BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Peraturan Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH PADA BIRO KEUANGAN DAN
BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2021
Website: http://simkeu.kemdikbud.go.id
Email: bantuanpemerintah.rokeu@kemdikbud.go.id
SALINAN
PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PADA BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 15 ayat
(1) dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris
Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro
Keuangan dan Barang Milik Negara Tahun 2021;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor
47,
Tambahan
Indonesia Nomor 4286);
Lembaran
Negara
Republik
-2-
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
3.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang
Mekanisme
Pelaksanaan
Anggaran
Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas
Peraturan
168/PMK.05/2015
Anggaran
Menteri
tentang
Bantuan
Keuangan
Mekanisme
Pemerintah
pada
Nomor
Pelaksanaan
Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1745);
6.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1167)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun
2020
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1145);
7.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun
2019
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2019
Nomor
1673)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
-3-
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
124);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PADA BIRO
KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2021.
Pasal 1
Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud
dengan:
1.
Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan
adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan
sosial
yang
perseorangan,
diberikan
oleh
pemerintah
kelompok
masyarakat
atau
kepada
lembaga
pemerintah/nonpemerintah.
2.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung
jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
3.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
5.
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas
-4-
Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat
Perintah Membayar.
6.
Perjanjian
Kerja
Sama
adalah
kesepakatan
yang
ditandatangani antara PPK dan penerima Bantuan, yang
memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta
konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak.
7.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan
kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara.
8.
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan
Negara
yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa
dari
Bendahara
Umum
Negara
untuk
melaksanakan sebagian fungsi dari Bendahara Umum
Negara.
9.
Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada
kegiatan
bendahara
operasional
pengeluaran
untuk
sehari-hari
satuan
membiayai
kerja
atau
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya
tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.
10. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
TUP adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara
pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak
dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah
ditetapkan.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi
permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
-5-
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN
selaku
Kuasa
pelaksanaan
Bendahara
pengeluaran
Umum
atas
Negara
beban
untuk
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
14. Surat Perintah Penyaluran yang selanjutnya disebut SPPn
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PPK kepada
bank/pos penyalur untuk mentransfer dana Bantuan
kepada penerima Bantuan.
Pasal 2
Petunjuk teknis penyaluran Bantuan pada Biro Keuangan dan
Barang Milik Negara merupakan pedoman teknis dalam
melakukan penyaluran Bantuan pada Biro Keuangan dan
Barang Milik Negara.
Pasal 3
Petunjuk teknis penyaluran Bantuan pada Biro Keuangan dan
Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal
ini.
Pasal 4
Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2021
plt.SEKRETARIS JENDERAL,
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
AINUN NA’IM
TTD.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK
TEKNIS
PENYALURAN
BANTUAN
PEMERINTAH PADA BIRO KEUANGAN DAN BARANG
MILIK NEGARA TAHUN 2021
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PADA BIRO
KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2021
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib
memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendanaan
pendidikan
menjadi
tanggung
jawab
bersama
antara
pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
Bangsa Indonesia merupakan Negara yang kaya atas keberagaman suku
bangsa,
adat
istiadat,
bahasa,
kearifan
lokal,
seni,
dan
tradisi.
Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur
yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan
dunia. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan
nasional
Indonesia
di
tengah
peradaban
dunia
dengan
menjamin
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya”. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek
Pemajuan Kebudayaan.
-2-
Dalam rangka meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat
dalam menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan, maka pemerintah
memandang perlu memberikan Bantuan kepada perseorangan/kelompok
masyarakat,
satuan
pendidikan
yang
diselenggarakan
oleh
pemerintah/masyarakat, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi
pemerintah/masyarakat
yang
bergerak
di
bidang
pendidikan
dan
kebudayaan. Sehubungan hal tersebut, Biro Keuangan dan BMN ikut
berperan dalam meringankan beban masyarakat terhadap penyelenggaraan
pendidikan dan kebudayaan.
B.
Tujuan
1.
Petunjuk teknis penyaluran Bantuan pada Biro Keuangan dan BMN
ini disusun dengan tujuan:
a.
sebagai pedoman bagi:
1)
Biro Keuangan dan BMN dalam menentukan, menetapkan,
dan menyalurkan Bantuan di bidang pendidikan dan
kebudayaan;
2)
perseorangan/kelompok masyarakat, komunitas budaya,
satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan
pemerintah/
masyarakat,
dan
oleh
lembaga/organisasi
masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan
kebudayaan, dalam mengajukan proposal Bantuan; dan
3)
aparat
pengawas
yang
berwenang
melaksanakan
pengawasan dan pemeriksaan; dan
b.
agar Bantuan yang disalurkan oleh Biro Keuangan dan BMN
dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
2.
Tujuan pemberian Bantuan sebagai berikut:
a.
Bantuan
operasional
diberikan
dalam
rangka
menunjang
pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pendidikan dan
kebudayaan;
b.
Bantuan sarana/prasarana diberikan dalam rangka memenuhi
penyediaan
untuk
sarana/prasarana
meningkatkan
mutu
pendidikan
dan
akses
dan
kebudayaan
pendidikan
dan
kebudayaan;
c.
Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan
diberikan dalam rangka perbaikan, pemeliharaan, rehabilitasi
dan/atau pembangunan gedung/bangunan lembaga/organisasi
-3-
masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan,
serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/
masyarakat; dan
d.
Bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA diberikan dalam rangka
membantu pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan
kebudayaan yang tidak termasuk tujuan Bantuan pada huruf a,
b, dan c.
-4-
BAB II
PEMBERI, PENERIMA DAN PERSYARATAN,
JENIS, DAN BESARAN,
A.
Pemberi Bantuan
Bantuan diberikan oleh Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dibebankan pada DIPA Biro
Keuangan dan BMN Tahun Anggaran 2021.
B.
Penerima Bantuan
1.
Penerima Bantuan operasional, meliputi:
a.
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/
masyarakat meliputi perguruan tinggi, sekolah menengah atas,
sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah pertama, sekolah
dasar, sekolah luar biasa untuk semua jenjang pendidikan,
sanggar kegiatan belajar, dan lembaga penyelenggara pendidikan
layanan khusus;
b.
kelompok masyarakat;
c.
komunitas budaya; dan/atau
d.
lembaga/organisasi
masyarakat
yang
bergerak
di
bidang
diselenggarakan
oleh
pendidikan dan kebudayaan.
2.
Penerima Bantuan sarana/prasarana, meliputi:
a.
satuan
pendidikan
pemerintah/masyarakat
yang
meliputi
perguruan
tinggi,
sekolah
menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah
pertama, sekolah dasar, sekolah luar biasa untuk semua jenjang
pendidikan, sanggar kegiatan belajar, dan lembaga penyelenggara
pendidikan layanan khusus;
b.
kelompok masyarakat;
c.
komunitas budaya; dan/atau
d.
lembaga/organisasi
masyarakat
yang
bergerak
di
bidang
pendidikan dan kebudayaan.
3.
Penerima Bantuan
rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan,
meliputi:
a.
satuan
pendidikan
pemerintah/masyarakat
yang
meliputi
diselenggarakan
perguruan
tinggi,
oleh
sekolah
menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah
-5-
pertama, sekolah dasar, sekolah luar biasa untuk semua jenjang
pendidikan, sanggar kegiatan belajar, dan lembaga penyelenggara
pendidikan layanan khusus; dan/atau
b.
lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang
pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan oleh PA.
4.
Penerima Bantuan lainnya, meliputi:
a.
perseorangan/kelompok masyarakat;
b.
satuan
pendidikan
pemerintah/masyarakat
yang
meliputi
diselenggarakan
perguruan
tinggi,
oleh
sekolah
menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah
pertama, sekolah dasar, sekolah luar biasa untuk semua jenjang
pendidikan, sanggar kegiatan belajar, dan lembaga penyelenggara
pendidikan layanan khusus;
c.
komunitas budaya; dan/atau
d.
lembaga/organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan
di bidang pendidikan dan kebudayaan.
C.
Persyaratan Penerima Bantuan
1.
Satuan Pendidikan
Satuan
Pendidikan
yang
diselenggarakan
oleh
pemerintah/masyarakat meliputi perguruan tinggi, sekolah menengah
atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah pertama,
sekolah dasar, sekolah luar biasa untuk semua jenjang pendidikan,
sanggar kegiatan belajar, dan lembaga penyelenggara pendidikan
layanan khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
surat permohonan disertai proposal yang diketahui oleh komite
sekolah/pimpinan perguruan tinggi/instansi terkait dengan
tembusan
ditujukan
kepada
kepala
dinas
pendidikan
provinsi/kabupaten/kota atau instansi terkait untuk satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana
dalam lampiran II;
b.
surat permohonan disertai proposal yang diketahui oleh ketua
yayasan dengan tembusan ditujukan kepada kepala dinas
pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau instansi terkait untuk
satuan
pendidikan
yang
diselenggarakan
sebagaimana dalam lampiran II;
oleh
masyarakat
-6-
c.
terdaftar pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti); dan
d.
Surat
Pernyataan
kebenaran
dan
Tanggung
Jawab
keabsahan
Mutlak
dokumen
(SPTJM)
administrasi
atas
yang
disampaikan, ditandatangani di atas materai, sebagaimana dalam
lampiran II.
2.
Lembaga/organisasi
masyarakat
lainnya
yang
bergerak
dalam
pendidikan keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a.
surat permohonan yang disertai proposal yang diketahui oleh
pejabat berwenang sebagaimana dalam lampiran II;
b.
Surat
keterangan
terkait
aktivitas
dan
keberadaan
lembaga/organisasi masyarakat paling rendah dari lurah/kepala
desa atau terdaftar pada aplikasi Dapodik;
c.
Surat
Pernyataan
kebenaran
dan
Tanggung
Jawab
keabsahan
Mutlak
dokumen
(SPTJM)
administrasi
atas
yang
disampaikan, ditandatangani diatas materai, sebagaimana dalam
lampiran II.
