UTS HUKUM PAJAK
NAMA
:RAYNALDI
NIM
:02011281924125
KELAS
: D PALMEBANG
HARI/TGL
: KAMIS,14 OKTOBER 20
1. Hukum administrasi negara menentukan bahwa pemerintah dalam mengambil setiap
kebijakan harus memiliki dasar hukum atau landasan yuridis sebagai dasar legitimasi
kebijakan yang akan dikeluarkan dan agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
memberikan manfaat yang nyata dalam masyarakat. Ketentuan ini tentu saja berlaku
sama dalam penerapan hukum perpajakan, setiap pajak yang dipungut oleh
pemerintahharus berdasarkan landasan hukum yang jelas dan ditetapkan berdasarkan
Undang- undang.
a. Jelaskan bagaimanakah kedudukan hukum pajak dalam tata hukum nasional
Indonesia?
Jawab :
kedudukan Hukum Pajak dalam tata hukum Nasional bahwa Hukum
Pajak ini dalam tata hukum nasional berada dalam hukum public dimana hukum
public ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah degan
rakyatnya oleh karena itu hukum pajak ini mengatur tentang hubungan antara
pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak
Namun ada juga yang berpendapat bahwa hukum pajak ini merupakan ilmu
pengetahuan yang berdiri sendiri terlepas dari hukum tata usaha negara dengan
alasan tujuan hukum pajak Tugas hukum pajak bersifat lain dari hukum
administratif pada umurnnya. Hukum pajak dapat secara langsung digunakan
sebagai sarana politik perekonomian,dan Hukum pajak memiliki tata tertib dan
istilah-istilah yang khas untuk bidang pekerjaannya
b. Jelaskan
fungsi
pemungutan
pajak
yang
dilakukan
oleh
pemerintah?
Jawab :
fungsi pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah ada 4 yaitu :
•
Budgetter ( fungsi anggaran ) Sebagai sumber
pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaranpengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara
dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.
Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak ini
digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja
barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
•
Regular ( fungsi mengatur) dengan funsi mengatur
ini dijadikan sebagai suatu alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu
Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam
negeri maupun luar negeri.atau privat saving
•
Demokrasi ( stabilitas) fungsi ini untuk mewujudkan
sistem gotong royong yang dapat membantu masyarakat lainnya
atau selalu dikaitkan dengan kemaslahatan manusia atau juga
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi
dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan
mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak,
penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
•
Retribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut
oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan
umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga
dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat.
C. Teori dasar dalam pemungutan Pajak ada 5 yaitu:
•
seseorang
Teori Asuransi,teori ini yaitu suatu kepentingan
harus
dilindungi
negara
solah-olah
masyarakat
mempertanggungjawabkan kesehatan dan keselamatan jiwa kepada
negara, contohnya penyuntikan Vaksin Covid 19 untuk masyarakat
Indonesia agar dapat selamat dari pandemic
•
negara
Teori Kepentingan,
yang
melindungi
teori ini menjelaskan bahwa
harta
benda
dan
kejiwaan
penduduknya,maka memperhatikan pembagian pajak yang harus
dipungut dari seluruh penduduknya, contohnya WN yang
mempunyai pendapatan besar maka dipungut lebih besar pajaknya
•
Teori Daya Pikul, teori ini didasari oleh azas keadilan
dimana setiap orang dikenakan pajak harus sama berat nya artinya
pajak yang dikeluarkan harus disesuaikan pendapatannya dan juga
biaya pengeluarannya
•
Teori Gaya Beli , Teori ini mengatakan bahwa
pemungutan pajak dapat disamakan dengan pompa
yaitu
mengambil gaya beli dari rurnah tangga-rumah tangga dalarn
masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian menyalurkan
kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup
masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu
c. Jelaskan teori dasar pemungutan pajak yang berlaku secara umum?
Jawab :
•
Teori Asuransi
Berdasarkan teori ini rakyat harus membayar pajak yang
diibaratkan
sebagai
suatu
premi
asuransi
karena
memperoleh jaminan perlindungan. Negara melindungi
keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak.
