Silakan rekan-rekan mahasiswa berdiskusi dalam forum diskusi 4 ini, dengan topik memilih
topik sebagai berikut.
“Investasi dan perdagangan Internasional Indonesia”.
ATAU
“Koperasi dan privatisasi di Indonesia”.
Jangan lupa menulis sumber materi untuk menghindari indikasi plagiasi. Hindari copy paste
jawaban teman. Copy paste diperbolehkan dari sumber utama (buku/jurnal) namun diwajibkan
untuk di rewrite terlebih dahulu dan dilengkapi sumber referensi sebelum di upload.
Selamat berdiskusi. Salam literasi.
INVESTASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA
PENGERTIAN INVESTASI
Investasi adalah pengeluaran oleh investor atau perusahaan untuk membeli barang modal atau
peralatan produksi untuk meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa yang
tersedia dalam perekonomian. Investasi merupakan salah satu komponen pertumbuhan
ekonomi. Investasi memiliki dua peran penting dalam ekonomi makro. Pertama, pengaruhnya
terhadap permintaan agregat akan mendorong peningkatan output dan kesempatan kerja. Yang
kedua adalah dampak pada pembentukan modal. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi
keputusan investasi seseorang, yaitu pendapatan (revenues), biaya (cost) dan harapan
(expectations). Pertimbangan utama bagi investor untuk berinvestasi atau tidak adalah:
keuntungan (return).
Secara teori, setidaknya ada tiga faktor utama yang mempengaruhi keputusan investasi
seseorang. Pertama, revenues (pendapatan), artinya, sejauh mana ia memperoleh pendapatan
yang cukup dari modal yang ditanamkan. Kedua, cost (biaya), terutama ditentukan oleh suku
bunga dan pajak, meskipun dalam pengoperasiannya juga ditentukan oleh berbagai biaya lain
yang dihadapi di lokasi. Ketiga, expectations (harapan-harapan), yaitu bagaimana harapan ke
depan berasal dari investasi. Oleh karena itu, investor yang serius dengan investasi langsung
tidak sekedar “hit and run”, tetapi jauh ke depan. Dia mempertimbangkan kondisi masa depan
yang dapat mempengaruhi investasinya, termasuk perubahan situasi politik.
INVESTASI DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
Sejak awal Orde Baru hingga 2004, nilai investasi berfluktuasi. Secara keseluruhan, nilai
investasi di Indonesia cenderung meningkat sejak era Orde Baru. Pada tahun 1988-1997 nilai
investasi ini meningkat secara substansial, setelah krisis ekonomi pada tahun 1997 menurun,
dan pada tahun 2001-2004 nilai investasi menunjukkan tren penurunan. Alasan utama mengapa
investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi
makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pemda maupun pemerintah pusat), perijinan
usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (World Bank, 2004).
Keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing memungkinkan meningkatnya foreign direct
investment (investasi asing langsung) terutama oleh Trans National Company (TNC). Mereka
adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara (operasi bisnisnya mendunia) serta
cenderung dikontrol sentralistik oleh perusahaan induknya. TNC merupakan kekuatan
ekonomi dunia yang sangat besar, dan penjualannya seringkali melebihi produk domestik bruto
(PDB) negara berkembang, termasuk Indonesia.
Kehadiran TNC di Indonesia tidak selalu dipandang sebagai angin segar bagi perekonomian
Indonesia. Kehadiran mereka di tanah air di beberapa titik justru mengancam kepentingan
nasional. TNC sangat ingin memanfaatkan celah hukum dan peraturan di Indonesia untuk
bertindak bertentangan dengan kepentingan nasional atas dasar ini. Keberadaan perusahaan
multinasional dapat mengancam kelangsungan industri nasional yang tidak mampu bersaing
dalam penguasaan modal dan teknologi. Kehadiran perusahaan asing juga ditunding sebagai
biang dari kerusakan lingkungan seperti kasus perusakan lingkungan di Papua yang dilakukan
oleh Freeport dan mewabahnya penyakit kulit di Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT
Minahasa Raya. Lebih dari itu, jika posisi mereka terlalu kuat dalam ekonomi nasional maka
mereka akan mulai bergerak ke arah dominasi ekonomi-politik yang dapat mengancam
kedaulatan bangsa.
