evaluasi program bantuan dengan ahp

EVALUASI PROGRAM BANTUAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT (Eucheumacottoni) DI KABUPATEN BANTAENG AN EVALUATION ON AID PROGRAM OF MARITIME AND FISHERY DEPARTMENT FOR THE IMPROVEMENT OF THE INCOME OF SEAWEED (Eucheumacottoni) FARMERS IN BANTAENGREGENCY FARHANAH WAHYU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2013 EVALUASI PROGRAM BANTUAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT (Eucheumacottoni) DI KABUPATEN BANTAENG TESIS Sebagai Salah SatuSyarat Untuk Mencapai Gelar Magister Program Studi Ilmu Perikanan Disusun dan diajukan oleh FARHANAH WAHYU kepada PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2013 PERNYATAAN KEASLIAN TESIS Yang bertanda tangan di bawahini Nama : FARHANAH WAHYU Nomor mahasiswa : P3300211 413 Program Studi : Ilmu Perikanan Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benarbenar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Makassar, 20Agustus 2013 Yang menyatakan, Farhanah Wahyu MOTTO PENULIS Ilmu Itu Adalah Mahkotanya Orang Beriman, Tanpa Iman, Ilmu Tidak Berarti Dan Tanpa Mahkota Tidak Kan Dimuliakan. Ilmu Itu Adalah Wadah Antara Kebenaran Dan Kepalsuan, Tanpa Ilmu, Letak Kebenaran Dan Kepalsuan Hanya Sebatas Kata Tanpa Makna. Jangan Mengejar Ilmu Untuk Dihargai Dan Dihormati Jangan Mengejar Ilmu tuk Gelar Dan Jabatan Akan Tetapi, Jadikanlah Ilmu Yang Memuliakan Kita Karena Apalah daya Gelar Dan Jabatan Jika Kita Tak Sanggup Memantaskan Diri Kita Untuk Memilikinya!!! “Yaa Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMU, jangan sampai aku sesat atau disesatkan (oleh setan atau orang yang berwatak setan), berbuat kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya (orang), dan berbuat bodoh atau dibodohi”.aamiin…. (Riwayat Imam Abu Daud, Imam at Tirmidzi) “If Allah is all you have, you have all you need” _farhanah wahyu_ PRAKATA Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, pemilik segala kesempurnaan, segala ilmu dan kekuatan yang tak terbatas, yang telah memberikan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Gagasan yang melatari tajuk permasalahan tesis Evaluasi Program Bantuan Departemen Kelautan dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Rumput Laut (Euchema cottoni) di Kabupaten Bantaeng adalah masyarakat di sepanjang pesisir Kabupaten Bantaeng umumnya bekerja sebagai pembudidaya rumput laut, yang perkembangan perikanan budidaya tersebut sejalan dengan adanya program DKP dalam membantu pengembangan dan peningkatan pendapatan mereka. Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, namun Alhamdulillah berkat bantuan dari berbagai pihak baik berupa doa dan tenaga maka tesis ini dapat selesai tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada keluargaku tercinta abah H.Wahyudin Thahir, dan umi Hj. Hudriah Harun beserta adik-adikku Thalhah (alm), Muhtadin, Adnan dan Aqidatul Izzah. Terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Ir. Aris Baso, M.Si. selaku Ketua Komisi Penasehat dan Prof. Dr. Ir. Sutinah Made, M.Si. selaku Anggota Komisi Penasehat atas bimbingannya dalam penyempurnaan tesis ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Rajuddin Syamsuddin,M.Sc., Bapak Dr. Andi Adri Arief, S.Pi, M.Si, dan Ibu Dr. Ir. Hj. Mardiana E.Fachry, M.Si. selaku penguji yang senantiasa bersedia memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan tesis ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ir. Amriani M.Si dan Dwi Ratna S.Pi. dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantaeng yang telah banyak membantu dalam rangka pengumpulan data dan informasi. Terima kasih kepada kanda Arni, kanda Rianty, Bu’yusriani dan teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Pascasarjana Sarjana Ilmu Perikanan Angkatan 2011, dan penulis ucapkan pula terima kasih kepada mereka yang namanya mohon maaf tidak tercantum tetapi telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Akhir kata, meskipun penulis telah bekerja dengan maksimal tentunya tesis ini tidak luput dari kekurangan. Harapan penulis kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat tambahan ilmu kepada pembacanya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin. Makassar, Agustus 2013 Farhanah Wahyu ABSTRAK FARHANAH WAHYU. Evaluasi Program Bantuan Departemen Kelautan dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Rumput Laut (Eucheuma cottoni) di Kabupaten Bantaeng (dibimbing oleh ArisBaso dan Sutinah Made). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme atau prosedur program bantuan DKP, menganalisis pengaruh program bantuan, dan mengevaluasi program tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu pelaksanaan program bantuanDKP. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai April 2013, di Kabupaten Bantaeng. Lokasi penelitian ini dipilih dengan sengaja (purposive) bahwa daerah tersebut merupakan daerah pengembangan usaha budidaya rumput laut (E. cottonii) dan sebagai sentra produksi rumput laut di Sulawesi Selatan.dengan menggunakan metode analisis data kuantitatif, kualitatif dan AHP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme masing-masing program memiliki prosedur yang berbeda-beda, dengan hasil pendapatan ratarata kelompok pembudidaya pada program bantuan APBD-TK I mengalami tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan program bantuan DKP lainnya. Berdasarkan hasil AHP menunjukkan bahwa sasaran bantuan program bantuan DKP terhadap pembudidaya masih kurang efektif disebabkan kurangnya pengawasan dan pendampingan langsung oleh DKP kepada pembudidaya rumput laut mengenai prosedur program bantuan. Namun, mengenai ketepatan jumlah dan ketepatan waktu penyaluran program pada kelompok pembudidaya yang sudah menerima bantuan menunjukkan hasil AHP yang efesien. Kata kunci: Evaluasi, Program, DKP, Pendapatan, Pembudidaya rumput laut. ABSTRACT FARHANAH WAHYU. An Evaluation on Aid Program of Maritime and Fishery Department for the Improvement of the Income of Seaweed (Eucheumacottoni) Farmers.(supervised by Aris Baso and Sutinah Made). The aims of research are to evaluate the mechanism or procedure of aid program of Maritime and Fishery Department, to analyze the influence of aid program, and to evaluate the program regarding the appropriateness of target, the appropriateness of number, and punctuality of the implementation of aid program of Maritime and Fishery Department. The research was conducted in Bantaeng Regency from March to April 2013. The research location was selected purposively in that the area was a center of seaweed (Eucheuma cottoni) and as the center of seaweed production in South Sulawesi. The data were analyzed using quantitative, qualitative, and AHP methods. The results of the research indicate that mechanism of each program has different procedures in which the average income of farmer groups of the aid program of Kindergarten I Budget has a higher income than the income of aid programs of other Maritime and Fishery Departments. The result of AHP indicates that the target of aid program of Maritime and Fishery Department for the cultivation is still less effective because of the lack of control and direct assistance by Maritime and Fishery Department to farmers of seaweed about the procedure of air program. However, regarding the appropriate number and punctuality of program distribution to farmer groups that have accepted the aid, it is indicated that AHP is efficient. Key words: evaluation, program, Maritime and Fishery Department, income, farmers of seaweed. DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................ HALAMAN PENGAJUAN ...................................................................... HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................. PERNYATAAN KEASLIAN ..................................................................... MOTTO PENULIS .................................................................................. PRAKATA ............................................................................................... ABSTRAK ............................................................................................... DAFTAR ISI ........................................................................................... DAFTAR TABEL .................................................................................... DAFTAR GAMBAR ................................................................................ DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..................................................................... B. Rumusan Masalah ............................................................... C. Tujuan penelitian .................................................................. D. Kegunaan Penelitian ............................................................ BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. Definisi Evaluasi Program ..................................................... B. Aspek Kehidupan Masyarakat Pesisir .................................... C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pesisir........................ D. Pembangunan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ...................................... E. Program Bantuan DKP .......................................................... F. Pengembangan Budidaya RL ................................................ G. Pendapatan ........................................................................... H. Kerangka Pikir ....................................................................... BAB III. METODOLOGI PENELITIAN A. Rancangan Penelitian ........................................................... B. Waktu dan Lokasi Penelitian ................................................. C. Populasi dan Teknik Sampel ................................................. D. Teknik Pengumpulan Data .................................................... E. Metode Analisis Data ............................................................. F. Analisis Pengolahan Data ...................................................... BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sejarah Program Bantuan DKP Terhadap Pembudidaya RL .......................................... B. Prosedur penerimaan bantuan program bantuan DKP ......................................................... C. Pengaruh tingkat pendapatan, kelayakan usaha (R/C) Ratio dan efesiensi pemasaran pembudidaya RL ................. D. Evaluasi program saluran bantuan dalam tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.................................. BAB V. PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................... B. Saran ..................................................................................... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR TABEL Nomor Halaman 1. Daftar nama kelompok pembudidaya RL yang menerima program bantuan DKP ........................................... 2. Hasil rata-rata biaya produksi, total penerimaan, jumlah produksi dan pendapatan ......................... 3. Hasil rata-rata kelayakan usaha (R/C) ratio pembudidaya RL ............................................................................ 4. Hasil efesiensi pemasaran pembudidaya RL .................................... DAFTAR GAMBAR Nomor Halaman 1. Prosedur Analisis Kebijakan ........................................................... 2. Siklus Kebijakan ................................................................................ 3. Prosedur Kebijakan ........................................................................... 4. Kerangka Konseptual ........................................................................ 5. Mekanisme penerimaan bantuan PNPM-MKP .................................. 6. Mekanisme penerimaan bantuan APBD-TK I ................................... 7. Mekanisme penerimaan bantuan APBD-TK II .................................. 8. Mekanisme penerimaan bantuan PUMP .......................................... 9. Nilai faktor terhadap fokus demi peningkatan keberhasilan program bantuan DKP ................................................. 10. Nilai sasaran bantuan berdasarkan faktor modal Pada evaluasi program ................................................................... 11. Nilai sasaran bantuan berdasarkan faktor luas lahan pada evaluasi program..................................................................... 12. Nilai jumlah bantuan berdasarkan faktor modal pada evaluasi program..................................................................... 12. Nilai jumlah bantuan berdasarkan faktor sasaran produksi pada evaluasi program ....................................................... DAFTAR LAMPIRAN Nomor 1. Peta Lokasi Penelitian....................................................................... .... 2. Data Responden Penerima Program Bantuan DKP .......................... .... 3. Analisis Pendapatan Pembudidaya Rumput Laut ............................. ... 4. Skema AHP....................................................................................... 5. Dokumentasi penelitian...................................................................... 6. Kuesioner Penelitian.......................................................................... 7. Kuesioner AHP.................................................................................. 8. Riwayat Hidup penulis........................................................................ BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan catatan Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2001, Indonesia menduduki peringkat ke-enam sebagai negara penghasil produk perikanan di dunia, dengan penerimaan devisa sebesar USD 1,4 milyar (Nurdjana, 2001). Karena itu, perhatian pemerintah dalam Program Peningkatan Export Hasil Perikanan (PPEHP) tahun 2003 adalah usaha mengembangkan budidaya laut (sea farming). Produktivitas yang tinggi dari budidaya diharapkan dapat mengambil alih produksi perikanan tangkap melalui optimalisasi sumberdaya dan aplikasi sains (Widodo, 2001). Meske (1996) dan Bell (1999) dalam Gimin (2001) menjelaskan tentang arti penting kegiatan budidaya perairan dalam meningkatkan hasil perikanan, seperti, restocking, stock enhancement, dan farming biota. Budidaya merupakan kegiatan yang paling mungkin diterapkan mengingat tingkat produktivitas yang tinggi, baik persatuan organisme, lahan maupun waktu (Kangkan, L.A, 2006). Salah satu budidaya laut yang memiliki tingkat produktivitas tinggi adalah budidaya rumput laut. Rumput laut merupakan salah satu komoditas utama perikanan budidaya yang bernilai ekonomis tinggi dengan peluang pasar yang luas, baik nasional maupun orientasi ekspor. Rumput laut dapat dibudidayakan secara massal sehingga menjadi salah satu komoditas strategis dalam program revitalisasi perikanan. Menurut data pada Pusdatin DKP (2009), volume produksi perikanan budidaya rumput laut adalah 1,944,800 ton atau 55.07%. Produksi tersebut menduduki peringkat pertama total produksi perikanan budidaya selain produk udang, ikan mas, bandeng, nila, lele dan lainnya (Setyaningsih, 2011). Di Sulawesi Selatan, pengembangan produksi rumput laut sudah mulai mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat salah satunya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Pada awalnya produksi rumput laut hanya didominasi oleh 5 daerah kabupaten yang mempunyai potensi rumput laut yang cukup besar yaitu Pangkep, Takalar, Bulukumba, Selayar dan Barru (Made, S dkk., 2001). Salah satu daerah penghasil komoditas rumput laut terbesar dan merupakan salah satu sentra industry pengolahan rumputl laut di Sulawesi Selatan adalah kabupaten Bantaeng. Hal ini didukung oleh perairan lautnya yang membentangi antara laut Flores Gunung Lompobattang, dengan ketinggian 0 (nol) sampai dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut, dengan panjang garis pantai 21,5 Km (Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2009). Peningkatan volume produksi perikanan budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng, tidak akan terlepas dari masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai petani rumput laut yang secara garis besar membantu dalam pengembangan potensi budidaya rumput laut di Indonesia. Pembudidaya rumput laut merupakan salah satu kelompok masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya perikanan kususnya budidaya rumput laut. Namun, peningkatan potensi budidaya rumput laut yang ada di Kabupaten Bantaeng belum sepenuhnya dapat membantu dalam peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. Salah satu kendala yang dialami oleh masyarakat pesisir kususnya pembudidaya rumput dalam peningkatan pendapatan mereka adalah adanya keterbatasan pengetahuan dan modal dalam pengembangan usaha budidaya rumput laut yang tidak sesuai dengan potensi produksi rumput laut. Oleh karena itu, Pada awal tahun 2003, Pemerintah Indonesia mulai menyusun strategi nasional penanggulangan kemiskinan (SNPK) melalui proses inklusif yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dari kalangan pemerintah dan non pemerintah. Ketentuan mengenai proses penyusunan tersebut telah digariskan dalam dokumen interim strategi penanggulangan kemiskinan (I-SPK) yang diluncurkan pemerintah pada Januari 2003 (Suharyo,2006) Salah satu usaha pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir adalah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir, diantaranya adalah program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP), Anggaran Perubahan Belanja Daerah - Tingkat II (APBD- TK.II), dan Anggaran Perubahan Belanja Daerah Provinsi - Tingkat I (APBDP- TK.I) yang merupakan program DKP dan dikembangkan secara nasional. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan sosial. Program ini telah dimplementasikan di Kabupaten Bantaeng sejak tahun 2002 hingga sekarang. Setelah program ini berjalan beberapa tahun, tentunya perlu dievaluasi sejauh mana program ini dapat membantu peningkatan pendapatan petani rumput laut pada saat sebelum dan setelah mendapatkan bantuan pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dampak program bantuan DKP terhadap peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng. B. Rumusan Masalah Sebagian besar penduduk masyarakat pesisir Kabupaten Bantaeng pada umumnya berprofesi sebagai pembudidaya rumput laut. Usaha rumput laut merupakan mata pencaharian baru bagi masyarakat pesisir yang hanya menggunakan teknologi seadanya dan masih tidak mampu mengolahnya secara optimal. Dengan peralatan yang sangat sederhana, dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, pembudidaya rumput laut sangat membutuhkan modal dalam peningkatan usaha rumput laut mereka seperti peralatan dan modal untuk budidaya dan pengolahan rumput laut agar proses pemasarannya dapat membantu dalam peningkatkan pendapatan mereka. Hal ini mendorong pemerintah DKP untuk terus mengupayakan adanya peningkatan pendapatan masyarakat pesisir khususnya pembudidaya rumput laut dengan berbagai macam program bantuan untuk membantu peningkatan pendapatan mereka. Upaya pemerintah khususnya dalam Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam mengatasi hal tersebut menggulirkan berbagai telah dilakukan dengan program berupa kegiatan pemberian peralatan dan modal, seperti program bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP), Anggaran Perubahan Belanja Daerah - Tingkat II (APBD- TK.II), dan Anggaran Perubahan Belanja Daerah Provinsi - Tingkat I (APBDP- TK.I). Berdasarkan jenis-jenis program bantuan tersebut, masingmasing program meningkatkan memiliki tujuan kesejahteraan yang hidup sama dalam masyarakat membantu pesisir dan khususnya pembudidaya rumput laut. Sehingga, melalui evaluasi program bantuan DKP perlu diketahui seberapa besar pengaruh dan peranan program bantuan terhadap peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut pada saat sebelum dan setelah mendapatkan program bantuan, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah mekanisme atau prosedur yang digunakan terhadap peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut sudah sesuai dengan program bantuan DKP Kabupaten Bantaeng? 