatu sistem yaitu sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, Kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). 2. Hutan berdasarkan fungsinya yaitu sebagai berikut: Hutan Konservasi (conversation forest) adalah Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Hutan Lindung (protection forest), yaitu mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Hutan produksi (production forest) yaitu mempunyai fungsi pokok produksi hasil hutan yaitu benda-benda mati, non hayati, dan keturunannya serta jasa yang berasal darin hutan (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). 3. Ruang lingkup yang termasuk kegiatan pengurusan hutan adalah: Perencanaan Kehutanan (Inventarisasi hutan, Pengukuhan kawasan hutan (KH), Penatagunaan kawasan hutan (KH), Pembentukan wilayah pengelolaan hutan, Penyusunan rencana-rencana kehutanan) Pengelolaan Hutan (Tujuan-tujuan, dan Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, dengan tetap mempertahankan produktivitas dan kualitas hutan). Litbang Kehutanan (kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk penelitian dan pengembangan kehutanan guna peningkatan pengurusan hutan dan peningkatan nilai tambah hutan serta hasil hutan). Pengawasan (Upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan merupakan kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan kawasan hutan serta hak-hak negara atas kawasan hutan, mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan). 4. Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Merupakan Prinsip Pengelolaan Hutan yg Dicetuskan dalam Konferensi PBB untuk lingkungan dan pembangunan (United Nation Conference on Environment and Development, UNCED) di Rio De Janeiro, Brazil, 1992. Pengelolaan Hutan Lestari adalah Praktik memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai sumber daya hutan saat ini dengan mengorbankan kemampuan serupa generasi mendatang. Kriteria dan Indikatornya adalah Pemilik izin pemanfaatan hutan perlu memberi jaminan bahwa hutan tetap lestari. Indikator yang bisa dijadikan penilaiannya adalah adanya rencana jangka pendek, menengah, serta panjang dengan disertai survei tanah, citra landsat, serta potret udara. Perencanaan ini tak hanya berkaitan dengan aktivitas penebangan, tetapi juga penerapan sistem silvikultur di lapangan. Selain itu, aspek kelestarian hutan juga mempunyai kaitan dengan upaya eksploitasi yang dilakukan oleh pemilik izin. Standar PHPL mendorong agar izin pemanfaatan hutan tidak disalahgunakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pedoman pembukaan wilayah hutan (PWH), pedoman cara penebangan pohon dan penyaradan, penyusunan data terkait tegakan tinggal, serta penanaman serta pemeliharaan tegakan tinggal. 5. Landasan pembentukan KPH didasarkan terutama oleh beberapa peraturanperundangan, sebagai berikut: 1. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 2. PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan 3. PP 6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Berdasarkan peraturan-perundangan tersebut, dijelaskan pokok-pokok kandungan isinya yang menjadi pilar kebijakan pembentukan KPH. Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Prospek pengembangan hutan dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Prospek pengembangan hutan tanam di Indonesia sangat tinggi. Contohnya prospek pengembangan kayu rotan sangat terbuka diindonesia.