[DAFTAR PERTANYAAN BELUM TERJAWAB] 13 April, 2022
Asistensi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022
Materi Domain Layanan (Dr. Ir. Syopiansyah Jaya Putra, M.SIS., IPU, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta)
1. ijin bertanya, Jika ada layanan publik di slh satu indikator sdh level 5 ditahun kemarin, dan tahun
ini tidak ada lg pengembangan ,untuk mempertahankan level 5 dithun ini, bagaimana?
(Banyumas_Maryadi)
Jawab:
Untuk mempertahankan level 5 agar dapat disajikan penyempurnaan apapun diberbagai aspek
(kebijakan, penerapan, kapabilitas fungsi, dll)
2. apakah MYSAPK sdh termasuk di layanan kepegawaian (Kab. Musi Rawas Arief YP)
Jawab:
MYSAPK bagian dari layanan kepegawaian, namun dari Aspek penerapan di lingkungan IPPD
yang umum digunakan adalah aplikasi Simpeg
3. Mohon izin bertanya. Jika aplikasi terkait keuangan sudah menggunakan aplikasi SAKTI, dan sudah
berada di level 4. Kami juga sudah menyampaikan hasil evaluasi dan reviu aplikasi SAKTI kepada
pemilik aplikasi (KemenKeu), namun untuk keputusan perbaikan aplikasi tetap ada di pemilik
aplikasi. Apakah penilaian akan mentok di level 4?(PPATK-Rabiah al adawiyah)
Jawab:
Apabila dapat ditindaklanjuti dengan berbagai bentuk penyempurnaan, sebagai contoh ada
SOP teknis di internal, diakomodasi dalam sebuah Sistem Informasi Eksekutif, Sistem Penunjang
Keputusan/dashboard Pimpinan, maka dapat diberikan tk 5
4. Bagaimana penilaiannya jika instansi menggunakan Aplikasi Umum (SPSE, SP4N LAPOR)? Apakah
bukti dukung yang harus disiapkan instansi. Untuk Layanan kearsiapan, bagaimana jika belum
menggunakan aplikasi SRIKANDI, tetapi menggunakan aplikasi sejenis yang sudah lama
dikembangkan dan digunakan di instansi? Kami sudah berusaha untuk integrasi dengan SRIKANDI,
tetapi masih "dilempar-lempar" antara Kemenkominfo dan ANRI untuk melakukan integrasi.
(PUPR Dewi Indriyati)
Jawab:
pemanfaatan Aplikasi Umum (SPSE, SP4N LAPOR) maka secara prinsip akan bernilai tingkat
kematangan 4, dan IPPD hanya perlu menyampaikan bukti dukung bahwa telah
memanfaatkan/meggunakan aplikasi tersebut secara konkrit, sebagai contoh apabila
menggunakan SP4N Lapor misalnya maka dapat membuktikan screenshot jumlah pengaduan
yang masuk dan yang telah ditindak lanjuti oleh Instansi, hal tersebut menunjukkan bahwa
Instansi telah memanfaatkan Aplikasi dimaksud.
Ada pertimbangan syarat untuk dapat mengintegrasikan/tidak memanfaatkan Aplikasi Umum
yang telah ditetapkan, dimana aplikasi sejenis tersebut telah memenuhi ketentuan standar
proses bisnis, data, infrastruktur dan keamanan seperti pada aplikasi umum, sehingga aplikasi
sejenis tersebut dapat diintegrasikan dengan aplikasi umum.
