HUKUM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
DIBUAT OLEH :
RAYNALDI
NIM : 02011281924125
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022
KATA PENGANTAR
Bismillahirahmanirrahim.
Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah,
rahmat dan karunia-Nya jua sehingga Penulis dapat menyelesaikan makalah sederhana ini yang
berjudul “PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA” Adapun tujuan dari
penulisan makalah ini, untuk memenuhi tugas dan kewajiban penulis untuk menyelesaikan
mata kuliah hukum tata Kelola pemerintahan yang baik. juga mencoba untuk membuka
cakrawala dan pandangan kita dalam bagaimana proses dan hasil dari pelaksanaan good
governance, dengan melihat pada perkembangan dalam masyarakat sekarang ini. Penulis
menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentu masih banyak kekurangannya. Namun Penulis
berusaha untuk memberikan yang terbaik sebatas kemampuan Penulis. Sebagaimana manusia
biasa, Penulis tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, oleh karena itu Penulis mohon maaf.
Pun Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun menuju arah yang lebih
baik lagi. Penulisan skripsi ini pun banyak dibantu oleh berbagai pihak, sehingga skripsi ini
dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana adanya. Semoga Allah SWT senantiasa
melimpahkan rahmat, rizki dan karunia-Nya kepada kita semua.
Amin.
Palembang , 3 Oktober 2022
RAYNALDI
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.............................................................................................................. 1
DAFTAR ISI............................................................................................................................. 2
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 3
1.1 Latar Belakang ................................................................................................................. 3
1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................................ 5
1.3 Tujuan Penelitian.............................................................................................................. 5
BAB II PEMBAHASAN .......................................................................................................... 6
BAB III PENUTUP ................................................................................................................ 10
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah politik dan ekonomi yang
cukup Panjang , secara politik Indonesia memiliki zaman zaman yang masing masing dipimpin
oleh pemimpin yang berbeda dan cara tata Kelola pemerintahan yang berbeda. Sebagai contoh
pada zaman Presiden Soekarno menerapkan system yang berasaskan presidensial akan tetapi
pengambilan keputusan dan kebijakan Kembali kepada presiden itu sendiri , sehingga Lembaga
Lembaga lain tidak begitu berperan dalam menjalankan pemerintah. Zaman Soeharto yang
dikenal dengan bapak pembangunan , zamannya dikenal dengan zaman yang otoriter dan
berasaskan parlementer Good governance berasal dari Bahasa inggris yang berarti “tata Kelola
pemerintahan yang baik” , di suasana kemajuan dunia yang sekarang sudah akan memasuki
masa revolusi 5.0 , maka semakin kencang pula dorongan untuk memiliki pemerintahan yang
berasaskan good governance .
Melihat kondisi dan situasi dunia atau dengan lokasi yang lebih spesifik di Asia terlihat
bahwa perkembangan Ekonomi dan Politik terjadi sangat dinamis , sebagai contoh pergesaran
system ekonomi menjadi pasar bebas di Asia membuat negara negara berkembang seperti
Indonesia harus menerapkan asas ini. Lembaga Lembaga multi nasional seperti World Bank,
International Monetary Fund, Asian Development bank, dan United National Development
Program juga melihat asas good governance ini merupakan salah satu hal yang serius , guna
menilai apakah negara tersebut baik untuk dilakukan investasi atau tidak. Dengan kata lain
adanya asas good governance merupakan salah satu langkah yang jitu guna meningkatkan
3
kualitas bangsa untuk bersaing secara ekonomi maupun politik di dunia. Pengaturan yuridis
asas Good governance diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2001 tentang
Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang mengartikan kepemerintahan
yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas,
supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.1
Menurut (bank, 1992), Good Governance ialah suatu konsep pada penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan
pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan
korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta
penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.2 Lembaga
donor dunia seperti yang sudah disebutkan diatas menjadikan Good Governance sebagai suatu
persyaratan bagi negara yang berminat mendapatkan bantuan dari Lembaga Lembaga ini. Good
Governance mulai di populerkan pada tahun 1990-an dan implementasinya di Indonesia
dilakukan pada tahun 1998 setelah krisis moneter melanda Indonesia.
