MAKALAH
SERIKAT PEKERJA
OLEH:
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini.
Kami juga bersyukur atas berkat rezeki dan kesehatan yang diberikan kepada
kami sehingga kami dapat mengumpulkan bahan – bahan materi makalah ini dari
beberapa sumber.
Kami telah berusaha semampu kami untuk mengumpulkan berbagai macam
bahan tentang Serikat Pekerja Di Indonesia. Kami sadar bahwa makalah yang
kami buat ini masih jauh dari sempurna, karena itu kami mengharapkan saran dan
kritik yang membangun untuk menyempurnakan makalah ini menjadi lebih baik
lagi. Oleh karena itu kami mohon bantuan dari para pembaca.
Demikianlah makalah ini kami buat, apabila ada kesalahan dalam penulisan,
kami mohon maaf yang sebesarnya dan sebelumnya kami mengucapkan terima
kasih.
Hormat Kami
PENYUSUN
ii
DAFTAR ISI
MAKALAH ......................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ ii
DAFTAR ISI...................................................................................................................... iii
1.1
Latar Belakang .................................................................................................... 1
1.2
Rumusan Masalah ............................................................................................... 2
1.3
Tujuan Pembahasan Masalah .............................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN ................................................................................................... 3
2.1
Serikat Pekerja .................................................................................................... 3
2.1.1
Pengertian Serikat Pekerja .......................................................................... 3
2.1.2
Asas, Sifat dan Tujuan ................................................................................ 4
2.1.3
Fungsi Serikat Pekerja ................................................................................ 5
2.2
Pembentukan Serikat Pekerja.............................................................................. 5
2.2.1
Dasar Pembentukan Serikat Pekerja ........................................................... 5
2.2.2
Prosedur Mendirikan Serikat Pekerja.......................................................... 6
2.3.3
Tujuan Didirikannya Serikat Pekerja ........................................................ 10
2.3
Keanggotaan Serikat Kerja ............................................................................... 11
2.3.1
Hak-Hak Anggota : ................................................................................... 12
2.3.2
Kewajiban Anggota : ................................................................................ 12
2.4
Perkembangan Serikat Pekerja Di Indonesia .................................................... 13
2.4.1
Perkembangan Sebelum Kemerdekaan ..................................................... 13
2.4.2
Perkembangan Setelah Kemerdekaan. ...................................................... 13
2.4.3
Perkembangan Dalam Era Demokrasi Terpimpin. ................................... 14
2.4.4
Perkembangan Setelah Pemerintah Orde Baru. ........................................ 14
2.5
Kebijakan Publik Dan Organisasi Industri, Mengatasi Hambatan Dalam
Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis ..................................................... 14
2.6
Tinjauan Tentang Buruh atau Serikat Pekerja .................................................. 16
2.7
Dasar Hukum Serikat Buruh atau Serikat Pekerja ............................................ 19
2.8
Fungsi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja........................................................ 20
2.9
Hak dan Kewajiban Serikat Buruh.................................................................... 20
BAB III PENUTUP .......................................................................................................... 26
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 27
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Serikat pekerja di indonesia erat hubunganya dengan Sejarah Pergerakan
Buruh Indonesia. Dan semua ini juga hasil dari kemerdekaan negara Republik
Indonesia.
Pada 15 September 1945 lahir sebuah organisasi massa buruh yang bernama
BBI (Barisan Buruh Indonesia). BBI mengutamakan barisan buruh untuk
memudahkan mobilisasi oleh serikat sekerja dan Partai Buruh. Dalam kongresnya
pada bulan September 1945 yang dihadiri oleh kaum buruh dan tani, tercetuslah
Partai Buruh Indonesia. BBI juga sepakat untuk menuntaskan revolusi nasional.
Untuk mempertahankan tanah air dari serangan musuh, BBI membentuk Laskar
Buruh bersenjata di pabrik pabrik. Untuk kaum perempuan dibentuk Barisan
Buruh Wanita (BBW).
BBI dilebur menjadi GASBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia) pada
1946. Serikat buruh yang tidak sepakat dengan struktur GASBI keluar dan
membentuk GASBV (Gabungan Serikat Buruh Vertikal). Tetapi pada bulan
November, tahun yang sama, atas usaha Alimin dan Harjono, GASBI dan
GASBV berhasil dilebur menjadi SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh
Indonesia).
SOBSI sempat mengalami perpecahan akibat perbedaan sikap dalam
menanggapi perjanjian Renville pada 1948. Tetapi tidak lama kemudian SOBSI
berhasil kembali mengkonsolidasikan pecahan-pecahannya. Bahkan dalam
pernyataan politiknya tahun 1948, SOBSI kemudian menegaskan menolak
perjanjian Renville. SOBSI kemudian menyatakan keluar dari HISSBI (Himpunan
Serikat-serikat buruh Indonesia) karena perbedaan garis politik.
Soekarno mengeluarkan dua konsepsi mengenai kabinet karya dan dewan
nasional pada tahun 1957. Kabinet karya ini adalah kabinet eksekutif yang
menampung orang-orang di parlemen dan partai politik. Buruh sebagai golongan
1
fungsional mendapatkan tempat di Dewan Perancang Nasional. Anggota Dewan
ini 77 orang, dan dari 77 itu ada lima wakil angkatan buruh/pegawai yaitu dari
SOBSI, SOBRI, RKS dan dua orang dari KBKI. Sementara di Dewan
Pertimbangan Agung, duduk dua orang wakil dari buruh yaitu dari SOBSI dan
KBKI.
Dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) didirikan sebagai satusatunya serikat buruh yang diakui pemerintah pada 1973.
1.2 Rumusan Masalah
1.
Apakah pengertian dari serikat kerja?
2.
Bagaimana pembentukan serikat kerja?
3.
