Defenisi Tata Kelola SPBE Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Defenisi Tata Kelola SPBE Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Penyelenggaraan Pemerintahan Rencana Induk SPBE Nasional Arsitrektur SPBE Peta Rencana SPBE Proses Bisnis SPBE Data dan Informasi Menteri KOMINFO Pusat Data terpadu Jaringan Intra Pemerintah Sistem Penhubung Layanan Pemerintah Aplikasi SPBE Teknologi Informasi dan Komunikasi Menteri PAN RB Menteri PPN/Bappenas Keamanan SPBE Layanan Menteri PAN RB Layanan Pemerintahan berbasis Elektronik Layanan Pemerintahan berbasis Elektronik Menteri Keuangan Mendagri Kepala BSSN RENCANA INDUK SPBE Tata kelola SPBE • STRATEGI • Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi SPBE Penguatan kebijakan SPBE TIK Layanan Publik • • • Layanan SPBE berorientasi kepada pengguna Peningkatan kualitas layanan SPBE • • Penyelenggara an Infrastruktur SPBE Optimalisasi Penggunaan aplikasi umum Penyediaan data dan informasi berkualitas SDM SPBE • • Pengembangan kepemimpinan SPBE Peningkatan kapasitas SDM SPBE ARSITEKTUR SPBE Panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE Disusun untuk jangka waktu 5 tahun Arsitektur SPBE Nasional Arsitektur SPBE Instansi pusat Arsitektur SPBE Pemda PETA RENCANA SPBE Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun Peta Rencana SPBE Nasional Berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMN Disusun oleh KemenpanRB Peta Rencana SPBE Instansi Pusat Berdasarkan peta rencana SPBENasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Renstra Peta Rencana SPBE Daerah Berdasarkan peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemda, RPJMD RENCANA DAN ANGGARAN SPBE • • Sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran Pengendalian perencanaan dan penganggaran yang terpadu INSTANSI PUSAT • • Berdasarkan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat Keterpaduan oleh KemenPPN / Bappenas dan Kemenkeu PEMERINTAH DAERAH • • Berdasarkan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Instansi Pemda Keterpaduan oleh Bappeda PROSES BISNIS • • Sebagai pedoman untuk penggunaan data, aplikjasi, keamanan, dan layanan terintegrasi Keterpaduan oleh KemenPPN / Bappenas dan Kemenkeu INSTANSI PUSAT • • Berdasarkan arsitektur SPBE instansi pusat Koordinasi dengan Kemenpan RB PEMERINTAH DAERAH • • Berdasarkan arsitektur SPBE instansi pusat Koordinasi dengan Kemenpan RB PROSES BISNIS DATA DAN INFORMASI Instansi Pusat Instansi Pusat Data dan Informasi • • Semua jenis data dan informasi yang dimiliki / diperoleh dari pihak lain Interoperabilitas data • • Berdasarkan arsitektur SPBE Instansi Pusat Koordinasi dengan kementrian PPNN/Bappenas Pemerintah Daerah • • Berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Koordinasi dengan kementrian PPN/Bappenas INFRASTRUKTUR SPBE Penggunaan Pusat Data Nasional bertujuan untuk meningkatkan sumber daya Pusat Data Nasional oleh instansi Pusat and Pemerintah Daerah Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar instansi pusat dan/ atau pemerintah daerah Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE APLIKASI SPBE KEAMANAN SPBE LAYANAN SPBE KETERPADUAN ANTAR UNSUR SPBE MANAJEMEN SPBE AUDIT TIK FIBER OPTIK RSU Diskominfo / Data Center OPD Disaster Recovery Center (DRC) OPD Kecamatan FIBER OPTIK OPD Diskominfo / Data Center OPD Disaster Recovery Center (DRC) OPD OPD