•
Teori Kepentingan
Berdasarkan teori ini pembagian beban pajak kepada
rakyat didasarkanpada kepentingan (misalnya
perlindungan) masing-masing orang, semakin besar
kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi
pajak yang harus dibayar.
•
Teori Daya Pikul
Berdasarkan teori ini beban pajak harus dibayar sesuai
dengan daya pikul masing-masing orang. Beban pajak
untuk semua orang harus sama
beratnya.
•
Teori Bakti
Berdasarkan teori ini dasar keadilan pemungutan pajak
terletak pada hubungan rakyat dapat negaranya. Rakyat
yang berbakti sadar pajak adalah kewajiban.
•
Teori Asas Daya Beli
Berdasarkan teori ini dasar keadilan terletak pada akibat
pemungutan pajak. Artinya memungut pajak berarti
menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk
rumah tangga negara, lalu negara akam menyalurkannya
kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan
seluruh masyarakat lebih diutamakan.
d. Jelaskan tarif pemungutan pajak apa sajakah yang berlaku di
Indonesia?
Jawab :
•
Tarif Tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya
tetap
walaupun
dasar
pengenaan
pajaknya
berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang
selalu tetap. Contoh, bea materai berapapun jumlahnya
nominalnya tettap 3.000.
•
Tarif Proporsional Atau Sebanding
Tarif proporsional atau sebanding adalah tarif
pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi
jumlah pajak yang terutang akan berubah secara
proporsional
sebanding
dengan
dasar
pengenaan
pajaknya. Contoh: Tarif PPN 10%
•
Tarif Progresif
Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya
sernakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.
Jumlah pajak yang terutang akan bembah sesuai dengan
perubahan tarif dan pembahan dasar pengenaan paj aknya.
Tarif progresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
- Tarif progresif proporsional
Tarif progresif - proporsional adalah tarif pajak yang
persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya
meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifhya sarna
besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai
dengan perubahan tarif dan peruballan dasar pengenaan
pajaknya. Tarif progresif - proporsional masill dapat dibagi
menjadi dua, yaitu tarif progresif - proporsional absolut dan
tarif progresif proporsional berlapisan.
- Tarif progresif - progresif
Tarif propesif - progresif adalah tarif pajak yang
persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya
meningkat dan besarnya peningkatan tarihya semakin besar.
Jurnlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan
perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
Tarif progresif-progresif masih dapat dibagi menjadi dua,
yaitu tarif prop esif-progresif absolut dan tarif progresifprogresif berlapisan
- Tarif progresif – degresif
Tarif progresif - degresif adalah tarif pajak yang
persentasenya sernakin besar jika dasar pengenaan pajaknya
meningkat dan besarnya peningkatan tarifhya sernakin kecil.
Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan
perubahan tarif dan -perubahan dasar pengenaan pajaknya.
Tarif progresif - degresif masih dapat dibagi menjadi dua,
yaitu tarif progresif - degresif absolut dan tarif progresif degresif berlapisan.
•
Tarif Degresif
Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya
semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.
Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan
perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan
pajaknya. Tarif degresif ini dapat dibedakan menjadi
tiga, yaitu:
- Tarif Degesif – Proporsional
- Tarif Degresif - Progresif
- Tarif Degresif -degresif
e. Jelaskan jenis-jenis sanksi apakah yang dapat dikenakan kepada
wajib pajakyang melanggar ketentuan perundang-undangan?
Jawab :
•
Sanksi administratif, merupakan pembayaran kerugian
yang ditimbulkan Wajib Pajak kepada negara. Sanksi
administratif berupa :
a. Sanksi denda, diberikan kepada Wajib Pajak yang
melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam
pelaporan pajak.
contoh : terlambat melaporkan SPT Masa PPh
hingga SPT PPN.
b. Sanksi bunga, diberikan kepada Wajib Pajak yang
melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam
pembayaran pajak.
contoh : terlambat membayar pajak atau kurang
membayar pajak.
c. Sanksi kenaikan, diberikan kepada Wajib Pajak
yang melakukanpelanggaran atau kesalahan dalam
pemberian informasi yang digunakan dalam
penghitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi
kenaikan membuat Wajib Pajak harus membayar
pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari
aslinya.