INVESTASI OLEH EKONOMI RAKYAT
Banyak penelitian menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 telah
memperburuk iklim investasi Indonesia. Masalah lain berkaitan dengan dualitas kebijakan
ekonomi. Selama ini pemerintah memfasilitasi industri besar. Akibatnya, perkembangan
ekonomi masyarakat tidak baik. Investasi ekonomi rakyat perlu difasilitasi secara memadai
dari pemerintah karena ekonomi rakyat banyak menyerap tenaga kerja dan menggunakan
sumber daya alam lokal, berperan penting dalam ekspor nonmigas, dan beroperasi dalam
lingkungan yang sangat kompetitif yang dinikmati oleh sebagian besar negara rakyat.
MASALAH STRUKTURAL PENINGKATAN INVESTASI DI INDONESIA
Investasi Indonesia menghadapi masalah struktural seperti sentralisasi kekuasaan. Adanya
sentralisasi kebijakan dan kuatnya dominasi pusat atas daerah mengakibatkan ketergantungan
daerah terhadap pusat sangat tinggi. Di sektor keuangan atau anggaran, ketergantungan ini
dapat dilihat pada anggaran pemerintah daerah yang komponen sumbangan dan bantuan
pusatnya sangat tinggi, melampaui Pendapatan Asli Daerah-nya (PAD).
Alokasi kewenangan pusat atas sumber-sumber ekonomi yang ada menimbulkan persoalan
ketidakseimbangan dan ketidakpuasan dalam keseimbangan antardaerah, dan meminta
perhatian lebih kepada daerah-daerah di luar Jawa, khususnya Indonesia bagian timur.
Tuntutan tersebut bukan tanpa alasan ekonomi. Hal ini dikarenakan perkembangan hingga saat
ini telah mengabaikan banyak aspek yang berkaitan dengan ruang.
Alokasi dana pembangunan sebagian besar terkonsentrasi di daerah padat penduduk,
mengabaikan pembangunan daerah berpenduduk jarang. Lebih banyak dana yang dialokasikan
ke daerah-daerah tertentu, khususnya Jawa, menyebabkan pesatnya perkembangan berbagai
sektor di daerah tersebut. Pembangunan berbagai infrastruktur telah menarik investor dalam
dan luar negeri untuk berinvestasi di daerah dengan daya beli penduduk yang tinggi.
Dari sisi investor, hal ini memang relatif menguntungkan karena dengan berinvestasi di Pulau
Jawa, mereka mendapatkan banyak eksternalitas ekonomi. Namun, situasi ini telah
mengakibatkan peningkatan konsentrasi kegiatan ekonomi di daerah-daerah yang menerima
hibah proyek dan bantuan pusat yang signifikan. Dilihat dari pemerataan pembangunan antar
daerah, hal ini tidak baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi ketidakmerataan yang
dirasakan sebagai ketidakadilan oleh sebagian masyarakat di daerah yang kaya sumber daya
alam juga berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KONSEP DAN KRITIK PERDAGANGAN BEBAS
John Madeley (2005: 67-71) menyatakan bahwa para penganjur perdagangan bebas
(liberalisasi perdagangan. Kebanyakan dari mereka berasal dari pemerintah dan perusahaan
besar di negara maju, yang percaya bahwa perdagangan bebas dapat meningkatkan
kesejahteraan penduduk dunia. Perdagangan bebas juga dipandang sebagai peluang untuk
meningkatkan akses pasar dan justru akan mendongkrak pendapatan ekspor negara-negara
berkembang, termasuk Indonesia, untuk memberi makan masyarakat miskin dan orang-orang
yang kekurangan pangan. Persaingan bebas dipercaya akan mendorong peningkatan
produktivitas pelaku usaha di tiap-tiap negara, yang pada akhirnya mampu menciptakan
pertumbuhan ekonomi tinggi.