Bagaimana keanggotaan serikat kerja?
4.
Bagaimana perkembangan serikat kerja di Indonesia?
5.
Bagaimana public dan organisasi industri?
1.3 Tujuan Pembahasan Masalah
1.
Mengetahui pengertian dari serikat kerja.
2.
Mengetahui bagaimana pembentukan serikat kerja.
3.
Mengetahui keanggotaan serikat kerja.
4.
Mengetahui perkembangan serikat kerja di Indonesia.
5.
Mengetahui public dan organisasi industri.
2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Serikat Pekerja
2.1.1 Pengertian Serikat Pekerja
Henry Simamora (1999: 678) menyatakan bahwa “Serikat Pekerja adalah
sebuah organisasi yang berunding bagi karyawan tentang upah-upah, jam-jam
kerja, dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi pekerjaan lainnya”. Dari pengertian
tersebut di atas dapat diketahui bahwa serikat pekerja merupakan organisasi
berunding bagi para pekerja. Dengan kehadiran Serikat Pekerja para pekerja dapat
melakukan negosiasi dengan pengusaha dalam hal kebijakan perusahaan, sebab
ketika ada serikat pekerja maka menjadi sebuah kewajiban bagi pengusaha untuk
menegosiasikan segala sesuatu dengan serikat pekerja
Pengertian Serikat Pekerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000
tentang serikat pekerja adalah adalah sebagai berikut: Serikat pekerja adalah
organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun
di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,demokratis dan
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan
kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan, pekerja/buruh dan
keluarganya.
Serikat pekerja merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin
dihindari oleh perusahaan. Serikat pekerja dapat digunakan oleh pekerja sebagai
alat untuk mencapai tujuannya. Suatu kenyataan penetapan besarnya upah dan
syarat-syarat kerja yang lain diserahkan kepada perusahaan dan pekerja sebagai
pribadi. Kedudukan pekerja adalah sangat lemah. Menyadari akan kelemahannya
dalam menghadapi perusahaan itu, mereka merasa perlu adanya persatuan.
Dengan adanya persatuan mereka akan mempunyai kekuatan dalam menghadapi
perusahaan.
Salah satu fungsi Serikat Pekerja menurut Undang-Undang No 21 Tahun
2000 tentang Serikat Pekerja adalah sebagai sarana menciptakan hubungan
3
industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Serikat Pekerja harus
menjalankan perannya dengan baik agar tercipta hubungan industrial yang
harmonis sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
Kehadiran serikat kerja mengubah secara signifikan beberapa aktivitas
sumber daya manusia. Proses perekrutan, prosedur seleksi, tingkat upah, kenaikan
gaji, paket tunjangan, system keluhan, dan prosedur disiplin dapat berubah secara
drastis disebabkan oleh ketentuan perjanjian perundingan kerja bersama
(collective bargaining agreement). Tanpa kehadiran serikat pekerja, perusahaan
leluasa mengambil keputusan unilateral menyangkut gaji, jam kerja, dan kondisi
kerja. Keputusan ini dilakukan oleh perusahaan tanpa masukan atau persetujuan
dari kalangan pekerja. Pekerja-pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja
harus menerima persyaratan manajemen, menegosiasikannya dengan serikat
pekerja dalam hal pengambilan keputusan bilateral (bilateral decision making)
mengenai tingkat gaji, jam kerja, kondisi kerja, dan masalah keamanan kerja
lainnya. Alih-alih menghadapi setiap pekerja secara satu per satu, perusahaan
harus berunding dengan serikat pekerja yang mewakili kalangan pekerja.
Serikat pekerja biasanya mencoba memperluas pengaruhnya ke dalam
wilayah lain manajemen seperti penjadwalan kerja, penyusunan standar kerja,
desain ulang pekerjaan, dan pengenalan peralatan dan metode baru. Perusahaan
umumnya juga menolak pelanggaran batas ke dalam wilayah pengambilan
keputusan ini dengan mengklaim bahwa persoalan tersebut merupakan hak
prerogatif manajemen.
2.1.2 Asas, Sifat dan Tujuan
1. Serikat Pekerja, Federasi serikat pekerja dan Konfederasi serikat pekerja
mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Serikat Pekerja, Federasi serikat pekerja dan Konfederasi serikat pekerja
mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung
jawab.
4
3. Serikat Pekerja, Federasi serikat pekerja dan Konfederasi serikat pekerja
bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta
meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
2.1.3 Fungsi Serikat Pekerja
 Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan
pekerja.
 Lembaga perunding mewakili pekerja.
 Melindungi dan membela hak – hak dan kepentingan kerja.
 Wadah pembinaan dan wahana peningkatan pengetahuan pekerja.
 Wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
 Wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.
 Wakil pekerja dalam lembaga – lembaga ketenagakerjaan
 Wakil untuk dan atas nama anggota baik di dalam maupun di luar
pengadilan.
2.2
Pembentukan Serikat Pekerja
Para pekerja bebas membentuk Serikat Pekerja, karena berserikat
merupakan hak pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang
Serikat Pekerja yang tertuang dalam Pasal 5, setiap pekerja/buruh berhak
membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Serikat Pekerja dapat dibentuk oleh
sekurang-kurangnya sepuluh orang pekerja.
Serikat Pekerja yang teleh terbentuk harus mencatatkan ke Lembaga yang
terkait, kemudian lembaga yang terkait tersebut memberikan nomor bukti
pencatatan.
