Nama
: Dwi Prakoso
NIM
: 0507138212097
Prodi/Kelas : Agroekoteknologi Palembang
Mata kuliah : Sistem Produksi Tanaman Kehutanan dan Agroforestry
1. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi
sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya yang satu sama lain tak dapat dipisahkan.
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Kehutanan merupakan sistem pengurusan yang bersangkut-paut dengan hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
Kehutanan sebagai suatu sistem yaitu sistem pengurusan yang bersangkut paut
dengan hutan, Kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu
(UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
2. Hutan berdasarkan fungsinya yaitu sebagai berikut:
Hutan Konservasi (conversation forest) adalah Kawasan hutan dengan ciri khas
tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa, serta ekosistemnya (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
Hutan Lindung (protection forest), yaitu mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (UU
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
Hutan produksi (production forest) yaitu mempunyai fungsi pokok produksi hasil
hutan yaitu benda-benda mati, non hayati, dan keturunannya serta jasa yang berasal
darin hutan (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
3. Ruang lingkup yang termasuk kegiatan pengurusan hutan adalah:
Perencanaan Kehutanan (Inventarisasi hutan, Pengukuhan kawasan hutan (KH),
Penatagunaan kawasan hutan (KH), Pembentukan wilayah pengelolaan hutan,
Penyusunan rencana-rencana kehutanan)
Pengelolaan Hutan (Tujuan-tujuan, dan Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan,
dengan tetap mempertahankan produktivitas dan kualitas hutan).
Litbang Kehutanan (kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk penelitian
dan pengembangan kehutanan guna peningkatan pengurusan hutan dan peningkatan
nilai tambah hutan serta hasil hutan).
Pengawasan
(Upaya
perlindungan
dan pengamanan kawasan hutan merupakan
kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan kawasan hutan serta hak-hak
negara atas kawasan hutan, mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan).
4. Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Merupakan Prinsip Pengelolaan Hutan yg Dicetuskan
dalam Konferensi PBB untuk lingkungan dan pembangunan (United Nation
Conference on Environment and Development, UNCED) di Rio De Janeiro, Brazil,
1992.
Pengelolaan Hutan Lestari adalah Praktik memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai sumber
daya hutan saat ini dengan mengorbankan kemampuan serupa generasi mendatang.
Kriteria dan Indikatornya adalah Pemilik izin pemanfaatan hutan perlu memberi
jaminan bahwa hutan tetap lestari. Indikator yang bisa dijadikan penilaiannya adalah
adanya rencana jangka pendek, menengah, serta panjang dengan disertai survei tanah,
citra landsat, serta potret udara. Perencanaan ini tak hanya berkaitan dengan aktivitas
penebangan, tetapi juga penerapan sistem silvikultur di lapangan. Selain itu, aspek
kelestarian hutan juga mempunyai kaitan dengan upaya eksploitasi yang dilakukan oleh
pemilik izin. Standar PHPL mendorong agar izin pemanfaatan hutan tidak
disalahgunakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pedoman pembukaan wilayah hutan
(PWH), pedoman cara penebangan pohon dan penyaradan, penyusunan data terkait
tegakan tinggal, serta penanaman serta pemeliharaan tegakan tinggal.
5. Landasan pembentukan KPH didasarkan terutama oleh beberapa peraturanperundangan, sebagai berikut:
1. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan
3. PP 6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
Berdasarkan peraturan-perundangan tersebut, dijelaskan pokok-pokok kandungan
isinya yang menjadi pilar kebijakan pembentukan KPH. Semua hutan di wilayah
Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan bertujuan
untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
Prospek pengembangan hutan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Prospek pengembangan hutan tanam di Indonesia sangat tinggi. Contohnya prospek
pengembangan kayu rotan sangat terbuka diindonesia.