3.
Komunitas budaya dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang
bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a.
surat permohonan yang disertai proposal yang diketahui pejabat
berwenang setingkat lurah atau diatasnya/organisasi pembina
sebagaimana dalam lampiran II;
b.
surat keterangan terkait aktivitas dan keberadaan lembaga/
organisasi masyarakat paling rendah dari lurah/kepala desa; dan
c.
SPTJM atas kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi
yang disampaikan, ditandatangani di atas materai, sebagaimana
dalam lampiran II.
4.
Kelompok Masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
surat permohonan disertai proposal yang diketahui Pejabat
Berwenang setingkat lurah atau diatasnya /organisasi pembina
sebagaimana dalam lampiran II;
b.
surat keterangan terkait aktivitas dan keberadaan kelompok
masyarakat
paling
rendah
dari
diatasnya/organisasi pembina; dan
lurah/kepala
desa
atau
-7-
c.
SPTJM atas kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi
yang disampaikan, ditandatangani diatas materai, sebagaimana
dalam lampiran II.
5.
Perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
surat permohonan sebagaimana dalam lampiran II;
b.
surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; dan
c.
SPTJM atas kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi
yang disampaikan, ditandatangani diatas materai, sebagaimana
dalam lampiran II.
D.
Jenis Bantuan
Jenis Bantuan terdiri atas:
1.
2.
Bantuan operasional, antara lain:
a.
transport;
b.
ATK; dan/atau
c.
langganan daya/jasa;
Bantuan sarana/prasarana pembelajaran sektor pendidikan dan
kebudayaan, antara lain:
3.
a.
alat/media pembelajaran
b.
alat kesenian;
c.
alat praktik; dan/atau
d.
alat olahraga;
Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, terdiri atas
rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan pada:
a.
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/
masyarakat, antara lain meliputi perbaikan/pembangunan:
b.
1)
pagar;
2)
prasarana olah raga;
3)
mandi, cuci, kakus;
4)
rumah penjaga sekolah; dan/ata; dan
5)
fasilitas pendidikan karakter/tempat ibadah.
lembaga/organisasi
masyarakat
yang
bergerak
di
bidang
pendidikan dan kebudayaan;
4.
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan pemerintah,
meliputi:
a.
penyelenggaraan seminar, pelatihan, penataran, sosialisasi,
diseminasi, dan lokakarya bidang pendidikan dan kebudayaan;
-8-
b.
penyelenggaraan
kegiatan
keolahragaan,
kepemudaan,
kepramukaan, seni dan budaya, perfilman, kepemimpinan siswa
dan kemahasiswaan;
c.
Bantuan untuk penelitian di bidang pendidikan dan kebudayaan;
d.
Bantuan
untuk
organisasi
profesi
pendidik
dan
tenaga
kependidikan; dan/atau
e.
Bantuan yang diberikan kepada perseorangan dalam rangka
mengikuti kegiatan seminar atau pelatihan bidang pendidikan dan
kebudayaan di
dalam
atau
di
luar
negeri,
serta
untuk
penyebarluasan informasi bidang pendidikan dan kebudayaan
yang diberikan dengan sangat selektif.
E.
Bentuk dan Rincian Bantuan
1.
Bantuan yang diberikan berbentuk barang atau uang.
2.
Bentuk Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan
dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
atau ditetapkan lain oleh PA/KPA.
3.
Rincian Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan
proposal yang telah disetujui tertuang dalam Surat Keputusan sesuai
dengan jenis Bantuan.
-9-
BAB III
MEKANISME PENETAPAN PENERIMA, PENYALURAN,
DAN PENCAIRAN BANTUAN
A.
Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan
1.
Pengajuan Proposal
a.
Proposal Bantuan ditujukan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal,
atau Kepala Biro Keuangan dan MBN Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung C Lantai 9, Jl.
Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270 dikirim melalui POS
Indonesia dengan alamat PO BOX 89000 JKP 10000.
b.
Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagaimana
dalam lampiran II.
2.
Seleksi Proposal
a.
b.
Seleksi proposal dilakukan melalui tahapan:
1)
kelengkapan administrasi proposal; dan
2)
verifikasi kesesuaian proposal.
Seleksi proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan
oleh tim verifikator.
c.
Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada huruf b memeriksa
kelengkapan persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan
dan apabila:
1)
perposal
dinyatakan
lengkap,
layak,
dan
memenuhi
persyaratan sebagai penerima Bantuan sesuai dengan
petunjuk teknis Bantuan, maka disampaikan kepada PPK
untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan; atau
2)
proposal dinyatakan tidak lengkap, tidak layak, atau
memenuhi persyaratan sebagai penerima Bantuan, maka
dinyatakan
tidak
layak
mendapatkan
Bantuan
dan
diberitahukan melalui surat tertulis kepada Lembaga atau
perorangan bersangkutan.
3.
Penetapan Penerima
a.
Penerima Bantuan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
b.
Penetapan penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf
a berdasarkan hasil seleksi proposal.
c.
Penerima
penerima
Bantuan
dan
besaran
ditetapkan dalam dalam surat keputusan.
nilai
Bantuan
- 10 -
B.
Penyaluran Bantuan
1.
Penyaluran Bantuan dilakukan berdasarkan surat keputusan yang
ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
2.
PPK menandatangani perjanjian kerja sama dengan penerima Bantuan
sebagaimana dalam Lampiran II.
3.
Bantuan yang diberikan kepada penerima Bantuan sesuai dengan nilai
dan jenis Bantuan yang tertera dalam perjanjian kerja sama.
4.
Penyaluran Bantuan yang berbentuk barang dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut:
a.
pemberi Bantuan melakukan pengadaan barang Bantuan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah; dan
b.
penyaluran Bantuan dilakukan secara langsung oleh Pemberi
Bantuan atau penyedia barang yang ditunjuk kepada penerima
Bantuan yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)
barang.
5.
Penyaluran
Bantuan
yang
berbentuk
uang
dilakukan
dengan
mekanisme sebagai berikut:
a.
disalurkan melalui pembayaran langsung (LS) ke rekening bank
penerima atau melalui UP;
b.
mekanisme UP dengan ketentuan:
1)
diperuntukan penerima Bantuan operasional.
2)
menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang dan
Perjanjian Kerja Sama; dan
3)
pemberian Bantuan langsung dapat diberikan setinggitingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
c.
mekanisme LS dengan ketentuan:
1)
menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang dan
Perjanjian Kerja Sama; dan
2)
dilakukan
secara
pemindahbukuan
Bantuan.
sekaligus
antar
bank
atau
ke
bertahap
rekening
melalui
penerima
- 11 -
6.
Mekanisme penyaluran Bantuan sebagai berikut.
Mekanisme Penyaluran Bantuan
Mulai
Arsip
Proposal
Loket ULT
Proposal
Lembaga
Loket POS
Lembaga
Penetapan SK
LAYAK
SK
PPK
KPA
Administrasi
Proposal
TIDAK
PPK
Verifikasi
Proposal
Pengesahan SK
PPK
Penerima
Perjanjian
Bantuan
C.
Mekanisme Pencairan Dana Bantuan
1.
Mekanisme Pencairan Dana
a.
Pemberian Bantuan operasional dilakukan secara sekaligus
melalui pemindahbukuan antar bank ke rekening penerima
Bantuan atau diberikan secara tunai dengan nilai setinggitingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
b.
Pemberian
Bantuan
sarana/prasarana
dilakukan
secara
sekaligus atau bertahap melalui pemindahbukuan antar bank ke
rekening penerima Bantuan, dengan ketentuan:
1)
sekaligus, untuk Bantuan di bawah Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah); atau
2)
bertahap, untuk Bantuan di atas Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) sesuai ketetapan PA dilakukan dalam 2 (dua)
tahap, tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan tahap
II sebesar 30% (tiga puluh persen).
c.
Pemberian Bantuan rehabilitasi gedung/bangunan dilakukan
secara sekaligus atau bertahap melalui pemindahbukuan antar
bank ke rekening penerima Bantuan, dengan ketentuan:
1)
sekaligus, untuk Bantuan di bawah Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah); atau
2)
bertahap, untuk Bantuan di atas Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap I sebesar
70% (tujuh puluh persen) dan tahap II sebesar 30% (tiga
puluh persen).
- 12 -
d.
Pemberian Bantuan lainnya dilakukan secara sekaligus melalui
pemindahbukuan antar bank ke rekening penerima Bantuan.
2.
Persyaratan Pencairan Dana
a.
Syarat-syarat pencairan dana Bantuan operasional dan Bantuan
lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan pemerintah yang
ditetapkan oleh PA terdiri atas:
1)
surat keputusan penerima Bantuan;
2)
Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana dalam lampiran II; dan
3)
kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani
oleh penerima Bantuan dan PPK.
b.
Persyaratan pencairan dana Bantuan sarana/prasarana dan
Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan untuk
nilai Bantuan di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
terdiri atas:
1)
surat keputusan penerima Bantuan;
2)
Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana dalam lampiran II; dan
3)
kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani
oleh penerima Bantuan dan PPK.
c.
Persyaratan pencairan dana Bantuan sarana/prasarana dan
Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan untuk
nilai Bantuan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1)
tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan
dana Bantuan setelah Perjanjian Kerja Sama ditandatangani
oleh penerima Bantuan dan PPK, dengan syarat-syarat
sebagai berikut:
a)
surat keputusan penerima Bantuan;
b)
Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana dalam lampiran II;
dan
c)
kuitansi
bukti
penerimaan
uang
yang
telah
ditandatangani oleh penerima Bantuan dan PPK; dan
2)
tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan
dana Bantuan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai
50%
(lima
puluh
persen)
dari
keseluruhan
tahapan
penyelesaian fisik. Penerima Bantuan wajib memberikan:
a)
kuitansi
bukti
penerimaan
uang
yang
ditandatangani oleh penerima Bantuan dan PPK;
telah
- 13 -
b)
laporan
kemajuan
ditandatangani
penyelesaian
oleh
pekerjaan
ketua/pimpinan
yang
penerima
Bantuan, sebagaimana dalam lampiran II; dan
c)
foto hasil pelaksanaan pekerjaan tahap pertama.
d)
Pemberian Bantuan dalam bentuk barang:
i.
surat keputusan penerima Bantuan;
ii.
surat Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana dalam
lampiran II;
iii.
kontrak pengadaaan barang dan/atau jasa dengan
penyedia
barang
dan/atau
jasa
dengan
melampirkan kuitansi, surat setoran pajak, berita
acara serah terima atau berita acara penyelesaian
pekerjaan.