2.2.1 Dasar Pembentukan Serikat Pekerja
Dan serikat pekerja atau buruh itu sendiri dibentuk berdasarkan:
 Undang-undang Dasar Negara RI Th. 1945
 Piagam PBB tentang Hak-hak asasi manusia Pasal 20 (ayat 1) dan pasal 23
(ayat 4)
5
 UU No. 18 th. 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 mengenai Hak
berorganisasi dan Berunding bersama
 KePres No. 23 th. 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO NO. 87 tentang
kebabasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi
 KeMenaker No. PER-201/MEN/1999 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja
 KepMenaker No. PER-16/MEN/2000 tentang tata cara Pendaftaran Serikat
Pekerja
 UU No. 21 th. 2000 tentang Serikat Pekerja (SP)
 UU No. 13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan
 UU No. 2 th. 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(PPHI)
 Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Serikat Pekerja yg
bersangkutan
2.2.2 Prosedur Mendirikan Serikat Pekerja
Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 5 ayat (1) UU No.
21 Tahun 2000 maka setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi
anggota serikat pekerja. Serikat pekerja ini dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) orang pekerja/buruh.
Pada saat pembentukannya, suatu serikat pekerja/serikat buruh (SP) harus
memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal ini berdasarkan Pasal
11 Serikat Kerja/Serikat Buruh, yang berbunyi:
(1) Setiap serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja harus memiliki
ad/art.
(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya
harus memuat:
a. nama dan lambang;
b. dasar negara, asas, dan tujuan;
c. tanggal pendirian;
d. tempat kedudukan;
e. keanggotaan dan kepengurusan;
6
f. sumber dan pertanggungjawaban keuangan; dan
g. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.
Setelah proses pembentukannya selesai, maka tahapan yang harus dilakukan
berikutnya adalah memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Dinas Tenaga Kerja dari
pemerintah Kabupaten atau wali kotamadya di mana perusahaan berdomisili)
untuk dilakukan pencatatan atas pembentukan SP tersebut. Hal ini diatur di dalam
Pasal 18 UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi:
(1) Serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang
telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:
a. daftar nama anggota pembentuk;
b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
c. susunan dan nama pengurus.
Selain itu, ditentukan pula bahwa nama dan lambang serikat pekerja tidak boleh
sama dengan nama dan lambang serikat pekerja yang telah tercatat terlebih dahulu
berdasarkan Pasal 19 UU Serikat Pekerja.
Dalam proses pembentukannya, tidak boleh ada pihak yang menghalang-halangi
atau memaksa pekerja untuk membentuk serikat pekerja dengan cara melakukan
pemutusan hubungan kerja. Barangsiapa menghalang-halangi atau memaksa
pekerja/buruh untuk membentuk SP, dikenakan sanksi pidana paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100
juta dan paling banyak Rp500 juta berdasarkan Pasal 28 jo. Pasal 43 ayat (1) UU
Serikat Pekerja.
Setelah seluruh proses pembentukan SP ini selesai, pengurus serikat
pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus
memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada pihak perusahaan
(manajemen perusahaan). Hal ini diatur dalam Pasal 23 UU Serikat Pekerja/yang
berbunyi:
“Pengurus
serikat
pekerja,
federasi
dan
konfederasi
serikat
pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus
memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai
7
dengan tingkatannya.” Hal ini sesuai dengan penjelasan umum UU Serikat
Pekerja yang menyebutkan bahwa pekerja merupakan mitra kerja pengusaha. Jadi,
disimpulkan bahwa syarat dan prosedur pendirian SP adalah:
Bila Anda ingin membentuk serikat pekerja /serikat buruh di perusahaan, langkahlangkah berikut bisa Anda terapkan.
Pertama, baca dan pelajarilah UU No. 21/2000 dan UU No. 13/ 2003, pasal
104 sebelum Anda mendirikan SP/SB.
Usahakanlah memahami hal-hal penting tentang serikat pekerja /serikat buruh.
Dengan membaca undang-undang tersebut, Anda punya pemahaman tentang
SP/SB, tujuannya dan keuntungan dengan hadirnya SP/SB di perusahaan.
Kedua, tidak perlu takut mendirikan SP/SB.
Banyak orang takut membentuk SP/SB, apalagi menjadi pengurus; takut kalau
perusahaan akan memecat atau menekan pekerja/buruh. Itu tidak sepatutnya
terjadi. Undang-undang melindungi pekerja dari ancaman-ancaman pimpinan
perusahaan.
Pasal 28, UU No. 21/2000 berbunyi, "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau
memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi
pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi
anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja
/serikat buruh dengan cara:
a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,
menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh."
Jadi, Anda tidak perlu takut. Perusahaan Anda akan didenda cukup besar bila
Anda sampai dipecat karena Anda menjadi anggota atau menjadi pengurus serikat
pekerja/serikat buruh.
Pasal 43, UU No. 21/2000 menyebutkan,
1. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara
8
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak
pidana kejahatan.
Ketiga, dibutuhkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang untuk
membentuk serikat pekerja / serikat buruh.
Anda tidak harus menunggu banyak anggota untuk membentuk SP/SB; sepuluh
orang cukup. Undanglah sepuluh orang untuk rapat dan ambillah kesepakatan
untuk membentuk SP/SB dan tentukan pengurusnya.
Catatlah nama-nama yang hadir dalam rapat pendirian SP/SB tersebut, keputusan
yang diambil, dan pengurusnya dalam notulen rapat. Ini Anda perlukan ketika
mau mendaftarkan SP/SB ke instansi terkait.
Keempat, daftarkanlah SP/SB Anda ke instansi terkait untuk mendapatkan
bukti nomor pencatatan.
SP/SB baru disebut resmi kalau sudah mendapat nomor bukti pencatatan dari
instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja dari pemerintah Kabupaten atau
walikotamadya di mana perusahaan berdomisili.)
Buatlah surat permohonan kepada instansi terkait agar SP/SB Anda dicatat di
instansi pemerintah.