2. Bagaimana pengaruh program bantuan DKP Kabupaten Bantaeng terhadap peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut ? 3. Apakah program bantuan DKP di Kabupaten Bantaeng sudah tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu? C. Tujuan Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, adalah untuk: 1. Mengevaluasi mekanisme atau prosedur program bantuan DKP terhadap peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut. 2. Menganalisis pengaruh program bantuan DKP terhadap peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut. 3. Mengevaluasi program tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu pada program bantuan DKP Kabupaten Bantaeng. D. Kegunaan Penelitian Kegunaan dari penelitian ini adalah: 1. Sebagai bahan informasi dan rekomendasi kebijakan program bantuan DKP untuk perbaikan pelaksanaan program bantuan selanjutnya dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. 2. Sebagai bahan informasi agar penyusunan dan pelaksanaan pemberian bantuan modal dan peralatan oleh DKP kepada pembudidaya rumput laut lebih akurat dan tepat sasaran dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Definisi Evaluasi Program Evaluasi adalah kegiatan menilai mencari terobosan baru untuk penyempurnaan. Evaluasi sekaligus sebuah proses analisis yang menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang memberikan penilaian terhadap kinerja sebuah program, kebijakan dan atau sebuah kegiatan. Proses evaluasi sekaligus memberikan tanggapan terhadap sebuah pertanyaan, ”Apa perbedaan yang dibuat?”. Artinya evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta dan tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan. (Dunn, 2000:36) Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan atau program. Secara umum istilah evaluasi dapat diartikan sebagai penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk melakukan analisa hasil sebuah kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam artian yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini dapat disebut bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau dapat diatasi. Deskripsi utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutantuntutan yang bersifat evaluatif. Pertanyaan yang terlontar tentang evaluasi bukanlah mengenai fakta (apakah sesuatu ada?) atau aksi (Apakah yang harus dilakukan?).Tetapi berhubungan dengan nilai (Berapa nilainya?). Karenanya evaluasi mempunyai karaktaristik yang membedakannya dengan metode analisis kebijakan lainnya, yaitu : 1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. 2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik ’fakta’ maupun ’nilai’. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. 3. Orientasi masa kini dan masa lampau, Tuntutan evaluasi, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, dibandingkan hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante). 4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada. Dapat dianggap sebagai intrinsic ataupun ekstrinsik. Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Evaluasi memainkan sejumlah peran utama dalam sebuah analisis kebijakan. Pertama, bahwa evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan. Dapat diketahui seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan tertentu (contohnya; perbaikan sarana jalan) dan target tertentu (misalnya, 20 % pengurangan pengangguran). Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilainilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kesesuaian tujuan dan sasaran, analis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya kelompok masyarakat) maupun landasan kebijakan dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif). Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diimplementasikan sebelumnya perlu dikaji ulang atau digantikan dengan kebijakan yang lain. Evaluasi atau penilaian terhadap sebuah kebijakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Proses Kebijakan yang terdiri dari beberapa tahapan (Dunn:2000:608). Problem Structuring Forecasting Recommendation Monitoring oblem Structuring Evaluation Agenda Setting Policy Formulation Policy Adoption Policy Implementation Policy Assesment Evaluation Gambar 1. Prosedur Analalisis Kebijakan oblem Structuring Berdasarkan gambaran di atas, dapat dilihat bahwa adanya sebuah kebijakan dimulai dari adanya isu atau masalah yang kemudian diagendakan untuk dicari pemecahannya. Kemudian dilakukan formulasi kebijakan dengan mencari beberapa alternatif kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut melalui metode forecasting (peramalan). Langkah selanjutnya adalah menetapkan atau memilih alternatif pemecahan yang dianggap paling baik. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Setiap tahap tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi atau bahkan menjadi umpan balik (feed back) bagi agenda setting berikutnya (yang baru). Dari proses tersebut bahwa evaluasi kebijakan atau program menempati urutan paling akhir, artinya bagaimana sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil atau berjalan dengan baik atau bahkan program tersebut dikatakan gagal, proses tersebut ada dalam tahap evaluasi (policy assesment). Tindakan Pemerintah Hasil Kebijakan Dampak Tindakan Individu Gambar 2. Siklus Kebijakan Sebuah kebijakan harus diikuti oleh proses adanya tindakan (policy implementation) seperti gambar di atas. Dari tindakan tersebut akan memberikan hasil (out put) tertentu dan dampak tertentu sesuai kebijakan tersebut. Hasil atau out put beserta dampak yang ada akan menjadi feed back (umpan balik) bagi kebijakan lainnya atau menjadi perbaikan (evaluasi) bagi kebijakan sebelumnya. Dari gambar 1 dan gambar 2 tersebut di atas, dapat diberikan penjelasan signifikan bagi bahwa tahap evaluasi memegang peranan yang keberhasilan suatu kebijakan atau program. Dengan dilakukannya evaluasi (policy assesment), maka suatu program akan dapat dinilai dengan hasil yang dicapai dan dampak yang ditimbulkan, apakah sudah sesuai dengan harapan ataukah masih jauh dari tujuan dari kebijakan atau program. Oleh karena itu, studi evaluasi akan dapat menjawab bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan, apa kendalanya, apakah program dapat mencapai sasaran, variabel-variabel apa sajakah yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan atau program. Dari teori evaluasi kebijakan tersebut akan dipakai dasar untuk mengevaluasi Program Bantuan Modal DKP di Kabupaten Banteng. Secara sederhana proses kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan memproses kepentingan publik menjadi sebuah keputusan kebijakan untuk dilaksanakan. Prosedur proses kebijakan secara sederhana dapat diikuti pada gambar berikut : Agenda setting Formula Kebijakan Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan Input feedback Gambar 3 : Prosedur kebijakan Dari gambaran proses kebijakan tersebut maka ruang lingkup studi kebijakan publik gabungan fungsi administrasi, yaitu proses administrasi diawali implementasi dan evaluasi kebijakan. Bahwa secara akademisi ruang lingkup kebijakan publik meliputi: teori kebijakan publik yaitu sebagai ilmu, analisis kebijakan yaitu memprediksi dampak sebelum kebijakan diterapkan, implementasi kebijakan yaitu menilai bagaimana kebijakan itu dioperasikan atau dilaksanakan, evaluasi kebijakan yaitu menjawab masalah yang timbul sebagai akibat dari implementasi kebijakan dan mengantisipasi di masa depan. Sebuah kebijakan harus diikuti oleh proses adanya tindakan (policy implementation). Dari tindakan tersebut akan memberikan hasil (out put) tertentu dan dampak tertentu sesuai tujuan dari kebijakan itu. Hasil atau out put beserta dampak yang ada akan menjadi feed back (umpan balik) bagi kebijakan lainnya atau menjadi perbaikan (evaluasi) bagi kebijakan sebelumnya. Tahap evaluasi memegang peranan yang signifikan bagi keberhasilan suatu kebijakan atau program.Dengan dilakukannya evaluasi (policy assesment), maka satu program akan dapat dinilai dengan hasil yang dicapai dan dampak yang ditimbulkan, apakah sudah sesuai dengan harapan atau masih jauh dari tujuan dari kebijakan atau program. Dalam hal implementasi Program Bantuan Modal DKP di Kabupaten Bantaeng dilakukan juga proses pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pengawasan. Pemantauan implementasi program dilaksanakan dalam sebuah Tim Koordinasi di berbagai tingkatan (desa, kecamatan, kabupaten bahkan provinsi). Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala maupun insidentil bahkan dimungkinkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. Pelaporan dalam rangka pengendalian kegiatan program bantuan modal DKP dilaksanakan secara perodik dan berjenjang. Pengawasan dilaksanakan melalui jalur struktural dan fungsional oleh aparat, fungsional maupun konsultan. Menurut McNamara (1997-2010) bahwa dalam merancang program evaluasi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan : 1. Untuk apa dilakukan evaluasi; 2. Siapa respondennya; 3. Jenis informasi apa yang diperlukan; 4. Dari siapa saja informasi diperoleh; 5. Metode apa yang digunakan untuk mengumpulkan informasi misalnya, kuesioner, wawancara, memeriksa dokumentasi, mengamati kelompok penerima bantuan, melakukan kelompok fokus di antara kelompok penerima bantuan atau instansi pemberi bantuan, dll; 6. Kapan informasi yang dibutuhkan harus dikumpulkan? 7. Apa saja sumber daya yang tersedia untuk mengumpulkan informasi? Beberapa jenis program evaluasi dalam melaksanakan evaluasi program terdapat beberapa pendekatan yang umum digunakan yakni diantaranya (McNamara, 1997-2010) : a. Evaluasi Berdasarkan Tujuan (Goals-Based Evaluation) Program sering dibuat untuk memenuhi satu atau lebih tujuan spesifik. Tujuan ini sering dijelaskan dalam rencana program. Evaluasi berdasarkan tujuan adalah menilai sejauh mana program tersebut memenuhi tujuan dan keobjektifitasan yang telah ditetapkan sebelumnya. b. Evaluasi Berdasarkan Proses (Process-Based Evaluations) Evaluasi berdasarkan proses dirancang untuk sepenuhnya memahami bagaimana sebuah program bekerja, bagaimana cara menghasilkan hasil. Evaluasi ini berguna jika program yang lama berdiri dan telah berubah selama bertahun-tahun, karyawan atau pelanggan melaporkan sejumlah besar keluhan tentang program, tampaknya ada inefisiensi besar dalam memberikan layanan program dan mereka juga berguna untuk menggambarkan secara akurat ke luar pihak bagaimana sebuah program benar-benar beroperasi (misalnya, untuk replikasi di tempat lain). c. Evaluasi Berdasarkan hasil (Outcomes-Based Evaluation) Evaluasi program dengan fokus hasil yang semakin penting bagi organisasi nirlaba. Evaluasi berdasarkan hasil memudahkan kita menanyakan apakah organisasi benar-benar melakukan kegiatan program yang tepat untuk membawa hasil yang tepat. B. Aspek Kehidupan Masyarakat Pesisir Karakteristik masyarakat pesisir dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya, aspek pengetahuan, kepercayaan (teologis), dan posisi nelayan sosial. Dilihat dari aspek pengetahuan, masyarakat pesisir mendapat pengetahuan dari warisan nenek moyangnya misalnya mereka untuk melihat kalender dan penunjuk arah maka mereka menggunakan rasi bintang. Sementara, dilihat dari aspek kepercayaan, masyarakat pesisir masih menganggap bahwa laut memilki kekuatan magic sehingga mereka masih sering melakukan adat pesta laut atau sedekah laut. Namun, dewasa ini sudah ada dari sebagian penduduk yang tidak percaya terhadap adat-adat seperti pesta laut tersebut. Mereka hanya melakukan ritual tersebut hanya untuk formalitas semata. Begitu juga dengan posisi nelayan sosial, pada umumnya, nelayan bergolong kasta rendah. Secara sosiologis, masyarakat pesisir memiliki ciri yang khas dalam hal struktur sosial yaitu kuatnya hubungan antara patron dan klien dalam hubungan pasar pada usaha perikanan. “Biasanya patron memberikan bantuan berupa modal kepada klien. Hal tersebut merupakan taktik bagi patron untuk mengikat klien dengan utangnya sehingga bisnis tetap berjalan” (Satria, 2002). Dari masalah utang piutang tersebut sering terjadi konflik, namun konflik yang mendominasi adalah persaingan antar nelayan dalam memperebutkan sumberdaya ikan yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya pihak yang dapat mengembangkan sumberdaya laut dan mengatur pengelolaannya. Peran pemerintah mulai tingkat lokal hingga tingkat pusat sangat penting dalam perannya menciptakan aturan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat pesisir dan keberlanjutan (sustainabilitas) sumberdaya alamnya. Ini perlu ditekankan karena sebagaimana sumberdaya alam lainnya, sifatnya yang bisa hancur dan menjadi langka bila tidak dikelola dengan bijak akan menimbulkan konflik di masa mendatang. Peraturan dengan demikian sangat penting termasuk untuk memastikan hak pemanfaatan sumberdaya alam bagi masyarakat lokal. Selain pemerintah, lembaga non pemerintah dan berbasis masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat membantu dalam mengarahkan strategi pemberdayaan dan pemanfaatan potensi yang ada yang diperlukan masyarakat pesisir dan menunjang pengelolaan sumberdaya lingkungan laut di sekitar tempat tinggal mereka misalnya budidaya perikanan. Pengelolaan ini dilakukan dengan kegiatan nyata yang sesuai dengan warna dari kultur masyarakat setempat. Untuk itu LSM harus mampu memberikan masukan dan atas pemikiran kritis bagi strategi pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir dan masyarakatnya. Masyarakat pesisir secara umum dipahami sebagai masyarakat dengan mata pencaharian utama nelayan. Ini bisa dimaklumi karena nelayan menjadi mata pencaharian utama kelompok masyarakat yang hidup di sekitar pantai ini. Yang perlu dicermati pada masyarakat pesisir adalah masalah yang berkaitan dengan peran dan matapencaharian mereka sebagai nelayan. Berbagai kebijakan yang dilakukan belum mampu mengangkat kerangkeng kemiskinan para nelayan. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, selama ini, cendrung lebih mengarah kepada kebijakan “produktivitas” dengan memaksimalkan hasil eksploitasi sumber daya laut tanpa ada kebijakan memadai yang mengendalikannya. Arah modernisasi di sektor perikanan yang dilakukan selama ini, hanya memberi keuntungan kepada sekelompok kecil yang punya kemampuan ekonomi dan politik, sehingga diperlukan alternatif paradigma dan strategis pembangunan yang holistik dan terintegrasi serta dapat menjaga keseimbangan antara kegiatan produksi. Selain sebagai nelayan, pada kondisi pesisir tertentu, juga bisa disebabkan oleh perubahan kecenderungan pola kerja nelayan, maka beragam matapencaharian lainnya yang bisa dikerjakan oleh masyarakat pesisir, termasuk oleh kelompok petani rumput laut. Menjadi petani rumput laut sebagaimana ditemukan di banyak Kabupaten Bantaeng. Kehidupan mereka dalam mengelola sumberdaya alam menjadi produk rumput laut, juga tidak lepasa dari kultur dan relasi yang mereka bangun dengan alam, serta tenik keterampilan yang mereka kuasai. Dalam perjalanan sebagai petani rumput laut, terkait degan alur ekonomi lainnya, maka kehidupan masyarakat pesisir dalam hal ini petani rumput laut juga tidak luput dari pasang surut, termasuk yang paling mutakhir terjadi adalah kebijakan harga dan impor rumput laut yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini sekali lagi memberikan bukti bahwa kehidupan masyarakat pesisir membutuhkan perhatian penuh dalam pemberdayaannya (Sursiyamtini,M.A., Paresti, C., Santosa, B., dkk. 2012). C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Menurut Korten (1988:69) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal. Selain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris, power diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Robert Dahl (1983:92), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya. Sementara Hulme dan Turner (1990:78) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga. Menurut Talcot Parsons dalam Prijono (1996:123), Power merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan power dalam empowerment adalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan powerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri (Prijono, 1996:86). Kieffer (1984:112) menyimpulkan dari penelitiannya bahwa pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan : a. Perkembangan konsep diri yang lebih positif. b. Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis. c. Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok. Grand Theories dari konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacu pada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai ada perbedaan kelas semisal majikan dan buruh, distribusi pendapatan yang tidak merata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan (Prijono, 1996:137). Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial-budaya dan hal ini menjadi basis membangun fondasi civil society di kawasan pesisir (Kusnadi, 2007). Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia, kapasitas, dan fungsi kelembagaan social ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga, serta tingkat partisipasi politik warga yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang komprehensif dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat lokal. D. Pembangunan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pembangunan adalah proses alami mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata (Wrihatnolo kemakmuran, dan Dwidjowijoto, yaitu 2007). meningkatnya Kesejahteraan konsumsi yang ditandai dengan disebabkan oleh meningkatnya pendapatan. Pendapatan meningkat sebagai akibat hasil produksi yang semakin meningkat pula. Proses alami di atas dapat terlaksana jika asumsi-asumsi pembangunan yang ada, yaitu kesempatan kerja atau partisipasi termanfaatkan secara penuh (full employment), setiap orang memiliki kemampuan yang sama (equal productivity), dan masing-masing pelaku ekonomi bertindak rasional (efficient), dapat dipenuhi. Namun demikian, dalam realitas asumsi-asumsi di atas sangat sulit dipenuhi. Pasar seringkali tidak mampu memanfaatkan tenaga kerja dan sumberdaya alam sedemikian rupa sehingga tak mampu berada pada kondisi full employment. Tingkat kemampuan dan produktivitas pelaku ekonomi juga sangat beragam. Kondisi di atas diperburuk oleh kenyataan bahwa tidak setiap pelaku ekonomi mendasarkan perilaku pasarnya atas pertimbangan- pertimbangan yang rasional dan efisien. Dalam kondisi demikian, pasar atau ekonomi telah terdistorsi. Dalam jangka panjang hal tersebut akan melahirkan masalah-masalah pembangunan, seperti kesenjangan, pengangguran, dan akhirnya kemiskinan. Di tengah kondisi distortif tersebut, proses natural dalam pembangunan tidak dapat terjadi begitu saja. Proses natural harus diciptakan melalui intervensi pemerintah, dengan kebijakan- kebijakan yang akan mendorong terciptanya kondisi yang mendekati asumsi-asumsi di atas. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembangunan nasional ada tiga pertanyaan dasar yang perlu dijawab. Pertama, pembangunan perlu diletakkan pada arah perubahan struktur. Kedua, pembangunan perlu diposisikan pada arah pemberdayaan masyarakat untuk menuntaskan masalah kesenjangan berupa pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Ketiga, pembangunan perlu ditempatkan pada arah koordinasi lintas sektor yang mencakup program pembangunan antar sektor, pembangunan antar daerah, dan pembangunan khusus. Dalam implementasinya, usaha untuk menjawab ketiga arah pembangunan itu harus dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan sistematis. Pemberian ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat untuk berpartisipasi dapat bersinergi dengan upaya untuk menanggulangi masalah penganggguran dan kemiskinan (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007). Konsep pemberdayaan (empowerment) muncul karena dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan (Friedmann,1992). Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menaggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu, harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dan harapan bukanlah alat ukur dari hasil kerja ilmu-ilmu sosial, melainkan lebih merupakan cermin dari nilai-nilai normatif dan moral. Kegagalan dan harapan akan terasa sangat nyata pada tingkat individu dan masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, yang dirasakan adalah gejala kegagalan dan harapan. Dengan demikian, “pemberdayaan masyarakat”, pada hakekatnya adalah nilai kolektif pemberdayaan individual (Friedmann, 1992). Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, namun juga secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, dan kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan sumber-sumber informasi, serta ketrampilan manajemen. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang nyata. Untuk menerjemahkan rumusan menjadi kegiatan nyata, negara mempunyai birokrasi. Birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusan-rumusan kebijaksanaan Negara (public policies) dengan baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Dalam konteks Indonesia, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat miskin. E. Program Bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Strategi pembangunan perikanan dan kelautan provinsi Sulawesi Selatan meliputi pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, industri kelautan (seperti industri maritim, perikanan, wisata bahari) yang dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan, maka guna mendukung hal tersebut ditetapkan strategi sebagai berikut : 1. Mendukung kegiatan Nasional Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) * Pengembangan pelayanan usaha komoditas unggulan rumput laut. * Pembinaan mutu (pengadaan alat pengolahan) dan pelatihan pengolahan hasil perikanan) 2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) * Pengembangan usaha perikanan tangkap usaha skala kecil * Pengembangan usaha kecil perikanan budidaya 3. Mendukung kegiatan Nasional Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) * Koordinasi dan pemetaan potensi tambak garam 4. Mendukung kegiatan Nasional Penyediaan 4 unit kapal penangkapan ikan > 30GT * Penyediaaan alat tangkap kapal (pendampingan APBD) 5. Mendukung kegiatan Nasional Peningkatan ketrampilan nelayan, fasilitas permodalan, pembinaan KUB perikanan tangkap, asuransi SEHAT (sertifikat Hak Tanah Nelayan), kartu nelayan * Pengembangan unit usaha dan ekonomi masyarakat pesisir (pendataan) 6. Mendukung kegiatan Nasional Penyediaan Induk Unggul * Pengembangan kawasan budidaya air tawar 7. Mendukung kegiatan Nasional Pembinaan UMK perikanan * Pengembangan dan pembinaan kelembagaan nelayan dan petani ikan 8. Mendukung kegiatan Nasional Gemar Ikan * Diversifikasi pangan produk lokal a. Dukungan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Sul-Sel terhadap Untuk mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan Bidang Kelautan dan Perikanan secara terpadu dan tepat sasaran, maka diperlukan prioritas-prioritas pembangunan yang dianggap dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang pada dasarnya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh daerah dan masyarakat miskin diuraikan sebagai berikut: 1. Terpenuhinya hak-hak dasar atas cakupan dan kualitas layanan bagi masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan miskin. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin khususnya di bidang kelautan dan perikanan. b. Kelompok Program Kelompok program perlindungan dan bantuan sosial bidang kelautan dan perikanan terdiri dari beberapa program aksi sebagai berikut: 1. Program pengembangan budidaya perikanan. 2. Pengembangan Pelayanan usaha komoditas unggulan rumput laut. 3. Program perikanan Tangkap, pesisir dan pulau-pulau kecil 4. Tersedianya sarana dan paket teknologi perikanan tangkap 5. Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya, Penyediaan induk dan benih unggul. c. Prioritas Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat tujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan karakteristik kegiatan program yang bersifat pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan kelompok. Sasarannya pada kelompok Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin. Prioritas program ini secara operasional diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan atau masyarakat miskin untuk berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan dan ketertinggalannya baik dibidang ekonomi, social budaya maupun akses pelayanan infrastruktur fisik lainnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pengembangan kemampuan atau kapasitas, pengembangan peluang dan pengelolaan modal sosial lokal yang akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat; kemampuan dan keterampilan masyarakat; dan efisiensi dan efektifitas penyediaan pelayanan umum bagi masyarakat miskin. d. Sasaran Strategik 1. Terjaminnya partisipasi masyarakat nelayan/pembudidaya ikan miskin dalam pembangunan daerah. 2. Meningkatnya ketahanan pangan keluarga, kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan 3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan masyarakat, kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya khususnya dibidang kelautan dan perikanan. 4. Meningkatnya akses masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan miskin dalam pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara arif dan berkelanjutan yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur fisik serta teknologi. e. Program Operasional Pemberdayaan Masyarakat Beberapa program operasional yang mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut : 1. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Budidaya, Tangkap, dan P2HP 2. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) 3. Pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan lainnya. 4. Pemberdayaan perempuan pesisir. 5. Peningkatan pembinaan keterampilan nelayan dan pemahaman tentang penangkapan ikan ramah lingkungan 6. Pembinaan masyarakat nelayan dengan pola penangkapan ikan secara sederhana 7. Program optimalisasi Pengolahan dan pemasaran Produk Perikanan, Kegiatan Pelatihan Nelayan penerima Paket Bantuan. f. Prioritas Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) ditujukan untuk mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. dengan karakteristik kegiatan program memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha, dan akses pada pasar, meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha. Kelompok program ini secara operasional diarahkan dalam rangka Pengembangan ekonomi lokal daerah didasarkan pada upaya menggali potensi sumber daya lokal baik SDA, SDM maupun kelembagaan masyarakat yang mencakup: kemampuan masyarakat/pelaku KUKM dan terhadap keterampilan permodalan, masyarakat; pasar, akses informasi dan teknologi; berjalannya system agribisnis, dan kerjasama dan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan daerah lain khususnya dibidang kelautan dan perikanan. g. Sasaran Strategik 1. Meningkatnya pengangguran. partisipasi angkatan kerja dan menurunnya angka 2. Meningkatknya keterampilan dan semangat wirausaha dibiang kelautan dan perikanan khususnya bagi masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan miskin. 3. Terciptanya kemitraan masyarakat, perusahaan/swasta, pemerintah dan lembaga perbankan dalam rangkan mengembangkan sistem agribisnis usaha tani masyarakat. h. Program operasional pemberdayaan usaha mikro kecil Beberapa program operasional yang mendukung upaya pemberdayaan usaha mikro kecil sebagai berikut : 1. Program optimalisasi Pengolahan dan pemasaran produk Perikanan, Kegiatan Pembinaan Mutu dan Pelatihan Pengolahan 2. Hasil perikanan 3. Program Pengembangan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Pesisir 4. Pelatihan pemantapan penanganan mutu ikan (handling) pasca tangkap 5. Program Peningkatan dan Pengetahuan keterampilan UMKM dan penguatan modal 6. Program Pengembangan usaha kecil dan mata pencaharian alternative 7. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala tradisional Kelompok Program-program pendukung yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin antara lain: 1. Bimbingan teknis penanganan hasil perikanan dan bernilai tambah 2. Pengembangan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya, Penangkapan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 3. Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Komoditas Unggulan Perikanan 4. Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Dengan kebijakan, strategi, serta program kegiatan di atas diharapkan dapat menjawab permasalahan yang selama ini dihadapi atau setidaknya meminimalisir banyaknya permasalahan yang dihadapi khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan dibidang kelautan dan perikanan. F. Pengembangan Budidaya Rumput laut Rumput laut merupakan salah satu hasil komoditi yang sudah banyak dibudidayakan pemanfaatan yang terbesar adalah sebagai bahan ekspor dalam bentuk rumput laut kering. Berdasarkan data statistik, pada tahun 2009 total ekspor rumput laut Indonesia adalah sebesar 17,161.01 ton. Jumlah ini sebenarnya masih bisa ditingkatkan jika ditinjau dari luas wilayah perairan Indonesia yaitu sekitar 62% dari keseluruhan wilayah teritorial (Dahuri, 2003). yang berarti bahwa pengembangan potensi masih kurang dikelola secara optimal. Hal ini jelas menjadi tantangan bagi kita untuk mencurahkan perhatian dan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi rumput laut di Indonesia. Sebagai Inkubator atau pusat pembudidayaan komoditas rumput laut adalah Kabupaten Takalar dan daerah sekitarnya seperti Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Selayar dan Pangkep menjadi pendukung/Klaster (DKP, 2004). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga menghindari rakyat dari praktek rentenir dan juragan. Program pemerintah yang digalakkan tersebut, menunjukkan perkembangan yang memuaskan dengan semakin banyaknya masyarakat pesisir yang mengusahakan budidaya rumput laut yang secara otomatis mempengaruhi perkembangan luas areal budidaya rumput laut dan meningkatnya volume produksi rumput laut. Upaya pengembangan budidaya rumput laut pada tahun 2003 dilakukan melalui program Intensifikasi Budidaya (Inbud) Rumput Laut di 18 provinsi pada areal seluas 17.416 hektar. Dengan mendistribusikan benih atau bibit rumput laut sebanyak hampir 209 ribu ton. Program Inbud Rumput Laut itu dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari penyuluhan hingga penyediaan modal. Selain itu, diharapkan terjadi jaringan kerja sama antar kelompok pembudidaya dari tingkat kecamatan hingga provinsi untuk mengembangkan bisnis rumput laut (Dahuri, 2003). Keberhasilan kegiatan budidaya rumput laut sangat ditentukan oleh faktor ketersediaan dan kesesuai lahan perairan, oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang optimal dari kegiatan tersebut hendaknya dipilih lokasi yang sesuai dengan aspek ekobiologinya (persyaratan tumbuhnya). Bagaimanapun bermutunya bibit yang digunakan kalau lahannya tidak sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan oleh rumput laut maka hasilnya pasti tidak seperti yang diharapkan (Ikhsan, 2012). Selain itu, untuk pengembangan rumput laut tersebut dibutuhkan partisipasi dari semua pihak yaitu dari pemerintah daerah dalam hal penetapan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam termasuk rumput laut yang ramah lingkungan dari kalangan perguruan tinggi Universitas Hasanuddin yang memiliki pola ilmiah pokok “Ilmu Kelautan” yang dicanangkan sejak tahun 1978. Memiliki banyak staf ahli yang menguasai bidang rumput laut ini. Kontribusi ilmu pengetahuan ini sebenarnya sudah sering diterapkan dalam, bentuk penyuluhan lapangan ke daerah-daerah, namun masih bersifat insidentil. Untuk itu diupayakan adanya partisipasi bersama secara kontinyu dari pihak universitas, pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan bertahap dan menyeluruh dari rangkaian pengembangan dan pengelolaan rumput laut. G. Pendapatan Salah satu dari unsur laporan keuangan adalah pendapatan. Pendapatan merupakan tolak ukur untuk menilai keberhasilan dari manajemen dalam pengelolaan suatu usaha. Pengertian pendapatan sering kali disamakan dengan istilah penghasilan tetapi sebenarnya keduanya berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh IAI (2004: 23.1): “Penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan (income) meliputi baik pedapatan (revenue) maupun keuntungan (gain).” Dari definisi di atas kita lihat perbedaan antara penghasilan dan pendapatan, penghasilan mencakup pendapatan dan keuntungan, sedangkan pendapatan merupakan arus masuk bruto yang berasal dari usaha atau kegiatan yang belum dikurangi dengan beban-beban yang ada hubungannya dengan pendapatan yang bersangkutan. Dalam buku Analisis Laporan Keuangan, Mahmud M Hanafi dan Abdul Halim (2003: 57) menyatakan bahwa: Pendapatan didefinisikan sebagai aset masuk atau aset yang naik nilainya atau hutang yang semakin berkurang atau kombinasi ketiga hal dimuka selama periode dimana perusahaan memproduksi dan menyerahkan barang atau memberikan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok perusahaan. Menurut Zaki Baridwan (2004: 29) pendapatan adalah: Aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Pada dasarnya ada dua pendekatan terhadap konsep pendapatan (revenue) yang dapat ditemukan dalam literatur akuntansi. Pertama pendekatan yang memusatkan perhatian kepada arus masuk (inflow) dari pada assets yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang atau jasa oleh perusahaan dan transfer barang dan jasa tersebut kepada konsumen atau produsen lain. Dalam hal ini, Kieso, et al (2005: 56) mengemukan pendapatan sebagai berikut: “Revenues is inflows or other enhancements of assets of on entity or settlement of its liabilities (or a combination of both) during a period from delivering or producing goods, rendering, services, or other activities that constitute the entity’s ongoing major or central operations”. Dalam bahasa Indonesia berarti, pendapatan adalah arus kas masuk atau penambahan lain atas harta atau suatu kesatuan atau penyelesaian suatu kewajiban (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama perusahaan tersebut. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan dasar arus masuk bruto dari manfaat ekonomis yang timbul dari aktivitas kegiatan normal perusahaan, baik berasal dari aktivitas operasi perusahaan maupun dari aktivitas non operasi. 1. Pengukuran Pendapatan Pendapatan harus dapat disajikan secara wajar, tidak boleh diantisipasi terlalu besar atau terlampau kecil. Pengukuran pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004: 23.3) dijelaskan bahwa, “Pendapatan harus dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.” Lebih lanjut Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa: Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan (IAI, 2004: 23.3). Dari penjelasan di atas, maka pengukuran pendapatan mengacu pada nilai sekarang (present value) dari uang yang akhirnya akan diterima sebagai hasil proses produksi atau transaksi pendapatan. Dari kriteria ini, jelas bahwa seluruh retur dan potongan penjualan harus dihubungkan pada pendapatan yang bersangkutan. 2. Pengakuan Pendapatan Salah satu masalah yang akan segera timbul dalam pengakuan pendapatan ini adalah kapan pendapatan itu diakui. Proses penentuan waktu pengakuan pendapatan, umumnya berkaitan dengan konsep realisasi pendapatan, bahkan sebenarnya realisasi tersebut lebih penting daripada timbulnya pendapatan itu sendiri. Dalam hal ini, Harahap (2004: 113) secara teoritis mengemukan bahwa ”suatu penghasilan akan diakui sebagai pendapatan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual barang dan jasa itu setelah selesai”. Penentuan waktu yang dimaksud Harahap, (2004: 114) ada empat alternatif yaitu: a. Selama produksi b. Pada saat proses produksi selesai c. Pada saat penjualan d. Pada saat penagihan kas Keempat pendapatan. alternatif Pengakuan itu sama-sama pendapatan dipakai pada saat dalam produksi pengakuan berlangsung diterapkan kepada proyek pembangunan jangka panjang. Pada saat selesainya produksi dapat diterapkan pada kegiatan pertanian atau pertambangan, pada saat penjualan dipakai untuk barang perdagangan. H. Kerangka Pikir Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir merupakan program unggulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantaeng. Program bantuan DKP secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendaya gunakan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Sebagian besar penduduk masyarakat pesisir Kabupaten Bantaeng pada umumnya berprofesi sebagai pembudidaya rumput laut. Usaha rumput laut merupakan mata pencaharian baru bagi masyarakat pesisir yang hanya menggunakan teknologi seadanya yang masih tidak mampu untuk memanfaatkan sumberdaya alam pesisir secara optimal. Dengan peralatan yang sangat sederhana, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pembudidaya rumput laut masih identik dengan kemiskinan. Dengan semua keterbatasan yang dimiliki oleh pembudidaya rumput laut, program bantuan pemerintah dari DKP baik berupa bantuan dana dan peralatan sangat dapat membantu usaha budidaya rumput laut mereka hingga proses pemasarannya. Adanya saluran program bantuan pemerintah ini melalui Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantaeng diharapkan tidak hanya sekedar memberikan bantuan saja materi dan non-materi saja tanpa adanya peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut pada saat sebelum dan setelah penerimaan bantuan program. Akan tetapi, program unggulan ini bisa menjadi jalan keluar atau sebuah langkah awal yang dapat menyelesaikan masalah-masalah pembudidaya rumput laut baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, dengan adanya penerimaan program bantuan ini perlu dilakukan evaluasi terhadap peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut sebelum dan setelah penerimaan bantuan. Sehingga, dapat dijadikan rekomendasi kepada pemerintah DKP mengenai pentingnya pengaruh program tersebut kepada para pembudidaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema kerangka pikir sebagai berikut: Program Bantuan DKP Pembudidaya Rumput Laut Jenis Bantuan PUMP PNPM-MKP APBDP-TK1 APBD-TK2 Mekanisme dan Prosedur Bantuan DKP Pengaruh Program Bantuan DKP Pendapatan Setelah Sebelum Analisis:- Kuantitatif Kualitatif AHP Evaluasi Rekomendasi Gambar 4. Skema Kerangka Pikir BAB III METODE PENELITIAN A. Rancangan Penelitian Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan upaya pemecahan masalah atau tindakan yang yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat pendapatan pembudidaya rumput laut dalam rangka adanya program bantuan dari DKP Kabupaten Bantaeng, yang memuat: Subyek penelitian, langkah-langkah atau prosedur penelitian, metode pengumpulan data, jenis instrumen penelitian yang akan digunakan serta teknik dan pengolahan analisis datanya. B. Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan mulai bulan Februari sampai April 2013 di Kabupaten Bantaeng. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (metode purposive), bahwa Kabupaten Bantaeng yaitu kecamatan Bantaeng, kecamatan Bissapu dan kecamatan Pa’jukukang masyarakat pesisir di sepanjang pesisir kecamatan tersebut bergerak sebagai pembudidaya rumput. Selain itu, Kabupaten Bantaeng juga merupakan sentra industri pengolahan rumput laut di Sulawesi Selatan yang hingga kini jumlah kelompok industri rumah tangga yang bergerak dalam bidang pengolahan Rumput Laut sudah mencapai 48 kelompok (DKP Kab. Bantaeng, 2013). C. Populasi dan Teknik Sampel Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik cluster sampling. Menurut Setiawan, N (2005) teknik cluster sampling yaitu populasi dibagi ke dalam satuan-satuan sampling yang besar, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika sumber data sangat luas. Pengambilan sampel didasarkan populasi yang telah ditetapkan, yaitu pegawai DKP yang berperan penting sebagai pengambil kebijakan terhadap pelaksanan program bantuan sebanyak 4 orang, kelompok pembudidaya rumput laut yang tidak mendapatkan program bantuan sebanyak 3 orang, dan kelompok pembudidaya rumput laut yang memperoleh program bantuan DKP tahun 2012 sebanyak 68 orang yang terdiri dari ketua dan bendahara kelompok yaitu kelompok PUMP sebanyak 5 kelompok, PNPM-MKP sebanyak 15 kelompok, APBD-TK II sebanyak 10 kelompok dan APBDP-TK I sebanyak 5 kelompok. Sehingga, jumlah sampel yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 75 orang. D. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder, sebagai berikut : 1. Teknik pengumpulan data primer a. Pengamatan (observation), yaitu Pengamatan dilakukan dengan dua cara yaitu, pengamatan biasa dan berpartisipasi. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan biasa adalah data yang dapat diamati oleh peneliti tanpa menuntut keterlibatan secara langsung. Jenis data yang diperoleh dengan cara ini adalah antara lain, keadaan pemukiman penduduk, peranan dalam aktifitas budidaya rumput laut, pola aktivitas dan kegiatan sehari-hari penduduk. b. Wawancara mendalam, yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui diskusi ataupun tanya jawab antara pewancara dengan informan. Wawancara mendalam (in-depth interview) didalamnya berlangsung tanya jawab dan pembicaraan terlibat mengenai berbagai aspek permasalahan yang akan dicari dalam penelitian. b. Kuesioner ( Angket ), yaitu jenis teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai pendamping dalam pengumpulan data. Angket berisikan format daftar pertanyaan yang memberi pilihan jawaban pada responden dan berkaitan dengan permasalahan. 2. Teknik pengumpulan data sekunder a. Studi Pustaka, Studi pustaka dilakukan untuk menelaah sejumlah sumber tertulis, dalam rangka memperoleh data, baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang dimaksud. b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang relevan dengan penelitian dan tersedia pada instansi atau lembaga pengambilan gambar di lapangan (pemotretan). yang terkait serta E. Metode Analisis Data Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian digunakan Analisis kuantitatif, kualitatif dan Analitycal Hierarchy Process (AHP). 1. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan selesai setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Metode analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang memberi keterangan dan menjelaskan hasil data analisis yang telah diperoleh dari data yang diolah dan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis sesuai dengan pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk angka. Rumusan masalah yang digunakan dalam metode analisis ini adalah rumusan masalah pertama tentang mekanisme program bantuan, rumusan masalah kedua mengenai pengaruh program bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terhadap peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut dan rumusan masalah ketiga yaitu evaluasi program bantuan DKP dalam sasaran bantuan, jumlah dan waktu. Komponen tersebut adalah reduksi data, kajian data dan penarikan kesimpulan dalam bentuk narasi untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program bantuan DKP berdasarkan dari input (masukan), process (proses), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak) terhadap pendapatan pembudidaya rumput laut. 2. Analitycal Hierarchy Process (AHP) Analitycal Hierarchy Process (AHP) AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Rumusan masalah yang menggunakan metode analisis ini adalah rumusan masalah pada poin pertama dan ketiga yaitu mekanisme dan prosedur program bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan rumusan masalah poin ketiga yaitu proses pemberian bantuan program terhadap pembudidaya rumput laut. Sehingga AHP dapat digunakan untuk merangsang timbulnya gagasan untuk melakukan tindakan kreatif dan untuk mengevaluasi keefektifan program tersebut. Selain itu untuk membantu para pemimpin dalam menetapkan informasi apa yang patut dikumpulkan guna mengevaluasi pengaruh faktor-faktor relevan dalam situasi yang kompleks. F. Analisis Pengolahan Data Adapun analisis pengolahan data yang nantinya akan diperoleh dari pembudidaya rumput laut yang akan diolah sesuai variabelnya, sebagai berikut: 1. Analisis Evaluasi Peningkatan Pendapatan a. Pendapatan Untuk mengetahui Jumlah pendapatan yang diperoleh pembudidaya rumput laut digunakan rumus sebagai berikut : π = TR - TC Dimana : TC = FC + VC TR = Y . Py Keterangan : π : Pendapatan pembudidaya rumput laut (Rp) TR : Total penerimaan dari usaha pembudidaya (Rp) TC : Total Biaya (Rp) FC : Biaya tetap (Rp) VC : Biaya variabel (Rp) Y : Produksi (Kg) Py : Harga Y (Rp/Kg) Dengan kaidah keputusan Jika TR > TC, maka peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut yang dilakukan mampu menghasilkan laba dengan adanya program bantuan pemerintah DKP di Kabupaten Bantaeng. b. Produksi Selanjutnya, diterapkan analisis pendapatan dan biaya, digunakan untuk mengetahui hasil yang akan diperoleh dari usaha tersebut cukup menguntungkan atau sebaliknya. Analisis perhitungan ini menggunakan rumus : R/C Ratio = Dimana : TR : Total penerimaan usaha budidaya rumput laut TC : Total biaya usaha pembudidaya Kriteria yang digunakan : R/C Ratio > 1 = usaha dikatakan menguntungkan R/C Ratio < 1 = usaha dapat dikatakn merugikan R/C Ratio = 1 = maka usaha dapat dikatakan imbas. c. Efisiensi Pemasaran Soekartawi (2003) menyatakan bahwa efisiensi pemasaran adalah nisbah antara total biata dengan total nilai produk yang dipasarkan, atau dapat dirumuskan : EPs = (TB / TNP) X 100% Dimana : EPs : Efesiensi Pemasaran TB : Total biaya TNP : Total nilai produk Kriteria yang digunakan : 0 - 30% : efesien 30% - 60% : kurang efesien 60%-100% : tidak efesien 2. Analisis Evaluasi Program Tepat Sasaran, Waktu, dan Jumlah Melalui Analitycal Hierarchy Process (AHP) Suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri maka hasil perbandingan diberi nilai 1. Skala 9 telah terbukti dapat diterima dan bisa membedakan intensitas antar elemen. Hasil perbandingan tersebut diisikan pada sel yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan. Skala perbandingan perbandingan berpasangan dan maknanya yang diperkenalkan oleh Saaty (1993) dapat dilihat di bawah ini: 1 = Kedua elemen sama pentingnya, Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar 3 = Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yanga lainnya, Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya. 5 = Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya, Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya 7 = Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya, Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek. 9 = Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya, Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan. 2,4,6,8 = Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan, Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara 2 pilihan Kriteria yang digunakan : AHP ≤ 0.1 : efektif AHP > 0.1 : tidak efektif BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sejarah Program Bantuan DKP Terhadap Pembudidaya Rumput Laut Pengentasan kemiskinan melalui program pemberian bantuan di wilayah pesisir merupakan salah satu pelaksanaan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Kabupaten Bantaeng pada tahun 2009 mencapai 40,13% jiwa. Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah masyarakat pesisir, termasuk pembudidaya rumput laut. Kemiskinan memang merupakan salah satu masalah pokok yang harus ditanggulangi oleh pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraaan sosial masyarakat peisisir. Salah satu usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu dengan adanya program bantuan modal dan peralatan dalam peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut. Beberapa program bantuan tersebut adalah Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Anggaran Perubahan Belanja Daerah - Tingkat II (APBD- TK.II), Anggaran Perubahan Belanja Daerah Provinsi - Tingkat I (APBDP- TK.I), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP). PNPM-MKP merupakan program bantuan yang mulai menyalurkan program bantuannya kepada pembudidaya rumput laut sejak tahun 2002. Program bantuan ini memberikan bantuan berupa bantuan dana uang tunai kepada para pembudidaya dalam pengembangan budidaya rumput laut mereka. Program DKP kedua adalah APBD-TK I yang merupakan program bantuan DKP yang berumber dari dana bantuan pemerintah tingkat provinisi. Program bantuan ini mulai tersalurkan kepada pembudidaya rumput laut sejak tahun 2002, yang memberikan bantuannya kepada pembudidaya rumput laut berupa alat dan bibit rumput laut. Program DKP ketiga adalah APBD-TK II yang merupakan program bantuan DKP yang dananya bersumber dari dana pemerintah Kabupaten Bantaeng yang program bantuannya kepada pembudidaya rumput laut sejak tahun 2002. Berikut ini kutipan wawancara dari saudari Ani (38 thn) seorang pegawai negeri DKP, sebagai berikut : “Penyaluran bantuan Progam dari APBD-TK I, APBD-TK II dan PNPM-MKP kepada pembudidaya rumput laut berjalan sejak tahun 2002. Progam bantuan tersebut tersalurkan seiring dengan perkembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng” Selanjutnya, program bantuan ke-empat adalah PUMP yang merupakan program bantuan baru dari DKP yang berdiri mulai tahun 2011 hingga sekarang, program bantuan ini merupakan bagian dari program bantuan sebelumnya yaitu PNPM-MKP yang menyalurkan bantuan kepada para pembudidaya berupa bantuan modal atau yang tunai. Berikut ini kutipan wawancara dari saudari Marwah (42 thn) seorang pegawai negeri DKP, sebagai berikut : “Program bantuan PUMP merupakan program bantuan baru, program bantuan ini sama halnya dengan program bantuan PNPM-MKP. Hanya nama program bantuan yang berbeda akan tetapi penyalurannya tetap sama” Berdasarkan kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa koordinasi program bantuan PNPM-MKP kepada pembudidaya rumpu laut yang telah mendapatkan program bantuan tetap berjalan, meskipun pada tahun 2011 nama program tersebut diubah Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP). Hal tersebut dipertegas dalam buku pedoman teknis PUMP perikanan budidaya tahun 2011, bahwa program bantuan PNPM-MKP dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan budidaya yang berada pada Direktorat Jendral Perikanan Budidaya (DKP, 2011). B. Prosedur Penerimaan Bantuan Program DKP Salah satu hal penting yang mendukung kelancaran program bantuan DKP adalah diperlukan hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pembudidaya rumput laut untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut mengacu kepada salah satu kebijakan program bantuan pembangunan DKP selama periode 2008-2013 adalah peningkatan produksi rumput laut sebagai produk unggulan melalui peningkatan kelembagaan jumlah kelompok pembudidaya rumput laut. Untuk memudahkan penyaluran program bantuan usaha yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) adalah dibentuknya beberapa kelompok pembudidaya berdasarkan jenis program bantuan yang ada. Jumlah kelompok dari masing-masing program tersebut berbeda-beda sesuai dengan kelompok pembudidaya yang sanggup memenuhi prosedur atau mekanisme pada tiap-tiap program. Berikut ini tabel 1 daftar nama-nama kelompok pembudidaya rumput laut yang menerima bantuan dari program DKP Kabupaten Bantaeng dimana daftar penerima program tersebut diambil pada tahun 2010 khusus untuk program PNPM-MKP dan daftar penerima program APBD TK I, APBD TK II dan PUMP pada tahun 2012. Tabel 1 : Daftar nama-nama kelompok pembudidaya yang menerima program bantuan DKP Kab. Bantaeng. No Nama Program DKP 1 PNPM-MKP (2010) 2 APBD-TK I (2012) 3 APBD-TK II (2012) Nama Kelompok Pembudidaya BAKAL TIMUR TAMPUNG TIMUR I TAMPUNG TIMUR II SINAR LAUT ALGA LEMBANG PESISIR TAMALANGE II HIDAYAT II SIPAKAINGA LEMBANG II MANNGGARA BOMBANG ASSAMATURU JULU ATI TUNAS MANDIRI II SIPAKALA' BIRI ABULO SIBATANG II KASOREANG JAYA MANGGARA BOMBANG BIOTA LAUT SEJAHTERA KARANG BATU SIPAKAINGA PASIR PUTIH ASSIANA ABBULO' SIBATANG SINAR PICO' PESISIR UJUNG KATINTING BINGKAPPO JAYA SEJATI RL. SEJAHTERA SIPAKAINGA' SEJALAN Jumlah anggota (orang) 10 10 10 10 10 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Lanjutan Tabel 1 : Daftar nama-nama kelompok pembudidaya yang menerima program bantuan DKP Kab. Bantaeng. 4 PUMP PANOANG II SETIA KAWAN BARUGA UJUNG KATINTING MANDIRI 10 10 10 10 10 Sumber: Data Sekunder DKP Bantaeng, 2013. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa masing-masing kelompok penerima program bantuan tersebut memiliki prosedur bantuan yang berbeda-beda untuk memperoleh bantuan dari program DKP Kabupaten Bantaeng. Perbedaan mekanisme atau prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan program tersebut dapat dilihat dari masing-masing program sebagai berikut: 1. PNPM-MKP Hasil data dari program PNPM-MKP Kabupaten Bantaeng diambil pada tahun 2010, dengan jumlah penerima sebanyak 15 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang dan salah satu kelompok diantaranya terdiri 13 orang karena kelompok tersebut merupakan kelompok kedua yang dibentuk oleh DKP Kabupaten Bantaeng dengan nama kelompok Pesisir Tamalange II. Mekanisme masing-masing kelompok program ini memiliki prosedur sebagai berikut: Kelompok pembudidaya RL Jenis usaha sudah berjalan 2 tahun Kelembagaan diketahui oleh pemerintah setempat Diprioritaskan pada masing-masing yang bergerak kemitraan Lokasi usaha yang jelas Siap dibina oleh DKP Gambar 5: Mekanisme program PNPM-MKP Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa mekanisme penerima program bantuan PNPM-MKP terdiri dari pembudidaya rumput laut yang sudah menjalankan usaha budidaya tersebut minimal sejak 2 tahun terakhir. Dimana masing-masing identitas pembudidaya tersebut memiliki merupakan asli penduduk setempat yang memiliki lokasi usaha yang jelas dan bersedia untuk dibina oleh pihak DKP selama program tersebut berjalan. 2. APBD-TK I Program bantuan dari APBD-TK I merupakan program bantuan dari tingkat provinsi yang memberikan bantuannya kepada pembudidaya rumput laut berupa bibit dan peralatan budidaya. Jumlah kelompok pembudidaya yang menerima program bantuan ini pada tahun 2012 sebanyak 10 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Adapun mekanisme untuk mendapatakan penerimaan bantuan program DKP APBD-TK I ini sebagai berikut: Memiliki kelompok usaha Tidak memiliki usaha lain selain budidaya Rumput Laut Berdomisili masyarakat pesisir Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ABRI Pemberian bantuan sekaligus Pendampingan dari KKP ± 2 tahun Gambar 6: Mekanisme program APBD-TK I Berdasarkan gambar tersebut menjelaskan bahwa mekanisme penerima program bantuan APBD-TK I terdiri dari pembudidaya rumput laut yang berdomisili sebagai masyarakat pesisir setempat dan tidak memiliki mata pencaharian lain selain sebagai pembudidaya rumput laut. mekanisme program bantuan ini juga mensyaratkan bahwa penerima program bantuan tidak mendapatkan program bantuan lain selain APBD-TK I itu sendiri dan masingmasing anggota kelompok bersedia untuk dibina selama kurang lebih dua tahun. 3. APBD-TK II Program bantuan APBD-TK II merupakan program bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng kepada pembudidaya rumput laut. jumlah kelompok penerima bantuan tersebut pada tahun 2012 terdiri dari 10 kelompok dimana masing-masing kelompok tersebut terdiri dari 10 orang. Seperti halnya dengan program bantuan sebelumnya, program bantuan ini memiliki prosedur atau mekanisme sebagai berikut: Tidak pernah menerima atau sedang menerima program bantuan lain Mendapatkan izin dari kelurahan setempat Anggota terdiri 10 orang Bantuan diberikan sesuai permintaan Monitoring selama 3 bulan Gambar 7: Mekanisme program APBD-TK II Mekanisme program bantuan APBD-TK II teridiri dari pembudidaya rumput laut yang tidak pernah atau sedang mendapatkan program bantuan usaha budidaya rumput laut dari program bantuan lain. Mekanisme selanjutnya yaitu pembudidaya tersebut mendapatkan izin dari kelurahan setempat yang telah dinyatakan layak untuk menerima program bantuan yang tiap kelompok terdiri dari 10 orang anggota dan pemberian bantuan sesuai dengan permintaan kelompok yang kemudian akan menjalani monitoring selama 3 bulan. 4. PUMP Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut dengan PUMP Perikanan Budidaya merupakan program bantuan baru dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan PUMP tersebut merupakan bagian dari program bantuan PNPM-MKP. Jumlah kelompok pembudidaya yang menerima program bantuan ini terdiri dari 5 kelompok, dimana jumlah anggota pada masing-masing kelompok sama halnya dengan program bantuan sebelumnya yang terdiri dari 10 orang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa program bantuan ini merupakan program bantuan baru, sehingga prosedur atau mekanisme untuk memperoleh bantuan ini memiliki aturan yang berbeda dengan program bantuan sebelumnya. berikut ini gambar mekanisme penerimaan bantuan dari program PUMP sebagai berikut: Sosialisasi oleh DKP Identifikasi dan seleksi calon Penyusunan dan pengusulan RUK dan RUB serta dokumen lainnya Penyaluran BLM Pemanfaatan BLM Pendampingan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pemantauan dan evaluasi Pelaporan Gambar 8: Mekanisme program PUMP Pelaksanaan dan mekanisme pada program PUMP yaitu pihak DKP melakukan sosialisasi kepada pembudidaya mengenai pemberian program bantuan ini, kemudian diadakan seleksi dan identifikasi penerima bantuan. Kelompok pembudidaya yang lolos pada tahap seleksi dan identifikasi tersebut selanjutnya wajib menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Bersama (RUB) mengenai budidaya rumput laut mereka yang kemudian penyaluran dananya akan ditujukan kepada masing-masing kelompok. Tiap kelompok pembudidaya bersedia untuk dibina, dievaluasi dan mendapatkan pengawasan langsung oleh DKP mengenai pemanfaatan dana yang diterima dan membuat laporan mengenai perkembangan budidaya rumput laut mereka setelah menerima program bantuan tersebut. Berdasarkan keempat prosedur atau mekanisme dari masing-masing program di atas pada umumnya memproriitaskan penerima program bantuannya kepada pembudidaya rumput laut yang berdomisili pada daerah pesisir setempat dan memiliki tingkat perekonomian yang masih rendah. Namun, kenyataannya terdapat beberapa anggota dari kelompok pembudidaya rumput laut yang menerima program bantuan tersebut tergolong mampu dalam hal ekonomi akan tetapi tetap memperoleh bantuan dari DKP meskipun mereka tinggal pada daerah pesisir. Sehingga, hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur program yang dibuat oleh DKP sendiri. Berikut ini kutipan wawancara dari saudara Adi (32 thn) pembudidaya rumput laut yang tidak mendapatkan program bantuan, sebagai berikut : “mereka mendapatkan program bantuan dari DKP karena mereka dapat membaca dan menulis untuk membuat proposal permintaan bantuan. Selain itu, mereka memiliki hubungan dekat dengan orang-orang yang bekerja di kantor kecamatan” Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa beberapa anggota kelompok pembudidaya rumput laut yang menerima program bantuan adalah pembudidaya rumput laut yang mampu dalam ekonomi dan pendidikan. Sehingga, pelaksana program bantuan DKP yang bertugas sebagai pendamping pembudidaya rumput laut harus betul-betul mendampingi dan membantu para pembudidaya rumput laut dalam pembentukan kelompok dan pembuatan proposal mereka agar prosedur masing-masing program berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan DKP dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. C. Pengaruh Pendapatan, Kelayakan usaha (R/C) ratio dan Efesiensi Pemasaran Pembudidaya Rumput Laut Peningkatan pendapatan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu usaha yang dijalankan, khususnya bagi pembudidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Dengan adanya program bantuan dari DKP Kab. Bantaeng berupa uang tunai, bibit rumput laut maupun berupa peralatan tentunya sangat diharapkan dapat membantu peningkatan pendapatan pembudidaya. Oleh karena itu, untuk mengetahui pengaruh program bantuan DKP Kab. Bantaeng dapat dilihat pada hasil evaluasi jumlah tingkat pendapatan, kelayakan usaha dan efesiensi produk budidaya rumput laut sebagai berikut : a. Analisis Pendapatan Hasil evaluasi pendapatan pembudidaya rumput laut yang menerima program bantuan program DKP Kabupaten Bantaeng berkaitan erat dengan tingkat harga, total produksi, total penerimaan dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung. Berikut ini tabel hasil pengolahan data (Lampiran 3) mengenai rata-rata hasil pendapatan, total produksi, penerimaan dan biaya produksi dari masing-masing program bantuan tingkat pendapatan pembudidaya rumput laut. Tabel 2 : Hasil rata-rata biaya produksi, total penerimaan, jumlah produksi dan tingkat pendapatan Jenis Program 1 PNPM-MKP No 2 APBD-TK I 3 APBD-TK II 4 PUMP Keterangan Hasil Produksi (Kg) Biaya Produksi (Rp) Penerimaan (Rp) Pendapatan (Rp) Hasil Produksi (Kg) Biaya Produksi (Rp) Penerimaan (Rp) Pendapatan (Rp) Hasil Produksi (Kg) Biaya Produksi (Rp) Penerimaan (Rp) Pendapatan (Rp) Hasil Produksi (Kg) Biaya Produksi (Rp) Penerimaan (Rp) Pendapatan (Rp) Sebelum 433 3,331,556 3,900,000 568,444 340 2,787,000 3,060,000 273,000 322 2,772,833 2,902,500 129,667 325 2,806,500 2,925,000 118,500 Setelah 548 4,576,778 4,935,000 358,222 455 3,516,667 5,005,000 1,488,333 482 5,252,667 5,307,500 54,884 485 5,263,500 5,335,000 71,500 Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2013. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkan tingkat perbandingan pendapatan pembudidaya rumput laut sebelum dan setelah menerima program bantuan dari DKP Kabupaten Bantaeng. Tabel bagian pertama menunjukkan perbandingan tingkat pendapatan dari program bantuan dari PNPM-MKP, dimana tingkat produksi rumput laut sebelum dan setelah menerima bantuan program meningkat dari 433 kg menjadi 548 kg. Hal ini tentu diikuti dengan peningkatan penerimaan pembudidaya sebanyak Rp. 3,900,000 menjadi Rp. 4,935,000 dan peningkatan biaya produksi dari Rp 331,355,000 menjadi Rp. 4,576,778. Namun, berbeda halnya dengan tingkat pendapatan yang diperoleh pembudidaya pada saat sebelum menerima program tingkat pendapatannya sebesar Rp. 568,444 dan setelah menerima program bantuan Rp. 358,222. Bagian tabel kedua menunjukkan tingkat rata-rata pendapatan pembudidaya rumput laut sebelum dan setelah menerima program APBD-TK I, dimana tingkat produksi rata-rata sebelum menerima program bantuan adalah 340 kg dan setelah menerima program bantuan meningkat sebanyak 455 kg dengan biaya produksi rata-rata yang dikeluarkan sebelum menerima program adalah Rp. 2,787,000 dan setelah menerima bantuan Rp. 3,516,667. Total penerimaan yang diterima pada saat sebelum menerima bantuan sebesar Rp. 3,060,000 dan setelah menerima program bantuan total penerimaan yang diterima meningkat menjadi Rp. 5,005,000 dengan total pendapatan pada saat sebelum program sebesar Rp. 273,000 dan total pendapatan setelah menerima bantuan program meningkat menjadi Rp. 1,488,333. Hal ini menunjukkan bahwa program APBD-TK I mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya rumput laut dibandingkan pendapatan sebelumnya. Bagian tabel ketiga menunjukkan penerima program bantuan APBD-TK II dimana tingkat rata-rata produksi sebelum menerima bantuan sebanyak 322 kg dan mengalami peningkatan setelah menerima bantuan program sebanyak 482 kg dengan total rata-rata biaya produksi sebelum program sebanyak Rp. 2,772,883 dengan biaya produksi rata-rata setelah program meningkat Rp. 5,252,667. Peningkatan biaya produksi tersebut diikuti dengan total penerimaan rata-rata sebelum program sebanyak Rp. 2,905,500 dengan peningkatan penerimaan rata-rata setelah program sebanyak Rp. 5,307,500. Adapun peningkatan pendapatan pembudidaya sebelum program DKP yaitu sebanyak Rp. 129,667 dan pendapatan setelah program Rp. 54,884. Bagian ke-empat pada tabel 2 menunjukkan tingkat pendapatan pembudidaya rumput laut yang menerima program bantuan PUMP. Dimana jumlah total hasil produksi rata-rata pembudidaya sebelum menerima program sebanyak 325 kg dan setelah penerimaan bantuan program naik menjadi 485 kg dengan biaya produksi sebelum menerima program sebanyak Rp. 2,806,500 dan setelahnya mengalami peningkatan sebanyak Rp. 5,263,500. Selanjutnya pada total penerimaan rata-rata pada pembudidaya rumput laut sebelum menerima program bantuan sebanyak Rp. 2,925,000 dengan penerimaan setelah menerima bantuan meningkat menjadi Rp.5,335,000. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat pendapatan sebelum menerima program sebanyak Rp. 118,500 kemudian setelah menerima bantuan berkurang menjadi Rp. 71,500. Berdasarkan hasil analisis keseluruhan pada masing-masing penerima program bantuan DKP Kabupaten Bantaeng, diperoleh tingkat produksi dan jumlah penerimaan sebelum dan setelah menerima bantuan program DKP naik secara konstan. Hal ini sesuai dengan pendapat Zaini (2010) bahwa besar kecilnya penerimaan dipengaruhi oleh jumlah produksi. Responden yang memiliki produksi tinggi akan mendapatkan penerimaan yang besar dan sebaliknya untuk jumlah produksi yang rendah maka penerimaan yang diterimapun akan lebih kecil. Berbeda halnya dengan pendapatan yang diterima oleh pembudidaya pada saat sebelum dan setelah menerima program bantuan. Pada program bantuan APBD-TK I mengalami tingkat pendapatan yang semakin tinggi setelah menerima program bantuan, karena program bantuan tersebut berupa alat dan bibit rumput laut. Berbeda dengan program bantuan lainnya yang menyalurkan bantuannya berupa modal (uang tunai) yang mengalami tingkat pendapatan semakin berkurang. Perbedaan pendapatan tersebut disebabkan oleh jenis bantuan program yang mengakibatkan perbedaan spesialisasi produk, dimana pembudidaya yang menerima bantuan modal (uang tunai) bisa memilih jenis peralatan sesuai yang diinginkan berdasarkan dengan jumlah bantuan yang diterimanya. Berikut ini kutipan wawancara dari saudari Ani (38 thn) seorang pegawai negeri DKP, sebagai berikut : “Pemberian bantuan berupa uang tunai kadang disalahgunakan oleh pembudidaya rumput laut, bantuan tersebut biasanya dipergunakan bukan untuk proses budidaya rumput laut.” Pernyataan dari kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa penyaluran bantuan berupa peralatan dan bibit rumput laut lebih efektif dibandingkan dengan jenis bantuan uang tunai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Aris (2012) bahwa dalam prinsip keuntungan komparatif menunjukkan satu proses produksi akan memberikan perbedaan keuntungan karena adanya perbedaan biaya produksi, hal ini disebabkan terutama karena adanya pilihan biaya produksi dalam spesialisasi produk. Berikut ini kutipan wawancara dari saudara Arifuddin (46 thn) seorang pembudidaya rumput laut, sebagai berikut : “Bantuan dana yang saya peroleh dapat saya gunakan untuk pembelian alat produksi rumput laut kami sesuai dengan jenis dan banyaknya jumlah yang saya inginkan dan sisanya saya gunakan untuk keperluan hidup keluarga.” Selain perbedaan penyaluran program bantuan yang diselenggarakan oleh DKP, perbedaan tingkat pendapatan tersebut juga dipengaruhi oleh biaya produksi pada kelompok pembudidaya dengan adanya pertambahan biaya variabel dan biaya tetap selama proses produksi rumput laut dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hernanto (1991) menyatakan, bahwa dalam jangka pendek, satu kali produksi kita dapat membedakan biaya tetap dan biaya berubah (variabel), termasuk didalamnya barang yang dibeli dan jasa yang dibayar di dalam maupun di luar usaha tani. Tetapi dalam jangka panjang, semuanya akan merupakan biaya peubah karena semua faktor yang digunakan menjadi variabel. Oleh karena itu, biaya produksi merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih sebagai faktor yang dapat ditekan sehingga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya produksi. Sesuai dengan pendapat Pardamean (2008) bahwa upaya untuk menciptakan dan meningkatkan pendapatan petani dapat pula dilakukan dengan menekan biaya produksi menjadi seminimal mungkin. b. Analisis Rasio Penerimaan Terhadap Biaya (R/C) Analisis imbangan penerimaan dan biaya (R/C) bertujuan untuk melihat seberapa jauh setiap rupiah biaya yang digunakan dalam kegiatan usaha dan untuk melihat usaha untung, rugi, atau tidak untung dan tidak rugi (impas). Hal ini kelayakan usaha pembudidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng dapat diketahui dengan menggunakan rumus Analisis Revenue Cost Ratio (R/C), yang mana merupakan perbandingan antara penerimaan (revenue) dan biaya (cost). Tujuan penggunaan analisis dalam penelitian ini dapat membantu program pemerintah untuk melihat kelayakan usaha budidaya rumput laut untuk terus dikembangkan melalui program bantuan langsung (modal, bibit atau peralatan) dan bantuan tidak langsung berupa pelatihan budidaya rumput laut. Berikut ini tabel hasil pengolahan data pada (Lampiran 3) berdasarkan rata-rata kelayakan usaha budidaya rumput laut pada masing-masing jenis program bantuan DKP. Tabel 3 : Hasil rata-rata kelayakan usaha (R/C ratio) pembudidaya rumput laut yang menerima program bantuan DKP Kab. Bantaeng Jenis program PNPM-MKP APBD-TK I APBD-TK II PUMP 1,17 1,08 1,09 1,42 1,01 1,05 1,04 1,01 Kelayakan usaha Sebelum Setelah Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2013. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat kelayakan usaha pembudidaya rumput laut pada program bantuan PNPM-MKP sebelum menerima program bantuan total rata-rata R/C Ratio sebesar 1,17 artinya setiap satu rupiah yang dikeluarkan oleh pembudidaya akan diperoleh keuntungan sebesar 0,17 rupiah, sedangkan setelah menerima program bantuan total rata-rata R/C Ratio diperoleh 1,08 dengan artian setiap satu rupiah yang dikeluarkan oleh pembudidaya diperoleh keuntungan 0,8 rupiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha pembudidaya rumput laut yang menerima program bantuan PNPM-MKP layak untuk diusahakan. Daftar tabel 3 program bantuan kedua adalah APBD-TK I pada tabel tersebut pembudidaya rumput laut sebelum menerima program bantuan total rata-rata R/C Ratio sebesar 1,09 artinya setiap satu rupiah yang dikeluarkan oleh pembudidaya akan diperoleh keuntungan sebesar 0,9 rupiah, sedangkan setelah menerima program bantuan total rata-rata R/C Ratio diperoleh 1,42 dengan artian setiap satu rupiah yang dikeluarkan oleh pembudidaya diperoleh keuntungan 0,42 rupiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha pembudidaya rumput laut yang menerima program bantuan APBD-TK I juga layak untuk diusahakan. Selanjutnya, daftar tabel 3 bagian ke-tiga adalah program bantuan APBD-TK II pada tabel tersebut pembudidaya rumput laut sebelum menerima program bantuan total rata-rata R/C Ratio sebesar 1,01 artinya setiap satu rupiah yang dikeluarkan oleh pembudidaya akan diperoleh keuntungan sebesar 0,1 rupiah, sedangkan setelah menerima program bantuan total rata-rata R/C Ratio diperoleh 1,05 dengan artian setiap satu rupiah yang dikeluarkan oleh pembudidaya diperoleh keuntungan 0,5 rupiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha pembudidaya rumput laut yang menerima program bantuan APBD-TK II juga layak untuk diusahakan. Bagian akhir daftar tabel 3 adalah program bantuan PUMP pada tabel tersebut pembudidaya rumput laut sebelum menerima program bantuan total rata-rata R/C Ratio sebesar 1,04 artinya setiap satu rupiah yang dikeluarkan oleh pembudidaya akan diperoleh keuntungan sebesar 0,4 rupiah, sedangkan setelah menerima program bantuan total rata-rata R/C Ratio diperoleh 1,01 dengan artian setiap satu rupiah yang dikeluarkan oleh pembudidaya diperoleh keuntungan 0,1 rupiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha pembudidaya rumput laut yang menerima program bantuan PUMP masih layak untuk diusahakan. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kelayakan usaha budidaya rumput laut di atas telah diperoleh bahwa masing-masing pembudidaya rumput laut yang menerima program bantuan dari DKP Kabupaten Bantaeng layak untuk dikembangkan karena sangat terlihat jelas bahwa tingkat kelayakan budidaya rumput laut masing-masing lebih besar dari 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahim dan Hastuti (2007) menyatakan bahwa R/C lebih dari 1 adalah untung dan layak diusahakan. c. Efesiensi pemasaran pembudidaya rumput laut Efesiensi pemasaran menurut Agustiati (2001) dalam Sadif Rezky (2011) apabila memasukkan kata efesiensi dalam analisis, maka variable baru harus dipertimbangkan dalam model analisis adalah variable harga. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu diperhatikan sebelum analisis efesiensi dikerjakan yaitu tingkat transformasi antara output dan input dalam fungsi produksi, dan perbandingan antara harga input dan harga output sebagai upaya untuk mencapai indikator efesiensi. Berikut ini tabel hasil pengolahan data (Lampiran 3) mengenai analisis efesiensi pemasaran pembudidaya rumput laut sebelum dan setelah menerima program bantuan DKP. Tabel 4: Hasil analisis efesiensi pemasaran (R/C) ratio pembudidaya rumput laut sebelum dan setelah program DKP Kab. Bantaeng Jenis program PNPM-MKP APBD-TK I APBD-TK II PUMP 9% 11% 9% 9% 9% 8% 7% 6% Efesiensi pemasaran Sebelum Setelah Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2013. Berdasarkan tabel analisis di atas, diperolah hasil analisis efesiensi pemasaran pada pembudidaya rumput laut kelompok PNPM-MKP dengan persentase efesiensi pemasaran sebelum menerima program bantuan DKP sebesar 9% kemudian setelah menerima bantuan meningkat menjadi 11%. Kenaikan persentase pada hasil analisis di atas diikuti oleh kelompok pembudidaya rumput laut dari penerima APBD-TK I, dimana sebelum persentase efesiensi pemasaran sebelum menerima program sebesar 9% kemudian tetap menjadi 9%. Hasil analisis kenaikan persentase efesiensi pemasaran dari kedua program tersebut berbeda halnya dengan hasil persentase pada program APBD-TK Il dan PUMP. Dimana hasil persentase efesiensi pemasaran pada pembudidaya rumput laut dari program bantuan APBD-TK II dari 9% menurun menjadi 8%. Begitupun dengan penerima program dari PUMP yaitu efesiensi pembudidaya sebelum menerima program dari 7% menurun menjadi 6%. Berdasarkan hasil persentase efesiensi pemasaran pembudidaya rumput laut dari ke-empat program tersebut masih efektif, karena pada hasil persentse keseluruhannya masing-masing di bawah 30%. Keefektifan hasil analisis efesiensi pemasaran pada pembudidaya tersebut disebabkan oleh adanya sarana pemasaran yang dilakukan oleh DKP terhadap pembudidaya rumput laut yang menerima program bantuan dengan menyederhanakan jalur pemasaran rumput laut mereka yaitu dari produsen ke pedagang pengumpul. Dimana pedagang pengumpul tersebut lebih mudah untuk mengetahui jenis kelompok pembudidaya rumput laut yang menghasilkan produksi rumput laut terbanyak oleh data dan informasi dari DKP. Hal ini berdasarkan pendapat Harifuddin, dkk (2011) bahwa saluran yang pendek lebih efisien daripada saluran yang panjang dan pendapat Soekartawi (2002), efisiensi pemasaran tidak terjadi apabila biaya pemasaran semakin besar dan nilai produk yang dipasarkan jumlahnya tidak terlalu besar. Selain itu, keefktifan dari efesiensi pemasaran yang dimilki oleh pembudidaya yang menerima program DKP umumnya memiliki luas lahan atau luas bentangan di bawah 1 hektar atau ± 800 bentangan. Sesuai dengan pendapat Soekartawi (1993) menyatakan bahwa bukan berarti semakin luas lahan pertanian semakin efesien lahan tersebut. Bahkan lahan yang sangat luas dapat terjadi inefesiensi yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, terbatasnya tenaga kerja dan terbatasnya persediaan modal untuk membiayai usaha tersebut. D. Evaluasi Program Saluran Bantuan Dalam Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Dan Tepat Jumlah Salah satu indikator penting untuk mengetahui keberhasilan program bantuan dari DKP terhadap peningkatan pendapatan budidaya rumput laut adalah dengan mengetahui ketepatan sasaran penerima program, ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan ketepatan jumlah dalam penyaluran dana demi meningkatkan proses keberhasilan budidaya rumput pada kelompok pembudidaya. Salah satu analisis untuk mengetahui keberhasilan program bantuan DKP tersebut digunakan analisis hirarki proses (AHP) yang dapat membantu evaluasi keberhasilan program bantuan DKP dan yang akan mendukung kebijakan program bantuan DKP berikutnya. Penyusunan keseluruhan dimensi hirarki peningkatan pendapatan rumput laut yang digunakan meliputi: 1) dimensi fokus merupakan masa depan yang diinginkan pembudidaya rumput laut adalah peningkatan pendapatan mereka; 2) dimensi faktor merupakan pertimbangan berbagai persoalan dan peluang internal dan eksternal yang dihadapi dalam upaya mewujudkan keberhasilan program bantuan; 3) dimensi sasaran merupakan tujuan dari permasalahan yang memiliki pengaruh terhadap sebuah solusi yang ingin dicapai dalam peningkatan pendapatan; 4) dimensi alternatif merupakan pertimbangan solusi yang dapat digunakan oleh DKP dalam pelaksanaan kebijakan untuk peningkatan pendapatan dan pengembangan budidaya rumput laut (lampiran 4). Berikut ini (gambar 9) hasil analisis AHP terhadap faktor yang mendukung keberhasilan program bantuan DKP terhadap peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut. Bahwa faktor modal (MD), luas lahan (LL) dan sarana produksi (SP) merupakan hal penunjang terhadap keberhasilan program bantuan DKP dimana nilai AHP dari ketiga faktor tersebut 0.05 yang berarti hasil analisis ketiga faktor tersebut efektif dalam program bantuan DKP. Gambar 9: Nilai faktor terhadap fokus terhadap keberhasilan program bantuan DKP. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa dari ketiga penunjang keberhasilan program bantuan DKP tersebut, sarana produksi merupakan salah satu hal yang harus diprioritaskan dibandingkan dengan faktor penunjang lainnya yaitu modal dan luas lahan. Karena sarana produksi merupakan alat dan langkah awal untuk melakukan kegiatan budidaya rumput laut. Selanjutnya, dari hasil keefektifan faktor tersebut akan dijelaskan ketepatan sasaran, jumlah dan ketepatan waktu pada program bantuan DKP melalui dimensi sasaran terhadap alternatif yang merupakan pertimbangan solusi dari masalah yang ada dan hasilnya dapat digunakan oleh DKP dalam melaksanakan kebijakan untuk peningkatan pendapatan dan pengembangan budidaya rumput laut. Berikut ini analisis program bantuan berdasarkan ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah dan waktu pelaksanaan kegiatan program: 1. Tepat Sasaran Salah satu upaya tercapainya tujuan pemberian program bantuan DKP adalah pemberian bantuan tepat sasaran bagi pembudidya rumput laut yang sangat membutuhkan pengembangan usaha budidaya rumput laut mereka namun memiliki keterbatasan dalam masalah dana dan peralatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan hubungan kerjasama antara pemerintah DKP dengan masyakarat pesisir kususnya pembudidaya rumput dalam mencapai ketepatan sasaran program tersebut. Sasaran utama program bantuan PNPM-MKP, APBD-TK I, APBD-TK II, dan PUMP dari DKP adalah masyarakat pesisir yang kurang mampu dan memilki jenis usaha sebagai pembudidaya rumput laut. Pemberian program bantuan tersebut tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pesisir yang bergerak sebagai pembudidaya rumput laut yang kurang mampu akan tetapi juga bagi masyarakat pesisir yang bergerak sebagai pengolahan rumput laut dan nelayan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pemberian sasaran program bantuan ini sangat diperlukan ketelitian dan monitoriong secara terus-menerus oleh pihak DKP dengan pemerintah setempat yang masing-masing berada pada kecamatan di bagian pesisir. Salah satu syarat sasaran penerima program bantuan ini adalah pembudidaya rumput laut yang memiliki luas lahan atau bentangan rumput laut namun tidak memiliki kelompok budidaya rumput laut. Indikator yang digunakan untuk mengetahui bahwa sasaran penerima bantuan program efektif atau tidaknya dalam optimalisasi penyaluran bantuan DKP yaitu melalui hasil wawancara dengan pertimbangan analisis hirarki proses, hasil analisis sasaran penerima bantuan program tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Gambar 10: Nilai sasaran bantuan berdasarkan faktor modal pada evaluasi program bantuan DKP. Gambar 11: Nilai sasaran bantuan berdasarkan faktor luas lahan pada evaluasi program bantuan DKP. Berdasarkan analisis hirarki proses di atas menunjukkan bahwa alternatif kebijakan program bantuan DKP untuk menjawab solusi peningkatkan pendapatan pembudidaya rumput laut secara keseluruhan pada faktor modal adalah efektif pada (gambar 10) dengan hasil analisis menunjukkan nilai angka 0.02. Namun, salah satu hal yang harus diproritaskan dari masing-masing penunjang keberhasilan program bantuan tersebut adalah monitoring sasaran bantuan (MSB) karena berdasarkan hasil wawancara dari kelompok pembudidaya rumput laut yang tidak menerima bantuan program DKP mengungkapkan bahwa alasan mereka tidak mendapatkan program bantuan karena kurangnya pengawasan dan pendampingan langsung oleh pihak DKP terhadap pembuatan proposal dalam penerimaan program bantuan tersebut. Berikut ini kutipan wawancara dari saudara Jarre (30 thn) seorang pembudidaya rumput laut, sebagai berikut : “Sejak tiga tahun yang lalu namaku sudah dicatat oleh kelurahan untuk mendapatkan program bantuan DKP, tapi hingga sekarang belum mendapatkan bantuan tersebut.” Hasil analisis hirarki proses sasaran pemberian program selanjutnya adalah pada (gambar 11) nilai terhadap luas lahan pembudidaya rumput laut menunjukkan angka 0.05 yang berarti sasaran program bantuan tersebut efektif. Namun, seperti pada gambar sebelumnya salah satu hal yang harus diprioritaskan untuk keberhasilan program bantuan DKP tersebut adalah sasaran penerimaan bantuan. Sasaran penerima program tersebut berdasarkan luas lahan, dibuktikan dengan tidak adanya penentuan atau kebijakan dari masing-masing program tentang luas lahan pembudidaya yang pantas untuk menerima program bantuan. Hal ini dibuktikan dengan data responden pada (lampiran 2) yang menunjukkan adanya anggota kelompok pembudidaya yang memiliki luas lahan budidaya rumput laut mencapai satu hektar atau lebih dan hal ini dikatagorikan pembudidaya tersebut mampu dan tidak layak untuk menerima program bantuan DKP. Sehingga, kebijakan yang dibuat dalam upaya keberhasilan program bantuan selanjutnya adalah dengan memproritaskan sasaran penerima program bantuan demi pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir khususnya pembudidaya rumput laut. 2. Tepat Waktu Ketepatan waktu dalam pemberian program bantuan dari DKP kepada penerima program bantuan (pembudidaya rumput laut) sangat erat kaitannya dengan keberhasilan budidaya rumput laut. Salah satu contoh ikatan tersebut adalah pemberian bantuan dari program APBD-TK1 yang memberikan bantuan kepada pembudidaya berupa bibit rumput laut dan peralatan, bibit rumput laut merupakan salah satu indikator utama dalam usaha budidaya rumput laut sedangkan peralatannya merupakan indikator kedua untuk menjalankan indikator pertama. Berdasarkan mekansime pemberian program bantuan baik dari program PNPM-MKP, APBD-TK I, APBD-TK II dan dari PUMP memberikan bantuan ada yang secara langsung dan tidak secara langsung sekali setahun akan tetapi diberikan secara bertahap atau masing-masing memiliki jangka waktu yang berbeda. Pemberian program bantuan dari program APBD-TK I dilakukan pada saat pembudidaya rumput laut membutuhkan bibit sesuai dengan jumlah bibit yang dibutuhkannya hingga batas jumlah bibit sesuai dengan dengan program tersebut dan adapun dengan pemberian peralatannya yaitu dapat dilakukan secara sekaligus jika pembudidaya sudah membutuhkannya. Berikut ini kutipan wawancara dari saudari Rahmatia (35 thn) seorang pembudidaya rumput laut, sebagai berikut : “Penyaluran dana bantuan dilakukan secara bertahap, dan sesuai dengan perjanjian sebelumnya.” Berbeda halnya dengan pemberian bantuan yang berupa uang tunai atau dana langsung yaitu dari program PNPM-MKP, APBD-TK II dan PUMP yaitu dilakukan secara bertahap dengan pencairan dana pada rekening bank dalam kurung waktu tiga kali dalam setahun. Berdasarkan (Gambar 10) hasil analisis hirarki proses dari ketepatan waktu pemberian bantuan (MTB) kepada pembudidaya rumput laut yang menerima program bantuan mencapai 0.117 yang merupakan hasil yang terendah dibandingkan dengan prioritas alternatife lainnya, dan hal ini menunjukkan bahwa jangka waktu pemberian atau penyaluran bantuan kepada pembudidaya rumput laut sudah efektif. 3. Tepat Jumlah Salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui ketepatan jumlah bantuan program dengan menggunakan analisis hirarki proses. Hasil analisis hirarki proses pada (Gambar 11) menunjukkkan bahwa jumlah penerimaan bantuan dana maupun peralatan efesien terhadap keberhasilan budidaya dan pengembangan distribusi hasil budidaya rumput dengan konsensistensi ratio di bawah 0.1 . Berikut ini terdapat gambar tingkat efesiensi hasil analisis hirarki proses terhadap ketepatan jumlah penerimaan bantuan modal yang berupa dana, peralatan, maupun bibit rumput laut. Gambar 12: Nilai jumlah bantuan berdasarkan faktor modal pada program bantuan DKP. evaluasi Gambar 13: Nilai jumlah bantuan berdasarkan faktor sasaran produksi pada evaluasi program bantuan DKP. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah bantuan program merupakan salah satu faktor penunjang terhadap peningkatan pembudidaya rumput laut. Namun, tidak terlalu diproritaskan dibandingkan dengan faktor penunjang lainnya karena faktor yang lainnya lebih penting untuk mendukung keberhasilan budidaya rumput laut pada kelompok pembudidaya. Dalam artian bahwa jumlah bantuan yang diberikan dari program DKP sudah efesien terhadap peningkatan keberhasilan budidaya rumput laut dan pengembangan serta penyediaan distribusi hasil budidaya rumput laut. Tingkat efektivitas jumlah penerimaan bantuan tersebut adalah sudah sesuai dengan permintaan jumlah dana dan jenis bantuan yang diajukan oleh masing-masing kelompok pembudidaya. Dimana kebutuhan dan permintaan kelompok pembudidaya rumput laut tersebut akan disesuaikan dengan jenis bantuan program karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa jenis penyaluran program bantuan yang ada di DKP berbeda-beda baik yang berupa modal dana, peralatan dan bibit rumput laut. Berikut ini kutipan wawancara dari saudari Ambo sani (45 thn) seorang pembudidaya rumput laut, sebagai berikut : “Jumlah bantuan yang kami terima sangat membantu untuk pembelian peralatan proses budidaya rumput laut, baik berupa peralatan budidaya dan bibit rumput laut.” Salah satu penerimaan bantuan program yang berbentuk materi adalah program bantuan APBD-TK I yang memberikan program bantuan berupa bibit rumput laut sebanyak 500 kg perkelompok budidaya dan peralatan berupa tali sebanyak 465 kg dengan jumlah penerima sebanyak 5 kelompok. Sedangkan program bantuan lainnya berupa uang tunai melalui rekening bank, PNPM-MKP sebanyak Rp 25 juta per kelompok dengan 15 kelompok pembudidaya program APBD-TK II sebanyak Rp. 100 juta per kelompok dengan jumlah kelompok 10 kelompok pembudidaya, dan program PUMP sebanyak kelompok dengan penerima 5 kelompok pembudidaya. Rp. 6,5 juta per BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Prosedur atau mekanisme program bantuan DKP Kabupaten Bantaeng terdiri dari program bantuan PNPM-MKP, APBD-TK I , APBD-TK II, dan PUMP dimana masing-masing program tersebut memiliki prosedur yang berbeda-beda dan pada umumnya prosedur tersebut mengutamakan pada pembudidaya rumput laut yang kurang mampu. Namun, kenyataannya belum sesuai dengan prosedur yang ada. 2. Total penerimaan masing-masing kelompok pembudidaya rumput mengalami peningkatan dengan kelayakan usaha R/C ratio dan efesiensi pemasarannya sangat efesien. Meskipun pada kelompok pada program APBD-TK II, PNMP-MKP, dan PUMP pendapatan yang diterima setelah program bantuan semakin berkurang karena adanya tambahan beban biaya tetap dan biaya operasional. Kecuali pada program APBD-TK I pendapatannya semakin meningkat karena adanya spesialisasi produk dimana pembudidaya menerima bantuan langsung berupa alat dan bibit rumput. 3. Pelaksanaan program bantuan DKP berdasarkan hasil analisis hirarki proses menunjukkan bahwa sasaran penerima program merupakan salah satu faktor yang harus diproritaskan terhadap pengembangan pendapatan pembudidaya rumput laut karena belum efektif. Adapun hasil analisis hirarki proses pada kelompok penerima program bantuan menunjukkan bahwa ketepatan waktu dan jumlah penyaluran dana program DKP sudah efektif dan sesuai dengan tujuan dan prosedur yang ada untuk membantu peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut. B. Saran 1. Program bantuan DKP dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya rumput laut. Namun, pendampingan terhadap peningkatan hasil produksi hanya aktif berjalan ± 2 tahun. Oleh karena itu, perlu penelitian lebih lanjut mengenai evaluasi pengembangan program bantuan DKP dalam jangka waktu yang lebih lama dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir. 2. Perlu diadakan pengawasan dan pendampingan langsung oleh pihak DKP dalam mencatat calon penerima guna menghindari kesalahan sasaran penerima program bantuan. 3. Perlu pembinaan lebih lanjut kepada penerima program untuk pengembangan industri pengolahan hasil budidaya rumput laut dalam bentuk diversifikasi produk olahan agar mampu meningkatkan pendapatan mereka dalam menciptakan lapangan usaha baru. DAFTAR PUSTAKA Alexander ,L.K, 2006. Studi Penentuan Lokasi Untuk Pengembangan Budidaya Laut Berdasarkan Parameter Fisika, Kimia Dan Biologi Di Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur. Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Pantai. Universitas Diponegoro. Semarang. Arikunto S. 2000. Manajemen Penelitian, Edisi Baru. Jakarta: Rieneka Cipta. hlm 645. (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7140/1/08e00270.pdfdiakses pada tanggal 3 januari 2013). Aris. 2012. Teori Ekonomi Produksi. Brilian Internasional. Makassar. Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. 2008. Artikulasi Pengentasan Kemiskinan Lingkup Kelautan Dan Perikanan Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan. Baridwan, Zaki. 2004. Intermediate Accounting, Edisi Kedelapan. BPFE (http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2d3akuntansi/207102005/bab2.pdf . diakses pada tanggal 3 Februari 2013). Dahuri. 2003. Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Nasional. PT. Aksara. Jakarta. Bumi Dunn. 2000. Journal of Statistics Education Volume 20, Number 1 (www.amstat.org/publications/jse/v20n1/dunn.pdf. diakses pada tanggal 3 Januari 2013). Dinas Pertanian dan Kehutanan. 2009. Profil Dinas Pertanian dan Kehutanaan Kab. Bantaeng. Balai pustaka. Bantaeng. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan. 2004. Laporan Tahunan Dinas Perikanan Sulawesi Selatan. DKP. Makassar. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan. 2009. Laporan Tahunan Dinas Perikanan Sulawesi Selatan. DKP. Makassar. Friedmann, John. 1992. Empowerment: The Politics of Alternative Development, Blackwell, Cambridge. (www.obs.rc.fas.harvard.edu/chetty/value_added.pdf. diakses pada tanggal 10 Januari 2013). Gimin, R. 2001. Peluang dan Hambatan Pengembangan Akuakultur di Propinsi NTT. Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Kajian Dosen UPT Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDANA, Kupang. Harahaf dan Sofyan Syafri. 2004. Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan. Bumi Aksara. Jakarta. Hernanto, Fadholi, 1991. Ilmu Usaha Tani. Cetakan pertama. Penerbit PT. Penebar Swadaya. Jakarta. Harifuddin, dkk. 2011. Analisis Margin Dan Efesiensi Pemasaran Rumput Laut Di Desa Mandalle Kec. Mandalle kab. Pangkep. Jurnal agribisnis x vol.3. Jurusan Perikanan Politeknik Pertanian. Makassar. Ikatan Akuntan Indonesia, 2004. Standar Akuntansi Keuangan http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pea_043479_chapter2.pdf. pada tanggal 10 Februari 2013. Makassar. Diakses Ikhsan S. 2012. Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Rumput Laut Di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng.. (http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/132847505e776dc062da4355b7d7c5c6.pdf . diakses pada tanggal 25 Juni 2013). Kadarsyah, S dan Ali R. 1998. Pengenalan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Copyright © Februari 2010 Syaifullah08.Wordpress.Com. Diakses pada tanggal 24 Januari 2013. Dinas Kelautan dan Perikanan. 2012. Artikulasi Pengentasan Kemiskinan Lingkup Kelautan Dan Perikanan Sulawesi Selatan. DKP Provinsi Sulawesi Selatan. (www.DKP.go.id/.../-SULAWESI-SELATAN-PROVINSI-BUDIDAYA. diakses pada tanggal 20 Januari 2013). Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, et al. 2005. Intermediete Accounting. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074857510500031X diakses pada tanggal 10 Februari 2013). Kieffer. 1984. Fundamental of Geothechnical Analysis. Hal 112. (www.implantologie.co.at/CVWagner.pdf. diakses pada tanggal 10 Januari 2013). Kusnadi. 2007. Strategi Hidup Masyarakat Nelayan. LKiS. Yogyakarta. Made, S., dkk. 2001. Optimalisasi Pengembangan Usaha Sumberdaya Rumput Laut (Eucheuma cottonii) di Kabupaten Takalar. Jurusan Perikanan. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Makassar. Macnamara, J. (2010). Public communication practices in the Web 2.0-3.0 mediascape: The case for PRevolution. PRism 7(3): (http://www.prismjournal.org. diakses pada tanggal 24 Mei 2013). Meske. C. 1986. Fish Aquaculture Technology and Experiments. First Edition, F.Vogt (ed). Pengamon Press, London. Mubyarto (ed). 1997. Kisah-kisah IDT, Penuturan Pendamping,cetakan pertama, Aditya Media, Yogyakarta. 100 Sarjana Mustafa, A. 2012. Kuesioner Analytic Hiera Process Untuk Prioritas Kebijakan Pengembangan Budidaya Tambak. Balai Penelitian Dan Pengembangan Budidaya Air Payau. Maros. Nurdjana, M. L. 2001. Prospek Sea Farming di Indonesia. Teknologi Laut dan Pengembangan Sea farming Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan JICA, Jakarta. Pardamean, Maruli, 2008. Panduan Lengkap Pengelolaan Kebun Dan Pabrik Kelapa Sawit. Cetakan pertama. Penerbit PT. Agro Media Pustaka. Jakarta. Prijono, Onny S dan Pranarka A.M.W. 1996. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Centere for Strategic and International Studies. Rahim, A dan Hastuti, D.R.D, 2007. Pengantar Teori dan Kasus Ekonomi. Pertanian. Penebar Swadaya. Jakarta. Randy R. Wrihatnolo dan Riant N. Dwidjowijoto. 2007. Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. PT. ElexMedia Komputindo, Jakarta. Rabinow, Paul; and William Sullivan. 1987. Interpretive Social Science: A Second Look. Los Angeles: University of California Press. (http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=cup&. Diakses pada tanggal 25 Juni 2013). Robert Dahl. 1983. Political theory, Political science, and the preface: a refew of “ a preface to democracy theory” . (http://www.gobookee.org/robert-dahlon-democracy/. Diakses pada tanggal 21 Juni 2013). Saaty, Thomas L. 1993. Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making with Benefits, Opportunities, Costs, and Risks, 352 pp, RWS Publications. ISBN 1-888603-06-2. (www.colorado.edu/.../leyk/.../saaty_2008.pdf. diakses pada tanggal 12 Januari 2013). Sadif Rezky (2011). Analisis Usaha Tani Rumput Laut Di Kota Bau-Bau. Ekonomi Sumberdaya. Pasca sarjana UNHAS. Makassar. Setyaningsih, H. 2011. Kelayakan Usaha Budi Daya Rumput Laut Kappaphycus Alvarezii Dengan Metode Longline Dan Strategi Pengembangannya Di Perairan Karimunjawa. Pascasarjana IPB. (http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/03. diakases pada tanggal 2 Januari 2013). Setiawan, N. 2005. Teknik Sampling. Diklat Metodelogi Penelitian Nasional,jurnal5:(http://eprints.undip.ac.id/17657/1/WARIH_BUDIYONO_SETYA WAN.pdf. diakses pada tanggal 15 Januari 2013). Soekartawi. 2002. Prinsip Dasar Manajemen Hasil-hasil Pertanian: Teori dan Aplikasinya. Edisi 1. Cetakan 3. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Soekartawi, 2003. Agribisnis (Teori dan Aplikasinya). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Ed ke-2. Bandung: Alfabeta. 306 hlm. Sulipan, 2012. Penelitian Deskriptif Analitis Berorientasi Pemecahan Masalah.(http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Penelitian%20Deskriptif.pdf . diakses Januari 2013). Sursiyamtini,M.A., Paresti, C., Santosa, B., dkk. 2012. Model Kurikulum Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Ekonomi Produktif. PPKP. Jurnal. 8 : 7-12. Sulistijo. 2006. Budidaya Rumput Laut Makalah pada KIPNAS IV. Jakarta. dan Upaya Pengembangannya. Suharyo, W.I, dkk. 2006. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Analisis Kemiskinan Partisipatoris(AKP).(http://www.smeru.or.id/report/research/jbic2/jbic2ind.pd f. diakses pada tanggal 2 januari 2013). Widodo, J. 2001. Prinsip Dasar Pengembangan Akuakultur dengan Contoh Budidaya Kerapu dan Bandeng di Indonesia. (http://www.smecda.com/kajian/files/hslkajian/petani_miskin.pdf. diakses pada tanggal 2 Januari 2013). Wrihatnolo, Randy. 2007. Manajemen Pemberdayaan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Zaini Achmad.2010. Pengaruh biaya produksi dan penerimaan terhadap Pendapatanpetanipadisawah.