3.
Prosedur Pencairan Dana
a.
PPK menerbitkan SPP dengan ketentuan sebagai berikut:
1)
SPP-LS untuk pemberian Bantuan operasional, Bantuan
sarana/prasarana,
Bantuan
rehabilitasi/pembangunan
gedung/ bangunan, dan Bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA;
2)
b.
SPP-UP/TUP untuk pemberian Bantuan operasional.
Penyaluran dan pencairan dana Bantuan dilakukan melalui
tahapan sebagai berikut.
1)
PPK menerbitkan SPP-LS atas dasar:
a)
surat keputusan penerima Bantuan;
b)
Perjanjian Kerja Sama;
c)
kuitansi bukti penerimaan uang; dan
d)
laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan (khusus
untuk
pembayaran tahap II
Bantuan rehabilitasi
gedung/bangunan yang dilakukan secara bertahap).
2)
3)
PPK menerbitkan SPP-UP/TUP atas dasar:
a)
surat keputusan penerima Bantuan;
b)
Perjanjian Kerja Sama; dan
c)
kuitansi bukti penerimaan uang.
PPK menyampaikan SPP-LS dan/atau SPP-UP/TUP kepada
PP-SPM untuk diterbitkan SPM-LS dan/atau SPM-UP/TUP
atas dasar:
a)
surat keputusan penerima Bantuan;
- 14 -
4)
b)
Perjanjian Kerja Sama; dan
c)
kuitansi bukti penerimaan uang.
SPM-LS atau SPM-UP/TUP yang diajukan ke KPPN Jakarta
III digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D;
5)
Berdasarkan SP2D, selanjutnya PPK menerbitkan SPPn
kepada bank penyalur untuk mentransfer dana ke rekening
penerima Bantuan.
c.
Prosedur Penyaluran Bantuan Barang
Bantuan dalam bentuk barang atau jasa dilaksanakan melalui
mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara:
1)
PPK melakukan perjanjiaan / kontrak penyediaan barang
dengan pihak ketiga/penyedia barang;
2)
PPK melakukan serah terima barang kepada penerima
Bantuan;
3)
PPK dan penerima Bantuan menandatangani Berita Acara
Serah Terima Barang;
4)
Dokumentasi atau foto serah terima barang.
- 15 -
BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, PENGEMBALIAN SISA,
PERPAJAKAN, RETUR, DAN SANKSI
A.
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
1.
Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui alamat Jalan
Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270 dengan alamat PO BOX
89000 JKP 10000 dengan melampirkan sesuai keteuan sebagai
berikut.
a.
Bantuan Operasional
1)
Laporan
pertanggungjawaban
Bantuan
operasional
sebagaimana tercantum dalam format lampiran II yang
memuat:
a)
jumlah penerimaan, penggunaan, dan sisa dana;
b)
pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian
Kerja Sama; dan
c)
pernyataan bahwa bukti pengeluaran disimpan di
lembaga untuk dokumen pemeriksaan.
2)
Bukti surat setoran sisa dana ke rekening bank penyalur
(apabila ada).
b.
Bantuan
Sarana/Prasarana,
Bantuan
Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan, dan Bantuan
Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah
1)
Berita acara serah terima yang memuat:
a)
jumlah penerimaan, penggunaan, dan sisa dana;
b)
pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian
Kerja Sama; dan
c)
pernyataan bahwa bukti pengeluaran disimpan di
lembaga untuk dokumen pemeriksaan. (Format laporan
ini dapat dilihat pada lampiran II)
2)
Bukti surat setoran sisa dana ke rekening bank penyalur
(apabila ada).
3)
Dokumentasi/foto.
- 16 -
2.
Sebelum fisik laporan pertanggungjawaban dikirimkan melalui pos,
LPJ discan terlebih dahulu kemudian dikirimkan melalui email Biro
Keuangan
dan
BMN
dengan
alamat
bantuanpemerintah.rokeu@kemdikbud.go.id, dengan mencantumkan
nama lembaga beserta nomor perjanjian kerja sama pada kolom
subjek/judul email nya.
3.
Dana Bantuan harus digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai
dengan Perjanjian Kerja Sama.
4.
Laporan
pertanggungjawaban
penggunaan
dana
Bantuan
disampaikan kepada Biro Keuangan dan BMN sesuai dengan
Perjanjian Kerja Sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun
anggaran.
5.
Penerima Bantuan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan
dana Bantuan dari Biro Keuangan dan BMN.
6.
Kegiatan pengelolaan dana Bantuan mencakup pencatatan dan
pertanggungjawaban penggunaan dana, yang antara lain meliputi:
a.
setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah;
b.
bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea
materai; dan
c.
dalam
bukti
pengeluaran
harus
jelas
uraian
mengenai
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti.
7.
Dalam hal Bantuan menghasilkan aset, maka pengelolaan asset
dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
Dalam
hal
penerima
Bantuan
merupakan
satuan
pendidikan/lembaga pemerintah yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah, maka satuan pendidikan penerima Bantuan
melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas
Pendidikan untuk dicatat sebagai Barang Milik Daerah sesuai
dengan ketentuan.
b.
Dalam hal penerima Bantuan adalah satuan pendidikan/lembaga
yang
diselenggarakan
oleh
masyarakat,
maka
satuan
Pendidikan/lembaga penerima Bantuan mencatat sebagai Barang
Milik satuan Pendidikan/Lembaga bersangkutan.
c.
Satuan
Pendidikan/Lembaga/Organisasi
penerima
Bantuan
wajib memberikan kode barang berupa nama pemberi dan tahun
Bantuan, dengan bentuk tulisan:
- 17 -
Bantuan dari Biro Keuangan dan BMN
Kemendikbud Tahun …
Kode Barang : …
8.
Pemerintah daerah berdasarkan berita acara serah terima aset
selanjutnya mencatat aset Bantuan dimaksud dalam laporan barang
milik
daerah
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
B.
Pengembalian sisa dana
Dalam terdapat sisa dana, penerima Bantuan wajib mengembalikan sisa
dana tersebut ke kas negara sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.
1.
Penerima Bantuan menghubungi Biro Keuangan dan BMN via
telepon/email untuk meminta kode billing pengembalian sisa dana,
dengan memberikan informasi meliputi nama lembaga, jenis Bantuan,
nomor Perjanjian Kerja Sama, dan besaran sisa dana yang akan
dikembalikan ke kas negara.
2.
Setelah mendapatkan kode billing dari Bendaraha Pengeluaran Biro
Keuangan dan BMN melalui aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi PNBP
Online),
penerima
Bantuan
mendatangi
bank
setempat
untuk
menyetorkan sisa dana.
3.
Penerima Bantuan wajib memberikan konfirmasi atas penyetoran sisa
dana tersebut dengan menghubungi kembali Biro Keuangan dan BMN
dan mengirimkan scan bukti setoran ke alamat email Biro Keuangan
dan BMN.
4.
Adapun
mekanisme
pengembalian
sisa
dana
yaitu
dengan
menggunakan:
a.
Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) apabila disetorkan
dalam tahun anggaran berjalan dengan kode MAP (disesuaikan
dengan kode akun pengeluaran); dan
b.
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) apabila disetorkan pada tahun
anggaran berikutnya dengan kode MAP 423958.
C.
Ketentuan Perpajakan
1.
Biro Keuangan dan MBN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan tidak memungut pajak pemberian Bantuan kepada
penerima Bantuan.
- 18 -
2.
Pemungutan pajak merupakan tanggung jawab penerima Bantuan.
3.
Penerima
Bantuan
memungut
pajak
terhadap
setiap
transaksi/pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
D.
Ketentuan Retur
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bank penyalur, dana Bantuan
yang diretur akan disalurkan kembali setelah:
1.
penerima Bantuan menyampaikan surat keterangan pengaktifan
kembali dari bank (untuk retur karena rekening pasif); atau
2.
penerima Bantuan menyampaikan surat pernyataan perubahan
rekening dengan melampirkan fotokopi rekening yang baru, apabila
penerima Bantuan mengajukan perubahan rekening.
E.
Sanksi
1.
Dalam hal penerima Bantuan tidak menggunakan Bantuan sesuai
dengan peruntukan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama,
maka penerima Bantuan mengembalikan seluruh Bantuan yang
diterima dan tidak akan diberikan Bantuan pada tahun-tahun
berikutnya.
2.
Dalam hal dalam penggunaan Bantuan digunakan untuk kepentingan
pribadi, secara melawan hukum, dan/atau merugikan keuangan
negara, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima Bantuan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan
dan
mengembalikan seluruh dana Bantuan yang diterima tersebut ke Kas
Negara.
3.
Dalam hal tidak menyampaikan LPJ, lembaga yang bersangkutan
tidak dipertimbangkan lagi untuk mendapatkan Bantuan pada tahun
berikutnya.
- 19 -
BAB V
PENGENDALIAN MUTU
A.
Sosialisasi
1.
Dalam rangka penyebaran informasi mengenai penyaluran Bantuan
pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Keuangan dan BMN Sekretariat
Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
melakukan
sosialisasi penyelenggaraan Bantuan.
2.
Sosialisasi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh Biro
Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dengan mengundang calon penerima Bantuan mengikuti
kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Bantuan dengan metode luring
dan daring.