Pasal 18, UU No. 21/2000, menyebutkan,
1. Serikat
pekerja/serikat
buruh,
federasi
dan
konfederasi
serikat
pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis
kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri :
a. daftar nama anggota pembentuk;
b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
c. susunan dan nama pengurus.
Instansi pemerintah akan memberikan nomor bukti pencatatan kepada serikat
pekerja Anda paling lambat 21 hari sejak Anda memberitahukannya kepada
9
instansi terkait kecuali ada masalah hukum dengan pengurus SP/SB Anda.
Misalnya, pengurus dilarang membentuk serikat pekerja / serikat buruh karena ada
kasus yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
Kelima, informasikanlah kehadiran SP/SB ke menejemen perusahaan Anda.
Anda perlu memberitahukan kepada menejemen perusahaan bahwa karyawan
telah membentuk serikat pekerja / serikat buruh. Berikanlah satu salinan anggaran
dasar dan anggaran tumah tangga dan juga nomor bukti pencatatan SP/SB sebagai
informasi buat menejemen perusahaan.
Keenam, komunikasikanlah kehadiran SP/SB kepada karyawan.
Berikanlah informasi tentang kehadiran, tujuan dan keuntungan dari kehadiran
SP/SB di perusahaan. Informasikanlah bahwa SP/SB adalah mitra menejemen
untuk mengelola perusahaan dan ajaklah karyawan untuk ikut menjadi anggota
SP/SB.
Ketujuh, catatlah daftar anggota SP/SB dalam buku anggota.
Sesuai undang-undang, hanya anggota yang tercatat di Buku Anggota yang resmi
jadi anggota SP/SB. Jadi, usahakanlah agar karyawan mengisi formulir
pendaftaran anggota dan tulislah nama-nama anggota yang telah mendaftar di
Buku Anggota.
2.3.3 Tujuan Didirikannya Serikat Pekerja
Anda bisa juga membuat Kartu Anggota SP/SB sebaga bukti anggota
SP/SB. Adapun tujuan pendirian serikat pekerja/buruh, federasi maupun
konfederasi tidak lain adalah sebagai berikut :
a.
Pihak dalam pembuatan perjanjian kerja
b.
Wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja
c.
Sarana menciptakan hubungan industri
d.
Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan
anggotanya
10
e.
Perencana, pelaksana dan penanggungjawab pemogokan pekerja/ buruh.
f.
Wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.
2.3
Keanggotaan Serikat Kerja
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2000
Tentang Serikat pekerja/serikat buruh, bab IV tentang keanggotaan, terdapat enam
pasal yang menjelaskan secara ringkas kebijakan-kebijakan yang telah di susun
dalam perundang-undangan, antara lain:
Pasal 12
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat
buruh harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik,
agama, suku bangsa,dan jenis kelamin.
Pasal 13
Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
Pasal 14
1.
Seorang pekerja /buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat
pekerja/serikat Buruh disatu perusahaan.
2.
Dalam hal seorang pekerja/buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat
pada lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus
menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya.
Pasal 15
Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu perusahaan dan
jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan
pekerja/buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh di
perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 16
1.
Setiap serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu
federasi serikat pekerja/serikat buruh.
2.
Setiap federasi serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari
satu konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
11
Pasal 17
1.
Pekerja/buruh dapat berhenti menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh
dengan pernyataan tertulis.
2.
Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat
pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
3.
Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat
pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggungjawab atas kewajiban
yang belum di penuhinya terhadap serikat pekerja/serikatburuh.
2.3.1 Hak-Hak Anggota :

Hak berbicara dan berpendapat atau mengeluarkan pendapat.

Hak mencalonkan, memilih dan dipilih.

Hak usul dan menyokong usul perubahan terhadap kebijaksanaan organisasi
didalam forum musyawarah atau rapat.

Hak memperoleh informasi, bimbingan, pendidikan, perlindungan dan
pembelaan dari organisasi (Serikat Pekerja).

Hak mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi (Serikat Pekerja).

Hak membela diri.

Hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan atau keputusan-keputusan
oraganisasi (Serikat Pekerja).
2.3.2 Kewajiban Anggota :

Mentaati Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), peraturanperaturan dan keputusan organisasi (Serikat Pekerja).

Membela dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi
(Serikat Pekerja).
12

Mengamankan dan melaksanakan keputusan-keputusan dalam programprogram organisasi serta membantu pimpinan dan pengurus dalam
melaksanakan tugas-tugas organisasi (Serikat Pekerja).

2.4
Mengikuti kegiatan yang ditentukan organisasi (Serikat Pekerja).
Perkembangan Serikat Pekerja Di Indonesia
2.4.1 Perkembangan Sebelum Kemerdekaan
•
Sebenarnya di Indonesia serikat pekerja sudah dikenal sejak akhir abad ke 19
dimna guru – guru Belanda di sekolah Belanda mendirikan organisasi yang
bertindak sebagai serikat pekerja.
•
Organisasi pekerja yang pertama terbentuk bersamaan dengan lahirnya Budi
Utomo pada tahun 1908 yaitu berdirnya Persatuan Pekerja Kereta Ap dan
Term (Vereniging Van Spoor en Tramweg Personeel).
•
Pada tahun 1912 dari serikat – serikat pekerja yang ada, Serikat Islam
mendirikan Gabungan Serikat Pekerja maka lahirlah Gabungan Serikat Islam
yang pertama di Indonesia.
2.4.2 Perkembangan Setelah Kemerdekaan.
a.
Setelah proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, belanda dengan
membonceng tentara sekutu ingin kembali ke indonesia untuk melanjutkan
penjajahannya, maka sejak itu mulailah perjuangan mempertahankan
kemerdekaan.
b.
Karena dalam barisan buruh indonesia ini semua aliran tergabung
didalamnya maka akhirnya timbul (golongan) didalam barisan buruh
indonesia.
c.
