- No category
Perizinan & Regulasi Spektrum Frekuensi Radio
advertisement
Pelayanan Perizinan & Regulasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Agenda Paparan Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Regulasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Diskusi Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang sangat terbatas sehingga perlu diatur dan digunakan secara efisien SPEKTRUM GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK SONAR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SONAR 0 9 KHz Infra Red SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 30 kHz VLF SPEKTRUM FREKUENSI CAHAYA 300 kHz LF 30 MHz 3MHz MF HF Cahaya tampak Ultra Violet Alpha Betha Gamma cos mic (Optical) 300MHz VHF X ray 3 GHz UHF 30 GHz SHF 300 GHz TIDAK DIALOKASIKAN EHF 275 GHz 400 GHz Bagaimana jika penggunaan spektrum frekuensi radio tidak diatur? Bagaimana dengan spektrum frekuensi radio yang tidak terlihat? Perizinan Penggunaan Frekuensi Radio Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Izin Stasiun Radio (ISR) IPFR ditetapkan dalam bentuk pita frekuensi radio Seleksi/Lelang, penyesuaian ISR ke IPFR (Seluler, BWA) ISR ditetapkan dalam bentuk kanal frekuensi radio Analisa Teknis First-Come, First-Serve Izin Kelas (Class License) Digunakan secara bersama, tidak mendapatkan proteksi, tidak boleh menggangu, wajib memenuhi ketentuan teknis Cukup Sertifikat Perangkat Telekomunikasi (Wifi 2.4/5.8 GHz, Short-Range Devices, atau Perangkat dengan Power sangat terbatas) Jenis Layanan Perizinan Frekuensi Radio DINAS TETAP (FIXED SERVICE) Microwave Link (PP) BWA/Wireless Broadband (PMP) STL TV DINAS BERGERAK DARAT (LAND MOBILE SERVICE) Radio Komunikasi Konvensional (Repeater, Base, Mobile-Unit, HT) Radio Trunking STL RADIO SIARAN DINAS PENYIARAN (BROADCASTING SERVICE) DINAS PENERBANGAN (AERONAUTICAL SERVICE) DINAS MARITIM (MARITIME SERVICE) DINAS SATELIT (SATELLITE SERVICE) DINAS - DINAS LAINNYA (SEPERTI : AMATIR RADIO, METEOROLOGI, ASTRONOMI. Dsb.) WAJIB ON-LINE Mekanisme Perizinan ISR melalui OSS Ke Spectraweb spectraweb.ditfrek.postel.go.id MENGISI FORM TEKNIS layanan.kominfo.go.id VERIFIKASI PERMOHONAN Izin Spektrum Frekuensi Radio (ISR) OSS No Notifikasi Penolakan PELAKU USAHA OK? PP No 5 Tahun 2021 Yes SPP Diterbitkan : ISR mulai berlaku setelah dilakukan pembayaran ISR TERBIT PEMENUHAN KOMITMEN Jangka waktu pembayaran SPP: - 30 hari kalender No Ok? OTORISASI Yes ANALISA TEKNIS Bisnis Proses Perizinan ISR Permohonan yang diproses selama 1 hari kerja adalah : • Permohonan ISR Baru • Perubahan data ISR • Penghentian masa laku ISR 06-10-19 07-10-19 SPP Permohonan diajukan pada jam kerja 1 hari kerja Permohonan ISR Verifikasi Persyaratan Analisis Teknis Otorisasi (Terbit SPP ) Jangka waktu pembayaran BHP Frekuensi : paling lambat 30 hari apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dibayar, maka : • SPP dihapus dari sistem (dinyatakan batal dan tidak berlaku) • Persetujuan permohoan ISR dibatalkan Bayar BHP Frekuensi ISR terbit REGULASI Penggunaan Frekuensi Radio Peraturan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio UU No .11 Tahun 2020 PP No . 58 Tahun 2020 PP No 5 Tahun 2021 PP No. 46 Tahun 2021 • Tentang Cipta Kerja PM No 18 Tahun 2015 PM No 7 Tahun 2018/19 • Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Kominfo PM No 12 Tahun 2018 • Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus PM No 13 Tahun 2018 • Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio PM No 7 Tahun 2021 • Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio • Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak • Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (berlaku efektif 4 Agustus 2021) • Revisi dari PP No. 24 Tahun 2018 • Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran • TentangPerencanaan penggunaan spectrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 350-438 Mhz Regulasi Bidang Telekomunikasi Peraturan Pemerintah No 46 TAHUN 2021 Penyelenggaraan Telekomunikasi Meliputi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Pasal 10 Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Perseorangan Instansi Pemerintah Dinas Khusus Badan Hukum Selain Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Pasal 16 Regulasi Penyelenggaraan Telekomunikasi PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 12 TAHUN 2018 T E L S U S Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus wajib dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memprioritaskan penggunaan Jaringan Telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi. [Ps. 2 Ay. 1] Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dapat diselenggarakan dalam hal: a) keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dikarenakan kapasitas jaringan yang tidak mencukupi dan/atau kebutuhan akan tingkat Kepercayaan/keandalan jaringan yang lebih tinggi; b) lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi; dan/atau c) kegiatannya memerlukan Jaringan Telekomunikasi tersendiri dan terpisah. [Ps. 2 Ay. 2] Prinsip Penggunaan Frekuensi Radio UU 11/2020 P.71 Setiap penggunaan frekuensi radio wajib mendapakan Izin Pemerintah UU 11/2020 P.71 Penggunaan frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukan dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan UU 11/2020 P.71 Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat UU 11/2020 P.71 Setiap perangkat telekomunikasi wajib memenuhi standard teknis Prinsip Penggunaan Frekuensi Radio PP 46/2021 P.45 Setiap penggunaan frekuensi radio wajib memiliki Izin PP 46/2021 P.45 Penetapan Izin Stasiun Radio berdasarkan hasil Analisa Teknis PP 46/2021 P.34 Setiap perangkat telekomunikasi wajib memenuhi standar teknis dan memiliki Sertifikat. PM 7/2021 P. 32 Izin Stasiun Radio (ISR) ditetapkan berdasarkan hasil analisa teknis dengan memperhatikan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio Permohonan ISR Baru Berdasarkan PM KOMINFO No 7 Tahun 2021 Permohonan ISR • Data dan dokumen yang disampaikan benar dan valid • Mengisi formulir teknis data penggunaan spektrum frekuensi radio • Tidak memiliki Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang kepada Kementerian • Memiliki Konfirmasi Status Wajib Pajak dari Kementerian terkait • Menggunakan alat/perangkat telekomunikasi yang tersertifikasi dan sesuai peruntukannya Membuat Akun Spectraweb www.spectraweb.ditfrek.postel.go.id Masuk ke alamat web: www.spectraweb.ditfrek.postel.go.id Pilih “akun baru” jika Anda merupakan klien baru yang belum mempunyai ISR sebelumnya. Silahkan melanjutkan ke tahap III. Enter title Pilih “Klik disini” jika Anda merupakan klien eksisting yang sudah memiliki ISR sebelumnya. Silahkan melanjutkan ke tahap II. Klik “Lupa password?” jika Anda sudah memiliki akun tetapi lupa kata sandi untuk login ke akun Spectraweb. Masa Laku ISR 5 Tahun (dapat diperpanjang 1 kali) Berdasarkan pasal 47 PP No 46 Tahun 2021 ISR dan SPP Baru Rincian Tagihan dan Bukti Pelunasan TAHUN 2 TAHUN 4 Masa Laku ISR (Periode Pertama) Masa Laku Perpanjangan ISR (Periode Kedua) TAHUN 7 TAHUN 5 TAHUN 3 TAHUN 1 ISR dan SPP Perpanjangan TAHUN 6 TAHUN 9 TAHUN 8 TAHUN 10 Rincian Tagihan dan Bukti Pelunasan Jika Izin Stasiun Radio (ISR) telah terdaftar lebih dari 10 tahun maka wajib mengajukan permohonan ISR baru (Permohonan ISR baru dapat diajukan saat masa laku ISR mendekati 10 tahun) Perubahan Data ISR berdasarkan PM Kominfo No. 7 Tahun 2021 Administrasi : a. nama pemegang ISR; b. nama penanggung jawab ISR c. nama penanggung