B.
Monitoring dan Evaluasi
1.
Monitoring
Monitoring dilakukan secara sampel oleh Biro Keuangan dan BMN
guna memperoleh data dan informasi tentang:
a.
ketepatan sasaran penerima Bantuan;
b.
ketepatan nilai besaran Bantuan;
c.
ketepatan penggunaan Bantuan; dan
d.
permasalahan lainnya dalam penerimaan dan penggunaan
Bantuan.
2.
Evaluasi
Berdasarkan hasil monitoring, Biro Keuangan dan BMN melakukan
evaluasi
untuk
mengetahui
efektivitas
pelaksanaan
program
pemberian Bantuan dan perbaikan tata kelola.
C.
Pengawasan
Pengawasan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan dilakukan oleh
aparat
pengawas
fungsional
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
D.
Ketentuan Lain-Lain
1.
Keabsahan dan kebenaran dokumen administrasi yang disampaikan
kepada Biro Keuangan dan BMN sepenuhnya menjadi tanggung jawab
penerima Bantuan.
- 20 -
2.
Khusus untuk Bantuan yang menghasilkan aset, penerima Bantuan
wajib memberikan kode barang disertai nama pemberi dan tahun
Bantuan, dengan tulisan:
Bantuan dari Biro Keuangan dan BMN
Kemendikbud Tahun …
Kode Barang: …
3.
Proposal Bantuan yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dan
dinyatakan tidak layak, akan diarsipkan/dimusnahkan pada Biro
Keuangan dan BMN;
4.
Penyimpangan atau pelanggaran terhadap prosedur atau ketentuan
penyaluran dana Bantuan ini dapat dilaporkan kepada Kepala Biro
Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kemendikbud melalui email
bantuanpemerintah.rokeu@kemdikbud.go.id.
- 21 -
BAB VI
PENUTUP
1.
Bantuan yang disalurkan merupakan bentuk apresiasi dan perhatian
pemerintah dalam bidang pendidikan dengan harapan bantuan yang
diterima
menjadi
stimulus
dalam
upaya
Kemendikbud
untuk
meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan dan kebudayaan.
2.
Pelaksanaan belanja bantuan peerintah hendaknya memerhatikan usulan
dan rincian belanja yang diajukan dan dijalankan secara efisien, efektif dan
akuntabel.
3.
Laporan pertanggungjawaban Bantuan agar segera disampaikan ke Biro
Keuangan dan BMN setelah pelaksanaan pekerjaan/belanja dilaksanakan.
plt.SEKRETARIS JENDERAL,
TTD.
AINUN NA’IM
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK
TEKNIS
PENYALURAN
BANTUAN
PEMERINTAH PADA BIRO KEUANGAN DAN BARANG
MILIK NEGARA TAHUN 2021
FORMAT PROPOSAL BANTUAN, SURAT KEPUTUSAN PENERIMA BANTUAN,
PERJANJIAN KERJA SAMA, LAPORAN KEMAJUAN, SURAT PERNYATAAN,
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
A.
Format Proposal Bantuan
1.
Satuan
pendidikan
yang
diselenggarakan
oleh
Pemerintah/Masyarakat meliputi sekolah menengah atas, sekolah
menengah kejuruan, sekolah menengah pertama, sekolah dasar,
sekolah luar biasa untuk semua jenjang pendidikan, sanggar kegiatan
belajar, dan lembaga penyelenggara pendidikan layanan khusus
dengan format sebagai berikut.
a.
Surat Permohonan
KOP SURAT
Nomor
Lamp
Hal
:
Tanggal………
:
: (Permohonan Bantuan)
Kepada Yth.
Kepala Biro Keuangan dan BMN
Setjen Kemendikbud
Gedung C Lt.9 Jln. Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta Pusat 10270
Merujuk kepada Peraturan Setjen Kemendikbud Nomor : … Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro
Keuangan dan BMN Tahun 2021 dengan ini kami sampaikan
permohonan dana bantuan pemerintah untuk keperluan (Operasional,
Sarana dan Prasarana, Rehab/Pembangunan, Bantuan Lainnya)*
Bersama ini kami sampaikan kelengkapan proposal sebagaimana
terlampir:
1.
fotokopi NPSPN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional);
2.
profil satuan pendidikan;**
-2-
3.
4.
5.
6.
7.
rencana anggaran biaya ditandatangani oleh kepala satuan
pendidikan;
nomor rekening bank atas nama satuan pendidikan;***
foto gedung/bangunan yang akan direhabilitasi (khusus bantuan
rehabilitasi gedung/bangunan);
nomor telepon/handphone yang aktif dan alamat email;
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas
kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi yang
disampaikan, ditandatangani diatas materai.
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya dapat menyetujui
permohonan kami dengan rencana anggaran biaya sebagaimana
terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
(Komite Sekolah/Instansi Terkait/
Ketua Yayasan)****)
(Kepala Satuan Pendidikan)
(ttd dan stempel)
(ttd dan stempel)
(nama lengkap)
(Nama Lengkap
Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi atau Instansi
Terkait*****)
Keterangan:
*)
pilih salah satu;
**)
sesuai cetak profil satuan pendidikan dari aplikasi Dapodik;
***) fotokopi nomor rekening bank atas nama satuan pendidikan;
****) komite sekolah/instansi terkait untuk satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah atau ketua yayasan untuk
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
*****) tembusan kepada kepala dinas pendidikan yang menaungi atau
instansi terkait.
b.
Rencana Anggaran Biaya
Rencana Anggaran Biaya
No
Uraian
...
...
...
Jumlah Total
Terbilang: …
Volume
Satuan
...
...
...
...
...
...
Harga Satuan
(Rp)
...
...
...
Jumlah
Harga (Rp)
...
...
...
...
(Kepala Satuan Pendidikan)
(ttd dan stempe)
(Nama Lengkap)
-3-
c.
SPTJM atas Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Administrasi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
:…
Jabatan
:…
Alamat Lembaga : …
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
1. Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan
dokumen administrasi yang diajukan; dan
2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum atas proposal
yang saya ajukan, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
, ……………………… 202..
Yang Bertanda Tangan
(Materai, Cap Basah)
(Nama Lengkap)
2.
Satuan
pendidikan
yang
diselenggarakan
oleh
Pemerintah/Masyarakat setingkat Perguruan Tinggi dengan format
sebagai berikut:
a.
Surat Permohonan
KOP SURAT
Nomor
Lamp
Hal
:
:
: (Permohonan Bantuan)
Tanggal………
Kepada Yth.
Kepala Biro Keuangan dan BMN
Setjen Kemendikbud
Gedung C Lt.9 Jln. Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta Pusat 10270
Merujuk kepada Peraturan Setjen Kemendikbud Nomor : … Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro
Keuangan dan BMN Tahun 2021 dengan ini kami sampaikan
permohonan dana bantuan pemerintah untuk keperluan (Operasional,
Sarana dan Prasarana, Rehab/Pembangunan, Bantuan Lainnya)*
Bersama ini kami sampaikan kelengkapan proposal sebagaimana
terlampir:
1. fotokopi NPSPN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional);
2. profil satuan pendidikan;**
3. fotocopy akreditasi:
-4-
4. rencana anggaran biaya ditandatangani oleh kepala satuan
pendidikan;
5. nomor rekening bank atas nama satuan pendidikan;***
6. foto gedung/bangunan yang akan direhabilitasi (khusus bantuan
rehabilitasi gedung/bangunan);
7. nomor telepon/handphone yang aktif dan alamat email;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran
dan keabsahan dokumen administrasi yang disampaikan,
ditandatangani diatas materai.
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya dapat menyetujui
permohonan kami dengan rencana anggaran biaya sebagaimana
terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
Pimpinan Perguruan Tinggi/
K.Yayasan)****)
(Kepala Satuan Pendidikan)
(ttd dan stempel)
(ttd dan stempel)
(Nama Lengkap)
(Nama Lengkap)
Tembusan:
Instansi Terkait *****)
Keterangan:
*)
pilih salah satu;
**)
sesuai cetak profil satuan pendidikan dari aplikasi PDDikti;
***) fotokopi nomor rekening bank atas nama satuan pendidikan;
****) pimpinan perguruan tinggi untuk perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh pemerintah atau ketua yayasan untuk
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
*****) tembusan kepada instansi terkait yang menaungi.
b.
Rencana Anggaran Biaya
Rencana Anggaran Biaya
No
Uraian
...
...
...
Jumlah Total
Terbilang: …
Volume
Satuan
...
...
...
...
...
...
Harga Satuan
(Rp)
...
...
...
Jumlah
Harga (Rp)
...
...
...
...
(Kepala Satuan Pendidikan)
(ttd dan stempe)
(Nama Lengkap)
-5-
c.
SPTJM atas Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Administrasi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
:…
Jabatan
:…
Alamat Lembaga : …
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
1. Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan
dokumen administrasi yang diajukan; dan
2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum atas proposal
yang saya ajukan, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
, ……………………… 202..
Yang Bertanda Tangan
(Materai, Cap Basah)
(Nama Lengkap)
3.
Lembaga / Organisasi Masyarakat Lainnya yang bergerak dalam
pendidikan keterampilan dengan format sebagai berikut:
a.
Surat Permohonan
KOP SURAT
Nomor
Lamp
Hal
:
:
: (Permohonan Bantuan)
Tanggal………
Kepada Yth.
Kepala Biro Keuangan dan BMN
Setjen Kemendikbud
Gedung C Lt.9 Jln. Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta Pusat 10270
Merujuk kepada Peraturan Setjen Kemendikbud Nomor: … Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro
Keuangan dan BMN Tahun 2021 dengan ini kami sampaikan
permohonan dana bantuan pemerintah untuk keperluan (Operasional,
Sarana dan Prasarana, Rehab/Pembangunan, Bantuan Lainnya)*
Bersama ini kami sampaikan kelengkapan proposal sebagaimana
terlampir:
1.
rencana anggaran biaya ditandatangani oleh ketua lembaga;
2.
fotokopi kartu tanda penduduk ketua Lembaga (fotocopy);
3.
fotokopi izin operasional yang masih berlaku, dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang;
-6-
4.