Dalam rangka perjuangan merebut iriran barat dan diputuskannya secara
pihak perjanjian KMB oleh indonesia maka banyak perusahaan-perusahaan
belanda diambil alih oleh indonesia.
13
2.4.3 Perkembangan Dalam Era Demokrasi Terpimpin.
a.
Pada tamggal 5 juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit tentang kembali
digunakannya UUD’45 dan sejak itu mulailah dikembangkan demokrasi
terpimpin.
b.
Untuk mendorong keberhasilan perjuangan pengembalian irian barat yang di
kenal dengan perjuangan trikora maka pada tahun 1961pembentukan
sekretariat bersama ini sebenarnya juga dalam rangka upaya menyatukan
gerakan pekerja dalam satu wadah.
2.4.4
a.
Perkembangan Setelah Pemerintah Orde Baru.
Sebagaimana diketahui pemerintah orde baru bertekad untuk melaksanakan
pancasila secara murni dan konsekuen dan disamping itu juga bertekad untuk
mengembangkan program pembangunan yang berencana dan berkelanjutan.
b.
Dalam rangka penyatuan dan penyederhanaan organisasi pekerja maka pada
tanggal 1 november 1969 terbentuklah MPBI.Pada bulan mei tahum 1972
sebagai tindak lanjut dari seminar yang lalu MPBI mengadakan rapat pleno
yang membahas secara mendalam tentang pembaharuan dan penyederhanaan
eksistensi SPSI. Dari sidang itu terbentuklah “ikrar bersama” yang intinya
adalah sebagai berikut: - Melakukan pembaharuan struktur gerakan buruh
sehingga serikat buruh tetap berfungsi sosial ekonomis dan berorientasi
kepada pembangunan.
c.
Dari ikrar MPBI ini pada 20-02-1973 lahirlah “deklarasi persatuan buruh
seluruh indonesia”
d.
Ada dua hal yang sangat bersejarah dengan lahirnya FBSI tersebut yaitu, :
Pertama, serikat pekerja telah berhasil disatukan dalam satu wadah yang
selama ini telah menjadi obsesi setiap pimpinan serikat pekerja. Kedua,
serikat pekerja telah berhasil melepaskan diri dari kegiatan politik dan
menjadi serikat pekerja yang profesional dan mandiri.
2.5
Kebijakan Publik Dan Organisasi Industri, Mengatasi Hambatan
Dalam Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis
14
Dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis tentunya tidak luput
dari hambatan. Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan untuk
menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Kendala itu masih muncul
karena perilaku pemilik modal yang kurang menerima kehadiran Serikat Pekerja
di perusahaan sebab dianggap momok, dan mayoritas keterampilan dan penidikan
pekerja rendah, membuat posisi tawar menawar lemah serta kecenderungan
pembentukan Serikat Pekerja oleh manajemen, bukan pekerja.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menciptakan hubungan
industrial yang harmonis diperlukan upaya dari masing-masing pihak.
Diantaranya adalah:
1) Upaya pengusaha, meliputi:
a)
Memulai atau meningkatkan sikap keterbukaan pengusaha kepada serikat
pekerja/buruh tentang kondisi perusahaan
b) Memberikan jaminan penuh kepada pekerja/buruh untuk menggunakan hak
berorganisasi dan berunding bersama
c)
Melaksanakan hak-hak normatif pekerja/buruh
d) Menghindari sikap-sikap diskriminasi terhadap pekerja/buruh
e)
Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pekerja/buruh untuk
meningkatkan karier dan prestasi
f)
Memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melakukan ibadah
sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
2) Upaya pekerja/buruh, yaitu:
a)
Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab peleksanaan HI yang harmonis
dan dinamis dengan mempertahankan dan menghormati asas musyawarah
dan mufakat
b) Mengoptimalkan kinerja, menjaga dan selalu meningkatkan produktivitas dan
motivasi kerja
c)
Menjaga dan meningkatkan tanggung jawab, disiplin dan etos kerja, serta
manghormati hak pengusaha
d) Melaksanakan kewajiban sebagai pekerja/buruh dan sebagai pemimpin
ataupun sebagai anggota SP/SB dengan penuh tanggung jawab
15
e)
Memegang prinsip bahwa mogok kerja atau unjuk rasa merupakan upaya
terakhir dalam penyelesaian perselisihan industrial
f)
Bila terpaksa mogok kerja atau unjuk rasa tidak merusak aset perusahaan dan
tidak mengganggu ketertiban umum
3) Upaya pemerintah, antara lain:
a)
Melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan dengan
penuh tanggung jawab, cepat, obyektif, adil dan tidak memihak
b) Melaksanakan pembaharuan peraturan perundangan yang sudah tidak sesuai
dengan era reformasi
c)
Mencegah campur tangan pihak lain dalam masalah hubungan industrial
Perjuangan serikat pekerja di Indonesia harus didasarkan pada persamaan
kepentingan pengusaha dan pekerja, kemitraan dan komitmen bersama
menciptakan hubungan industrial yang aman dan harmonis. Selain itu untuk
mengatasi hambatan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis
adalah dengan pendidikan dan pelatihan bagi anggota serikat pekerja.
2.6
Tinjauan Tentang Buruh atau Serikat Pekerja
Zaman feodal atau zaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksud
dengan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang dan
lain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda dahulu disebut dengan blue
collar (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan
“halus” seperti pegawai administrasi yang biasa duduk di meja disebut dengan
“white collar” (berkerah putih).10 Pemerintah Hindia Belanda membedakan
antara blue collar dengan white collar dengan memberikan kedudukan dan status
yang berbeda untuk memecah belah golongan Bumiputra. Orang-orang white
collar dikatakan adalah orang-orang yang pantang melakukan pekerjaanpekerjaan
kasar, sedangkan orang-orang blue collar adalah kuli kasar yang hampir sama
kedudukan dengan “budak” yang harus tunduk dan patuh, hormat kepada orangorang white collar.
