TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ARSITEKTUR SPBE 01. PERUBAHAN PARADIGMA TATA KELOLA 02. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 03. KERANGKA KERJA EKOSISTEM DIGITAL 04. TAHAPAN PENERAPAN SPBE 1 PERUBAHAN PARADIGMA TATA KELOLA PPERUBAHAN PARADIGMA SOCIETY, INDUSTRY, GOVERNANCE Future Governance Industry 5.0 Modernisasi adalah proses keterbukaan terhadap perubahan dan mampu beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang lebih memberikan dampak positif terhadap kehidupan baik individu dan/atau masyarakat Technology Disruption, VUCA, Pandemic, Climate Change Society 5.0 Governance 4.0 Industry 4.0 Super smart society From 21th century 4.0 Industrial society, invention of a steam locomotive and start of mass production 3.0 2.0 1.0 Speed, convergence, ethics Cyber physical system Information society, invention of a computer and start of distribution of information End of 20th century 3.0 3.0 Computer and automation Mass production, assembly line, electricity Mechanization, water power, steam power 1.0 2.0 Public value model emphasizing the complex role of network dan governmemt Market-oriented new public management model Bureaucratic-oriented political model End of 18th century 2.0 Agrarian society, development of irrigation techniques and firm establishment of settlement 13.000 BC 1.0 Hunting society, coexistence with nature The birth of human beings Citizen Centric Future Governance (Governance 5.0) a mindset shift: “from governing for citizens to governing with citizens” (ISS, 2014, p. 11). PERUBAHAN PARADIGMA SOCIETY, INDUSTRY, GOVERNANCE TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN 2 TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PERKEMBANGAN PENERAPAN SPBE (Indeks Evaluasi SPBE) 4 Indikator penilaian berdasarkan PermenPANRB 5/2018 3.5 2.5 2.18 1.98 2.24 Index SPBE Nasional Tahun 2021 berdasarkan PermenPANRB 59/2020 1.5 3.3 3 2.6 2.4 2.26 3.5 Penerapan Arsitektur SPBE pada Instansi Pusat Nilai konversi dari evaluasi berdasarkan PermenPANRB 59/2020 ke PermenPANRB 5/2018 3 2 Indikator penilaian berdasarkan PermenPANRB 59/2020 2.5 2.4 2.6 2.7 Prognosis pencapaian Index SPBE, bila Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menerapkan pembangunan SPBE sudah menggunakan prinsip keterpaduan secara nasional, melalui Arsitektur SPBE Penerapan Arsitektur SPBE pada Pemerintah Daerah 1 0.5 0 2018 2019 PermenPANRB 5/2018 2020 2021 PermenPANRB 59/2020 (Prognosis) 2022 2023 2024 Prognosis dengan Penerapan Arsitektur SPBE 2025 Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi PERKEMBANGAN PENERAPAN SPBE (Indeks Evaluasi SPBE) ▪ Kementerian Bappenas (domain data dan informasi), ▪ Kementerian Kominfo (domain aplikasi dan infrastruktur TIK), ▪ BSSN (domain keamanan informasi) ▪ Kementerian PANRB (domain proses bisnis dan layanan digital) ARSITEKTUR SPBE (Enterprise Government Architecture) Target penerapan Arsitektur SPBE, untuk Instansi Pusat hingga tahun 2023 dan untuk Pemerintah Daerah hingga tahun 2024 NON-STANDARD INTEGRATED GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES DUPLICATION § § § § 27.400 Aplikasi yang berpotensi duplikasi.* 2700 pusat data/ruang server.* Terjadinya pemborosan anggaran akibat terbangunnya sistem yang silo dan tidak terintegrasi mengingat setiap instansi membangun aplikasi pemerintahan sendiri. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. SILO TRANSFORMASI DIGITAL * Data Kementerian KOMINFO KERANGKA KERJA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Referensi Arsitektur Suatu model yang menggambarkan komponen dasar dari arsitektur standar yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur. a. Efektivitas Tujuan dan Sasaran SPBE b. Keterpaduan Kebijakan Perubahan Pengetahuan Data Domain Keamanan SPBE Manajemen SPBE Penyelenggara SPBE Domain Data dan Informasi SDM Layanan Domain Proses Bisnis Aset TIK Tata Kelola SPBE Domain Layanan SPBE Domain Infrastruktur SPBE Audit TIK Pemantauan dan Evaluasi c. Kesinambungan d. Efisiensi e. Akuntabilitas f. Interoperabilitas g. Keamanan Keamanan Risiko Arsitektur SPBE Domain Aplikasi SPBE Untuk mengidentifikasi layanan yang redundan dan serupa, dukung layanan bersama dan interoperabilitas antar sistem dan berikan panduan untuk memfasilitasi aplikasinya PRINSIP Visi dan Misi SPBE MANFAAT Metadata Arsitektur Referensi Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan Domain Arsitektur Informasi terstruktur yang mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai domain arsitekturnya Komponen arsitektur yang menjelaskan substansi arsitektur