Namun secara factual penerapan asas Good Governance di Indonesia saat ini tidak
begitu efektif dapat dilihat dengan pelayanan birokrasi yang rumit ,sebagai contoh konkrenya
dalam pembuatan SIM ataupun KTP perlu melewati pintu satu dengan pintu yang lain hanya
untuk pembuatan identitas saja. Contoh dengan skala yang besar ialah , dalam birokrasi bisnis
di Indonesia perlu banyak sertifikat dan akta akta yang diurus yang juga dalam pembuatan surat
tersebut perlu adanya “ orang dalam” dengan ini investor asing enggan untuk melakukan
1
2
PP Nomor 101 Tahun 2001
bank, W. (1992). Governance and Development. Washington, DC: Wold Bank.
4
investasi besar besaran di Indonesia yang notabene membutuhkan dana untuk pembangunan
nasional. Maka dari itu penulis akan meneliti “ penerapan good governance di Indonesia”
1.2 Rumusan Masalah
Dari penjelasan Latar Belakang di atas maka penulis akan mengangkat masalah
dengan rumusan sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan asas good governance di Indonesia?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan asas good governance di Indonesia?
1.3 Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah yang telah dituliskan diatas, maka dapat ditarik tujuan
penelitian , antara lain:
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas good governance di
Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penerapan asas good
governance
5
BAB II
PEMBAHASAN
Good Governance merupakan salah satu langkah yang efektif untuk meningkatkan
kualitas dari suatu bangsa , Indonesia telah menerapkan asas good governance sejak tahun 1998
setelah terjadinya Krisis moneter, dengan diterapkannya good governance diharapkan bangsa
Indonesia dapat bersaing dengan negara negara maju lainnya. Menurut (Wijaya, Pudjiarti, &
Winarni, 2018) Adapun asas ini menjadi salah satu syarat dalam menerima bantuan dari
Lembaga Lembaga donor besar di Indonesia. Banyak pengertian pengertian yang diberikan
atas good governance namun secara general Lembaga Lembaga serta tokoh tokoh penting
dunia memberikan definisi sebagai berikut : 3
1. United Nation Development Program (UNDP): “The exercise of political, economic and
administrative authority to manage a nation’s affairs at all level”.
2. World Bank: “The way state power is used in managing economic and social resource for
development society”.
3. Lembaga Administrasi Negara (LAN): Proses Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam
melaksanakan penyediaan publik “ Good and service”.
4. Coroline G Hernandez : Baik/buruk suatu pemerintahan ditentuakan oleh tujuan dalam
proses pembuatan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3
Wijaya, Pudjiarti, E. S., & Winarni, A. T. (2018). buku Ajar Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang
baik). Demak: Pustaka Magister .
6
Menurut (Sondil E. Nubatonis, 2014) Prinsip-Prinsip Good Governance antara lain:4
(1) Profesionalitas yaitu kemempuan, keahlian serta moral pemerintah dalam memberikan
pelayanan;
(2) Akuntabilitas yaitu tanggungjawab pemerintah terhadap tugas yang diberikan serta
kebijakan atau keputusan yang diambil;
(3) Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah, penyediaan informasi, kemudahan
memperoleh informasi;
(4) Pelayanan prima yaitu prosedur pelayanan, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan
akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta etika pelayanan;
(5) Demokrasi dan Partisipasi yaitu kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat,
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kesamaan hak dalam memperoleh
pelayanan;
(6) Efisiensi dan Efektifitas yaitu pelaksanaan dan pencapaiaan hasil kinerja pelayanan;
(7) Supremasi hukum yaitu keadilan penegakan hukum, serta Hak Asasi Manusia;
Dalam kenyataannya penerapan asas ini masih banyak mengalami kendala salah satu
nya dalam hal pelayanan publik. Pelayanan publik dianggap tidak begitu efektif karena
birokrasi yang rumit serta respon dari pelayan publik yang lambat yang kemudian
menimbulkan efek kepada masyarakat atas rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada
pemerintah . Secara factual berdasarkan pengalaman penulis sebagai contoh dalam proses
pembuatan SIM, perlu melewati birokrasi yang menunggunya sangat lama , lalu tes tes yang
4
Sondil E. Nubatonis, S. R. (2014). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM .
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3, No. 1 (2014), 17.
7
tidak masuk akal persyaratannya seakan akan mengharuskan masyarakat untuk menggunakan
calo untuk mempermudah jalannya.5
Dari sisi Integritas pelayan kurangnyaprofesionalisme, kompetensi, empati dan etika.
Ada banyak factor yang menyebabkan kinerja buruk pemerintahan antara lain: rasa tidak peduli
terkait penilaian masyarakat serta tidka adanya komitmen dari struktur organisasi
kepemerintahan dari atas sampai bawah. Selain itu kurangnya koordinasi dalam melaksanakan
strategi guna meningkatkan kualitas kinerja. Birokrasi yang berbelit itu juga menjadi suatu
masalah yang mengarah kepada tindak korupsi yang sudah disebutkan dicontoh diatas guna
memperlancar atau mempermudah proses birokrasi perlunya ada dana pelicin dari masyarakat.
Solusi yang dapat diberikan yang dapat diimplementasi dalam Prinsip-Prinsip Good
Governance guna Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. 6
1. Implementasi Prinsip Profesionalitas sudah sangat efektif karena kemampuan para
pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat optimal. karena pembagian
tugas serta penempatan para pegawai sudah sesuai dengan kemampuan, keahlian dan latar
belakang pendidikan para pegawai, dan didukung pula dengan peningkatan kemampuan serta
pengembangan keahlian para pegawai melalui pelatihan-pelatihan.
2. Implementasi prinsip akuntabilitas sangat efektif atau sudah berjalan sesuai dengan
kebijakan yang telah ditetapkan. Karena aparatur pemerintah selalu konsisten terhadap tugas
dan bertanggungjawabnya.
5
Neneng Siti Maryam ,Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Jipsi Jurnal Ilmu Politik
Dan Komunikasi Volume Vi No. 1/Juni 2016, Hal 12 -13
6
Sondil E. Nubatonis, S. R. (2014). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM . JISIP: Jurnal
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3, No. 1 (2014), 17.
8
3. Implementasi prinsip Transparansi sangat efektif. Hal ini dapat dilhat dari bentuk
informasi yang disampaikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Malang.
4. Implementasi Prinsip Pelayanan Prima sangat optimal karena pelayanan yang
diberikan selalu terpadu, terarah, terprogram, dan konsisten, sesuai dengan standar pelayanan
yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013, dan sesuai dengan
kebijakan yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga
pelayanan yang ditema oleh masyarakat mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
5. Implementasi Prinsip Demokrasi dan Partisipasi sangat efektif karena selalu
menjunjung tinggi nilai keinginan dan kehendak rakyat.
6. Implementasi Prinsip Efesiensi dan Efektivitas sangat efesian dan efektif hal ini
dilihat dari seluruh aktivitas kinerja pelayanan berjalan dengan baik serta keberhasilan dari
kinerja pelayanan sesuai dengan yang diharapan.
7. Implementasi Prinsip Supermasi Hukum sudah berjalan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku karena kebijakan-kebijakan tersebut dapat diiberlakukan
secara adil dan konsisten
9
BAB III
PENUTUP
Pelaksanaan good governance yang baik adalah harus sesuai dengan asas asas yang
dikeliuarkan oleh Lembaga Lembaga besar seperti world bank guna meningkatkan kualitas
bangsa dan dapat bersaing dengan negara lain. Aspek aspek ini pun mempengaruhi kondisi
ekonomi social dan politik , apabila negara kita memiliki pemerintahan yang transparan
akuntabilitas dan integritas . Namun senyatanya birokrasi serta pelayanan publik Indonesia
masih belum efektif mengingat faktor faktor, seperti kurang responsivenya pelayan publik ,
birokrasi yang berbelit belit serta Integritas personal dari pegawai pemerintah yang tidak
memiliki komitmen untuk menjadi lebih baik menambah beban untuk menuju indonesia
dengan good governance.
10