Telah dikemukakan bahwa hubungan hukum tercermin pada hak dan
kewajiban yang diberikan oleh hukum. Hukum harus dibedakan dari hak dan
16
kewajiban, yang timbul kalau hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkret.
Tetapi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tatanan yang
diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum
diberi hak dan dibebani kewajiban. Pekerja atau buruh merupakan bagian dari
tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja, dibawah
perintah pemberi kerja (perseorangan, pengusaha, badan hukum) dan atas jasanya
dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk
lainnya. Tenaga kerja disebut sebagai pekerja atau buruh bila melakukan
pekerjaan didalam hubungan kerja dan dibawah perintah orang lain dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja yang bekerja
dibawah pimpinan orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk
lain tetapi tidak dalam hubungan kerja misalnya tukang semir sepatu atau tukang
potong rambut, bukan merupakan pekerja atau buruh. Tenaga kerja memiliki
peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (aktor) dalam
pelaksanaan pembangunan, kiranya perlu meningkatkan kualitas tenaga kerja
Indonesia dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan
kepentingannya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
Istilah pekerja dan buruh secara yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak
ada perbedaan diantara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dan
digabungkan menjadi ‘pekerja atau buruh” dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menyesuaikan dengan istilah “serikat
pekerja atau serikat buruh” yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun
2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. UndangUndang nomor 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3 pengertian pekerja atau buruh
adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain”. Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
tidak membedakan antara pekerja atau
buruh halus (white collar) dengan pekerja atau buruh kasar (blue collar).
Pembedaan pekerja atau buruh dalam Undang-undang ini hanya didasarkan pada
jenis kelamin (pekerja atau buruh perempuan dan laki-laki) dan usia (pekerja atau
buruh anak). Pembedaan ini dilakukan bukan dalam rangka diskriminatif tetapi
17
untuk melindungi pekerja atau buruh yang lemah daya tahan tubuhnya dan untuk
menjaga norma-norma kesusilaan.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Pekerja/buruh adalah Setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha adalah orang
perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan
milik sendiri. Pengusaha juga orang perseorangan, persekutuan atau badan hokum
yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Dan
pengusaha juga diartikan perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang
berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan diluar wilayah
Indonesia.
Demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, definisi Serikat Pekerja/Serikat Buruh memiliki
pengertian yang sama dengan apa yang disebutkan dalam UndangUndang Nomor
21 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan. Ini menunjukkan bahwa kedua UndangUndang ini memiliki pemahaman yang sama tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh. Dari pengertian Serikat Pekerja dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun
2000 tentang Serikat Pekerja atau buruh memuat beberapa prinsip dasar yakni12:
a.
Jaminan bahwa setiap pekerja atau buruhberhak membentuk dan menjadi
anggota serikat pekerja/buruh;
b.
Serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja atau buruh tanpa
tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, dan pihak manapun;
c.
Serikat pekerja atau buruh dapat dibentuk berdasarkan sector usaha, jenis
pekerjaan, atau bentuk lisan sesuai dengan kehendak pekerja/buruh;
d.
Basis utama serikat pekerja atau buruhada di tingkat perusahaan, serikat
buruh yang ada dapat menggabungkan diri dalam Federasi Serikat Pekerja
atau buruh. Demikian halnya dengan Federasi Serikat Pekerja atau buruh
dapat menggabungkan diri dalam Konfederasi Serikat Pekerja atau buruh;
e.
Serikat pekerja atau buruh, federasi dan Konfederasi serikat pekerja atau
buruhmyang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada kantor
Depnaker setempat, untuk dicatat;
18
f.
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau
buruhuntuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak
menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan atau
menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja atau buruh.
2.7
Dasar Hukum Serikat Buruh atau Serikat Pekerja
Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk turut serta
melindungi pihak yang lemah pekerja/buruh) dari kekuasaan pengusaha, guna
menempatkan pada kedudukan yang layak sesuai harkat martabat manusia. Pada
hakikatnya hukum kerja dengan semua peraturan perundangudnangan bertujuan
melaksanakan keadilan sosial dengan memberikan perlindungan kepada buruh
terhadap kekuasaan pengusaha, dengan sifat pertauran yang memaksa dan
memberikan sanksi tegas kepada pengusaha yang melanggar. Dengan sifatnya
yang memaksa ikut campur pemerintah, membuat hukum kerja menjadi hukum
publik dan privat sekaligus. 13 Ada beberapa dasar hukum, yang menjadikan
seseorang dapat aktif berserikat tanpa perasaan takut atau dibatasi oleh pihak
manajemen atau pihak-pihak lain. Dasar Hukum Serikat Pekerja yakni:
a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945
ini (khususnya pasal 28, 28C, dan 28F) memberikan hak kepada seluruh
warga Negara untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Pasal ini banyak dipakai sebagai dasar oleh para buruh untuk mendirikan
buruh/pekerja;
b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat
Buruh;
c. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial;
e. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi
ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk
Berorganisasi;
f. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 16/Men/2001
tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
19
g. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 201/Men/2001
tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
h. Peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Nomor
Per06/Men/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.