Mendefinisikan elemen pemodelan (konsep, relasi, batasan) yang mampu menggambarkan hubungan antara ketiganya. Mengidentifikasi target pengembangan dan target interoperabilitas berdasarkan pada masing-masing area Metadata, Atribut, dan Relasi Metadata Domain Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan Menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta memperkuat Keamanan Informasi Menerapkan standardisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital Nasional (Service Level Agreement) Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia Rencana dan Anggaran Memudahkan integrasi layanan pemerintah, sehingga menumbuhkankembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE KETERKAITAN ANTAR DOMAIN DALAM KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE Identifikasi layanan digital terintegrasi Dukungan TIK Terintegrasi Referensi Arsitektur Proses Bisnis Referensi Arsitektur Layanan Referensi Arsitektur Aplikasi Domain Arsitektur Proses Bisnis Domain Arsitektur Layanan Domain Arsitektur Aplikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi Domain Arsitektur Data dan Informasi Domain Arsitektur Infrastruktur Referensi Arsitektur Infrastruktur Domain Arsitektur Keamanan Referensi Arsitektur Keamanan TUJUAN PEMETAAN ANTAR DOMAIN Proses Bisnis Layanan Data dan Informasi Aplikasi Infrastruktur Keamanan • Pemetaan proses bisnis utama pada level instansi. • Memberikan indikasi awal mengenai keterkaitan proses antar instansi. • Identifikasi layanan baik administrasi pemerintahan maupun layanan publik. • Memberikan gambaran awal alur layanan dan informasi yang dibutuhkan. • Pemetaan data dan informasi yang dibutuhkan. • Pemetaan sumber data dan sumber informasi yang dapat saling berkaitan. • Pemetaan aplikasi yang dapat saling berkaitan. • Memberikan potensi integrasi aplikasi pemerintahan. • Memudahkan penyelarasan pemilihan, perencanaan, implementasi, pemeliharaan, dan siklus hidup TI secara keseluruhan • Menyelaraskan standard keamanan dan aksesbilitas antar aplikasi dan basis data. PROSES PENYUSUNAN ARSITEKTUR SPBE • RPJPN, RPJMN • RPJMD/Renstra • Katalog Data, Aset TIK • Monitoring dan Evaluasi • Audit TIK, dll • Peraturan dan perundang-undangan • Kajian/referensi teknologi TIK, dll Visi dan Misi Penyelenggaraan SPBE 1 B? K? I? D? K? L? A? D? L? I? I? D? L? D? I? A? A? B? D? K? I? D? B? A? D1 B4 B5 Bx D2 D3 D4 D5 Dx A? D? L1 2 L2 L3 L4 L5 Lx Arsitektur Aplikasi SPBE A1 I? L? B? Arsitektur Layanan SPBE A? B? A? K? D? L? I? L? B? B? B3 K? K? A? K? B2 Arsitektur Data dan Informasi I? B? B? D? B? B? L? I? B1 A? I? L? K? L? D? K? I? A2 A3 A4 A5 Ax Arsitektur Infrastruktur SPBE D? K? I1 I2 I3 I4 K2 K3 K4 Attribut Metadata Metadata Data dan Informasi Atribut Metadata Metadata Layanan SPBE Atribut Metadata Metadata Aplikasi SPBE Atribut Metadata Metadata Infrastruktur SPBE I5 Ix Arsitektur Keamanan SPBE K1 Metadata Proses Bisnis Attribut Metadata Metadata Keamanan SPBE K5 Kx Attribut Metadata Pemodelan keterhubungan metadata dalam arsitektur SPBE secara keseluruhan K? L? A? L? A? Arsitektur Proses Bisnis Pemodelan subtansi arsitektur setiap domain menjadi metadata dan atributnya Identifikasi SPBE IPPD Pengelompokan Berdasarkan Referensi Arsitektur yang telah ditetapkan dalam Arsitektur SPBE Nasional 3 Metamodel Arsitektur SPBE Pemodelan hubungan antar subtansi arsitektur yang diwakili oleh metadata dalam arsitektur SPBE Arsitektur SPBE TATA KELOLA ARSITEKTUR SPBE ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ARSITEKTUR SPBE NASIONAL Target inisiatif strategis pada Rancangan Perpres Arsitektur SPBE Nasional (2022 – 2025) Perizinan berusaha berbasis elektronik Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Pelayanan Kesehatan terintegrasi Pengintegrasian layanan bantuan sosial Ekonomi dan Industri Pembangunan Kewilayahan Kesehatan Sosial 1 2 3 4 Pelayanan Publik Penyelenggaraan layanan penanganan perkara tindak pidana terpadu dan layanan SIM online Penyelenggaraan layanan Pendidikan berbasis teknologi Pembangunan portal administrasi pemerintahan Penyelenggaraan tata kelola satu data Indonesia melalui portal satu data Keamanan Pendidikan Pemerintahan Umum Satu Data Indonesia 5 6 7 Pelayanan Administrasi Pemerintahan 8 TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI PENERAPAN SPBE Menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta memperkuat Keamanan Informasi KERANGKA SPBE Visi dan Misi SPBE PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SPBE Tujuan dan Sasaran SPBE Arsitektur SPBE Domain Layanan SPBE Domain Proses Bisnis Domain Aplikasi SPBE Domain