5.
surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat;
fotokopi NPSPN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional)
(fotocopy);
nomor rekening bank atas nama lembaga/organisasi (fotocopy);
nomor pokok wajib pajak (fotocopy);
nomor telepon dan/atau handphone yang aktif dan alamat email;
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas
kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi yang
disampaikan, ditandatangani diatas materai.
6.
7.
8.
9.
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya dapat menyetujui
permohonan kami dengan rencana anggaran biaya sebagaimana
terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
(Pejabat berwenang)
(Ketua Lembaga)
(ttd dan stempel)
(ttd dan stempel)
(nama lengkap)
(Nama Lengkap)
Keterangan:
*)
pilih salah satu
b.
Rencana Anggaran Biaya
Rencana Anggaran Biaya
No
Uraian
...
...
...
Jumlah Total
Terbilang: …
Volume
Satuan
...
...
...
...
...
...
Harga Satuan
(Rp)
...
...
...
Jumlah
Harga (Rp)
...
...
...
...
(Ketua Lembaga)
(ttd dan stempe)
(Nama Lengkap)
c.
SPTJM atas kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Yang bertanda tangan
Nama
Jabatan
Alamat Lembaga
dibawah ini :
:…
:…
:…
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
1. Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan
dokumen administrasi yang diajukan; dan
-7-
2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum atas
proposal yang saya ajukan, saya bersedia dituntut sesuai
ketentuan peraturan perundangan-undangan
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
, ……………………… 202..
Yang Bertanda Tangan
(Materai, Cap Basah)
(Nama Lengkap)
4.
Lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang
pendidikan dan kebudayaan dengan format sebagai berikut.:
a.
Surat Permohonan
KOP SURAT
Nomor
Lamp
Hal
:
:
: (Permohonan Bantuan)
Tanggal………
Kepada Yth.
Kepala Biro Keuangan dan BMN
Setjen Kemendikbud
Gedung C Lt.9 Jln. Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta Pusat 10270
Merujuk kepada Peraturan Setjen Kemendikbud Nomor: … Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro
Keuangan dan BMN Tahun 2021 dengan ini kami sampaikan
permohonan dana bantuan pemerintah untuk keperluan (Operasional,
Sarana dan Prasarana, Rehab/Pembangunan, Bantuan Lainnya)*
Bersama ini kami sampaikan kelengkapan proposal sebagaimana
terlampir:
1. rencana
anggaran
biaya
ditandatangani
oleh
ketua
lembaga/organisasi;
2. kartu tanda penduduk ketua organisasi (fotokopi);
3. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah atau bukti
terdaftar pada One Single Submission (OSS);
4. akte pendirian dan/atau surat keterangan lainnya yang setara
(fotokopi);
5. nomor rekening bank atas nama organisasi atau nomor rekening
bank atas nama pribadi (fotokopi) yang disertai surat pernyataan
bahwa dana bantuan akan digunakan untuk membiayai kegiatan
yang diusulkan (khusus untuk kegiatan kepanitiaan);
6. nomor telepon dan/atau handphone yang aktif dan alamat email.
7. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas
kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi yang
disampaikan, ditandatangani diatas materai.
-8-
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya dapat menyetujui
permohonan kami dengan rencana anggaran biaya sebagaimana
terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui.
(Pejabat berwenang)**
(Ketua Lembaga/Organisasi
/Organisasi pembina)
(ttd dan stempel)
(ttd dan stempel)
(nama lengkap)
(Nama Lengkap)
Keterangan:
*)
pilih salah satu.
**)
Pejabat berwenang setingkat lurah atau diatasnya.
b.
Rencana Anggaran Biaya
Rencana Anggaran Biaya
No
Uraian
...
...
...
Jumlah Total
Terbilang: …
Volume
Satuan
...
...
...
...
...
...
Harga Satuan
(Rp)
...
...
...
Jumlah
Harga (Rp)
...
...
...
...
(Ketua Lembaga)
(ttd dan stempe)
(Nama Lengkap)
c.
SPTJM atas Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Administrasi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
:…
Jabatan
:…
Alamat Lembaga : …
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
1. Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan
dokumen administrasi yang diajukan; dan
2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum atas proposal
yang saya ajukan, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan
-9-
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
, ……………………… 202..
Yang Bertanda Tangan
(Materai, Cap Basah)
(Nama Lengkap)
5.
Komunitas budaya dengan format sebagai berikut:
a.
Surat Permohonan
KOP SURAT
Nomor
Lamp
Hal
:
:
: (Permohonan Bantuan)
Tanggal………
Kepada Yth.
Kepala Biro Keuangan dan BMN
Setjen Kemendikbud
Gedung C Lt.9 Jln. Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta Pusat 10270
Merujuk kepada Peraturan Setjen Kemendikbud Nomor: … Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro
Keuangan dan BMN Tahun 2021 dengan ini kami sampaikan
permohonan dana bantuan pemerintah untuk keperluan (Operasional,
Sarana dan Prasarana, Rehab/Pembangunan, Bantuan Lainnya)*
Bersama ini kami sampaikan kelengkapan proposal sebagaimana
terlampir:
1. rencana anggaran biaya ditandatangani oleh ketua komunitas;
2. kartu tanda penduduk ketua organisasi (fotokopi);
3. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah atau bukti
terdaftar pada One Single Submission (OSS);
4. akte pendirian dan/atau surat keterangan lainnya yang setara
(fotokopi);
5. nomor rekening bank atas nama organisasi atau nomor rekening
bank atas nama pribadi (fotokopi) yang disertai surat pernyataan
bahwa dana bantuan akan digunakan untuk membiayai kegiatan
yang diusulkan (khusus untuk kegiatan kepanitiaan);
6. nomor telepon dan/atau handphone yang aktif dan alamat email.
7. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas
kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi yang
disampaikan, ditandatangani diatas materai.
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya dapat menyetujui
permohonan kami dengan rencana anggaran biaya sebagaimana
terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
- 10 -
Mengetahui.
(Pejabat berwenang)**
(Ketua Komunitas)
(ttd dan stempel)
(ttd dan stempel)
(nama lengkap)
(Nama Lengkap)
Keterangan:
*)
pilih salah satu.
**)
pejabat berwenang setingkat lurah atau diatasnya.
b.
Rencana Anggaran Biaya
Rencana Anggaran Biaya
No
Uraian
...
...
...
Jumlah Total
Terbilang: …
Volume
Satuan
...
...
...
...
...
...
Harga Satuan
(Rp)
...
...
...
Jumlah
Harga (Rp)
...
...
...
...
(Ketua Lembaga)
(ttd dan stempe)
(Nama Lengkap)
c.
SPTJM atas Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Administrasi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
:…
Jabatan
:…
Alamat Lembaga : …
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
1. Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan
dokumen administrasi yang diajukan; dan
2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum atas proposal
yang saya ajukan, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
, ……………………… 202..
Yang Bertanda Tangan
(Materai, Cap Basah)
(Nama Lengkap)
- 11 -
6.
Kelompok masyarakat dengan format sebagai berikut:
a.
Surat Permohonan
KOP SURAT
Nomor
Lamp
Hal
:
Tanggal………
:
: (Permohonan Bantuan)
Kepada Yth.
Kepala Biro Keuangan dan BMN
Setjen Kemendikbud
Gedung C Lt.9 Jln. Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta Pusat 10270
Merujuk kepada Peraturan Setjen Kemendikbud Nomor: … Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro
Keuangan dan BMN Tahun 2021 dengan ini kami sampaikan
permohonan dana bantuan pemerintah untuk keperluan (Operasional,
Sarana dan Prasarana, Rehab/Pembangunan, Bantuan Lainnya)*
Bersama ini kami sampaikan kelengkapan proposal sebagaimana
terlampir:
1. rencana anggaran biaya ditandatangani oleh ketua kelompok
masyarakat;
2. kartu tanda penduduk ketua pengurus/panitia dan bendahara
(fotokopi);
3. surat keputusan kepanitiaan/kepengurusan yang ditandatangani
oleh ketua panitia dan pejabat yang berwenang;
4. nomor rekening bank penerima bantuan (fotokopi);
5. nomor telepon dan/atau handphone yang aktif; dan
6. alamat email; dan
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran
dan keabsahan dokumen administrasi yang disampaikan,
ditandatangani diatas materai.
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya dapat menyetujui
permohonan kami dengan rencana anggaran biaya sebagaimana
terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui.
(Pejabat berwenang)**
(Ketua Kelompok Masyarakat)
(ttd dan stempel)
(ttd dan stempel)
(nama lengkap)
(Nama Lengkap)
Keterangan:
*)
pilih salah satu.
**)
pejabat berwenang setingkat lurah atau diatasnya.
- 12 -
b.
Rencana Anggaran Biaya
Rencana Anggaran Biaya
No
Uraian
...
...
...
Jumlah Total
Terbilang: …
Volume
Satuan
...
...
...
...
...
...
Harga Satuan
(Rp)
...
...
...
Jumlah
Harga (Rp)
...
...
...
...
(Ketua)
(ttd dan stempe)
(Nama Lengkap)
c.
SPTJM atas Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Administrasi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
:…
Jabatan
:…
Alamat Lembaga : …
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
1. Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan
dokumen administrasi yang diajukan; dan
2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum atas proposal
yang saya ajukan, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
, ……………………… 202..
Yang Bertanda Tangan
(Materai, Cap Basah)
(Nama Lengkap)
- 13 -
7.
Perseorangan dengan format sebagai berikut:
a.
surat permohonan;
KOP SURAT
Nomor
Lamp
Hal
:
Tanggal………
:
: (Permohonan Bantuan)
Kepada Yth.