jawab pengurusan perizinan; d. domisili pemegang ISR; e. alamat surat elektronik; dan/atau f. alamat surat penagihan. Teknis : a. perubahan lokasi atau titik koordinat; b. perubahan tinggi antena c. Perubahan daya pancar; d. perubahan lebar pita (bandwidth); e. perubahan alat dan/atau perangkat telekomunikasi; dan/atau f. perubahan frekuensi radio pada Pita Frekuensi Radio yang sama. Perubahan Data ISR Paling lambat diajukan 91 hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP ISR tahunan tahun berikutnya Perubahan Data Teknis Dapat menyebabkan perubahan nilai BHP ISR Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang kepada Kementerian Telah memiliki konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Rincian Tagihan Tahun ke-4 Terbit TAHUN KE- 3 91 Hari Batas akhir pengajuan modifikasi data ISR 60 hari TAHUN KE- 4 Perubahan nilai BHP ISR karena perubahan data teknis ISR • Jika besaran BHP ISR lebih kecil dari besaran BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan maka selisih besaran BHP ISR yang telah dibayarkan pada tahun berjalan tidak dapat dikembalikan • Selisih besaran BHP ISR ditagihkan melalui surat pemberitahuan kekurangan bayar dan Surat Pemberitahuan kekurangan bayar diberikan dengan jangka waktu 30 hari kalender. Formula perhitungan selisih besaran BHP ISR : • Jika tidak dilakukan pelunasan selisih besaran BHP maka permohonan perubahan data teknis ISR dinyatakan ditolak dan surat Pemberitahuan kekurangan bayar dinyatakan batal dan tidak berlaku PERUBAHAN DATA ADMINISTRASI Perubahan Data ISR Perubahan Data Administrasi wajib dilaporkan paling lambat 7 hari kerja sejak perubahan data administrasi resmi dilakukan Penghentian Masa Laku ISR berdasarkan PM Kominfo No. 7 Tahun 2021 Diterima paling lambat saat jatuh tempo pembayaran BHP ISR tahunan Penghentian Masa Laku ISR Pengajuan Penghentian masa laku ISR melalui ELICENSING Apabila pengajuan melewati jatuh tempo pembayaran BHP ISR tahunan, maka SPP tahun berikutnya wajib dibayar Ok? Surat Penghentian ISR* *) rincian tagihan yang telah diterbitkan pada saat permohonan penghentian ISR dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku. Pencabutan Izin Stasiun Radio (ISR) Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2021 Pengakhiran masa laku (pencabutan) ISR dilakukan karena : • Izin Penyelenggara Telekomunikasi atau Izin Penyelenggaraan Penyiaran telah berakhir atau dicabut • Terdapat kepentingan umum yang lebih besar • Perubahan perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio secara nasional • Tidak mendapatkan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi atau Izin Penyelenggaraan Penyiaran sampai dengan 1 tahun sejak diterbitkannya ISR • Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan • Tidak melaksanakan kegiatan pemancaran layanan sesuai ISR paling sedikit selama 12 bulan • Mengallihkan ISR • Melakukan perubahan data administrasi dan atau data teknis tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal Pencabutan ISR karena keterlambatan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio (BHP) Tagihan-1 Tagihan-2 Pokok + Pokok + Denda Denda 1 bulan Tagihan-3 Pokok + Denda 2 bulan ISR DICABUT 3 bulan *Tagihan-1 terbit 1 hari setelah lewat jatuh tempo berdasarkan PM Kominfo No. 7 Tahun 2021 Izin Stasiun Radio (ISR) akan dicabut jika tidak ada pembayaran BHP dalam waktu 6 bulan sejak tagihan pertama terbit Regulasi Penggunaan frekuensi radio Untuk komunikasi Radio Konvensional PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 13 TAHUN 2018 150 MHz Dilarang menggunakan perangkat Radio Amatir dan atau alokasi frekuensi untuk 174 MHz Amatir Radio PITA VHF Digunakan secara bersama FDD : Frequency Division Duplex (Dupleks) dan TDD : Time Division