5. Untuk Layanan kearsipan mneggunakan srikandi apakah kita disediakan API dari srikandi untuk
kemudian dikembangkan dengan aplikasi di daerah? (OK)
Jawab:
Apabila telah memenuhi syarat untuk dapat diintegrasikan maka dapat menggunakan API
Srikandi yang disediakan
6. Izin bertanya, untuk domain layanan di sarankan memakai aplikasi umum atau aplikasi yang sudah
terintegrasi dengan pusat, lalu bagaimanakah dengan data dukungnya? apakah ippd harus
membuat SOP, Peraturan yang baru dalam menggunakan aplikasi tersebut atau boleh
menggunakan peraturan maupun Sop yang dibuat oleh instansi asal aplikasi umum, terimakasih
(Kota Pematangsiantar-Rigold Nainggolan)
Jawab:
Menggunakan aplikasi umum, data dukung dengan membuktikan bahwa telah
memanfaatkan/menggunakan aplikasi tersebut, SOP dapat menjadi bukti dukung optimalisasi
sebagai panduan penggunaan di lingkungan internal IPPD.
7. Mohon ijin bertanya--bagi layanan yang belum ditetapkan aplikasi umumnya, untuk level 4.
Kolaborasi, apakah yang dimaksud bahwa suatu layanan sudah berkolaborasi dengan layanan
SPBE di *instansi lain*, ataukah boleh berkolaborasi antar layanan SPBE di instansi sendiri? (BPK
Retisa HS)
Jawab:
Menggunakan aplikasi terintegrasi, data dukung kolaborasi dengan membuktikan bahwa telah
terintegrasi vertikal dengan instansi pusat (SPSE) atau telah terintegrasi horizontal dengan
adanya integrasi data/middleware/layanan dengan aplikasi lain baik dengan layanan SPBE lain
di internal/eksternal .
8. izin bertanya, apabila telah menggunakan aplikasi umum yang diakui telah terintegrasi, namaun
krn aplikasi nasional kita tidak dapat mengcapture API seperti apa? lalu bagaimana dengan
aplikasi yang tahun lalu terintegrasi dengan data kependudukan, namun di tahun ini data
kependudukan tersebut tidak lagi dibuka API nya oleh kemendagri? (Banda Aceh Asna Mardhia)
Jawab:
IPPD cukup menyampaikan bukti dukung bahwa telah memanfaatkan/meggunakan aplikasi
tersebut secara konkrit, sebagai contoh apabila menggunakan SP4N Lapor misalnya maka dapat
membuktikan screenshot jumlah pengaduan yang masuk dan yang telah ditindak lanjuti oleh
Instansi, hal tersebut menunjukkan bahwa Instansi telah memanfaatkan Aplikasi dimaksud.
9. Izin bertanya pak, untuk pemenuhan eviden aplikasi umum dari pusat contohnya aplikasi srikandi,
bagaimana kami mendapatkan eviden untuk level 4 jika aplikasi umum tersebut sudah memenuhi
tingkat kematangan level 4? (Diskominfo Kota Pekanbaru – Fikri Syahputra)
Jawab:
IPPD cukup menyampaikan bukti dukung bahwa telah memanfaatkan/meggunakan aplikasi
tersebut secara konkrit, sebagai contoh apabila menggunakan SP4N Lapor misalnya maka dapat
membuktikan screenshot jumlah pengaduan yang masuk dan yang telah ditindak lanjuti oleh
Instansi, hal tersebut menunjukkan bahwa Instansi telah memanfaatkan Aplikasi dimaksud.
10. izin bertanya: setelah selesai penyempurnaan suatu dokumen selamkid dan izin bertanya: setelah
selesai penyempurnaan suatu dokumen selamjudnya di laporkan kemana.. (Dinas kominfo
kabupaten mamasa)
Jawab:
Jika yang dimaksud telah menyusun dokumen penerapan tata kelola dan manajemen SPBE,
agar dokumentasi penerapan tersebut dapat dipertanggung jawabkan maka perlu pengesahan
oleh Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap dokumen tersebut.