2.8
Fungsi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja
Fungsi Serikat Pekerja/Buruh selalu dikaitkan dengan keadaan hubungan
industrial. Hubungan industrial diartikan sebagai suatu sistem hubungan yang
terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi dan jasa yang meliputi
pengusaha, pekerja dan pemerintah. Sebagai perwakilan buruh/pekerja maka
serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:
a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian
perselisihan industrial;
b. wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan
sesuai dengan tingkatannya;
c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan
berkeadilan sesuai dengan peraaturan perundang undangan yang berlaku;
d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan
anggotanya;
e. sebagai
perencana,
pelaksana,
dan
penanggung
jawab
pemogokan
pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.
sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham
dalam perusahaan
2.9
Hak dan Kewajiban Serikat Buruh
Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang
telah ada sejak lahir, bahkan dari dalam kandungan sekalipun. Hakhak
pekerja/buruh selalu melekat pada setiap orang yang bekerja dengan menerima
gaji. Karena pekerjaannya dibawah perintah orang pemberi kerja maka seorang
pekerja perlu memperoleh jaminan perlindungan dari tindakan yang sewenangwenang dari orang yang membayar gajinya. Hak pekerja/buruh tersebut muncul
secara bersamaan ketika sipekerja/buruh mengikat dirinya pada si majikan untuk
20
melakukan suatu pekerjaan. Beberapa hak-hak pekerja sebagai berikut: Hak atas
upah, Hak untuk mendapatkan cuti tahunan dan dapat dijalankan sesuai dengan
aturan yang berlaku, Hak untuk mendapatkan kesamaan derajat dimuka hukum,
Hak utuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing,
dan Hak untuk mengemukakan pendapat. Hak–hak pekerja ini hanya ada sewaktu
seseorang menjadi pekerja, hak ini melekat pada mereka yang bekerja.
1) membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
2) mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
3) mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
4) membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha
peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
5) melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6) Dapat berafiliasi dan atau bekerja sama dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
internasional atau organisasi internasionalnya lainnya.
Ketika si pekerja sudah tidak menjadi pekerja/buruh lagi, hak-hak yang
pernah ada padanya secara otomatis menjadi hilang.
b. Kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Timbulnya kewajiban bagi seorang adalah ketika seorang melakukan suatu
kesepakatan dan didalamnya termuat hak dan kewajiban, ketika hak itu sudah
menjadi keharusan yang diperoleh, begitu juga dengan kewajiban. Kewajiban
adalah keharusan yang wajib dan harus ditaati tanpa kecuali, karena saling
keterikatannya antara hak dan kewajiban itulah yang mendasari mengapa setiap
kita menuntut hak, kitapun jangan sampai lalai terhadap kewajiban. Kewajiban
sebagai pekerja telah terbagi dalam tiga bagian penting, yaitu:
1) Kewajiban ketaatan adalah kewajiban yang dibebankan kepada
pekerja/buruh untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan atau telah
disepakati oleh pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha;
21
2) Kewajiban konfidensialitas adalah merupakan salah satu bentuk
kewajiban yang diberikan kepada pekerja, dalam artian pekerja
mempunyai
kewajiban dalam hal untuk dapat menjaga rahasia perusahaan;
3) Kewajiban loyalitas, loyalitas pekerja terhadap organisasi memiliki
makna kesediaan pekerja untuk melanggengkan hubungan dengan organisasi,
kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan ppribadinya tanpa mengharapkan
apapun. Kesediaan pekerja/buruh untuk mempertahankan diri bekerja dalam
organisasi adalah hal yang penting dalam menunjang komitmen pekerja terhadap
organisasi dimana mereka bekerja. Hal ini dapat diupayakan bila pekerja
merasakan adanya keamanan dan kepuasan didalam organisasi tempat si pekerja
bergabung untuk bekerja.
4) Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan
memperjuangkan kepentingannya;
5) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
6) Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai
dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
5. Hak Serikat Buruh atau Serikat Pekerja Yang di PHK
Setiap pekerja/buruh memiliki hak-hak pada saat mereka di PHK oleh
pengusaha baik yang tertera dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun
menurut
Undang-Undang
terkait.
Pekerja/buruh
mempunyai
hak-haknya
diantaranya: Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Ganti
Kerugian. Uang Pesangon adalah pembayaran dalam bentuk uang dari pengusaha
kepada pekerja sebagai akibat adanya PHK yang jumlahnya 33 disesuaikan
dengan masa kerja pekerja. Uang Penghargaan Masa Kerja adalah uang
penghargaan pengusaha kepada pekerja yang besarnya dikaitkan dengan lamanya
masa kerja. Uang Ganti Kerugian adalah pemberian berupa uang dari pengusaha
22
kepada pekerja sebagai pengganti dari hak-hak yang belum diambil seperti
istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan ketempat dimana pekerja
diterima bekerja, fasilitas pengobatan, fasilitas perumahan.
Hal lain yang ditetapkan oleh panitia daerah atau panitia pusat sebagai
akibat adanya pemutusan hubungan kerja untuk keperluan pemberian uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian yang terdiri dari:
Upah pokok, Segala macam tunjangan yang diberikan buruh secara berkala dan
secara teratur, Harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja dengan
cumacuma apabila catu harus dibayar oleh pekerja dengan subsidi maka sebagai
upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar
oleh pekerja, Penggantian perumahan secara cumacuma yang besarnya ditetapkan
10% dari upah berupa uang, Penggantian untuk pengobatan dan perawatan yang
diberikan secara cuma-cuma yang besarnya ditetapkan 5% dari upah pekerja
berupa uang.