Argumentasi para penganjur perdagangan bebas ini mendapat kritik (tantangan) dari banyak
pihak yang risau mencermati fakta-fakta ekonomi global. Pada kenyataannya, perdagangan
bebas telah mengakibatkan terjadinya dominasi ekonomi oleh perusahaan-perusahaan
(korporatkorporat) besar multi/trans-nasional (MNC’s atau TNC’s) yang menguasai modal dan
teknologi. Mereka lah yang mampu memanfaatkan kebebasan perdagangan karena
kemampuan dan keleluasaannya untuk melakukan mobilisasi modal, barang, dan jasa di
banyak negara. Pasar bebas makin menguntungkan negara-negara maju dengan korban di
negara-negara terbelakang atau sedang berkembang, yang telah dihisap kekayaan alamnya.
Perdagangan bebas menjadi perdagangan yang tidak adil karena dikenakan pada negara-negara
dengan tingkat pembangunan ekonomi yang tidak merata. Pelaku ekonomi kecil yang dipaksa
bersaing bebas dengan pelaku ekonomi besar pasti akan kewalahan. Pasar bebas telah
mengancam kesejahteraan pelaku ekonomi rakyat, khususnya petani di negara berkembang,
termasuk Indonesia. Alih-alih mengurangi kemiskinan, perdagangan bebas hanya dilihat
sebagai upaya menciptakan tatanan ekonomi yang semakin timpang dan meminggirkan
masyarakat miskin.
PERKEMBANGAN DAN KINERJA PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi dunia telah berkembang pesat dan telah memainkan
peran penting dalam perekonomian global. Peningkatan ekspor suatu negara sebagai persentase
dari produk domestik bruto (PDB) merupakan indikator keterbukaan negara tersebut terhadap
perdagangan internasional.
Peran perdagangan internasional begitu penting sehingga beberapa negara khususnya negaranegara eksportir, termasuk Indonesia untuk berusaha mencari seluas-luasnya pasar yang
potensial untuk dikembangkan menjadi negara tujuan ekspor. Rasio ekspor dan impor terhadap
PDB Indonesia tahun 1996 sebesar 52,26 persen, kemudian pada tahun 2002 sudah menjadi
63,95 persen. Namun dilihat dari harga konstan, persentasenya justru menurun dari 56,61
persen menjadi 50,36 persen. Artinya, secara riil volume perdagangan luar negeri Indonesia
mengalami penurunan.
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI ERA GLOBALISASI
Menurut teori yang berkaitan dengan integrasi ekonomi, liberalisasi perdagangan merupakan
cikal bakal globalisasi ekonomi. Seperti yang terjadi saat ini, perdagangan dunia memang
berkembang sangat pesat sejak lahirnya General Agreement on Trade and Tariffs (GATT).
Perjanjian GATS sangat menguntungkan bagi negara maju, terutama yang sudah memiliki
industri jasa yang mumpuni, dan sebaliknya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kita
tidak bisa lagi mengabaikan pendirian lembaga konsultan perdagangan luar negeri, penasihat
hukum, kantor akuntan, bahkan lembaga pendidikan asing. Melalui GATS, “pengetahuan” kini
juga dianggap sebagai komoditas, sehingga pendirian lembaga pendidikan juga tunduk pada
peraturan WTO. Pimpinan universitas negara itu menggugat. Tenaga ahli asing juga akan
memberikan lebih banyak pelatihan bagi mereka yang membutuhkan di Indonesia. Dengan
kata lain, lalu lintas antarnegara bagi manusia yang masuk dalam kategori tenaga profesional
semakin deras. Bagi Indonesia hal ini sangat mengkhawatirkan karena sebelumnya banyak
pembatasan dalam lalu lintas jasa internasional ini.
Dengan semakin terbukanya perekonomian negara saya, industri transportasi, asuransi,
keuangan dan jasa lainnya akan semakin terancam. Hal yang sama berlaku untuk beberapa
sektor pertanian kita. Sektor pertanian, khususnya pertanian pangan, masih cukup terlindungi.
Jika sektor ini juga diliberalisasi di masa depan, petani kita yang masih tidak efisien menurut
standar dunia akan menderita.