11. Aplikasi kearsian SRIKANDi wajib dipakai IPPD? (Kabupaten Gunung Kidul-Sri Rahayu)
Jawab:
Sesuai dengan Perpres 95/2018 tentang SPBE, Pasal 37 ayat (1) mengamanatkan Setiap Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum
12. izin bertanya untuk penggunaan aplikasi umum kenapa tidak diseragamkan saja karena
pengembangnnya mengikuti kementrian penglolanya, seharusnya jkika daerha telah
menggunakannya maka levelnya akan sama (Dinas Kominfo M Halim Dirgantara)
Jawab:
Sesuai amanat Perpres 95/2018 strategi percepatan aplikasi umum bertujuan untuk
menyeragamkan penggunaan aplikasi umum
13. Merujuk Permendagri no. 70 Th 2019 Tentang SIPD. bisakah dikatagorikan dalam aplikasi umum?
Kab. Kuantan Singingi- Antoni
Jawab:
Saat ini SIPD masih merupakan aplikasi sejenis perencanaan penganggaran, dalam proses
pembahasan penetapan sebagai aplikasi umum berbagi pakai di level pemerintah daerah.
14. yang di lampirkan apa layanan aplikasi pusat atau Daerah atau dua2nya.. apabila daerah sendiri
mempunyai aplikasi khusus? DISKOMINFO KAB CIREBON - TAUFIK
Jawab:
Yang akan dinilai adalah Layanan/aplikasi yang dimanfaatkan/digunakan oleh IPPD, meskipun
bukan dibangun oleh IPPD.
15. izin bertanya, untuk indikator layanan yang sudah level 5 di tahun sebelumnya, bagaimana
caranya untuk mempertahankan level 5 untuk evaluasi tahun ini? Diskominfo Jabar -Fifa
Jawab:
Dapat ditindaklanjuti dengan berbagai bentuk penyempurnaan, sebagai contoh ada SOP teknis
di internal, diakomodasi dalam sebuah Sistem Informasi Eksekutif, Sistem Penunjang
Keputusan Pimpinan, maka dapat diberikan tk 5
16. apakah dalam Bukti Dukung layanan, dapat melampirkan lebih dari satu layanan yang sejenis?
untuk menutupi kekurangan pada level dari layanan yang lainnya? Syarif Maulana
Jawab: Prinsipnya adalah layanan/aplikasi yang dimanfaatkan/digunakan secara masif/luas di
IPPD, sehingga apabila ada 2 layanan/aplikasi yang sama maka menunjukkan pemanfaatannya
masih silo/scattered.
17. dalam domain layanan disarankan menggunakan Aplikasi umum ataupun aplikasi yang telah
terintegrasi dengan pusat, bagaimanakah cara ippd mendapatkan data dukung terkait aplikasi
umum tersebut? apakah ippd harus membuat sop dan peraturan terkait aplikasi umum tersebut,
atau mengikuti peraturan dan sop dari instansi asal aplikasi? terimakasih sebelumya Kota
Pematangsiantar - Rigold Nainggolan
Jawab:
IPPD cukup menyampaikan bukti dukung bahwa telah memanfaatkan/meggunakan aplikasi
tersebut secara konkrit, sebagai contoh apabila menggunakan SP4N Lapor misalnya maka dapat
membuktikan screenshot jumlah pengaduan yang masuk dan yang telah ditindak lanjuti oleh
Instansi, hal tersebut menunjukkan bahwa Instansi telah memanfaatkan Aplikasi dimaksud.
Untuk SOP internal dapat dijadikan sebagai langkah optimalisasi terhadap Layanan tersebut.
18. ijin layanan lapor lebih banyak menggunakan pemda(lapor bup)krn lebih dikenal masy,apakah
bias masuk krn terintegrasi dg aplikasi lainnya – diskominfo wonosobo
Jawab:
Sesuai amanat Perpres 95/2018 tentang SPBE (Pasal 37), IPPD perlu melakukan kajian biaya dan
manfaat terhadap penggunaan dan pengembangannya, pertimbangan bahwa proses bisnis
sudah sesuai dengan aplikasi umum dan mendapatkan pertimbangan dari Kementerian
Kominfo.