Kepala Biro Keuangan dan BMN
Setjen Kemendikbud
Gedung C Lt.9 Jln. Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta Pusat 10270
Merujuk kepada Peraturan Setjen Kemendikbud Nomor: … Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro
Keuangan dan BMN Tahun 2021 dengan ini kami sampaikan
permohonan dana bantuan pemerintah untuk keperluan (Operasional,
Sarana dan Prasarana, Rehab/Pembangunan, Bantuan Lainnya)*
Bersama ini kami sampaikan kelengkapan proposal sebagaimana
terlampir:
1.
rencana anggaran biaya ditandatangani oleh pemohon;
2.
kartu tanda penduduk (fotokopi);
3.
surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah;
4.
nomor rekening bank penerima bantuan (fotokopi);
5.
nomor telepon dan/atau handphone yang aktif dan alamat email;
dan
6.
SPTJM atas kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi
yang disampaikan, ditandatangani diatas materai.
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya dapat menyetujui
permohonan kami dengan rencana anggaran biaya sebagaimana
terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
(ttd)
(Nama Lengkap)
Keterangan:
*)
pilih salah satu.
- 14 -
b.
Rencana Anggaran Biaya
Rencana Anggaran Biaya
No
Uraian
...
...
...
Jumlah Total
Terbilang: …
Volume
Satuan
...
...
...
...
...
...
Harga Satuan
(Rp)
...
...
...
Jumlah
Harga (Rp)
...
...
...
...
(Ketua)
(ttd dan stempe)
(Nama Lengkap)
c.
SPTJM atas Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Administrasi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
:…
Jabatan
:…
Alamat Lembaga : …
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
3. Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan
dokumen administrasi yang diajukan; dan
4. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum atas proposal
yang saya ajukan, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
, ……………………… 202..
Yang Bertanda Tangan
(Materai, Cap Basah)
(Nama Lengkap)
- 15 -
B.
Format surat keputusan pemberian bantuan pemerintah sebagai berikut
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) No. 5711144 (Hunting)
Laman www.kemdikbud.go.id
KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIRO KEUANGAN DAN BMN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENDIKBUD
NOMOR:
/A2.1/KU/202..
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH
PADA BIRO KEUANGAN DAN BMN SETJEN KEMENDIKBUD
Membaca
: surat permohonan bantuan dana dari satuan pendidikan, komunitas
budaya, dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di
bidang pendidikan dan kebudayaan beserta lampirannya;
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan tanggungjawab
masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan, maka
dipandang perlu memberikan bantuan pemerintah kepada satuan
pendidikan, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi masyarakat
lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
168/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun
2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
: DIPA-.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN:
PERTAMA : Memberikan bantuan pemerintah :
Kepada
:
Alamat
:
Jenis Bantuan
:
Jumlah Bantuan Sebesar :
Nama Bank
:
Nama Rekening
:
Nomor Rekening
:
Jenis Pembayaran
:
- 16 -
KEDUA
: Dana bantuan yang
diberikan
Keuangan Nomor : DIPA- .
KETIGA
:
KEEMPAT
pada
DIPA
Biro
Pemberian bantuan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Bantuan diberikan sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah pada
Biro Keuangan Tahun 202…;
2. Besaran dana bantuan ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi Rincian
Anggaran Biaya (RAB) yang disampaikan oleh lembaga/organisasi;
3. Jenis bantuan yang diberikan dapat berupa Bantuan Operasional,
Bantuan Sarana/Prasarana, Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan
Gedung/Bangunan, atau Bantuan Lainnya;
4. Ketentuan tentang penggunaan dana bantuan dan sanksi-sanksi
diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara PPK Biro Keuangan dengan
penerima bantuan;
5. Setelah dana bantuan disalurkan dan diterima, maka tanggung jawab
penggunaan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima
bantuan.
: Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini,
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Disahkan
Kuasa Pengguna Anggaran
NIP.
dibebankan
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Pejabat Pembuat Komitmen
NIP.
Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Keuangan dan BMN.
- 17 -
C.
Format Perjanjian Kerja Sama
1.
Format perjanjian kerja sama pemberian bantuan operasional,
bantuan
sarana/prasarana,
bantuan
rehabilitasi/pembangunan
gedung/ bangunan dengan nilai di bawah Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah), dan bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA dalam
bentuk uang sebagai berikut:
PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBERIAN BANTUAN .......................................................
TAHUN ANGGARAN 202..
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK
NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
DENGAN
……………………………………………………………………..
NOMOR
:
TANGGAL
:
Pada hari ini ………………….. tanggal ………… bulan ………………….. tahun
………………………. telah diadakan Perjanjian Kerja Sama Pemberian
Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara :
1. Nama
:
NIP
:
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama Barang Milik Negara Keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.
2. Nama
:
Pimpinan/Ketua
:
Alamat
:
Bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan, yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama
PIHAK KESATU mengadakan perjanjian dengan PIHAK KEDUA berupa
pemberian bantuan pemerintah pada Biro Keuangan dan Barang Milik
Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 2
Tanggung Jawab
(1)
PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggunaan
dana bantuan yang diterima dari PIHAK KESATU.
- 18 -
(2)
(3)
Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap pelaksanaan penggunaan
dana bantuan pemerintah yang diterima dari PIHAK KESATU maka
PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap konsekuensi hukum yang
berlaku.
Pihak Kedua bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran dan
keabsahan dokumen kelengkapan dalam proposal yang diajukan
kepada pihak Kesatu.
Pasal 3
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
(1)
(2)
PIHAK KESATU berhak:
a. menetapkan penerima bantuan;
b. menetapkan jumlah dana bantuan; dan
c. menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan
pemerintah dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan.
PIHAK KESATU berkewajiban:
a. melakukan pengecekan kelengkapan data yang dipersyaratkan
dalam pengajuan proposal permohonan;
b. menyalurkan dana bantuan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank
penyalur sesuai dengan ketentuan;
c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan oleh
PIHAK KEDUA sesuai dengan ketersediaan sumberdaya; dan
d. meminta laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA; dan
e. memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila dalam
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan tersebut tidak
sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
(1)
(2)
PIHAK KEDUA berhak:
b. menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU sesuai dengan
Perjanjian Kerja Sama; dan
c. menggunakan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis tata
kelola penyaluran bantuan pemerintah dan RAB yang disepakati.
PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati
dalam Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA;
b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang telah
diterima sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan
tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun
yang terkait dengan penerimaan dana bantuan;
c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan bantuan kepada
PIHAK KESATU;
d. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk
penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan
dana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku; dan
- 19 -
e.
f.
bertanggung jawab menyampaikan pencatatan aset kepada Dinas
terkait/yayasan apabila bantuan menghasilkan aset.
menaati teguran/peringatan/sanksi yang disampaikan oleh PIHAK
KESATU, baik secara lisan maupun tertulis.
Pasal 5
Jenis Pekerjaan
PIHAK KEDUA menerima dana bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal yang diajukan
berupa ....................................................................
Pasal 6
Nilai dan Rincian Dana Bantuan
(1)
(2)
Nilai dana bantuan yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK
KEDUA sebesar Rp…............…......,- terbilang (……………………….......).
Nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
a.
...................................................;
b.
...................................................;
c.
...................................................;
d.
....................................................
Pasal 7
Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
(1)
(2)
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama….... (..........................)
hari kalender terhitung sejak dana diterima.
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diperpanjang atas
persetujuan PIHAK KESATU, didasarkan pada surat permohonan
perpanjangan dari PIHAK KEDUA dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Pasal 8
Penyaluran Dana Bantuan
(1)
(2)
Penyaluran dana bantuan akan dilakukan setelah semua persyaratan
dipenuhi dan surat Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh PIHAK
KESATU dan PIHAK KEDUA;
Penyaluran dana bantuan pada ayat (1), dilakukan melalui:
a. Bendahara Pengeluaran; atau
b. Proses pemindahbukuan secara langsung melalui Bank ……………
ke rekening PIHAK KEDUA:
Nama Bank
:
Cabang/Unit
:
Nomor Rekening
:
Atas Nama
:
- 20 -
Pasal 9
Ketentuan Sanksi
(1)
(2)
(3)
Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh
PIHAK KESATU atau temuan aparat pengawas, ternyata PIHAK KEDUA
terbukti melakukan kekeliruan/kesalahan dalam melaksanakan
kegiatan/program yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU akan
menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada
PIHAK KEDUA.
Teguran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berisi permintaan untuk
memperbaiki/ menyelesaikan segala bentuk kesalahan/ kekeliruan
yang telah dilakukan.
Apabila PIHAK KEDUA terbukti menggunakan dana tidak sesuai
sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau
digunakan untuk kepentingan pribadi, maka penerima bantuan wajib
mengembalikan dana bantuan yang telah diterima ke Kas Negara.
Pasal 10
Pengembalian dana bantuan
(1)
(2)
(3)
Dana bantuan dikembalikan ke Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena:
a. dana bantuan dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah
disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama;
b. dana bantuan tidak dipergunakan seluruhnya/terdapat sisa dana;
dan/atau
c. alasan lainnya.
Pengembalian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) dilakukan
PIHAK KEDUA melalui Bank …………..cabang setempat dengan terlebih
dahulu menghubungi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk
mendapatkan kode billing dari aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi
PNBP Online).
Pihak KEDUA mengembalikannya ke kas negara melalui mekanisme:
a. SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) apabila dalam tahun
anggaran berjalan dengan kode MAP (disesuaikan dengan kode
akun pengeluaran); dan
b. SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) apabila tahun anggaran
berikutnya dengan kode MAP 423958.