MASALAH STRUKTURAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Dari perspektif makro global, dapat dikatakan bahwa peningkatan perdagangan bebas
mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat internasional. Namun, kesimpulan ini
menjadi dipertanyakan ketika melihat siapa atau negara mana yang mengalami pertumbuhan
ekonomi yang begitu pesat. Data menunjukkan bahwa ekspansi perdagangan terutama terjadi
di negara-negara maju. Konsentrasi perdagangan dunia masih terkonsentrasi di negara-negara
utara seperti Amerika Utara dan Eropa Barat, sedangkan negara-negara Asia hanya Jepang dan
China. Negara-negara yang meningkat pesat perdagangannya tersebut, kecuali Cina yang
memiliki karakteristik perdagangan khusus, semua negara telah menjadi perdagangan bebas
selama ratusan tahun dalam sejarah. Sebagai turunan dari globalisasi ekonomi, liberalisasi
perdagangan telah menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara-negara berkembang.
Nilai perdagangannya, meski meningkat, jauh tertinggal dari para pelopor liberalisasi ekonomi.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif perdagangan internasional,
perdagangan bebas lebih menguntungkan dan menguntungkan bagi negara-negara maju yang
matang dalam industrialisasi dan menghasilkan berbagai produk manufaktur untuk diekspor ke
negara-negara berkembang.
Era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang terjadi saat ini merupakan grand design
oleh negara-negara kaya untuk menggunakan kekuatan mereka atau melalui lembaga keuangan
dan ekonomi global yang dipengaruhi oleh mereka. Atau, dengan bahasa yang “keras’ Swasono
(2005: 1) melukiskan globalisasi yang terjadi saat ini sebagai “faham liberalisme baru untuk
menjadi topengnya pasar bebas, yang justru mengabaikan cita-cita globalisme ramah untuk
mewujudkan keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan mondial”.
MENYIKAPI PERDAGANGAN BEBAS
Beragam upaya dilakukan oleh elemen-elemen ekonomi rakyat Indonesia untuk membendung
meluasnya liberalisasi perdagangan yang merugikan kepentingan mereka. Sebagai ilustrasi
beberapa aksi yang dilakukan untuk menyikapi perdagangan bebas di antaranya adalah:
1. Demonstrasi dilakukan Indonesia People’s Forum di arena PrepCom World Summit for
Sustainable Development di Bali pada bulan Juni 2002. Dalam arena itu, 300 organisasi
lingkungan melakukan aksi menentang WTO, IMF, dan Bank Dunia (3 Juni 2002), 100
aktivis perempuan dan pemuda, puluhan Ornop, serikat buruh, serikat tani, demo menentang
globalisasi (4-5 Juni 2002). Puncaknya 6 Juni 2002, 1000 massa dari berbagai elemen
tersebut demo menentang globalisasi sekaligus mengecam acara tersebut yang dinilai hanya
sebagai alat negara dunia pertama untuk mengeksploitasi negera dunia ketiga.
(jakarta.indymedia.org)
2. 3000 Petani dari Jatim, Jateng, Jabar, dan Lampung unjuk rasa di Depkeu, Depperindag,
dan Bundaran HI tanggal 10 April 2003, di pimpin Ketua HKTI Siswono Yudohusodo.
Mereka menolak produk impor pertanian yang akan mematikan petani dalam negeri dan
meminta pemerintah menaikkan bea masuk komoditi beras, kedelai, gula putih, dan bawang
merah, serta mendesak pemerintah untuk memerangi penyelundupan secara serius.
3. Puluhan aktivis dan petani yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan
berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
4. Pekan Aksi Pangan untuk menggalang solidaritas bagi petani dan pertanian digelar di areal
parkir Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (16/4/2005).
Sumber:
Suandi Hamid, E. (2018). ESPA4314 – Perekonomian Indonesia – Edisi 3. Tangerang Selatan:
Universitas
Terbuka.
http://bahanajar.ut.ac.id/eReader/pdf/index.php?file_name=ESPA431403.pdf&book_na
me=ESPA431403
-
Perekonomian
Indonesia&userid=954765&book_id=MTA5Mw==#sthash.yZ2nYB7T.dpbs