(http://agribisnisfpumjurnal.files.wordpress.co m/2012/03/jurnal-vol-7-no-1-zaini.pdf. diakses pada tanggal 25 Mei 2013). LAMPIRAN Lampiran 1 Peta Zonasi Kabupaten Bantaeng LAMPIRAN 2 1. Data RespondenPenerima Bantuan Program PNPM-MKP Tahun 2010 No NAMA KELOMPOK PROGRAM BANTUAN NAMA UMUR JENIS KELAMIN JABATAN ALAMAT JENIS USAHA 1 Bakal Timur PNPM-MKP/2010 Sarifuddin 36 Laki-laki Ketua Pallantikang Petani Rumput Laut 2 Tampung Timur I PNPM-MKP/2010 Mustari 49 Laki-laki Ketua Letta Petani Rumput Laut 3 Tampung Timur II PNPM-MKP/2010 Nur Ahyadi 53 Laki-laki Ketua Letta Petani Rumput Laut 4 Sinar Laut PNPM-MKP/2010 Aksan Akbar 38 Laki-laki Ketua Letta Petani Rumput Laut 5 Alga Lembang PNPM-MKP/2010 Ismail 40 Laki-laki Ketua Lembang Petani Rumput Laut 6 Pesisir Tamalange Ii PNPM-MKP/2010 Basri Hading 46 Laki-laki Ketua Lembang Petani Rumput Laut 7 Hidayat II PNPM-MKP/2010 Kamaruddin 41 Laki-laki Ketua Lembang Petani Rumput Laut 8 Sipakainga PNPM-MKP/2010 Muh. Ikhsan 36 Laki-laki Ketua Lembang Petani Rumput Laut 9 Mannggara Bombang PNPM-MKP/2010 Samoddin 51 Laki-laki Ketua Lembang Petani Rumput Laut 10 Assamaturu PNPM-MKP/2010 Bambang H 45 Laki-laki Ketua Lembang Petani Rumput Laut 11 Julu Ati PNPM-MKP/2010 Abd. Mutalib 45 Laki-laki Ketua Lembang Petani Rumput Laut 12 Tunas Mandiri Ii PNPM-MKP/2010 Sirajuddin 37 Laki-laki Ketua Lamalaka Petani Rumput Laut 13 Sipakala' Biri PNPM-MKP/2010 Aidil 43 Laki-laki Ketua Lamalaka Petani Rumput Laut 14 Abulo Sibatang II PNPM-MKP/2010 Anwar Azis 39 Laki-laki Ketua Lamalaka Petani Rumput Laut 15 Kasoreang Jaya PNPM-MKP/2010 Jamaluddin 48 Laki-laki Ketua Lamalaka Petani Rumput Laut 16 Bakal Timur PNPM-MKP/2010 Ridwan D 30 Laki-laki Bendahara Pallantikang Petani Rumput Laut 17 Tampung Timur I PNPM-MKP/2010 Amir Syam 36 Laki-laki Bendahara letta Petani Rumput Laut 18 Tampung Timur II PNPM-MKP/2010 Muh. Asrul 49 Laki-laki Bendahara letta Petani Rumput Laut 19 Sinar Laut PNPM-MKP/2010 Samsinar Razak 53 Laki-laki Bendahara letta Petani Rumput Laut 20 Alga Lembang PNPM-MKP/2010 Usman Amir 38 Laki-laki Bendahara Lembang Petani Rumput Laut 21 Pesisir Tamalange PNPM-MKP/2010 Abd. Wahid 40 Laki-laki Bendahara Lembang Petani Rumput Laut 22 Hidayat II PNPM-MKP/2010 Arifuddin 46 Laki-laki Bendahara Lembang Petani Rumput Laut NAMA UMUR Sipakainga PROGRAM BANTUAN PNPM-MKP/2010 JABATAN ALAMAT JENIS USAHA 41 JENIS KELAMIN Laki-laki Rasyid Bendahara Lembang Petani Rumput Laut 24 Mannggara Bombang PNPM-MKP/2010 Arfah 36 Laki-laki Bendahara Lembang Petani Rumput Laut 25 Assamaturu PNPM-MKP/2010 Marhati 63 Laki-laki Bendahara Lembang Petani Rumput Laut 26 Julu Ati PNPM-MKP/2010 M. Arif 45 Laki-laki Bendahara Lembang Petani Rumput Laut 27 Tunas Mandiri PNPM-MKP/2010 Mursalim 37 Laki-laki Bendahara Lamalaka Petani Rumput Laut 28 Sipakala' Biri PNPM-MKP/2010 Angraeni 56 Laki-laki Bendahara Lamalaka Petani Rumput Laut 29 Abulo Sibatang II PNPM-MKP/2010 Nasrum Nur 48 Laki-laki Bendahara Lamalaka Petani Rumput Laut 30 Kasoreang Jaya PNPM-MKP/2010 Lukman 43 Laki-laki Bendahara Lamalaka Petani Rumput Laut No NAMA KELOMPOK 23 Penerima Bantuan Program Bantuan APBD-TK I / 2012 NO NAMA KELOMPOK PROGRAM BANTUAN NAMA UMUR JENIS KELAMIN 1 Manggara Bombang APBD-TK I/2012 Muh. Syukri 30 2 Biota Laut APBD-TK I/2012 Abd. Muis 3 Sejahtera APBD-TK I/2012 4 Karang Batu 5 JABATAN ALAMAT JENIS USAHA Laki-laki Ketua Kel. Lembang Petani Rumput Laut 29 Laki-laki Ketua Kec. Bisappu Petani Rumput Laut Basri 56 Laki-laki Ketua Bonto sunggu Petani Rumput Laut APBD-TK I/2012 Bahar 36 Laki-laki Ketua Pajukukang Petani Rumput Laut Sipakainga APBD-TK I/2012 Ikhsan 27 Laki-laki Ketua Kel. Lembang Petani Rumput Laut 6 Manggara Bombang APBD-TK I/2012 Abd. Razak 62 Laki-laki Bendahara Kel. Lembang Petani Rumput Laut 7 Biota Laut APBD-TK I/2012 Ismail 58 Laki-laki Bendahara Kec. Bisappu Petani Rumput Laut 8 Sejahtera APBD-TK I/2012 Sunu 37 Laki-laki Bendahara Bonto sunggu Petani Rumput Laut 9 Karang Batu APBD-TK I/2012 Biding 31 Laki-laki Bendahara Pajukukang Petani Rumput Laut 10 Sipakainga APBD-TK I/2012 Bakri 44 Laki-laki Bendahara Kel. Lembang Petani Rumput Laut Penerima Bantuan Program APBD-TK II / 2012 NO NAMA KELOMPOK PROGRAM BANTUAN NAMA JENIS KELAMIN UMUR JABATAN ALAMAT JENIS USAHA 1 Pasir Putih APBD-TK II /2012 Ambo Sani Laki-laki 45 Ketua Desa Baruga Petani Rumput Laut 2 Assiana APBD-TK II /2012 Saharuddin Laki-laki 32 Ketua Biangkeke Petani Rumput Laut 3 Abbulo' Sibatang APBD-TK II /2012 Subhan Yusuf Laki-laki 35 Ketua Bissappu Petani Rumput Laut 4 Sinar Pico' APBD-TK II /2012 H. Hafid Laki-laki 50 Ketua Pajukukang Petani Rumput Laut 5 Pesisir Ujung Katinting APBD-TK II /2012 Sappara Laki-laki 30 Ketua Pajukukang Petani Rumput Laut Laki-laki 45 Ketua Pajukukang Petani Rumput Laut Laki-laki 35 Ketua Kel. Lamalaka Petani Rumput Laut Laki-laki 45 Ketua Kel. Letta Petani Rumput Laut Laki-laki 42 Ketua Kel. Lembang Petani Rumput Laut Laki-laki 34 Ketua Kel. Palantikang Petani Rumput Laut Petani Rumput Laut 6 7 Bingkappo Jaya Sejati 8 RL. Sejahtera 9 Sipakainga' 10 Sejalan 11 Pasir Putih 12 Assiana 13 Abbulo' Sibatang 14 15 16 Sinar Pico' Pesisir Ujung Katinting Bingkappo Jaya 17 Sejati 18 RL. Sejahtera 19 Sipakainga' 20 Sejalan APBD-TK II /2012 APBD-TK II /2012 H. Jufri Ibnu Asiz APBD-TK II /2012 Ismail APBD-TK II /2012 M. Ikhsan APBD-TK II /2012 Ilham Tajuddin APBD-TK II /2012 Kamaruddin Laki-laki 45 Bendahara Desa Baruga APBD-TK II /2012 Ismad Laki-laki 35 Bendahara Biangkeke Petani Rumput Laut APBD-TK II /2012 Rahmatia Perempuan 35 Bendahara Bissappu Petani Rumput Laut Laki-laki 40 Bendahara Pajukukang Petani Rumput Laut Laki-laki 40 Bendahara Pajukukang Petani Rumput Laut Laki-laki 34 Bendahara Pajukukang Petani Rumput Laut Perempuan 30 Bendahara Kel. Lamalaka Petani Rumput Laut Laki-laki 45 Bendahara Kel. Letta Petani Rumput Laut Laki-laki 50 Bendahara Kel. Lembang Petani Rumput Laut Laki-laki 45 Bendahara Palantikang Petani Rumput Laut APBD-TK II /2012 APBD-TK II /2012 APBD-TK II /2012 Said Nunu Baso APBD-TK II /2012 Intan APBD-TK II /2012 Ridwan APBD-TK II /2012 Zakariyah APBD-TK II /2012 Jafar Penerima Bantuan Program PUMP / 2012 NO NAMA KELOMPOK PROGRAM BANTUAN NAMA UMUR JENIS KELAMIN JABATAN ALAMAT JENIS USAHA 1 Panoang II PUMP - 2012 Muhammadong 58 Laki-Laki Ketua Baruga Petani Rumput Laut 2 Setia Kawan PUMP - 2012 Habo Laupa 37 Laki-Laki Ketua Lembang Petani Rumput Laut 3 Baruga PUMP - 2012 M. Haris HN 31 Laki-Laki Ketua Baruga Petani Rumput Laut 4 Ujung Katinting PUMP - 2012 H. Muh. Nur Arinal 44 Laki-Laki Ketua Borongloe Petani Rumput Laut 5 Mandiri PUMP - 2012 Solthan 46 Laki-Laki Ketua Tompobulu Petani Rumput Laut 6 Panoang II PUMP - 2012 Dg. Lili 53 Laki-Laki Bendahara Baruga Petani Rumput Laut 7 Setia Kawan PUMP - 2012 Abd. Halim 60 Laki-Laki Bendahara Lembang Petani Rumput Laut 8 Baruga PUMP - 2012 Nurhyati 43 Perempuan Bendahara Baruga Petani Rumput Laut 9 Ujung Katinting PUMP - 2012 H. Zaenal Abidin 45 Laki-Laki Bendahara Borongloe Petani Rumput Laut 10 Mandiri PUMP - 2012 M. Ilham 40 Laki-Laki Bendahara Tompobulu Petani Rumput Laut Lampiran 3 HASIL PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN, R/C RATIO, DAN EFESIENSI PEMASARAN RUMPUT LAUT 1. Pendapatan Sebelum Menerima Bantuan Program PNPM – MKP / 2009 Biaya variabel Biaya produksi Bibit Upah No responden biaya panen biaya transportasi total jumlah harga satuan total jumlah bentangan upah/ bentang total 1 150,000 90,000 240,000 1,200 700 840000 300 1,000 300000 2 250,000 100,000 350,000 1800 700 1260000 450 1,000 450000 3 300,000 150,000 450,000 2000 700 1400000 500 1,000 500000 4 150,000 100,000 250,000 1400 700 980000 350 1,000 350000 5 350,000 150,000 500,000 2600 700 1820000 650 1,000 650000 6 150,000 120,000 270,000 1400 700 980000 350 1,000 350000 7 250,000 140,000 390,000 1800 700 1260000 450 1,000 450000 8 200,000 150,000 350,000 1800 700 1260000 450 1,000 450000 9 350,000 150,000 500,000 2000 700 1400000 500 1,000 500000 10 300,000 160,000 460,000 2400 700 1680000 600 1,000 600000 11 250,000 130,000 380,000 1600 700 1120000 400 1,000 400000 12 100,000 120,000 220,000 1400 700 980000 350 1,000 350000 13 100,000 130,000 230,000 1400 700 980000 350 1,000 350000 14 120,000 130,000 250,000 1600 700 1120000 400 1,000 400000 15 350,000 150,000 500,000 1800 700 1260000 450 1,000 450000 16 350,000 140,000 490,000 2000 700 1400000 500 1,000 500000 17 400,000 150,000 550,000 2400 700 1680000 600 1,000 600000 Biaya variabel No responden 18 Biaya produksi biaya biaya panen transportasi 150,000 150,000 total jumlah 300,000 1400 Biaya produksi harga satuan 700 980000 jumlah bentangan 350 total Biaya produksi upah/ bentang 1,000 total 350000 19 200,000 150,000 350,000 1600 700 1120000 400 1,000 400000 20 200,000 150,000 350,000 1800 700 1260000 450 1,000 450000 21 150,000 120,000 270,000 1600 700 1120000 400 1,000 400000 22 200,000 150,000 350,000 1600 700 1120000 400 1,000 400000 23 100,000 150,000 250,000 1400 700 980000 350 1,000 350000 24 150,000 100,000 250,000 1200 700 840000 300 1,000 300000 25 400,000 150,000 550,000 2400 700 1680000 600 1,000 600000 26 350,000 150,000 500,000 2000 700 1400000 500 1,000 500000 27 100,000 110,000 210,000 1200 700 840000 300 1,000 300000 28 350,000 150,000 500,000 2000 700 1400000 500 1,000 500000 29 150,000 100,000 250,000 1400 700 980000 350 1,000 350000 30 250,000 120,000 370,000 1800 700 1260000 450 1,000 450000 Total 10,880,000 36400000 Rata-rata 362666.67 1213333 Total rata-rata 13000000 433,333 2,009,333 Biaya Tetap No responden Perahu jumlah unit harga satuan harga total Para-para daya tahan biaya penyusutan(Rp/thn) 0 0 0 jumlah unit harga satuan harga total daya tahan biaya penyusutan(Rp/thn) 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 1 0 0 2 1 4,000,000 4,000,000 2 2,000,000 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 4 0 0 0 0 0 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 5 1 2,500,000 2,500,000 4 625,000 0 0 0 0 0 6 1 3,000,000 3,000,000 3 1,000,000 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 7 1 4,500,000 4,500,000 2 2,250,000 1 1,700,000 1,700,000 3 566,667 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 4,500,000 4,500,000 3 1,500,000 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 10 0 0 0 0 0 1 1,500,000 1,500,000 4 375,000 11 1 4,000,000 4,000,000 3 1,333,333 1 1,600,000 1,600,000 3 533,333 12 1 5,000,000 5,000,000 3 1,666,667 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 13 0 0 0 0 0 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 14 1 5,000,000 5,000,000 2 2,500,000 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 15 0 0 0 0 0 1 1,700,000 1,700,000 3 566,667 16 0 0 0 0 0 2 1,500,000 3,000,000 3 1,000,000 17 0 0 0 0 0 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 18 1 5,000,000 5,000,000 2 2,500,000 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 19 0 0 0 0 0 1 1,700,000 1,700,000 4 425,000 20 1 5,000,000 5,000,000 2 2,500,000 0 0 0 0 0 21 1 4,500,000 4,500,000 3 1,500,000 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 22 0 0 0 0 0 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 Biaya Tetap No responden jumlah unit 23 1 24 0 25 1 26 1 27 28 29 30 Total Rata-rata Total ratarata Perahu harga daya total tahan harga satuan 4,500,000 4,500,000 2 0 0 2,500,000 2,500,000 2,000,000 1 biaya penyusutan(Rp/thn) jumlah unit Para-para harga daya total tahan harga satuan biaya penyusutan(Rp/thn) 2,250,000 0 0 0 0 0 0 0 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 4 625,000 1 1,600,000 1,600,000 3 533,333 2,000,000 3 666,667 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 3,500,000 3,500,000 4 875,000 0 0 0 0 0 1 3,000,000 3,000,000 3 1,000,000 1 1,500,000 1,500,000 4 375,000 0 0 0 0 0 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 1 5,000,000 5,000,000 2 2,500,000 0 0 0 0 0 27,291,667 11,875,000 909722 395,833 1,305,556 No Responden Total produksi Rumput Laut (Kg) Harga Rumput Laut (Rp) Total penerimaan (Rp) 1 300 9,000 2,700,000 2 450 9,000 4,050,000 3 500 9,000 4,500,000 4 350 9,000 3,150,000 5 650 9,000 5,850,000 6 350 9,000 3,150,000 7 450 9,000 4,050,000 8 450 9,000 4,050,000 9 500 9,000 4,500,000 10 600 9,000 5,400,000 11 400 9,000 3,600,000 12 350 9,000 3,150,000 13 350 9,000 3,150,000 14 400 9,000 3,600,000 15 450 9,000 4,050,000 16 500 9,000 4,500,000 17 600 9,000 5,400,000 18 350 9,000 3,150,000 19 400 9,000 3,600,000 20 450 9,000 4,050,000 21 400 9,000 3,600,000 22 400 9,000 3,600,000 23 350 9,000 3,150,000 24 300 9,000 2,700,000 25 600 9,000 5,400,000 26 500 9,000 4,500,000 27 300 9,000 2,700,000 28 500 9,000 4,500,000 29 350 9,000 3,150,000 30 450 9,000 4,050,000 TOTAL 13000 117,000,000 rata-rata 433 3,900,000 1. Total pendapatan bersih rata-rata : π = TR - TC = 3,900,000 – 3,331,556 = 568,444 2. Kelayakan Produksi Ratio : R/C ratio = = = 1, 17 3. Efesiensi Pemasaran EPs = (TB / TNP) X 100% = = 9% x 100% Pendapatan Setelah Menerima Bantuan Program PNPM – MKP / 2010 Biaya variabel Biaya produksi Bibit Upah No responden Biaya panen Biaya transportasi Total Jumlah Harga satuan Total Jumlah bentangan Upah/bentang Total 1 300,000 150,000 450,000 2000 700 1400000 500 1,200 600000 2 350,000 130,000 480,000 2400 700 1680000 600 1,200 720000 3 300,000 150,000 450,000 2000 700 1400000 500 1,200 600000 4 350,000 150,000 500,000 1600 700 1120000 400 1,200 480000 5 500,000 180,000 680,000 3000 700 2100000 750 1,200 900000 6 300,000 120,000 420,000 1600 700 1120000 400 1,200 480000 7 450,000 170,000 620,000 1800 700 1260000 450 1,200 540000 8 450,000 150,000 600,000 1800 700 1260000 450 1,200 540000 9 450,000 150,000 600,000 2200 700 1540000 550 1,200 660000 10 500,000 160,000 660,000 2400 700 1680000 600 1,200 720000 11 450,000 130,000 580,000 1800 700 1260000 450 1,200 540000 12 300,000 120,000 420,000 2000 700 1400000 500 1,200 600000 13 400,000 130,000 530,000 1800 700 1260000 450 1,200 540000 14 400,000 130,000 530,000 2400 700 1680000 600 1,200 720000 15 500,000 150,000 650,000 2200 700 1540000 550 1,200 660000 16 450,000 140,000 590,000 2400 700 1680000 600 1,200 720000 17 550,000 150,000 700,000 2600 700 1820000 650 1,200 780000 18 400,000 150,000 550,000 1800 700 1260000 450 1,200 540000 19 400,000 150,000 550,000 2000 700 1400000 500 1,200 600000 20 400,000 150,000 550,000 1800 700 1260000 450 1,200 540000 Biaya variabel No responden Biaya panen Biaya produksi Biaya transportasi Total Jumlah Bibit Harga satuan Upah Total Jumlah bentangan Upah/bentang Total 21 350,000 120,000 470,000 1800 700 1260000 450 1,200 540000 22 400,000 150,000 550,000 1600 700 1120000 400 1,200 480000 23 400,000 150,000 550,000 1800 700 1260000 450 1,200 540000 24 250,000 100,000 350,000 1600 700 1120000 400 1,200 480000 25 500,000 150,000 650,000 2400 700 1680000 600 1,200 720000 26 500,000 160,000 660,000 2200 700 1540000 550 1,200 660000 27 300,000 110,000 410,000 1600 700 1120000 400 1,200 480000 28 500,000 150,000 650,000 2200 700 1540000 550 1,200 660000 29 350,000 100,000 450,000 1600 700 1120000 400 1,200 480000 30 350,000 120,000 470,000 2000 700 1400000 500 1,200 Total Rata-rata Total rata-rata 600000 16,320,000 42280000 18120000 544000 1409333 604,000 2,557,333 Biaya Tetap Perahu No Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Para-para Jumlah Unit Harga Satuan Harga Total Daya Tahan Biaya Penyusutan (Rp/Thn) Jumlah Unit Harga Satuan Harga Total Daya Tahan Biaya Penyusutan( Rp/Thn) 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5,000,000 4,000,000 5,000,000 0 2,500,000 3,000,000 4,500,000 0 4,500,000 5,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,500,000 0 5,000,000 4,000,000 5,000,000 0 5,000,000 3,000,000 4,500,000 0 4,500,000 5,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,500,000 0 2 2 3 0 4 3 2 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 0 2,500,000 2,000,000 1,666,667 0 1,250,000 1,000,000 2,250,000 0 1,500,000 1,666,667 1,333,333 1,666,667 1,666,667 2,500,000 750,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1,500,000 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,700,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,600,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,700,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,700,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 1,500,000 1,700,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 1,600,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,700,000 3,000,000 1,500,000 1,500,000 1,700,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 500,000 666,667 500,000 500,000 1,000,000 500,000 566,667 500,000 500,000 750,000 533,333 500,000 500,000 500,000 566,667 1,000,000 500,000 500,000 425,000 500,000 500,000 500,000 Biaya Tetap Perahu No Responden 23 24 25 26 27 28 29 30 Total Rata-rata Total rata-rata Para-para Jumlah Unit Harga Satuan Harga Total Daya Tahan 1 0 2 1 1 1 0 1 4,500,000 0 2,500,000 2,000,000 3,500,000 3,000,000 0 5,000,000 4,500,000 0 5,000,000 2,000,000 3,500,000 3,000,000 0 5,000,000 2 0 4 3 4 3 0 2 Biaya Penyusutan (Rp/Thn) 2,250,000 0 1,250,000 666,667 875,000 1,000,000 0 2,500,000 44,291,667 1476389 Jumlah Unit Harga Satuan Harga Total Daya Tahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1,500,000 1,500,000 1,400,000 1,500,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,400,000 1,500,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,500,000 3 3 3 3 3 4 3 3 Biaya Penyusutan( Rp/Thn) 500,000 500,000 466,667 500,000 466,667 350,000 500,000 500,000 16,291,667 543,056 2,019,444 No Responden Total Produksi Rumput Laut (Kg) harga Rumput Laut(Rp) total penerimaan (Rp) 1 450 9,000 4,050,000 2 500 9,000 4,500,000 3 600 9,000 5,400,000 4 450 9,000 4,050,000 5 800 9,000 7,200,000 6 450 9,000 4,050,000 7 550 9,000 4,950,000 8 550 9,000 4,950,000 9 600 9,000 5,400,000 10 700 9,000 6,300,000 11 500 9,000 4,500,000 12 450 9,000 4,050,000 13 500 9,000 4,500,000 14 550 9,000 4,950,000 15 600 9,000 5,400,000 16 650 9,000 5,850,000 17 700 9,000 6,300,000 18 500 9,000 4,500,000 19 500 9,000 4,500,000 20 550 9,000 4,950,000 21 500 9,000 4,500,000 22 500 9,000 4,500,000 23 550 9,000 4,950,000 24 400 9,000 3,600,000 25 700 9,000 6,300,000 26 600 9,000 5,400,000 27 450 9,000 4,050,000 28 600 9,000 5,400,000 29 450 9,000 4,050,000 30 550 9,000 4,950,000 TOTAL 16450 148,050,000 rata-rata 548 4,935,000 1. Total pendapatan bersih rata-rata : π = TR - TC = 4,935,000 – 4,576,778 = 358,222 2. Kelayakan Produksi Ratio : R/C ratio = = = 1, 08 3. Efesiensi Pemasaran : EPs = (TB / TNP) X 100% = = 11% x 100% 2. Pendapatan Sebelum Menerima Bantuan Program APBD-TK I / 2011 Biaya Variabel Biaya Produksi No. Responden Bibit Upah Biaya Panen Biaya Transportasi Total Jumlah Harga Satuan Total Jumlah Bentangan Upah/Bentang Total 1 150,000 120,000 270,000 1400 1200 1680000 350 2,000 700000 2 200,000 120,000 320,000 1200 1200 1440000 300 2,000 600000 3 350,000 140,000 490,000 2000 1200 2400000 500 2,000 1000000 4 100,000 100,000 200,000 1000 1200 1200000 250 2,000 500000 5 150,000 100,000 250,000 1200 1200 1440000 300 2,000 600000 6 200,000 120,000 320,000 1400 1200 1680000 350 2,000 700000 7 120,000 110,000 230,000 1000 1200 1200000 250 2,000 500000 8 200,000 135,000 335,000 1800 1200 2160000 450 2,000 900000 9 130,000 115,000 245,000 1200 1200 1440000 300 2,000 600000 10 150,000 140,000 290,000 1400 1200 1680000 350 2,000 700000 Total 2,950,000 16320000 6800000 Rata-Rata 295000 1632000 680,000 Total Rata-Rata 2,607,000 Biaya Tetap Perahu No. Responden Jumlah Unit Harga Satuan Harga Total Para-Para Daya Tahan Biaya Penyusutan( Rp/Thn) Jumlah Unit Harga Satuan Harga Total Biaya Penyusutan (Rp/Thn) Daya Tahan 1 0 0 0 0 0 1 1,400,000 1,400,000 3 466,667 2 0 0 0 0 0 1 1,400,000 1,400,000 3 466,667 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 1,300,000 1,300,000 3 433,333 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 1,300,000 1,300,000 3 433,333 Total 0 1,800,000 Rata-Rata 0 180,000 Total Rata-Rata 180,000 No Responden Total Produksi Rumput Laut (Kg) Harga Rumput Laut (Kg) total penerimaan (Rp) 1 350 9,000 3,150,000 2 300 9,000 2,700,000 3 500 9,000 4,500,000 4 250 9,000 2,250,000 5 300 9,000 2,700,000 6 350 9,000 3,150,000 7 250 9,000 2,250,000 8 450 9,000 4,050,000 9 300 9,000 2,700,000 10 350 9,000 3,150,000 Total 3400 30,600,000 Rata-rata 340 3060000 1. Total pendapatan bersih rata-rata : π = TR - TC = 3,060,000 – 2,787,000 = 273,000 2. Kelayakan Produksi Ratio : R/C ratio = = = 1, 09 3. Efesiensi Pemasaran : EPs = (TB / TNP) X 100% = = 9% x 100% Pendapatan Setelah Menerima Bantuan Program APBD-TK I / 2012 Biaya Variabel No. Responden Biaya Produksi Biaya Biaya Panen Transportasi Total Jumlah Bibit Harga Satuan Upah Jumlah Bentangan Total Upah/Bentang Total 1 300,000 120,000 420,000 1600 0 0 400 2,000 800000 2 400,000 130,000 530,000 1400 0 0 350 2,000 700000 3 500,000 160,000 660,000 1800 0 0 450 2,000 900000 4 350,000 120,000 470,000 1200 0 0 300 2,000 600000 5 250,000 130,000 380,000 1600 0 0 400 2,000 800000 6 500,000 130,000 630,000 1800 0 0 450 2,000 900000 7 200,000 110,000 310,000 1200 0 0 300 2,000 600000 8 300,000 145,000 445,000 2200 0 0 550 2,000 1100000 9 150,000 115,000 265,000 1200 0 0 300 2,000 600000 10 300,000 140,000 440,000 1800 0 0 450 2,000 900000 Total Rata-Rata Total Rata-Rata 4,550,000 0 7900000 455000 0 790,000 1,245,000 Biaya Tetap Perahu Para-Para No. Responden Jumlah Unit Harga Satuan Harga Total Daya Tahan 1 1 5,000,000 5,000,000 2 Biaya Penyusutan(Rp/ Thn) 2,500,000 Jumlah Unit Harga Satuan Harga Total Daya Tahan 1 1,400,000 1,400,000 3 Biaya Penyusutan (Rp/Thn) 466,667 2 1 4,000,000 4,000,000 4 1,000,000 1 1,400,000 1,400,000 3 466,667 3 1 4,500,000 4,500,000 3 1,500,000 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 4 1 5,000,000 5,000,000 3 1,666,667 1 1,300,000 1,300,000 3 433,333 5 1 6 1 4,000,000 4,000,000 3 1,333,333 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 5,000,000 5,000,000 2 2,500,000 1 1,300,000 1,300,000 3 433,333 7 1 5,000,000 5,000,000 2 2,500,000 1 1,300,000 1,300,000 3 433,333 8 1 4,500,000 4,500,000 3 1,500,000 1 1,400,000 1,400,000 3 466,667 9 1 4,000,000 4,000,000 3 1,333,333 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 10 1 4,500,000 4,500,000 2 2,250,000 1 1,300,000 1,300,000 3 433,333 Total 18,083,333 4,633,333 Rata-Rata 