Data dan Informasi Domain Infrastruktur SPBE Domain Keamanan SPBE Manajemen SPBE Old Public Administration Menerapkan standardisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital Nasional (Service Level Agreement) Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia Tata Kelola SPBE ARSITEKTUR SPBE Memudahkan integrasi layanan pemerintah, sehingga menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru 3 KERANGKA KERJA EKOSISTEM DIGITAL KERANGKA KERJA EKOSISTEM DIGITAL Pemerintahan Digital, bagian dari Ekosistem Digital Ekosistem digital terdiri dari berbagai macam pemangku kepentingan, sistem, dan lingkungan yang saling mendukung, dengan memberdayakan masyarakat melalui pemanfataan teknologi digital untuk mengakses layanan, interaksi dalam masyarakat, dan mengejar peluang ekonomi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres 95/2018) Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) Kerangka kerja Ekosistem Digital terbentuk dari 3 area yang saling terkait: 1. 2. 3. Area Infrastruktur Digital dan Adopsi : sumber daya yang memungkinkan sistem digital, masyarakat, serta organisasi untuk mengakses dan menggunakan infrastruktur digital. Masyarakat Digital, Hak, dan Tata Kelola: interaksi teknologi digital dengan pemerintah, masyarakat, dan media. Ekonomi Digital: peran teknologi digital dalam meningkatkan peluang dan efisiensi ekonomi Kerangka kerja Ekosistem Digital mencakup 4 topik lintas area: 1. 2. 3. 4. Inklusi: mengurangi disparitas dalam akses dan “kesenjangan digital” Keamanan siber: melindungi informasi dari kerusakan, penggunaan atau modifikasi yang tidak sah, atau eksploitasi, serta ancaman keamanan informasi lainnya. Tren Teknologi (Emerging Technologies): mencakup kecerdasan buatan, Internet of Things, blockchain, 5G, dan teknologi baru lainnya. Geopolitik: strategi geopolitik untuk berperan aktif dalam membentuk ruang digital global. USAID Digital Ecosystem Framework ORKESTRASI TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL Transformasi Digital Akses dan Infrastruktur Layanan Pemerintahan (SPBE) 2 1 Akses dan Infrastruktur Penyediaan Akses Internet Cepat Pusat Data Nasional Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Pengembangan Penyiaran Digital 3 Layanan Pemerintahan Penerapan SPBE Terintegrasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (e-services) yang Terintegrasi 8 7 4 Pendidikan Kesehatan Pedesaan, Koperasi, dan UMKM Pemanfaatan TIK utuk Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Telemedicine Digitalisasi UMKM Sistem Informasi Kesehatan Digitalisasi Monografi Desa Industri TIK 9 Digitalisasi Bantuan Sosial Perluasan kanal penyaluran bansos Pengembangan skema distribusi bansos Industri 4.0 Harmonisasi Peraturan dan Kebijakan Pengembangan ekosistem Inovasi dan Teknologi 11 10 Industri TIK Literasi Digital Masyarakat Start-up Digital Peningkatan Literasi Masyarakat E-Commerce SDM Digital Indonesia Peningkatan Kompetensi SDM pada bidang TIK Kebijakan dan Standarisasi Kompetensi pada bidang TIK Vokasi untuk Industri 4.0 Satu Data Indonesia Sub-Major Project Proyek terkait Sumber : Permen PPN/Bappenas No. 2/2021 tentang Rancangan RKP 2022 12 Keamanan Siber Pembangunan Pertahanan Siber Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber Penyelesaian Kejahatan Siber EKOSISTEM DIGITAL NASIONAL (KERANGKA REGULASI PEMERINTAH) Satgas P2DD Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Keppres 3/2021) Penyediaan Akses Internet Cepat 1. Menko Perekonomian 2. Gubernur BI 3. Mendagri 4. Menkeu 5. Menkominfo 6. Mensetneg 7. MenPANRB 8. MenPPN Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) Pusat Data Nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres 95/2018) Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Gerakan 100 Smart City Dewan TIK Nasional (Keppres 1/2014) Akses dan infrastruktur Pengembangan Penyiaran Digital Digital Nasional Pembangunan Pertahanan Siber Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber Keamanan Siber Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber Penyelesaian Kejahatan Siber Peningkatan Literasi Masyarakat Start-up Digital Industri TIK SDM Digital Peningkatan Kompetensi SDM pada bidang TIK Kebijakan dan Standarisasi Kompetensi pada bidang TIK Vokasi untuk Industri 4.0 Dewan Pengarah SDI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. MenPPN MenPANRB Menkominfo Menkeu Mendagri Ka. BIG Ka. BPS Tim Koordinasi SPBE Nasional 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. MenPANRB MenPPN Menkominfo Menkeu Mendagri Ka. BSSN Ka. BRIN TAHAPAN PENERAPAN SPBE TERIMA KASIH