Urgensi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenaganukliran I Made Ardanaa, Aris Sanyoto, Vatimah Zahrawati, dan Daniel Rawinala Meiga DP2FRZR-Badan Pengawas Tenaga Nuklir a)i.madeardana@bapeten.go.id SKN 2022 Outline 01 02 03 04 Urgensi Penyusunan SKKNI Memuat tentang pentingnya penyusunan SKKNI sektor Ketenaganukliran Tahapan Penyusunan SKKNI Memuat tentang tahapan penyusunan SKKNI sesuai dengan PUU yang berlaku Progress Penyusunan SKKNI Memuat tentang progress penyusunan SKKNI sektor Ketenaganukliran (Penyusunan RIP) Urgensi RIP SKKNI Memuat tentang urgensi penyusunan Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Ketenaganukliran URGENSI SKKNI KETENAGANUKLIRAN Historis urgensi penyusunan SKKNI sektor ketenaganukliran Inisiasi penyusunan SKKNI sektor ketenganakuliran oleh DPIBN (2019) Inisiasi penyusunan SKKNI sektor ketenganakuliran oleh DP2FRZR (2022) UU 10/1997 (19) (1) Setiap petugas wajib memiliki izin. (2) Persyaratannya diatur oleh Badan Pengawas. UU No 13/2003 (10) (2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. PP 31/2006 (4) Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. Perba 16/2014 (20) (4) Standar Kompetensi untuk petugas keahlian mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang tenaga kerja. TAHAPAN PENYUSUNAN SKKNI Inisiasi oleh K/L teknis, asosiasi industry, asosiasi profesi, LSP, lainnya Penyusunan RIP SKKNI: Identifikasi bidang usaha, roadmap penyusunan SKKNI Inisiasi Penyusunan SKKNI K/L teknis membentuk Komite Standar SKKNI Pemetaan Kompetensi SKKNI: identifikasi tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama dan fungsi dasar Komite SKKNI membentuk tim perumus dan tim verifikasi Perumusan SKKNI: Perumusan unit-unit kompetensi (Judul, deskripsi, elemen kompetensi, KUK, panduan penilaian) Penetapan SKKNI Perumusan SKKNI Verifikasi internal oleh tim verifikasi: RSKKNI-1 Instansi Teknis menyampaikan RSKKNI-3 kepada Kementerian dalam waktu paling lama empat puluh lima (45) hari setelah konvensi nasional untuk diproses penetapannya sebagai SKKNI. Validasi RSKKNI Pra-Konvensi diselenggarakan oleh panitia penyelenggara yang dibentuk oleh komite standar kompetensi Verifikasi Eksternal oleh tim verifikasi eksternal yang dibentuk oleh Kemenaker: RSKKNI-2. Konvensi oleh panitia penyelenggara konvensi nasional RSKKNI yang dibentuk oleh komite standar kompetensi. PROGRESS BIMTEK SKKNI Bapeten telah secara rutin menugaskan personel untuk mengikuti Bimtek SKKNI yang diselenggarakan oleh Kemenaker PEMETAAN KOMPETENSI Telah melakukan pemetaan kompetensi terhadap hasil identifikasi bidang usaha. Belum seluruh pemetaan kompetensi disusun hingga fungsi-fungsi dasar (sedang dalam progress) IDENTIFIKASI BIDANG USAHA Telah melakukan identifikasi bidang usaha sektor ketenaganukliran. Teridentifikasi sejumlah 40 lebih bidang usaha di sektor ketenaganukliran yang dibutuhkan SKKNInya dan 3 bidang kegiatan internal Bapeten yang dapat disusun SKKK. IDENTIFIKASI SKKNI TERKAIT Telah melakukan identifikasi SKKNI yang telah terbit yang berkaitan dengan bidang usaha sektor ketenaganukliran. SKKNI Limbah, SKKNI Ketenagalistrikan, SKKNI radiographer, dan SKKNI UTR URGENSI PENYUSUNAN RIP SKKNI KETENAGANUKLIRAN Permenaker 3 tahun 2016 RIP merupakan dokumen rencana pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi. Bidang Usaha Sektor Ketenaganukliran Hasil identifikasi bidang usaha sektor ketenaganukliran, lebih dari 40 jenis bidang usaha yang masing-masing membutuhkan SKKNI untuk menstandardisasi SDM petugasnya. Dokumen RIP memuat tentang: • • • • • Bidang usaha yang diprioritaskan Metode Penyusunan SKKNI Peta Jalan Penyusunan SKKNI Program penyusunan: tujuan dan sasaran, kegiatan, jadwal pelaksanaan dan tolak ukur keberhasilan serta pembiayaan. Organisasi Pelaksanaan Penyusunan SKKNI TERIMA KASIH RIP SKKNI merupakan dokumen rencana pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan SKKNI.