Pasal 11
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
(1)
(2)
PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai
atau pada akhir tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban sesuai yang disebutkan pada ayat (1)
tersebut harus dilampiri:
a. laporan pertanggungjawaban bantuan operasional (khusus untuk
bantuan operasional);
- 21 -
(3)
b. berita
acara
serah
terima
(khusus
untuk
bantuan
sarana/prasarana,
bantuan
rehabilitasi/pembangunan
gedung/bangunan, dan bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA);
c. bukti surat setoran sisa dana (apabila terdapat sisa dana); dan
d. dokumentasi/foto kegiatan atau barang yang dihasilkan/dibeli.
Bukti-bukti yang sah (kuitansi pengeluaran bermaterai, pembelian
material, dan bukti penyetoran pajak (bila ada), serta bukti-bukti
lainnya disimpan oleh PIHAK KEDUA sebagai dokumen pemeriksaan.
Pasal 12
Penanggungan Resiko
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membebaskan dan menanggung tanpa
batas PIHAK KESATU beserta instansinya terhadap akibat yang timbul atas
semua
konsekuensi
hukum
dan
biaya
sehubungan
dengan
ditandatanganinya perjanjian ini.
Pasal 13
Keadaan Memaksa (Force Majeure)
(1) Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa
seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran,
perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang
secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian
pekerjaan.
(2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatas, maka kedua belah pihak setuju untuk merevisi surat
perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan.
Pasal 14
Perubahan/Adendum
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
Dalam hal penerima bantuan mengajukan perubahan peruntukan,
maka usulan perubahan secara tertulis disampaikan kepada Pejabat
Pembuat
Komitmen
berdasarkan
alasan
yang
dapat
dipertanggungjawabkan.
Apabila Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui permohonan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dilakukan perubahan
surat Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh kedua belah
pihak.
Pasal 15
Ketentuan Lain-Lain
Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua
belah pihak.
Biaya materai dalam surat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada
PIHAK KEDUA.
Perubahan atas Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas
persetujuan kedua belah pihak.
Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua
masing-masing dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- 22 -
(5)
Dokumen ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
Jakarta, … …………… 202..
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen,
Pimpinan/Ketua
Bagian Perbendaharaan dan
Pembiayaan
materai
Rp6.000,dan stempel
........................................
NIP. ………………………....
…………………………………….
NIP………………………………..
*) Dibuat rangkap 2 (dua),
1 (satu) untuk disimpan oleh PIHAK KESATU (bermaterai),
1 (satu) untuk disimpan oleh PIHAK KEDUA (bermaterai)
2.
Format perjanjian kerja sama pemberian bantuan sarana/prasarana
dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dengan
nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk
uang sebagai berikut:
PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBERIAN BANTUAN …………………………………..
TAHUN ANGGARAN 202..
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
……………………………………………………………………..
NOMOR
:
TANGGAL :
Pada hari ini ………………….. tanggal ………… bulan ………………….. tahun
………………………. telah diadakan Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan
Pemerintah pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara :
1. Nama
:
NIP
:
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama Barang Milik Negara Keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.
- 23 -
2. Nama
:
Pimpinan/Ketua
:
Alamat
:
Bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan, yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama
PIHAK KESATU mengadakan perjanjian dengan PIHAK KEDUA berupa
pemberian bantuan pemerintah pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 2
Tanggung Jawab
(1)
(2)
(3)
PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggunaan dana
bantuan yang diterima dari PIHAK KESATU.
Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap penggunaan dana bantuan yang
diterima dari PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab
terhadap konsekuensi hukum yang berlaku.
Pihak Kedua bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran dan keabsahan
dokumen kelengkapan dalam proposal yang diajukan kepada pihak Kesatu.
Pasal 3
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
(1) PIHAK KESATU berhak:
a. menetapkan lembaga/organisasi penerima bantuan;
b. menetapkan jumlah dana bantuan untuk setiap penerima bantuan; dan
a. menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan
pelaksanaan bantuan dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan.
(2) PIHAK KESATU berkewajiban:
a. melakukan pengecekan kelengkapan data yang dipersyaratkan dalam
pengajuan proposal permohonan;
b. menyalurkan dana bantuan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank
penyalur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. bila diperlukan, ikut mengawasi/monitoring dan memeriksa pekerjaan
yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
d. meminta laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK
KEDUA; dan
e. memberikan teguran dan atau sanksi kepada PIHAK KEDUA, baik secara
lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan
penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja
Sama.
Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
(1)
(2)
PIHAK KEDUA berhak:
a. menerima dana bantuan dan PIHAK KESATU sesuai dengan surat
Perjanjian Kerja Sama; dan
b. mengelola dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran
bantuan pemerintah dan RAB yang diajukan.
PIHAK KEDUA berkewajiban:
- 24 -
a. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati antara
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
c. mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang telah
diterima sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan
tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun,
dalam pemberian dana bantuan;
d. menyusun
dan
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan bantuan kepada PIHAK
KESATU;
e. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan,
penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan dana sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
f. menaati teguran/peringatan/sanksi yang disampaikan oleh PIHAK
KESATU, baik secara lisan maupun tertulis.
Pasal 5
Jenis Pekerjaan
PIHAK KEDUA menerima dana bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal yang diajukan berupa
.........................................
Pasal 6
Nilai dan Rincian Dana Bantuan
(1) Nilai dana bantuan yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
sebesar Rp…............…......,- terbilang (……………………….......).
(2) Nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
a. ...................................................
b. ...................................................
c. ...................................................
d. ...................................................
Pasal 7
Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
(1)
(2)
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama….... (..........................)
hari kalender terhitung sejak dana diterima.
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diperpanjang atas
persetujuan PIHAK KESATU, didasarkan pada surat permohonan
perpanjangan dari PIHAK KEDUA dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Pasal 8
Penyaluran Dana Bantuan
(1)
(2)
Penyaluran dana bantuan akan dilakukan setelah semua persyaratan
dipenuhi dan surat Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh PIHAK
KESATU dan PIHAK KEDUA.
Penyaluran dana bantuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
a. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan setelah
Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- 25 -
(3)
b. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan setelah
prestasi pekerjaan telah mencapai 50% dari keseluruhan tahapan
penyelesaian fisik.
Penyaluran dana bantuan pada ayat (2), dilakukan melalui proses
pemindahbukuan secara langsung dari rekening PIHAK KESATU pada
Bank ………………….. ke rekening PIHAK KEDUA:
Nama Bank
:
Cabang/Unit
:
Nomor Rekening :
Atas Nama
:
Pasal 9
Sanksi
(1)
(2)
(3)
(4)
Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh
PIHAK KESATU atau temuan aparat pengawas, ternyata PIHAK KEDUA
terbukti melakukan kekeliruan/kesalahan baik dalam melaksanakan
kegiatan/program yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU akan
menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK
KEDUA.
Teguran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berisi permintaan untuk
memperbaiki/menyelesaikan segala bentuk kesalahan/kekeliruan yang
telah dilakukan.
Apabila PIHAK KEDUA terbukti menggunakan dana tidak sesuai
sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau
digunakan untuk kepentingan pribadi, maka penerima bantuan wajib
mengembalikan dana bantuan yang telah diterima ke Kas Negara.
Pengembalian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
PIHAK KEDUA melalui Bank …………..….. cabang setempat dengan
terlebih dahulu menghubungi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk
mendapatkan kode billing dari aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi PNBP
Online).
Pasal 10
Pengembalian dana bantuan
(1)
(2)
(3)
Dana bantuan dikembalikan ke Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena:
a. Dana bantuan dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah
disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama;
b. Dana bantuan tidak dipergunakan seluruhnya/terdapat sisa dana;
c. Alasan lainnya.
Pengembalian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
PIHAK KEDUA melalui Bank …………….. cabang setempat dengan
terlebih dahulu menghubungi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk
mendapatkan kode billing dari aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi PNBP
Online).
Pihak KEDUA mengembalikannya ke kas negara melalui mekanisme:
a. SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) apabila dalam tahun
anggaran berjalan dengan kode MAP (disesuaikan dengan kode akun
pengeluaran);
- 26 -
b. SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) apabila tahun anggaran
berikutnya dengan kode MAP 423958.
Pasal 11
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
(1)
(2)
(3)
PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai
atau pada akhir tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban sesuai yang disebutkan pada ayat (1)
tersebut harus dilampiri:
a. laporan pertanggungjawaban bantuan operasional (khusus untuk
bantuan operasional);
b. berita acara serah terima (khusus untuk bantuan sarana/prasarana,
bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan
lainnya yang ditetapkan oleh PA);
c. bukti surat setoran sisa dana (apabila terdapat sisa dana); dan
d. dokumentasi/foto kegiatan atau barang yang dihasilkan/dibeli
Bukti-bukti yang sah (kuitansi pengeluaran bermaterai, pembelian
material, dan bukti penyetoran pajak (bila ada), serta bukti-bukti lainnya
disimpan oleh PIHAK KEDUA sebagai dokumen pemeriksaan.
Pasal 12
Penanggungan Resiko
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membebaskan dan menanggung tanpa
batas PIHAK KESATU beserta instansinya terhadap akibat yang timbul atas
semua konsekuensi hukum dan biaya sehubungan dengan ditandatanganinya
perjanjian ini.
Pasal 13
Keadaan Memaksa (Force Majeure)
(1)
(2)
Yang dimaksud keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa
seperti: Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran,
perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi yang
secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian
pekerjaan.
Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatas, maka kedua belah pihak setuju untuk merevisi surat
perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan.
Pasal 14
Perubahan/Adendum
(1)
(2)
Dalam hal penerima bantuan mengajukan perubahan peruntukan, maka
usulan perubahan secara tertulis disampaikan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui permohonan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dilakukan perubahan surat
Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 27 -
Pasal 15
Ketentuan Lain-Lain
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah
pihak;
Biaya materai dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada
PIHAK KEDUA;
Perubahan atas Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas
persetujuan kedua belah pihak;
Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua masingmasing dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
Dokumen ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari surat Perjanjian Kerja Sama.
Jakarta, …………………202..
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen,
Pimpinan/Ketua
Bagian Perbendaharaan dan
materai
Pembiayaan
Rp6.000,dan stempel
........................................