1,808,333 463,333 Total Rata-Rata 2,271,667 No. Responden Total produksi Rumput Laut (Kg) Harga Rumout Laut(Rp) Total Penerimaan (Rp) 1 450 11,000 4950000 2 450 11,000 4950000 3 600 11,000 6600000 4 400 11,000 4400000 5 450 11,000 4950000 6 450 11,000 4950000 7 350 11,000 3850000 8 550 11,000 6050000 9 350 11,000 3850000 10 500 11,000 5500000 Total 4550 50,050,000 Rata-Rata 455 5,005,000 1. Total pendapatan bersih rata-rata : π = TR - TC = 5,005,000 – 3,516,667 = 1,488,333 2. Kelayakan Produksi Ratio : R/C ratio = = = 1,42 3. Efesiensi Pemasaran : EPs = (TB / TNP) X 100% = = 9% x 100% 3. Pendapatan Sebelum Menerima Bantuan Program APBD-TK II / 2011 Biaya Variabel No Responden Biaya Panen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Rata-rata total rata-rata Biaya Produksi Biaya Transportasi (Rp) Total Jumlah (Kg) Bibit Harga Satuan Total Jumlah Bentangan Upah Upah/Bentang (Rp) Total 250,000 120,000 370,000 1400 1200 1680000 350 2,000 700000 150,000 100,000 250,000 1000 1200 1200000 250 2,000 500000 250,000 130,000 380,000 1800 1200 2160000 450 2,000 900000 250,000 135,000 385,000 1600 1200 1920000 400 2,000 800000 300,000 130,000 430,000 1800 1200 2160000 450 2,000 900000 120,000 100,000 220,000 800 1200 960000 200 2,000 400000 180,000 120,000 300,000 1200 1200 1440000 300 2,000 600000 150,000 110,000 260,000 1400 1200 1680000 350 2,000 700000 150,000 125,000 275,000 1200 1200 1440000 300 2,000 600000 200,000 120,000 320,000 1400 1200 1680000 350 2,000 700000 120,000 125,000 245,000 1400 1200 1680000 350 2,000 700000 180,000 130,000 310,000 1600 1200 1920000 400 2,000 800000 100,000 100,000 200,000 800 1200 960000 200 2,000 400000 150,000 120,000 270,000 1400 1200 1680000 350 2,000 700000 120,000 120,000 240,000 1400 1200 1680000 350 2,000 700000 150,000 120,000 270,000 1200 1200 1440000 300 2,000 600000 150,000 110,000 260,000 1200 1200 1440000 300 2,000 600000 200,000 90,000 290,000 800 1200 960000 200 2,000 400000 120,000 110,000 230,000 1000 1200 1200000 250 2,000 500000 150,000 100,000 250,000 5,755,000 1400 1200 1680000 30960000 350 2,000 700000 12900000 287,750 1548000 645000 2,480,750 Biaya Tetap Perahu No Responden Jumlah Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Rata-rata Total rata-rata Harga Satuan Harga Total Para-Para Daya Tahan Biaya Penyusutan (Rp/Thn) Jumlah Unit Harga Satuan Harga Total Biaya Penyusutan (Rp/Thn) Daya Tahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000,000 1,000,000 3 333,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,000,000 2,000,000 3 666,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900,000 900,000 4 225,000 0 0 0 0 0 1 1,000,000 1,000,000 3 333,333 0 0 0 0 0 1 1,000,000 1,000,000 3 333,333 1 2,500,000 2,500,000 3 833,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900,000 900,000 3 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,400,000 1,400,000 3 466,667 0 0 0 0 0 1 1,000,000 1,000,000 3 333,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,300,000 1,300,000 3 433,333 0 0 0 0 0 1 900,000 900,000 3 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 850,000 850,000 3 283,333 0 0 0 0 0 1 1,000,000 1,000,000 3 333,333 1 2,000,000 2,000,000 3 666,667 0 0 0 0 0 2,166,667 3,675,000 108,333 183,750 292,083 No. Responden Total Produksi (kg) Harga Rumput Laut (Rp) Total penerimaan (Rp) 1 350 9,000 3,150,000 2 250 9,000 2,250,000 3 450 9,000 4,050,000 4 400 9,000 3,600,000 5 450 9,000 4,050,000 6 200 9,000 1,800,000 7 300 9,000 2,700,000 8 350 9,000 3,150,000 9 300 9,000 2,700,000 10 350 9,000 3,150,000 11 350 9,000 3,150,000 12 400 9,000 3,600,000 13 200 9,000 1,800,000 14 350 9,000 3,150,000 15 350 9,000 3,150,000 16 300 9,000 2,700,000 17 300 9,000 2,700,000 18 200 9,000 1,800,000 19 250 9,000 2,250,000 20 350 9,000 3,150,000 Total Rata-rata 6450 322 58,050,000 2,902,500 1. Total pendapatan bersih rata-rata : π = TR - TC = 2,902,500 – 2,772,833 = 129,667 2. Kelayakan Produksi Ratio : R/C ratio = = = 1,05 3. Efesiensi Pemasaran : EPs = (TB / TNP) X 100% = = 9% x 100% Pendapatan Setelah Menerima Bantuan Program APBD-TK II / 2012 Biaya Variabel No Responden Biaya Produksi Biaya Panen Biaya (Rp) Transportasi Total (Rp) Jumlah (Kg) Bibit Harga Satuan Upah Total Jumlah Bentangan Upah/Bentang Total (Rp) 1 450,000 120,000 570,000 2400 1500 3600000 600 2,000 2 300,000 130,000 430,000 1400 1500 2100000 450 2,000 900000 3 450,000 140,000 590,000 2200 1500 3300000 600 2,000 1200000 4 300,000 150,000 450,000 2000 1500 3000000 550 2,000 1100000 5 350,000 140,000 490,000 2000 1500 3000000 550 2,000 1100000 6 200,000 100,000 300,000 1200 1500 1800000 400 2,000 800000 7 300,000 120,000 420,000 1400 1500 2100000 450 2,000 900000 8 300,000 130,000 430,000 1600 1500 2400000 450 2,000 900000 9 300,000 130,000 430,000 1800 1500 2700000 500 2,000 1000000 10 250,000 130,000 380,000 1200 1500 1800000 400 2,000 800000 11 300,000 135,000 435,000 1200 1500 1800000 600 2,000 1200000 12 300,000 120,000 420,000 1800 1500 2700000 450 2,000 900000 13 150,000 120,000 270,000 1000 1500 1500000 400 2,000 800000 14 350,000 150,000 500,000 1300 1500 1950000 500 2,000 1000000 15 350,000 150,000 500,000 1300 1500 1950000 550 2,000 1100000 16 250,000 90,000 340,000 1400 1500 2100000 400 2,000 800000 17 300,000 120,000 420,000 1300 1500 1950000 450 2,000 900000 18 200,000 100,000 300,000 1200 1500 1800000 400 2,000 800000 19 300,000 120,000 420,000 1400 1500 2100000 450 2,000 900000 20 400,000 150,000 550,000 1800 1500 2700000 500 2,000 1000000 Total Rata-Rata Total rata-rata 1200000 8,645,000 46350000 19300000 432,250 2317500 965000 3,714,750 Biaya Tetap No Responden jumlah unit Perahu harga total harga satuan daya tahan biaya penyusutan (Rp/thn) jumlah unit harga satuan Para-para harga total daya tahan biaya penyusutan (Rp/thn) 1 1 4,000,000 4,000,000 3 1,333,333 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 2 1 2,000,000 2,000,000 3 666,667 1 1,000,000 1,000,000 3 333,333 3 1 3,500,000 3,500,000 3 1,166,667 1 1,400,000 1,400,000 3 466,667 4 1 5,000,000 5,000,000 3 1,666,667 1 1,300,000 1,300,000 3 433,333 5 1 4,000,000 4,000,000 3 1,333,333 1 1,400,000 1,400,000 3 466,667 6 0 0 0 0 0 1 900,000 900,000 4 225,000 7 1 4,500,000 4,500,000 3 1,500,000 1 1,000,000 1,000,000 3 333,333 8 1 3,500,000 3,500,000 3 1,166,667 1 1,000,000 1,000,000 3 333,333 9 1 4,000,000 4,000,000 3 1,333,333 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 10 1 3,500,000 3,500,000 3 1,166,667 1 900,000 900,000 3 300,000 11 1 5,000,000 5,000,000 3 1,666,667 1 1,200,000 1,200,000 2 600,000 12 1 4,500,000 4,500,000 3 1,500,000 1 1,400,000 1,400,000 3 466,667 13 1 3,000,000 3,000,000 3 1,000,000 1 1,000,000 1,000,000 3 333,333 14 1 4,500,000 4,500,000 3 1,500,000 1 1,000,000 1,000,000 3 333,333 15 1 3,500,000 3,500,000 2 1,750,000 1 1,300,000 1,300,000 3 433,333 16 1 2,500,000 2,500,000 3 833,333 1 900,000 900,000 3 300,000 17 1 2,000,000 2,000,000 3 666,667 1 900,000 900,000 3 300,000 18 0 0 0 0 0 1 850,000 850,000 3 283,333 19 1 4,500,000 4,500,000 3 1,500,000 1 1,000,000 1,000,000 3 333,333 20 1 4,000,000 4,000,000 3 1,333,333 1 1,200,000 1,200,000 3 400,000 Total 23,083,333 7,675,000 Rata-Rata 1,154,167 383,750 Total rata-rata 1,537,917 No Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Rata-rata Total produksi (Kg) Harga Rumput Laut(Rp) Total Penerimaan (Rp) 600 450 600 550 550 400 450 450 500 400 600 450 400 500 550 400 450 400 450 500 9650 482 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 6,600,000 4,950,000 6,600,000 6,050,000 6,050,000 4,400,000 4,950,000 4,950,000 5,500,000 4,400,000 6,600,000 4,950,000 4,400,000 5,500,000 6,050,000 4,400,000 4,950,000 4,400,000 4,950,000 5,500,000 106,150,000 5,307,500 1. Total pendapatan bersih rata-rata : π = TR - TC = 5,307,500 – 5,252,667 = 54,884 2. Kelayakan Produksi Ratio : R/C ratio = = = 1,01 3. Efesiensi Pemasaran : EPs = (TB / TNP) X 100% = = 8% x 100% 4. Pendapatan Sebelum Menerima Bantuan Program PUMP / 2011 No. Responden Biaya Panen (Rp) Biaya Produksi Biaya Transportasi (Rp) Biaya Variabel Bibit Total (Rp) Jumlah Harga Satuan Upah Total (Rp) Jumlah Bentangan Upah/Bentang Total (Rp) 1 150,000 100,000 250,000 1400 1200 1680000 350 2,000 700000 2 180,000 100,000 280,000 2000 1200 1680000 500 2,000 1000000 3 120,000 100,000 220,000 1000 1200 2400000 250 2,000 500000 4 130,000 100,000 230,000 1200 1200 1200000 300 2,000 600000 5 150,000 100,000 250,000 1400 1200 1440000 350 2,000 700000 6 120,000 115,000 235,000 1400 1200 1680000 350 2,000 700000 7 120,000 110,000 230,000 1200 1200 1680000 300 2,000 600000 8 100,000 90,000 190,000 1000 1200 1440000 250 2,000 500000 9 120,000 110,000 230,000 1200 1200 1200000 300 2,000 600000 10 110,000 100,000 210,000 1200 1200 1440000 300 2,000 600000 Total Rata-Rata Total Rata-Rata 2,325,000 15840000 6500000 232,500 1584000 650000 2,466,500 Biaya Tetap Perahu No. Responden Jumlah Unit Harga Satuan Harga Total Para-Para Daya Tahan Biaya Penyusutan (Rp/Thn) Jumlah Unit Harga Satuan Harga Total Daya Tahan Biaya Penyusutan (Rp/Thn) 1 1 3,000,000 3,000,000 3 1,000,000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1,200,000 1,200,000 3 400,000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 1,300,000 1,300,000 3 433,333 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 3,500,000 3,500,000 3 1,166,667 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 1,200,000 1,200,000 3 400,000 Total Rata-Rata Total Rata-Rata 2,166,667 1,233,333 216,667 123,333 340,000 No Responden Total Produksi (Kg) Harga Rumput Laut (Rp) Total Penerimaan (Rp) 1 350 9,000 3,150,000 2 500 9,000 4,500,000 3 250 9,000 2,250,000 4 300 9,000 2,700,000 5 350 9,000 3,150,000 6 350 9,000 3,150,000 7 300 9,000 2,700,000 8 250 9,000 2,250,000 9 300 9,000 2,700,000 10 300 9,000 2,700,000 Total 3250 325 Rata-rata 1. 29,250,000 2,925,000 Total pendapatan bersih rata-rata : π = TR - TC = 2,925,000 – 2,806,500 = 118,500 2. Kelayakan Produksi Ratio : R/C ratio = = = 1,04 3. Efesiensi Pemasaran : EPs = (TB / TNP) X 100% = = 7% x 100% Pendapatan Setelah Menerima Bantuan Program APBD-TK II / 2012 Biaya Variabel Bibit Biaya Produksi No. Responden Upah Biaya Panen Biaya Transportasi Total Jumlah Harga Satuan Total Jumlah Bentangan Upah/Bentang Total 1 200,000 100,000 300,000 1800 1500 2700000 450 2,000 900000 2 300,000 150,000 450,000 2200 1500 3300000 600 2,000 1200000 3 150,000 130,000 280,000 1200 1500 1800000 300 2,000 600000 4 200,000 130,000 330,000 1500 1500 2250000 400 2,000 800000 5 150,000 130,000 280,000 1400 1500 2100000 350 2,000 700000 6 300,000 145,000 445,000 1800 1500 2700000 500 2,000 1000000 7 200,000 130,000 330,000 1600 1500 2400000 450 2,000 900000 8 150,000 100,000 250,000 1200 1500 1800000 300 2,000 600000 9 200,000 100,000 300,000 1200 1500 1800000 350 2,000 700000 10 250,000 120,000 370,000 1600 1500 2400000 400 2,000 800000 Total 3,335,000 23250000 8200000 Rata-Rata 333,500 2325000 820000 Total Rata-Rata 3,478,500 Biaya Tetap Perahu No. Responden Jumlah Unit Harga Satuan Harga Total Para-Para Daya Tahan Biaya Penyusutan(R p/Thn) Jumlah Unit Harga Satuan Harga Total Daya Tahan Biaya Penyusutan (Rp/Thn) 1 1 3,000,000 3,000,000 3 1,000,000 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 2 1 5,000,000 5,000,000 3 1,666,667 1 1,200,000 1,200,000 3 400,000 3 1 3,500,000 3,500,000 3 1,166,667 1 1,500,000 1,500,000 4 375,000 4 1 5,000,000 5,000,000 3 1,666,667 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 5 1 4,000,000 4,000,000 3 1,333,333 1 1,300,000 1,300,000 3 433,333 6 1 5,000,000 5,000,000 3 1,666,667 1 1,500,000 1,500,000 3 500,000 7 1 4,000,000 4,000,000 3 1,333,333 1 1,300,000 1,300,000 3 433,333 8 1 3,000,000 3,000,000 3 1,000,000 1 1,500,000 1,500,000 4 375,000 9 1 3,500,000 3,500,000 3 1,166,667 1 1,300,000 1,300,000 3 433,333 10 1 4,500,000 4,500,000 3 1,500,000 1 1,200,000 1,200,000 3 400,000 Total 13,500,000 4,350,000 Rata-rata 1,350,000 435,000 Total Rata-rata 1,785,000 No Responden Total Produksi (Kg) Harga Rumput Laut (Rp) Total Penerimaan (Rp) 1 500 11,000 5,500,000 2 650 11,000 7,150,000 3 400 11,000 4,400,000 4 500 11,000 5,500,000 5 450 11,000 4,950,000 6 550 11,000 6,050,000 7 500 11,000 5,500,000 8 450 11,000 4,950,000 9 400 11,000 4,400,000 450 11,000 10 4,950,000 Total 4850 53,350,000 Rata-Rata 485 5,335,000 1. Total pendapatan bersih rata-rata : π = TR - TC = 5,335,000 – 5,263,500 = 71,500 2. Kelayakan Produksi Ratio : R/C ratio = = = 1,01 3. Efesiensi Pemasaran : EPs = (TB / TNP) X 100% = = 6% x 100% Lampiran 5 DOKUMENTASI PENELITIAN Sarana Produksi Hasil Program Bantuan KKP Kab. Bantaeng Kegiatan Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Wawancara dengan responden Contoh spanduk program bantuan dari KKP Kab. Bantaeng Lampiran 6 Evaluasi Program Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Rumput Laut Kabupaten Bantaeng KUESIONER PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT Nama kelompok tani : …………………………………………………………… Jenis program bantuan : …………………………………………………………… Jumlah anggota kelompok : ……………………………………………………………. Lokasi (Kecamatan/Desa) : …………………………………………………………… Responden : ………………………………………………………………… Tanggal : ………………………………………………………………… Tanda Tangan : ………………………………………………………………… 2013 1. IDENDITAS RESPONDEN 1.1 Nama : …………………………………………………………………. 1.2 Umur : …………………………………………………………………. 1.3 Asal : …………………………………………………………………. 1.4 Tingkat akhir pendidikan : …………………………………………………… 1.5 Jumlah anggota keluarga : …………………………………………………… 2. KONDISI SOSIAL EKONOMI 2.1 Status Pembudidaya : Ketua Kelompok Bendahara, atau Anggota kelompok 2.2 Status pekerjaan : Penuh Sambilan utama, atau Sambilan tambahan. 2.3 Sudah berapa lama Sdr bekerja sebagai pembudidaya : ………..tahun 2.4 Selain pekerjaan di atas adakah pekerjaan lain yang dilakukan : Ada, Tidak 2.5 3. Jenis pekerjaan lain tersebut : ……………………………………………. PROGRAM BANTUAN KKP 3.1 Nama program bantuan PNMP-MKP PUMP APBD-TK2 APBDP-TK1 3.2 Jenis bantuan yang diterima Uang tunai Peralatan 3.3 Jumlah bantuan ……………………………………………….Unit/Rupiah 3.4 Lama penerimaan bantuan ……….………………………………..Tahun 3.5 Jangka waktu pemberian bantuan Kontan Angsuran (……minggu/bulanan) 3.6 Persyaratan khusus penerimaan progam bantuan ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………. 3.7 Prosedur penerimaan bantuan ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3.8 Mekanisme penerimaan bantuan Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif 4. PENINGKATAN PENDAPATAN Luas lahan (M2) No Biaya tetap Jumlah Produksi (kg/ Tahun) Sebelum setelah Harga (Rp) Jumlah Pendapatan (Rupiah) sebelum Biaya variabel setelah Harga (Rp) Lampiran 7 KUESIONER ANALYTIC HIERARCHY PROCESS UNTUK PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN PENDAPATAN PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT Pendapat responden a. Faktor terhadap Fokus Kriteria A Evalausi Peningkatan Pendapatan Kriteria B Modal 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sarana Produksi Modal 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Luas Lahan Sarana Produksi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Luas Lahan b. Sasaran terhadap faktor Kriteria A Peningkatan kesempatan kerja dan usaha Modal 9 8 7 6 5 4 Kriteria A Peningkatan keberhasilan budidaya Kriteria A Peningkatan keberhasilan budidaya 3 2 1 Kriteria B 2 3 4 5 6 7 8 9 Sarana Produksi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Luas Lahan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningkatan keberhasilan budidaya Kriteria B Pengembangan dan penyediaan distribusi hasil budidaya Kriteria B Pemanfaatan dan penataan budidaya c. Alternatif terhadap Sasaran Kriteria A Monitoring sasaran bantuan Monitoring sasaran bantuan Melakukakan koordinasi antar instansi Kriteria A Mengembangkan distribusi hasil budidaya Mengembangkan distribusi hasil budidaya Melakukan pelatihan dan percontohan budidaya Kriteria A Melakukan pelatihan dan percontohan budidaya Peningkatan kesempatan kerja dan usaha (modal) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningkatan keberhasilan budidaya (modal) Kriteria B Melakukakan koordinasi antar instansi Mengadakan tahapan bantuan Mengadakan tahapan bantuan Kriteria B Melakukan pelatihan dan percontohan budidaya 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meningkatkan jumlah bantuan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meningkatkan jumlah bantuan Peningkatan keberhasilan budidaya (sarana produksi) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kriteria B Melakukakan koordinasi antar instansi instansi Kriteria A Mengembangkan distribusi hasil budidaya Penataan dan penyediaan distribusi hasil budidaya (sarana produksi) 9 Kriteria A Mengadakan pelatihan dan percontohan bantuan Mengadakan pelatihan dan percontohan bantuan Melakukan koordinasi antar instansi Kriteria A Mengadakan pelatihan dan percontohan budidaya 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Kriteria B 9 Meningkatkan jumlah bantuan Peningkatan keberhasilan budidaya (luas lahan) Kriteria B 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Melakukan koordinasi antar instansi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Monitoring sasaran bantuan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Monitoring sasaran bantuan Pemanfaatan dan penataan budidaya (luas lahan) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kriteria B Mengikuti budidaya berwawasan lingkungan Arti Nilai Skala Nilai skala Defenisi 1 Kedua kriteria sama penting 3 Kriteria yang satu sedikit lebih penting daripada kriteria yang lain 5 Kriteria yang satu lebih penting daripada kriteria yang lain 7 Satu kriteria jelas lebih penting dari kriteria lainnya 9 2,4,6,8 Kebalikan Satu kriteria mutlak lebih penting daripada kriteria yang lainnya Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangaan yang berdekatan Jika untuk kriteria A menapat satu angka bila dibandingkan dengan kriteria B, maka kriteria B mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan kriteria A penjelasan Dua kriteria mempunyai pengaruh yang sama besar Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu kriteria dibanding kriteria yang lainnya Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu kriteria dibanding kriteria yang lainnya Satu kriteria dengan kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek Bukti yang mendukung kriteria yang satu terhadap kriteria lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara dua pilihan RIWAYAT HIDUP FARHANAH WAHYU dilahirkan di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 19 Juli 1987. Penulis adalah anak pertama dari lima bersaudara, pasangan Ayahanda H. Wahyuddin Thahir dan Ibunda Hj. Hudriah Harun. Penulis menyelesaikan Taman Kanak – kanak di TK Aisyiyah pada tahun 1993 dan Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-Amanat pada tahun 1994. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Terang-Terang Bulukumba pada tahun 2000, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Pesantren Modern Immim Putri Minasate’ne Pangkep pada tahun 2003, Pendidikan Sekolah Tingkat Atas pada tahun 2006 di SMAN 1 Bulukumba. Selanjutnya diterima di Universitas Hasanuddin pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Jurusan Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, melalui seleksi Jalur Pemanduan Potensi Baru (JPPB) pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun 2011, penulis memperoleh bebas seleksi untuk melanjutkan pendidikan Magister di Program Studi Ilmu Perikanan pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (PPs UNHAS). Selama mengikuti program magister, penulis telah mengikuti berbagai kegiatan seminar dan pelatihan yang berhubungan dengan Ilmu Perikanan diantaranya; peserta Seminar Nasional Perikanan (2012), Seminar Nasional Moluska (2012), Seminar Internasional Ikhtiologi (2012), dan pemakalah Seminar Sosial-Ekonomi Kelautan Perikanan (2013).

evaluasi program bantuan dengan ahp

Products

Support

evaluasi program bantuan dengan ahp

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib