Gabriel Kukuh Warih Andana
11000117140524
Tugas HTN
Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan
negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan
kekuasaan legislatif.
Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu



Presiden yang dipilih rakyat
Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan
dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.
Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan
karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk
mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap
negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena
pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.
sistem presidensil di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, mempunyai ciri-ciri yang hampir
mirip dengan sistem di Amerika Serikat dengan beberapa ciri khusus, yaitu: (a) Presiden RI dipilih
oleh badan perwakilan rakyat (MPR). (b) Presiden RI tunduk dan bertanggung jawab kepada badan
perwakilan rakyat (MPR), tetapi tidak tunduk dan bertanggung jawab kepada DPR. Selain itu,
Presiden RI dapat diberhentikan oleh MPR. (c) Presiden RI dapat dipilih kembali tanpa batas setiap
5 tahun sekali. (d) Presiden RI bersama-sama DPR menjalankan kekuasaan membentuk undangundang.1
Meskipun demikian, sistem Presidensil Pemerintahan RI berdasarkan UndangUndang Dasar 1945
pra amandemen sifatnya tidak murni. Hal ini disebabkan sistem tersebut bercampur baur dengan
elemenelemen sistem parlementer. Percampuran itu antara lain tercermin dalam konsep
pertanggungjawaban presiden kepada MPR yang termasuk ke dalam pengertian lembaga
parlemen, dengan kemungkinan pemberian kewenangan kepadanya untuk memberhentikan
Presiden dari jabatanya, meskipun bukan karena alasan hukum
Meskipun demikian, sistem Presidensil Pemerintahan RI berdasarkan UndangUndang Dasar 1945
pra amandemen sifatnya tidak murni. Hal ini disebabkan sistem tersebut bercampur baur dengan
elemenelemen sistem parlementer. Percampuran itu antara lain tercermin dalam konsep
pertanggungjawaban presiden kepada MPR yang termasuk ke dalam pengertian lembaga
1
Bagir Manan, 1999, Lembaga Kepresidenan, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 59.
parlemen, dengan kemungkinan pemberian kewenangan kepadanya untuk memberhentikan
Presiden dari jabatanya, meskipun bukan karena alasan hukum
Sistem Pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945
Dari bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahan Indonesia dengan jelas terlihat dalam Pasal 1
Ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
republik.”
Presiden Pemegang kekuasaan tertinggi
Pendapat tersebut tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, yang mengungkapkan bahwa sistem
pemerintahan di Indonesia memang dipimpin oleh seorang Presiden: “Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”