NIP. ………………………....
D.
…………………………………….
NIP………………………………..
Format Laporan Kemajuan
1.
Format laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan pemberian bantuan
sarana/prasarana dan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan
dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai
berikut:
<KOP SURAT>
LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
NOMOR …(1)
Pada hari ini……............(2) tanggal…………...........(3) bulan……………….(4)
tahun…………......... (5) yang bertandatangan di bawah ini:
Nama
: …………………………………………………………. (6)
Pimpinan/Ketua : …………………………………………………….…… (7)
Alamat
: …………………………………………………………. (8)
dengan ini menyatakan sebagai berikut:
berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama nomor:……………/A2.1/KU/202..
tanggal ………………………….(9) mendapatkan bantuan……………………(10)
berupa ……………….......(11) dengan nilai bantuan sebesar Rp…………………
(…………………………….. rupiah) (12).
- 28 -
1.
2.
Sampai dengan tanggal ……………………………(13), kemajuan penyelesaian
pekerjaan ………………….…………………….(14) sebesar …………%(15).
Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah
dibuat mengakibatkan kerugian Negara, maka saya akan bertanggung
jawab penuh dan bersedia untuk dituntut penggantian kerugian Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
........……........,……………. (16)
Pimpinan/Ketua Lembaga
……………………………..... (17)
Materai
Rp6.000,dan stempel
..……………………………... (18)
2.
Keterangan atau petunjuk pengisian format laporan kemajuan
penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud angka 1 sebagai
berikut:
(1)
: Diisi dengan nomor Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan.
(2)
:
Diisi dengan hari pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian
Pekerjaan.
(3)
:
Diisi
dengan
tanggal
pembuatan
Laporan
Kemajuan
Penyelesaian Pekerjaan.
(4)
:
Diisi dengan bulan pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian
Pekerjaan.
(5)
:
Diisi dengan tahun pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian
Pekerjaan.
(6)
:
Diisi dengan nama pimpinan penerima bantuan.
(7)
:
Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan.
(8)
:
Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan.
(9)
:
Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama.
(10)
:
Diisi dengan Jenis bantuan yang diterima (sarana/prasarana,
atau rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan).
(11)
:
Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima (sarana/prasarana,
arau rehabilitasi/pembangunan pagar, prasarana olah raga,
mandi cuci kakus, rumah penjaga sekolah, fasilitas pendidikan
karakter).
(12)
:
Diisi dengan jumlah angka dan huruf nilai bantuan yang
diterima sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
- 29 -
(13)
:
Diisi
dengan
tanggal
pembuatan
Laporan
Kemajuan
Penyelesaian Pekerjaan.
(14)
:
Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima (sarana/prasarana,
atau rehabilitasi/pembangunan pagar, prasarana olah raga,
mandi cuci kakus, rumah penjaga sekolah, fasilitas pendidikan
karakter).
(15)
:
Diisi dengan persentase kemajuan penyelesaian pekerjaan.
(16)
:
Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan
Penyelesaian Pekerjaan.
E.
(17)
:
Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan.
(18)
:
Diisi dengan nama pimpinan penerima bantuan.
Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional
1.
Format laporan pertanggungjawaban
berikut:
bantuan operasional sebagai
<KOP SURAT>
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL
Yang bertandatangan di bawah ini:
1.
Nama Lembag
: …………………… (1)
2.
Nama Pimpinan Lembaga
: …………………… (2)
3.
Alamat Lembaga
: …………………… (3)
4.
Nama Bantuan
: Bantuan Operasional
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: ………………/A2.1/KU/202.. (4),
telah menerima Bantuan Operasional dengan nilai nominal sebesar
Rp………………………… (………………………………………......... rupiah) (5)
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan
pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:
1. Laporan Penggunaan Dana
a. Jumlah dana yang diterima
:………….....,- (….…... rupiah) (6)
b. Jumlah dana yang Dipergunakan :………….....,- (…….... rupiah) (7)
Untuk kegiatan/pekerjaan:
1) ……………………………………….... (8)
2) …………………………………………....
3) …………………………………………….
c. sisa dana (a-b)
:…......,- (………….…... rupiah) (9)
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Operasional
berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Saya dengan ini menyatakan dengan sebenarbenarnya bahwa:
1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Operasional sebesar
Rp…………..,-(…………………………rupiah) (10) telah kami simpan sesuai
dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksanan aparat pengawas fungsional.
- 30 -
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara melalui Bank……. (11)
dengan
nomer
rekening.……………….
(12)
sebesar
Rp………….…
(……………………………rupiah) (13) sebagaimana bukti setoran terlampir.*)
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional satuan
pendidikan/lembaga/organisasi mengakibatkan kerugian Negara yang
berakibat dengan masalah hukum, maka saya bersedia dituntut penggantian
kerugian Negara dan menanggung semua akibat yang berusan dengan aparat
penegak hukum dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional ini kami buat
dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.
……………………… (14)
……................…… (15)
materai
Rp6.000,dan stempel
..............................
(16)
2.
Petunjuk pengisian format laporan pertanggungjawaban bantuan
operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
(1)
: Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan operasional.
(2)
:
Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan
operasional.
(3)
:
Diisi
dengan
alamat
lembaga
penerima
bantuan
operasional.
(4)
:
Diisi dengan nomor Kerja Sama.
(5)
:
Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional
yang telah diterima.
(6)
:
Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional
yang telah diterima.
(7)
:
Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional
yang telah dipergunakan.
(8)
:
Diisi dengan rincian bantuan operasional yang telah
dipergunakan.
(9)
:
Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional
yang belum di pergunakan.
(10) :
Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional
yang telah di pergunakan.
(11) :
Diisi dengan nama bank penerima sisa dana bantuan.
(12) :
Diisi dengan nomor rekening bank penerima bantuan.
- 31 -
(13) :
Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf bantuan
operasional yang telah disetor ke kas negara (jumlah sama
seperti angka 9).
(14) :
Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan
pertanggungjawaban Bantuan Operasional ditandatangani.
(15) :
Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan operasional.
(16) :
Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan
operasional.
F.
Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Sarana/Prasarana, Bantuan
Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan, dan Bantuan Lainnya
1.
Format berita acara serah terima bantuan sarana/prasarana, bantuan
rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan lainnya
sebagai berikut;
<KOP SURAT>
BERITA ACARA SERAH TERIMA………………………………………….
NOMOR …………………………… (1)
Pada hari ini……….............. (2) tanggal………….........(3) bulan…………..... (4)
tahun………….......(5), yang bertandatangan di bawah ini:
1.
Nama
: .......................... (6)
Pimpinan/Ketua :........................... (7)
Alamat
: .......................... (8)
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.
Nama
: .................................. (9)
NIP
:................................. (10)
Jabatan
: PPK Bantuan Pemerintah Biro Keuangan
Alamat
: Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
dengan ini menyatakan sebagai berikut:
1. PIHAK
KESATU
melaksanakan
penyelesaian
pekerjaan
berupa………………………… (11) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama
nomor: …………./A2.1/KU/202.. tanggal ………………………………. (12)
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
a. Jumlah dana yang telah diterima :...,-(...……….rupiah) (13)
b. Jumlah dana yang dipergunakan :…,-(………….rupiah) (14)
Untuk kegiatan/pekerjaan:
1) ………………………………………..……. (15)
2) ………………………………………..…….
3) ………………………………………..…….
c. Sisa dana (a-b) :…………...,-(………..rupiah) (16)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana
Bantuan…………………… (17) sebesar Rp………….…(………….…rupiah) (18)
telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi
dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
- 32 -
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima dari PIHAK KESATU berupa laporan pertanggungjawaban
penerimaan dana beserta lampirannya dengan nilai Rp.………………......(19)
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara
melalui Bank………… (20) dengan nomer rekening …………(21) sebesar
Rp………..……....… (...……………….rupiah) (22) sebagaimana bukti setoran
terlampir.*)
Demikian Berita Acara Serah terima ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU
.................................(23)
PIHAK KEDUA
PPK Biro Keuangan Setjen
Kemendikbud,
tanda tangan
dan Stempel
……………………...(24)
...............................................(25)
NIP. ........................................(26)
Catatan: Mohon melampirkan foto dan rincian jenis barang yang diadakan.
2.
Keterangan pengisian format berita acara serah terima pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut.
(1)
: Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST).
(2)
:
Diisi dengan hari pembuatan BAST.
(3)
:
Diisi dengan tanggal pembuatan BAST.
(4)
:
Diisi dengan bulan pembuatan BAST.
(5)
:
Diisi dengan tahun pembuatan BAST.
(6)
:
Diisi
dengan
nama
pimpinan/ketua/kepala
lembaga
penerima bantuan.
(7)
:
Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan.
(8)
:
Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan.
(9)
:
Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
(10) :
Diisi dengan NIP PPK.
(11) :
Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima
bantuan.
(12) :
Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
pemberian bantuan.
(13) :
Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan
yang diterima.
(14) :
Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan
yang telah dipergunakan.
- 33 -
(15) :
Diisi dengan rincian pekerjaan/pembelian yang telah
dipergunakan.
(16) :
Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan
yang tidak dipergunakan.
(17) :
Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima
bantuan.
(18) :
Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan
yang telah dipergunakan.
(19) :
Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan
yang telah dipergunakan.
(20) :
Diisi dengan nama bank penerima sisa dana bantuan.
(21) :
Diisi dengan nomor rekening bank penerima bantuan.
(22) :
Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf bantuan
operasional yang telah disetor ke kas negara (jumlah sama
seperti angka 16).
(23) :
Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan.
(24) :
Diisi
dengan
nama
pimpinan/ketua/kepala
lembaga
penerima bantuan.
(25) :
Diisi dengan nama PPK pemberi bantuan.
(26) :
Diisi dengan NIP PPK pemberi bantuan.
plt.SEKRETARIS JENDERAL,
TTD.
AINUN NA’IM
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001