Nama Kelompok : (XI MIPA 4)
Cahya kustya kusumaputri / 09
Marsyalia Fernanda / 22
Octova Andhika Sigit Prasetya / 28
Risky Adi Prasetya / 30
Satya Pratista Yudistira / 32
A. Latar belakang terjadinya agresi militer Belanda 1



Berawal dari ketidakpuasan akan isi dari perjanjian linggarjati di kedua belah pihak baik Belanda
maupun Indonesia.
Di pihak Indonesia menganggap bahwa perjanjian Linggarjati sangat tidak adil bagi Indonesia
karena hanya mempunyai wilayah Jawa Sumatra dan Madura.
Di pihak Belanda menganggap bahwa negara Indonesia adalah negara persemakmuran (pidato
dari Ratu Wilhelmina) dan menganggap Indonesia belum mampu untuk melakukan hubungan
internasional.
B. Kronologi agresi militer 1





Pada 15 Juli 1947 gubernur jendral Hindia Belanda (Van mook) memutuskan untuk tidak lagi
mengikuti perjanjian Linggarjati dan mengeluarkan ultimatum yang dimaksudkan agar Indonesia
menyerah.
Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda memulai agresi militer 1 di wilayah Sumatra timur, Jawa
tengah dan Jawa timur. (Belanda memprioritaskan wilayah ini karena ingin menguasai sumber
daya alam yang melimpah)
Tanggal 29 Juli 1947 pesawat yang mengangkut Dr. Adisucpto, Adi Sumarmo Wiryokusumo dan
Dr. Abdulrachman Saleh ditembak jatuh oleh Belanda sehingga ketiganya tewas.
Tanggal 1 Agustus 1947 PBB mengeluarkan resolusi 27 untuk meminta Indonesia dan Belanda
melaksanakan mediasi damai tanpa senjata.
Akibat tekanan dari PBB, agresi militer 1 pun selesai dengan dilakukannya perjanjian renville.
C. Dampak agresi militer 1
Dampak positif
 Dukungan dunia internasional kepada Belanda menurun, sebaliknya Indonesia mendapat banyak
dukungan dan simpati dari negara-negara di dunia.
 Beberapa negara mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure.
Dampak negatif
 Melemahkan kekuatan militer Indonesia.
 Wilayah Indonesia menjadi lebih sempit.
 Banyak korban dari Indonesia baik tentara maupun masyarakat sipil.
 Mempengaruhi ekonomi negara.
D. Tokoh yang berperan dalam agresi militer 1


NICA (Netherlands Indies Civiele Administration) atau Pemerintahan Gubernur Jenderal HindiaBeland yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mook.
Dr. Abdulrachman Saleh, Adi Sumarmo Wiryokusumo, dan Adisucipto
A. Latar Belakang Perjanjian Renville
latar belakang Perjanjian Renville adalah tindakan Belanda yang tidak mematuhi isi persetujuan
Linggarjati. Pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer besar-besaran yang dikenal dengan
Agresi Militer I. Agresi militer tersebut terjadi secara serentak di kota-kota besar di wilayah Jawa dan
Sumatra. Tindakan tentara Belanda yang melanggar isi perundingan Linggarjati itu dikecam oleh dunia
internasional.
B. Tokoh-tokoh yang turut hadir dalam perumusan perjanjian Renville adalah:




Perdana Menteri Amir Syarifudin sebagai delegasi Indonesia.
Mr. Ali Sastroamidjojo dan Agus Salim sebagai wakil
Dr. Leimena, Mr. Latuharhary, dan kolonel T.B. Simatupang sebagai anggota
R. Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai delegasi yang ditunjuk oleh pihak Belanda.
C. Isi renville
1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS.
2. RI memiliki kedudukan sejajar dengan Belanda.
3. RI menjadi bagian RIS dan akan diadakan pemilu untuk membentuk Konstituante RIS.
4. Tentara Indonesia di daerah Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke wilayah RI.
D. Dampak Perjanjian Renville
1.
2.
3.
4.
5.
Semakin menyempitnya wilayah Republik Indonesia karena sebagian wilayah Republik Indonesia
telah dikuasai pihak Belanda.
Timbulnya reaksi kekerasan sehingga mengakibatkan Kabinet Amir Syarifuddin berakhir karena
dianggap menjual Negara terhadap Belanda.
Diblokadenya perekonomian Indonesia secara ketat oleh Belanda
Republik Indonesia harus memakasa menarik mundur tentara militernya di daerah gerilya untuk
ke wilayah Republik Indonesia.
Untuk memecah belah republik Indonesia, Belanda membuat negara Boneka, antara lain negara
Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara jawa Timut.
E. Peran PBB
Peran PBB dalam perjanjian Reville adalah sebagai pihak penengah sekaligus pihak yang menyediakan
tempat untuk berlangsungnya perundingan. PBB membentuk sebuah komite bernama Komite Jasa
Baik untuk Indonesia yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN) pada 25 Agustus 1947.
Komisi Tiga Negara (KTN)
Dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 Agustus 1947.
Wakil Indonesia : Richard C. Kirby (Australia)
Mediator : Dr. Frank Graham (Amerika Serikat)
Wakil Belanda : Paul van Zeeland (Belgia)