19. Kapan layanan kepegawaian bisa satu data, mengingat data antara SAPK dan SImpeg di daerah
berbeda-beda – BKPSDM Kab Belitung Timur Hamdani
Jawab:
Saat ini masih terus dilakukan koordinasi dan
pengembangannya
konsolidasi
pembangunan
dan
20. Diskominfo] Kondisi saat ini untuk beberapa layanan di kab Kebumen menggunakan aplikasi
umum, Perencanaan (SIPD, Kemendagri), Penganggaran (FIMS, BPKP), Pengaduan Publik (Lapor
SP4N), untuk mencapai level 5 data dukung apa yang perlu disiapkan, apa semacam reviu di
internal daerah terkait evaluasi penggunaan apps tersebut, karena di daerah sifatnya hanya
sebagai pengguna. Pengalaman evaluasi th 2021 dengan melampirkan data dukung semacam
notulen, dokumentasi rapat tentang pelaksanaan/implementasi/penggunaan apps tersebut
mendapatkan nilai level 4. Mohon pencerahan, terimakasih. Kab Kebumen Agung Widiyatmaka
Jawab:
Apabila dapat ditindaklanjuti dengan berbagai bentuk penyempurnaan, sebagai contoh ada
SOP teknis di internal, diakomodasi dalam sebuah Sistem Informasi Eksekutif, Sistem Penunjang
Keputusan/dashboard Pimpinan, maka dapat diberikan tk 5
21. Mohon ijin apakah untuk layanan data terbuka bisa diberikan contoh layanan dan bukti
dukungnya pak (Wijaya)
Jawab:
Bapak/Ibu dapat melihat pada datasheet BPS atau Open Data Jawa Barat
22. sudah adakah contoh layanan data terbuka di IPPD? - Kab. Pesawaran, Ihsan
Jawab:
Bapak/Ibu dapat melihat pada datasheet BPS atau Open Data Jawa Barat
23. data terbuka ini mungkin maksudnya open data mungkin pak - Kabupaten solok-winzaldi
Jawab: Prinsipnya ada Satu Data, dimana data yang dimiliki Pemerintah dapat dibagi pakaikan
kepada Instansi Pemerintah satu dengan lainnya.
24. untuk layanan publik sek 1-3, apa boleh memasukan layanan perizinan OSS yang kami pakai.
system dari pusat. terimakasih. Kabupaten banggai kepulauan-rahmah.
Jawab:
Layanan Perizinan OSS dapat digunakan untuk Indikator 45-47. Namun, untuk memastikan
bahwa Instansi memanfaatkan aplikasi tersebut maka perlu disajikan dengan konkrit tangkapan
layar yang menunjukkan bahwa Instansi memang dapat login, memanfaatkan dan mengola
layanan perizinan di wilayahnya dengan aplikasi OSS tersebut.
25. terkait layanan data terbuka yang misalnya menggunakan data kependudukan, kondisi saat ini di
Kebumen telah menggunakan SIAK Terpusat, dan menggunakan web portal kependudukan
(Kemendagri) bukan webservice, apakah ada kemungkinan menggunakan webservice dalam
pemanfaatan data kependudukan untuk memudahkan kolaborasi data berbasis NIK pada setiap
layanan yang ada di Kabupaten. Apakah dalam forum SPBE Nasional ada semacam kolaborasi
dengan Ditjen Capil, Kemendagri selaku leading data kependudukan??? Terimakasih [Agung
Widiyatmaka - Diskominfo Kebumen]
Jawab:
Hal tersebut menjadi catatan kami yang dapat dibawa pada Rapat koordinasi teknis dengan K/L
Tim Koordinasi SPBE Nasional (Catatan Khusus)
26. mohon ijin bertanya terkait Lapor SP4N, sebelumnya layanan pengaduan publik kami sudah
integrasi dg Lapor SP4N namun sudah tidak bias lagi, apakah ada perubahan webservice nya?
Kabupaten Lumajang (Dewi)
Jawab:
Mungkin dapat berkoordinasi melalui Admin SP4N Lapor pada Deputi Pelayanan Publik
Kementerian PANRB
27. sudah dua tahun terakhir dalam Indikator Layanan JDIH mendapat skor di level 2, mohon
penjelasan lebih detail terkait yang dimaksud transaksi dan Integrasi dalam layanan JDIH, karena
kami merasa layanan JDIH kami sudah memuat terkait transaksi dan integrasi? kemudian jika data
pada layanan JDIH kami sudah dapat dilihat melalui layanan JDIH Nasional apkah sudah dapat
dikatakan integrasi? walaupun hanya satu arah-Syarif maulana
Jawab:
Pemenuhan tingkat kematangan harus dilakukan secara berjenjang, sehingga sebelum dapat
meraih tingkat kematangan integrasi sebagaimana sudah dilakukan melalui integrasi JDIHNJDIH IPPD, maka JDIH IPPD harus memiliki fungsi transaksi dalam layanan JDIH dimaksud. Fungsi
transaksi dimaksud memiliki fungsi persetujuan/verifikasi/validasi (secara elektronik) atas
produk hukum yang diusulkan akan dipublikasikan pada layanan JDIH, yang diupload dalam
sistem elektronik tersebut.
28. kegiatan asistensi ini baik untuk menambah wawasan terkait SPBE tapi untuk bisa membuat
daerah daerah paham dan mampu mengimplementasikan dgn baik diperlukan asistensi tatap
muka secara langsung perpropinsi. Randi Patabai
Jawab:
Sudah dilakukan penjajakan dengan beberapa Provinsi untuk dapat bekerja sama memfasilitasi
kegiatan dimaksud.
29. Apakah aplikasi SIAK yang dipakai diDinas Dukcapil bisa digunakan sebagai layanan sektoral [idaliana-Diskominfo Kab. Pacitan]
Jawab: Bisa.
30. ijin bertanya , untuk KAbupaten Buol kami sudah menerapkan aplikasi Buol smart Government,
yang mengakomodir system layanan pengaduan, persutatan dan kearsipan, akan tetapi dengan
munculnya aplikasi srikandi dan span lapor, maka utk sementara aplikasi buol smart government
tersebut kami hentikan akan tetapi aplikasi srikandi di kabupaten kami blm ada tidak lanjut,,hanya
sebatas sosialisasi...mohon pencerahannya-Diskominfo kab buol jefri
Jawab:
Untuk pertimbangan efisiensi, sebaiknya pemanfaatan aplikasi Buol smart Government
disarankan untuk tidak dikembangkan kembali, kecuali aplikasi tersebut telah mendapatkan
rekomendasi untuk dapat terus digunakan kemudian dapat diintegrasikan dengan aplikasi
umum di maksud.
31. apakah aplikasi Srikandi dapat digunakan sebagai aplikasi e-office yang didalamnya bisa
dimanfaatkan untuk tanda tangan elektronik-Dasiwa Telaumbanua
Jawab: Sesuai dengan proses bisnis kearsipan dinamis.
32. ijin bertanya, pemerintah kab. bombana sudah menggunakan berbagai aplikasi mulai dari aplikasi
sperti SP4N Lapor, tanda tangan elektronik (e-office) dan beberapa aplikasi local. apakah kami
bisa dikategorikan level 4?-Kab Bombana Ihsan TamrinJawab:
Dengan pembuktian data dukung terhadap pemenuhan setiap tingkat kematangan dari 1-4,
maka apabila hasil verifikasi dan validasi fungsinya memenuhi maka tentunya bisa.