•
Sanksi pidana, merupakan sansi dimana hukum pidana
diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran
(ketidaksengajaan)
ataupun
tindak
kejahatan
(kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Sanksi pidana
berupa :
a. Sanksi Denda Pidana, merupakan sanksi pajak
berupa denda pidana diberikan kepada Wajib
Pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang
melakukan tindak pelanggaran menimbulkan
kerugian bagi negara.
b. Sanksi pidana kurungan, sebagai pengganti jika
pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana
yang dikenakan.
c. Sanksi pidana penjara, berbeda dengan denda
pidana dan pidana kurungan, pidana penjara tidak
diancamkan kepada pihak ketig
2. Ada beberapa macam ketetapan pajak, dan jelaskan dalam hal apa
STP, SKPKB,SKPKBT dapat ditagih seketika dan sekaligus?
Jawab :
Macam-macam surat ketetapan pajak :
•
Surat Tagihan Pajak (STP)
•
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
•
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
•
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKLB)
•
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
STP,SKPKB,SKPKBT dapat ditagih seketika dan sekaligus dengan syarat:
(1) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu.
(2) Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau
yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di
Indonesia.
(3) Terdapat
tanda-tanda
membubarkan
bahwa
badan usaha
Penanggung
atau
Pajak
akan
menggabungkan
atau
memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang
dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk
lainnya.
(4) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
(5) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga
atau terdapat tanda-tanda kepailitan
3. Salah satu hak yang dipunyai oleh wajib pajak adalah wajib pajak dapat
mengajukankeberatan kepada Dirjen Pajak. Jelaskan !
Pertanyaan:
1. Apakah yang menyebabkan wajib pajak perlu mengajukan
keberatan? dan terhadap apa sajakah surat keberatan itu dapat
dilakukan?
Jawab :
yang dapat menyebabkan wajib pajak perlu mengajukan
keberatan ketika Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan
terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi
jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi
dari pemotongan atau pemungutan pajak. Sebagian besar Wajib
Pajak melakukan proses keberatan karena Surat Ketetapan Pajak
(SKP) yang dianggap tidak adil. Dan surat ketetapan pajak itu
biasanya diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan pajak.
Keberatan umumnya didahului dengan proses pemeriksaan.
2. Bagaimanakah tata cara atau syarat-syarat keberatan?
Jawab :
Syarat – syarat surat keberatan :
•
Surat keberatan diajukan tertulis menggunakan Bahasa
Indonesia.
•
Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah
pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi
menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.
•
1 surat keberatan diajukan hanya untuk 1 surat ketetapan
pajak, untuk 1 pemotongan pajak, atau untuk 1
pemungutan pajak.
•
Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus
dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib
Pajak.
•
Surat Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejaktanggal surat.
•
Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
•
Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 36 Undang-Undang KUP.
4. Didalam pajak penghasilan dikenal istilah subjek pajak dan wajib pajak.
Pertanyaan:
1. Jelaskan perbedaan antara subjek pajak dan wajib pajak?
Jawab :
Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh),
yang menjadi subjek pajak adalah:a. orang pribadi; b.
warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak ; bentuk usaha tetap (perlakuan
perpajakannya dipersamakan dengan badan). Sedangkan ,
wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar, pemotong dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Perbedaan subjek pajak
dan wajib pajak terutama terletak pada kewajiban
perpajakannya. Subjek pajak masih bersifat potensial untuk
dikenakan pajak. Sedangkan wajib pajak sudah memiliki
kewajiban perpajakan.
2. Jelaskan perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek
pajak luar negeri serta kegunaan pembedaan kedua jenis subjek
pajak tersebut dalam pemunggutan PPh menurut Undang-Undang
No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan?
Jawab :
1. Subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh
penghasilannya baik penghasilan yang diterima atau diperoleh
dari
Indonesia (onshore
income) dan
dari
luar
Indonesia (offshore income), sedangkan subjek pajak luar negeri
dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang bersumber dari
Indonesia.
2. Subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan
penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan subjek luar
negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan
tarif tunggal;
3. Subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan
Tahunan
(SPT) sebagai
sarana
untuk
menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak,
sedangkan subjek luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan karena kewajiban pajaknya telah
dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.