Duplex (Simpleks) Permohonan ISR untuk Repeater (Duplex), 1 (satu) perangkat Repeater harus terhubung dengan minimal 40 perangkat lain Permohonan Izin Stasiun Radio diproses dengan prinsip FIRST COME FIRST SERVED Regulasi Penggunaan frekuensi radio untuk komunikasi Radio Konvensional PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 18 TAHUN 2015 SIMPLEX DUPLEX 352.1 – 355 MHz 350 – 357.1 MHz 364. – 364.1 MHz 359.1 – 369 MHz 375 – 376 MHz 371 – 380 MHz 406.5 – 410 MHz 430– 435 MHz 431.5 – 432 MHz 432.5 – 434 MHz Permohonan Izin Stasiun Radio diproses dengan prinsip FIRST COME FIRST SERVED PITA UHF Dilarang menggunakan perangkat Radio Amatir dan atau alokasi frekuensi untuk Amatir Radio Permohonan ISR untuk Repeater (Duplex), 1 (satu) perangkat Repeater harus terhubung dengan minimal 40 perangkat lain Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus pada pita frekuensi VHF/UHF 2 kanal frekuensi radio 2020 Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 12 Tahun 2018 Penggunaan lebih dari 2 (dua) kanal frekuensi VHF/UHF dalam satu Provinsi wajib memiliki Izin Telekomunikasi Khusus (Telsus) Cukup ISR Provinsi A Provinsi B 3 kanal frekuensi radio 2 kanal frekuensi radio ISR + Izin Telsus 2021 Provinsi A link perizinan Telsus Provinsi B https://layanan.kominfo.go.id/layanan-sementara/faq/telsus Siapa yang dapat diberikan ISR Dinas Bergerak Darat (Komunikasi Radio Konvensional) Badan Hukum Instansi Pemerintah Badan Usaha Perwakilan Negara Asing Badan Publik Perorangan (Pelaku Usaha) Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2021 ISR ditetapkan berdasarkan hasil analisa teknis dengan memperhatikan • • • • Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio Perencanaan Penggunaan Kanal Frekuensi Radio Efisiensi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Ketersediaan Kanal Frekuensi Radio Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2021 Apakah efisien ? Kasus 1 REPEATER 5 KM BHP ISR untuk 1 Repeater dan 40 unit HT di wilayah JABODETABEK sekitar 6 juta per tahun 40 KM 1 unit Repeater membutuhkan 2 Kanal Frekuensi untuk Tx dan Rx Jika jarak antar Stasiun Radio kurang dari 25 KM tidak perlu Repeater, cukup pakai Base Station saja dengan 1 frekuensi. Spektrum Frekuensi Radio merupakan Sumber Daya Alam yang sangat terbatas sehingga harus digunakan secara efisien Apakah efisien ? Kasus 2 1 unit Repeater membutuhkan 2 Kanal Frekuensi untuk Tx dan Rx Jangkauan perangkat Repeater dapat melebihi 40 KM jika berada pada lokasi yang tinggi. Jika ada di lokasi yang tinggi tidak perlu gunakan Repeater. Spektrum Frekuensi Radio merupakan Sumber Daya Alam yang sangat terbatas sehingga harus digunakan secara efisien Spesifikasi perangkat Komunikasi Radio Konvensional dengan asumsi profil tanah datar Parameter Jangkauan Daya Pancar HT 5 KM 5 Watt Mobile Unit 5 KM 5 Watt Base Station Repeater 25 KM 40 KM 25 Watt 40 Watt Gunakan perangkat komunikasi sesuai kebutuhan Permohonan Baru (Simplifikasi HT) Untuk Perorangan (Usaha Mikro dan Kecil) https://spectraweb.ditfrek.postel.go.id Permohonan ISR Baru pengganti ISR yang sudah lebih 10 tahun Tuliskan nomor aplikasi ISR sebelumnya dan frekuensi pada ISR sebelumnya Tidak ada jaminan pasti akan mendapatkan frekuensi yang sama dengan ISR sebelumnya https://spectraweb.ditfrek.postel.go.id TERIMA KASIH DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA, DITJEN SDPPI 021 159 @SDPPI_Kominfo @SDPPI Kemkominfo @SDPPI_Kominfo www.postel.go.id 36
0
advertisement
Download
advertisement
Add this document to collection(s)
You can add this document to your study collection(s)
Sign in Available only to authorized usersAdd this document to saved
You can add this document to your saved list
Sign in Available only to authorized users