33. Apakah tidak bias disamakan presepsi terkait aplikasi umum untuk penilaiannya dan berlaku
umum-Jamaludin HS
Jawab:
Kami identifikasi bagi IPPD yang sudah memanfaatkan aplikasi umum, maka IPPD cukup
menyampaikan bukti dukung bahwa telah memanfaatkan/menggunakan aplikasi tersebut
secara konkrit, sebagai contoh apabila menggunakan SP4N Lapor misalnya maka dapat
membuktikan screenshot jumlah pengaduan yang masuk dan yang telah ditindak lanjuti oleh
Instansi, hal tersebut menunjukkan bahwa Instansi telah memanfaatkan Aplikasi dimaksud.
34. Menurut saya, kalo aplikasi umum yg digunakan, misalnya LPSE, harusnya level capaian IPPD
untuk indikator layanan PBJ sama. agak aneh kalau nilai capaian berbeda padahal menggunakan
aplikasi LPSE yang sama se-Indonesia- Kab. Pesawaran, Ihsan
Jawab:
Seharusnya apabila diberikan data dukung yang konkrit bahwa IPPD sudah memanfaatkan
aplikasi tersebut, dengan ditunjukkan pengelolaan IPPD atas aplikasi tersebut maka nilainya 4.
35. dalam domain layanan disarankan menggunakan Aplikasi umum ataupun aplikasi yang telah
terintegrasi dengan pusat, bagaimanakah cara ippd mendapatkan data dukung terkait aplikasi
umum tersebut? apakah ippd harus membuat sop dan peraturan terkait aplikasi umum tersebut,
atau mengikuti peraturan dan sop dari instansi asal aplikasi? terimakasih sebelumya- Kota
Pematangsiantar - Rigold Nainggolan
Jawab:
IPPD cukup menyampaikan bukti dukung bahwa telah memanfaatkan/menggunakan aplikasi
tersebut secara konkrit, sebagai contoh apabila menggunakan SP4N Lapor misalnya maka dapat
membuktikan screenshot jumlah pengaduan yang masuk dan yang telah ditindak lanjuti oleh
Instansi, hal tersebut menunjukkan bahwa Instansi telah memanfaatkan Aplikasi dimaksud.
Untuk SOP internal dapat dijadikan sebagai langkah optimalisasi terhadap Layanan tersebut.
36. Apakah untuk memenuhi level 5 wajib melampirkan Notulensi sedangkan jarang sekali dalam
aplikasi ada Notulensi??-Diskominfo Kabupaten Timor Tengah Selatan –Neltji atiJawab:
Apabila yang dimaksud adalah notulensi sebagai pemenuhan dengan konteks hasil
reviu/evaluasi yang dilakukan terhadap aplikasi tersebut sebagai rekomendasi
penyempurnaan/optimalisasi terhadap aplikasi dimaksud, maka dokumen tersebut yang
dibutuhkan untuk memberikan informasi isu dan tindak lanjut terhadap optimalisasi aplikasi
tersebut.
37. Pemkab kami menggunakan Aplikasi SIMDA, apakah tetap dilampirkan bukti dukung yang berupa
MOU dengan BPKP di tahun 2018 atau hanya screenshoot untuk ada di level 4?-Diskominfo Kab
Tulang Bawang Barat
Jawab:
Penilaian melihat pada kapabilitas fungsi yang dimiliki Aplikasi yang dimanfaatkan tersebut,
tidak perlu MOU.
38. Izin bertanya, dari kabupaten asahan. Dari awal kami sudah memakai aplikasi simaya sebagai
aplikasi surat menyurat, dan sedang beralih ke aplikasi srikandi (on progres). Apakah aplikasi
simaya ini masih bisa kami pakai sebagai aplikasi umum untuk penilaian Evaluasi SPBE?Kabupaten asahan
Jawab:
Sesuai amanat Perpres 95/2018 tentang SPBE, maka perlu melakukan kajian biaya dan manfaat
terhadap penggunaan dan pengembangannya, pertimbangan bahwa proses bisnis sudah sesuai
dengan aplikasi umum dan mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Kominfo.
