Materi 1 (2021)
DASAR-DASAR PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN)
Pengertian administrasi:
Menurut Prajudi Atmosudirdjo, administrasi dapat dipahami dalam 2 (dua) pengertian:
1. Administrasi dalam pengertian sempit: tata usaha (office work). Contoh: kegiatan
surat-menyurat.
2. Administrasi dalam pengertian luas, dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut:
a. Administrasi sebagai proses dalam masyarakat.
b. Administrasi sebagai suatu jenis kegiatan manusia (arti fungsional).
c. Administrasi sebagai kelompok orang yang secara bersama-sama sedang
menggerakkan kegiatan-kegiatan di atas (arti kepranataan/institusional).
Objek administrasi:
1. Administrasi yang berobjek kenegaraan (public administration).
2. Administrasi yang berobjek privat/bisnis (business administration).
3. Administrasi yang berobjek internasional.
Pengertian administrasi negara:
Arti administrasi negara ada 3 (tiga), yaitu:
1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, artinya meliputi organ-organ yang
berada dalam lingkup pemerintah (kekuasaan eksekutif), yang menjalankan
administrasi negara. Organ-organ itu, antara lain, terdiri dari presiden, menteri,
gubernur dan bupati/walikota.
2. Sebagai fungsi kegiatan pemerintahan, yaitu fungsi untuk mengurus kepentingan
negara.
3. Sebagai proses teknis melaksanakan undang-undang. Artinya, meliputi segala
tindakan (aktivitas) aparatur negara dalam menyelenggarakan isi undang-undang.
Ruang lingkup HAN:
Vegting:
Hukum Tata Negara (HTN) dan HAN mempunyai lapangan penyelidikan yang sama,
perbedaannya hanya terletak pada cara pendekatan yang digunakan oleh masingmasing ilmu pengetahuan itu. Cara pendekatan yang dilakukan oleh HTN ialah untuk
mengetahui organisasi dari (yang ada di dalam) negara. Sedangkan HAN menghendaki
bagaimana cara negara serta organ-organnya melakukan tugasnya.
Baik HTN maupun HAN sama-sama memiliki objek penelitian berupa negara. Perbedaan
dari keduanya terletak pada sudut pandangnya.
Fokus utama dalam mempelajari HTN:
Konstitusi/UUD yang di dalamnya diatur tentang lembaga negara beserta fungsi,
kewenangan dan tugas-tugasnya.
Fokus utama dalam mempelajari HAN:
Lebih mengutamakan kelanjutan dari struktur negara (yang menjadi fokus dalam HTN),
yaitu bagaimana berfungsinya lembaga-lembaga negara dalam menjalankan apa yang
menjadi fungsi, kewenangan, dan tugas-tugasnya.
1
Tema-tema yang mendominasi dalam materi pelajaran HAN adalah hubungan antara
negara (khususnya pemerintah) dengan warga negara (hubungan hukum vertikal 
hukum publik ).
HAN merupakan hukum publik yang dinamis. Lihat pendapatnya Bagir Manan yang
menyatakan bahwa:
“Pemerintahan dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit,
penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi
administrasi negara… Harus diakui bahwa administrasi negara sebagai penyelenggara
negara fungsi pemerintahan (eksekutif), selain memiliki konsentrasi kekuasaan yang
makin besar, juga bersentuhan langsung dengan rakyat. Tindakan-tindakan penertiban,
perizinan dan berbagai pelayanan merupakan pekerjaan administrasi negara yang
langsung berhubungan dengan rakyat.”
Pengertian-pengertian HAN:
Van Vollenhoven, inti pendapatnya adalah bahwa:
HTN merupakan hukum tentang pendistribusian kekuasaan (fungsi-fungsi negara)
kepada lembaga-lembaga negara. HAN merupakan hukum yang mengatur cara
bekerjanya lembaga-lembaga tersebut dalam menggunakan fungsi-fungsi yang telah
diberikan (dalam HTN).
JM. Baron de Gerando:
HAN merupakan hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan
rakyat.
AM. Donner:
HAN lebih mengacu pada pemerintahan.
Prajudi Atmosudirdjo:
HAN dapat dipahami dalam 2 (dua) kategori:
1. HAN heteronom: hukum yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi
administrasi negara.
2. HAN otonom: hukum operasional yang dibuat atau dibentuk oleh
pemerintah/administrasi negara itu sendiri.
Istilah-istilah yang berkaitan dengan (merujuk kepada) HAN, antara lain:
Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Pemerintahan,
Hukum Pemerintahan, Hukum Administrasi, Administratieve Recht, dan Bestuursrecht.
Sumber-sumber HAN, antara lain:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Daerah, dan termasuk yurisprudensi, terutama yang dihasilkan dalam
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. * * *
2