Alasan yang menyebabkan pekerja/buruh yang di PHK tidak mendapatkan
haknya diantaranya:
a. bagi pekerja kontrak yang mengundurkan diri karena masa kontrak berakhir,
maka pekerja tersebt tidak mendapatkan uang pesangon sesuai dengan ketentuan
Pasal 154 Ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156
Ayat 3 juga uang pisah tetapi berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan
pasal 156 ayat 4.
b. Pekerja melakukan kesalahan berat, misalnya:
1) Pekerja telah melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang dan atau
uang milik perusahaan;
2) Pekerja memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga
merugikan perusahaan
c. Pekerja mabuk, minum-minuman keras, memakai atau mengedarkan narkotika,
psikotropika, dan zat aktif lainnya dilingkungan kerja;
23
3) Melakukan perbuatan asusila atau perjudian dilingkungan kerja;
4) Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi temen sekerja atau
perusahaan dilingkungan kerja;
5) Membujuk teman sekerja atau perusahaan untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan undang-undang;
6) Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan
bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi
perusahaan;
7) Dengan cerobah atau sengaja membiarkan teman sekerja atau perusahaan
dalam keadaan bahaya ditempat kerja;
8) Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara;
Pekerja yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan kesalahan berat hanya
dapat memperoleh uang pengganti hak yang besarnya diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, dan atau perjanjian kerja bersama.
Undang-undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan
menjelaskan serikat pekerja/buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan
untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat
bebas,
terbuka,
mandiri,
demokratis,
dan
bertanggung
jawab
guna
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh
dan keluarganya (UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka
17). Kehadiran organisasi pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan
kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak
pengusaha. Keberhasilan dimaksud sangat tergantungdari kesadaran para pekerja
untuk mengorganisasikan dirinya, semakin baik organisasi itu, maka akan
semakin kuat. Sebaliknya semakin lemah, maka semakin tidak berdaya dalam
melakukan tugasnya. Karena itulah kaum pekerja/buruh di Indonesia harus
menghimpun dirinya dalam suatu wadah atau organisasi.
Dengan demikian jelaslah bahwa keberadaan serikat pekerja/buruh sangat
penting dalam rangka memperjuangkan, membela dan melindungi hak dan
kepentingan pekerja/buruh serta melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan
24
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Undang-undang Nomor 21 Tahun
2000 tentang serikat pekerja/buruh memuat beberapa prinsip dasar yaitu:
a.
Serikat buruh, dibentuk atas kehendak bebas/pekerja tanpa tekanan atau
campur tangan pengusaha, pemerintah dan pihak manapun;
b.
Jaminan bahawa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi
anggota serikat pekerja/buruh;
c.
Basis utama serikat pekerja/buruh ada di tingkat perusahaan, serikat buruh
yang ada dapat mengembangkan diri dalam Federasi Serikat Pekerja/Buruh.
Demikian
halnya
dengan
Fede
rasi
Serikat
Pekerja/Buruh
dapat
menggabungkan diri dalam Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh;
d.
Serikat pekerja/buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis
pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh;
e.
Serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh yang
telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada kantor DEPNAKER
setempat untuk dicatat;
f.
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk
membentuk atau tidak membentuk, menjadi atau tidak menjadi anggota dan
atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/buruh.
Tugas yang diemban oleh serikat pekerja/buruh menjadi semakin berat
seiring dengan kebebasan pekerja/buruh untuk mengorganisasikan dirinya, yakni
tidak saja memperjuangkan hak-hak normatif pekerja/buruh tetapi juga
memberikan
perlindungan,
pembelaan,
dan
mengupayakan
peningkatan
kesejahteraannya
25
BAB III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
yang dimaksud dengan ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa
kerja. Jadi hukum ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan
yang mengatur tenaga kerja pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kerja.
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih,
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di
dalam atau di luar negeri.
Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa serikat pekerja adalah
organisasi yang dibentuk oleh pekerja dan mempunyai sifat bebas, terbuka,
mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. Adapun tujuan dari serikat pekerja
adalah memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan
pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
3.2
1.
Saran
Untuk peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan kerja
maka pemerintah dapat melakukan pembinaan dan pelatihan kerja.
2.
Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas,
obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi..
3.
Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja..
4.
Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan
sosial tenaga kerja..
5.
Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi
menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan,
dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan ketenagakerjaan.
26
DAFTAR PUSTAKA
Serikat Pekerja http://allopowae.blogspot.com/2009/12/serikat-peker-ja-bab-ipendahuluan.html
Definisi Serikat Pekerja https://wikisopo.files.wordpress.com/2011/08/1-definisiserikat-pekerja.doc.
Peran Serikat Pekerja Dalam Suatu Perusahaan
https://ulielambry.wordpress.com/selayang-pandang/peran-serikat-pekerjadalam-suatu-perusahaan/
Langkah-Langkah Membentuk Serikat Pekerja /Serikat Buruh http://www.putraputri-indonesia.com/membentuk-serikat-pekerja.html
BAB V Serikat Pekerja http://riniayu.blogspot.com/2010/04/bab-v-serikatpekerja.html
Dasar Hukum dan Tata Cara Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
http://isnaldiutih.blogspot.com/2013/04/dasar-hukum-dan-tata-carapembentukan.html
Serikat Pekerja PSI_IND_14
http://widhadyah.lecture.ub.ac.id/files/2012/05/PSI_IND_14.pdf
Undang – Undang
1. UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
4. UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
5. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Buku:
1. Pedoman Perjanjian Kerja Bersama, Ahmad Rizki Sridadi, penerbit : Empat
Dua Media
2. Mekansisme Perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial, Dr. Judiantoro,
SH.MH, penerbit : Jalur
27
3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Juanda Pangaribuan, SH.MH,
penerbit : PT. Bumi Intitama Sejahterah
4. Ketenagakerjaan dan Pengupahan, Juanda Pangaribuan, SH.MH, penerbit PT.
Tatanusa.
5. Hak Pekerja Bila di PHK, Libertus Jehani, Penerbit : Visimedia
6. Tindak Pidana dibidang Ketenagakerjaan oleh Sahala Aritonang
7. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, oleh Mita Noveria, Aswatini,
Fitranita, Dian Wahyu Utami, Rahmat Saleh.
8. Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia oleh Dr. Devi Rahayu,
SH.M.Hum, Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH.MH., Prof. Zuhairah Ariff Abd
Ghadas.
-------
28