39. Apakah Layanan Publik yang ditampilkan harus layanan Khusus? Misalkan di Kemenpora harus
Layanan Keolahragaan seperti Layanan Sekolah Olahraga. Apa boleh layanan Publik sifatnya
pelayanan umum seperti SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dsb yang tidak ada pada layanan yg
disebutkan di indicator yang lain?- Kemenpora bagoes
Jawab:
Kalau yang dimaksud adalah untuk pemenuhan indikator 45-47, maka aplikasi tersebut dapat
disampaikan.
40. apakah kita harus menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pusat apabila di kabupaten kami
sudah menggunakan aplikasi yang dibuat sendiri dan digunakan oleh seluruh opd di kabupaten
kami. (Andrya_Diskominfo KAb.Bangkalan)
Jawab:
Sesuai amanat Perpres 95/2018 tentang SPBE (Pasal 37), IPPD perlu melakukan kajian biaya dan
manfaat terhadap penggunaan dan pengembangannya, pertimbangan bahwa proses bisnis
sudah sesuai dengan aplikasi umum dan mendapatkan pertimbangan dari Kementerian
Kominfo.
41. Jika instansi sudah menggunakan aplikasi Umum yang dibuat oleh instansi Pembina seperti
aplikasi Srikandi versi 2, aplikasi SP4N LAPOR!, dan aplikasi SPSE, apakah bisa sudah memenuhi
level 5? Bukti dukung apa yang perlu disampaikan untuk masuk di level 5 tersebut? Karena untuk
level 5, bukti dukung berupa hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan yang berkelanjutanan.
Sedangkan utk reviu dan tindaklanjut perbaikan aplikasi umum tsb dilakukan oleh instansi
Pembina. Karena Instansi tidak diperkenankan untuk menggunakan aplikasi selain aplikasi umum
tsb. sehingga tidak melakukan pengembangan.-A. A. Sri Astiti
Jawab:
IPPD cukup menyampaikan bukti dukung bahwa telah memanfaatkan/menggunakan aplikasi
tersebut secara konkrit, sebagai contoh apabila menggunakan SP4N Lapor misalnya maka dapat
membuktikan screenshot jumlah pengaduan yang masuk dan yang telah ditindak lanjuti oleh
Instansi, hal tersebut menunjukkan bahwa Instansi telah memanfaatkan Aplikasi dimaksud.
Apabila dapat ditindaklanjuti dengan berbagai bentuk penyempurnaan, sebagai contoh ada
SOP teknis di internal, diakomodasi dalam sebuah Sistem Informasi Eksekutif, Sistem Penunjang
Keputusan/dashboard Pimpinan, maka dapat diberikan tk 5
42. selama ini menggunakan Aplikasi surat menyurat (esurat) dan akan beralih ke Aplikasi Srikandi
tahap proses, Bagaimana Aplikasi Esurat kami apakah masih bisa dipakai untuk penilaian Evaluasi
SPBE ini, trimkasih..-Kabupaten Pakpak Bharat-Alianto
Jawab: Bisa
43. izin bertanya, untuk bukti dukung level 4 itu salah satunya repository api, repository api itu sprti
apa apakah sprti github trimksh- Kab Lima Puluh Kota Yosrinal
Jawab:
Repositori API dimaksud adalah direktori penyimpanan koneksi/keterhubungan API pada
layanan/aplikasi SPBE, sehingga Asesor dapat menganalisa integrasi apa saja yang
44. izin bertanya lagi pak : jika sudah melaksanakan ITSA ( IT Security Assesment) dan membentuk
tim CSIRT , apakah ini masuk ke dalam Manajemen Keamanan Informasi dan di level berapa
pak,??- Provinsi Sumut Franky Sihaloho
Jawab:
Apabila yang dimaksud untuk pemenuhan Indikator 22 Tingkat Kematangan Manajemen
Keamanan Informasi, maka penilaian indikator ini akan melihat cakupan manajemen keamanan
informasi, dari mulai penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan,
dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan
informasi. Namun apabilai yang dimaksud adalah pemenuhan Indikator