Menurut SteenBeek, sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, UUD berisi tiga pokok materi
muatan, yakin :
1. Adanya jaminan terhadap hak – hak asasi manusia dan warga Negara
2. Ditetapkannya susuna ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental
1. Jaminan HAM dan warga Negara
Perkembangan mengenai HAM secara singkat dapat dibagi menjadi tiga kategori,
diantaranya: pertama, generasi pertama HAM yang menyangkut masalah hak-hak sipil
dan politik, kedua, mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan ketiga, mewakili
hak persamaan. Khususnya mengenai HAM generasi kedua, hak-hak ini muncul agar negara
aktif memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM. Hak asasi manusia yang pertama
berangkat dari mewakili hak-hak sipil dan politikyang dimulai sejak periode Yunani
Klasik. Namun konsepsi modern yang kemudian menjelma menjadi HAM, khususnya hak
sipil dan politik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari
kungkungan kekuasaan absolutisme Negara dan kekuatan-kekuatan social lainnya.
Kemudian berkembang hak asasi manusia yang kedua yaitu hak ekonomi, social dan
budaya. Yang muncul dari tuntutan agar Negara memberikan pemenuhan akan hak-hak
dasar warga Negara. Dalam bagian luas, ia merupakan respon terhadap pelanggaranpelanggaran dan penyelewengan-penyelewengan dari perkembangan kapitalis dan
menggarisbawahinya; tanpa kritik yang esensial, konsepsi kebebasan individual yang
mentoleransi-bahkan melegitimasi, eksploitasi kelas pekerja an masyarakat kolonial.
Munculnya generasi HAM ketiga dilandasi oleh rasa solidaritas atau hak solidaritas atau
hak bersama dan merupakan rekonseptualisasi dari dua generasi HAM sebelumnya.
Tercermin dalam Pasal 28 Universal Declaration of Human Rights.
HAM yang melekat pada diri manusia itu sendiri mempunyai berbagai hak, hak-hak dasar
dari HAM itu meliputi:
a.Hak asasi pribadi atau “the personal rights”, yang meliputi kebebasan menyatakan
pendapat, memeluk agama, bergerak dan sebagainya.
b.Hak asasi ekonomi atau “the property rights”, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli
dan menjual serta memanfaatkannya.
c.Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
atau yang biasa disebut “the rights of legal equality”.
d.Hak-hak politik atau “the political rights”, yaitu hak untuk ikut serta dalam
pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan
partai politik dan sebagainya.
e.Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau “the social and cultural rights”, misalnya
hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
f.Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau
“the procedural rights”, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan
dan sebagainya.
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu Negara dan Adanya pembagian dan
pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental
A. Susunan ketatanegaraan sebelum amandemen

MPR: Sebelum amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR
merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan tak terbatas.
 DPR: Sebelum amandemen, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan
lembaga perwakilan rakyat yang tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Anggota
DPR adalah anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat dan
tidak bertanggung jawab kepada presiden.
 MA: Kekuasaan kehakiman hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung. MA
bersifat mandiri dan tidak boleh diengaruhi oleh kekuasaan lain.
 BPK: Badan Pemeriksa Keuangan berwenang mengawasi dan memeriksa
pengelolaan keuangan negara.
 DPA: Dewan Pertimbangan Agung berfungsi memberikan masukan atau
pertimbangan kepada presiden.
B. Susunan ketatanegaraan sesudah amandemen


MPR: Pasca perubahan UUD 1945, kewenangan MPR ada lima, yaitu :
a. Mengubah dan menetapkan UUD
b. Melantik presiden dan/wakil presiden
c. Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa
jabatannya menurut UUD
d. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden
apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya
e. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara
bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon presiden dan
wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan capres dan cawapresnya meraih suara terbanyak
pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya sampai berakhir masa
jabatannya. DPR: Setelah amandemen, kedudukan DPR dalam sistem
ketatanegaraan semakin diperkuat karena DPR berwenang membuat UU.
DPR: Secara umum tugas dan wewenang DPR adalah
a. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan presiden untuk
mendapat persetujuan bersama
b. Menerima dan membahas usulan RUU yang disampaikan DPD
c. Menetapkan APBN bersama dengan presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD
d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN serta
kebijakan pemerintah
e. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas
pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
f. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
g. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR mempunyai hak interpelasi
(meminta keterangan), hak angket (mengadakan penyelidikan), hak
amandemen (mengadakan perubahan), hak menyatakan pendapat, hak
mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan
pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler



Presiden dan Wakil Presiden: Setelah amandemen, rakyat memiliki hak suara
untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung melalui pemilu.
Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan pemerintah dan
berwenang mengesahkan RUU menjadi UU.
Dan beberapa pasal mengalami amandemen seperti:
a. Presiden menurut Pasal 12 berhak menyatakan keadaan bahaya.Presiden
juga mempunyai kewenangan untuk mengangkat duta dan konsul dan
menerima duta dari negar lain (Pasal 13). Pasal ini mengalami perubahan
pada saat amandemen yang pertama sehingga dalam mengangkat duta dan
menerima duta negara lain, presiden memperhatikan pertimbangan DPR.
Pertimbangan DPR tidak mengikat secara yuridis formal tetapi perlu
diperhatikan secara sosial politis.
b. Dalam Pasal 14, presiden mempunyai kekuasaan untuk memberi grasi,
amnesti dan abolisi dan rehabilitasi. Setelah amandemen, dalam hal
memberikan grasi dan rehabilitasi, presiden memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung.Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam
hal grasi dan rehabilitasi karena Mahkamah Agung merupakan lembaga
peradilan tertinggi dan pelaksana fungsi yudikatif.Sedangkan dalam
memberikan amnesti dan abolisi, presiden memperhatikan pertimbangan
DPR.Pertimbangan DPR dalam hal amnesti dan abolisi didasarkan pada
pertimbangan politik karena DPR adalah lembaga perwakilan/lembaga
politik kenegaraan.
c. Presiden selaku kepala negara diberi kekuasaan untuk memberikan gelar,
tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15).Dalam perubahan
pertama, kekuasaan presiden sesuai dengan Pasal 15 diatur dengan
undang-undang. Perubahan pasal ini didasarkan pada pertimbangan agar
presiden dalam memberikan berbagai tanda kehormatan kepada siapapun
didasarkan pada undang-undang yang merupakan hasil pembahasan dari
DPR dan pemerintah sehingga didasarkan pada pertimbangan yang
objektif.
DPD: Dewan Perwakilan Daerah adalah perwakilan daerah dalam sistem
ketatanegaraan. DPR berwenang mengajukan RUU kepada DPR terkait
otonomi daerah.
BPK: BPK memiliki tugas dan wewenang strategis mengenai sumber dan
anggaran keuangan Negara serta BPK melaporkan hasil pemeriksaan kepada
DPR, DPRD, dan DPD.
Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah bab baru dalam UUD 1945
yang sudah diamandemen. Sebelumnya, BPK diatur dalam satu ayat yakni
dalam Ayat (5) Pasal 23 UUD 1945.Sesudah amandemen, BPK diatur dalam
tiga pasal yaitu Pasal 23E, Pasal 23 F dan Pasal 23G. Dipisahkannya BPK
dalam bab tersendiri berujuan agar memberikan dasar hukum yang kuat serta
memberikan kedudukan yang mandiri serta sebagai lembaga negara yang



berfungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
MA: Setelah amandemen, Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan
tertinggi hal ini mengandung arti bahwa putusan yang yang diberikan di
tingkat akhir oleh badan peradilan lain, dapat dimintakan kasasi ke MA.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1), wewenang MA adalah :
a. Mengadili pada tingkat kasasi
b. Menguji peraturan perundangundangn di bawah undangundang terhadap
undangundang
c. Wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang Pengusulan calon
hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) dengan persetujuan DPR.
Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada rakyat melalui DPR untuk
menentukan siapa saja yang paling tepat menjadi hakim agung sesuai denga
aspirasi dan kepentingan rakyat untuk memperoleh jaminan kepastian hukum
dan keadilan.
MK: Bersama MA, MK memegang kekuasaan kehakiman yang berwenang
menguji UU terhadap UUD.
Perubahan UUD 1945 mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konsitusi di
pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), ayat (5) dan ayat (6). Adapun kewenangan itu
adalah :
a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD
c. Memutus pembubaran partai Politik
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
e. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
KY: Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan
berhak mengusulkan pengangkatan hakim agung.
Komisi Yudisial Kewenangan komisi Yudisial (KY) tercantum dalam Pasal
24B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Kewenangan tersebut adalah :
a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung
b. Menjaga kehormatan dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat
serta perilaku hakim. Keberadaan MK ini didasari paada pemikiran bahwa
hakim agung (hakim yang menjadi anggota MA) dan hakim di lembaga
peradilan di bawahnya merupakan figur yang sangat menentukan dalam
penegakan hukum dan keadilan di indonesia
Daftar pustaka
Hamdayana Jumanta , Heri Herdiawanta, 2010, Cerdas, Kritis Berwarganegara, Erlangga,
Jakarta
MPR, 2014, Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan Tap MPR RI, Sekretariat Jendral MPR RI,
Jakarta
Purwanto dkk, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa, Graha Ilmu, Jakarta
Soegito, A.T., Pendidikan Pancasila edisi revisi,2005,UPT. MKU UNNES, Semarang
Miriam Budiardjo, Op-cit, hlm. 101.