SEWA GUNA USAHA (LEASING) Fajrul Ardiansyah K. Kholifatun Nur A. Elmiyati Luthfiyatul M. Siti Aisyah 200221100154 200221100156 200221100162 200221100165 Ilham Mansur Dina Nur Hidayah Habibah 200221100179 200221100182 200221100189 DEFINISI LEASING Sewa guna usaha (leasing) adalah suatu kontrak antara lessor (pemilik barang modal) dengan lessee (pemakai barang modal), lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari lessee yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dengan lessee, dan lessee dapat diberikan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak. Dengan demikian, hak milik atas barang modal tersebut tetap menjadi milik lessor selama jangka waktu kontrak lessee. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01.1991, perusahaan sewa guna usaha (leasing company) sebagai badan usaha yg melakukan kegiatan pembiayaan dlm bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun operating lease utk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran scr berkala. JENIS LEASING Finance Lease ― sewa guna usaha dimana penyewa (lessee) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yg disepakati. Operating Lease ― sewa guna usaha dimana penyewa (lessee) pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut. Leasing dapat digunakan sbg penghematan keluaran pajak. Besarnya penghematan pajak pada leasing dilakukan dg menghitung penghasilan kena pajak. Biaya-biaya tersebut adalah seluruh biaya lease fee dan biaya penyusutan sebesar nilai opsi. Biaya yg harus dikeluarkan tiap bulan apabila dijumlahkan, maka biaya leasing akan lebih mahal dibandingkan dg pembelian secara tunai, tetapi penghematan pajaknya lebih besar karena semua lease fee dapat dibiayakan dan jangka waktu sewa guna usaha (lease term) lebih pendek dari umur ekonomis. Berdasarkan pencatatan aktiva tetap pada neraca akan timbul suatu penyusutan yg pada akhirnya akan mempengaruhi pengenaan pajak. Prinsip Melakukan Perencanaan Pajak • Mengatur aliran kas merupakan perencanaan yang dapat mengestimasikan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat. • Penghematan kas keluar adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. • Perencanaan pajak dapat digunakan untuk aset tetap yg baru akan dibeli maupun aset tetap yang sudah ada. Pada aset tetap yg baru, perusahaan dapat melakukan pertimbangan untuk membeli secara langsung, kredit bank, atau melalui leasing. Sedangkan pada aset tetap yang sudah ada, pertimbangannya adalah mempertahankannya, merevaluasi, atau menjual dan disewagunausahakan kembali (sale and lease back) Kriteria untuk Melakukan Finance Lease Sewa guna usaha digolongkan sebagai finance lease apabila memenuhi semua kriteria berikut ini: 1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. 2. Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan. 3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. 4. Dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi lessee yang melakukan transaksi finance lease sebagai berikut. a. Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewagunausahakan sampai saat lessee membeli barang tersebut. Cont’d b. Setelah lessee menggunakan hak opsinya membeli barang modal yang disewagunausahakan, lessee boleh melakukan penyusutan dengan dasar, yaitu harga opsi barang modal yang bersangkutan. c. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee. d. Dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha tersebut dan memperlakukannya sebagai operating lease. Perubahan ini tidak dilakukan apabila terjadi karena force majeur, gagal bayar (default), ataupun pertimbangan ekonomi tanpa motif menghindari pajak dan tidak ada hubungan istimewa antara lessor dengan lessee. e. Lessee tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha. Penjualan dan Penyewaan Kembali Hal-hal yang berkaitan dg penjualan dan penyewaan kembali adalah sbg berikut: 1. Untuk penjualan dan penyewaan kembali tanpa hak opsi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan yang telah dikreditkan oleh lessee harus dibayar kembali. 2. Atas penyewaan kembali barang modal tersebut, lessor harus memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 3. Pengalihan tanah dan bangunan sewa guna usaha: a. Saat lessee menjual kepada lessor, lessee dikenakan PPh 5 persen (lima persen) dari nilai jual (nilai akta) atau nilai jual objek pajak (NJOP) yang digunakan untuk menghitung PBB jika nilai jual lebih rendah dari NJOP. b. Saat lessor menjual kepada lessee, lessor dikenakan PPh 5 persen (lima persen) dari nilai opsi. Perlakuan Standar Akuntansi terhadap Transaksi Leasing Berdasarkan PSAK No. 30 tentang Standar Akuntansi Sewa Guna Usaha (2002), dlm menentukan jenis sewa guna usaha pertimbangan utama yang digunakan adl asas makna ekonomi. Suatu transaksi sewa guna usaha akan dikelompokkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua syarat-syarat: 1. Lessee memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewagunausahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. 2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh lessee ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal serta bunganya sebagai keuntungan lessor (full payout lease). 3. Masa sewa guna usaha minimum dua tahun. Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, transaksi tersebut dikelompokkan sebagai sewa menyewa biasa atau sewa guna usaha tanpa hak opsi. Akuntansi untuk Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi 1. Pembayaran jaminan (security deposit) dibukukan sebagai piutang kepada lessor. 2. Nilai tunai (present value) dari seluruh pembayaran sewa guna usaha dan nilai sisa dibukukan sebagai aset tetap dan kewajiban sewa guna usaha. 3. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai tunai adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh lessor atau tingkat bunga yang berlaku pada awal sewa guna usaha. 4. Pembayaran sewa guna usaha yang dilakukan selama jangka waktu kontrak dialokasikan dan dibukukan sebagai angsuran pokok dan beban bunga. 5. Aset tetap sewa guna usaha yang dikapitalisasi selanjutnya diamortisasi selama taksiran umur ekonomisnya dengan menggunakan metode yang sama untuk aset sejenis. 6. Pada akhir tahun harus dilakukan penyesuaian terhadap bunga akrual, amortisasi aset sewa guna usaha akhir tahun, dan amortisasi keuntungan modal dan kerugian modal. Akuntansi untuk Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi 7. Dalam laporan keuangan disajikan sebagai bagian dari aset tetap, sejumlah neto dikurangi akumulasi amortisasi. 8. Kewajiban sewa guna usaha disajikan sebagai bagian dari kewajiban dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan praktik yang lazim untuk usaha lessee. 9. Apabila dilakukan transaksi jual dan sewa kembali maka selisih harga jual dengan nilai buku aset dibukukan sebagai "keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan" yang harus diamortisasi secara proporsional. 10. Apabila terjadi penghentian lebih awal di mana pembayaran sewa dilunasi sebelum berakhirnya kontrak maka selisih antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan. 11. Apabila lessee mengambil opsi pada akhir masa kontrak dan harga opsi sama dengan jaminan yang diberikan maka jaminan tersebut akan dikompensasikan dengan sisa kewajiban sewa guna usaha. Apabila opsi tidak sama dengan jaminan, kekurangan/ kelebihan harus diselesaikan antara lessee dan lessor secara tunai. 12. Setelah mengambil opsi, akun sewa guna usaha direklasifikasikan ke dalam akun aset. Perencanaan Pajak untuk Sewa Guna Usaha Perencanaan pajak dapat digunakan untuk aset tetap yang baru akan dibeli maupun aset tetap yang telah dimiliki. Untuk aset tetap yang baru akan dibeli pertimbangannya adalah membeli secara langsung (tunai atau kredit) atau dengan menyewa. Sedangkan, untuk aset tetap yang telah dimiliki, pertimbangannya adalah mempertahankannya, melakukan revaluasi, atau dijual dan disewagunausahakan kembali. Membeli secara Langsung atau Melalui Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak untuk hal ini, antara lain: 1. Apabila membeli secara langsung maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan. 2. Besarnya beban penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. 3. Apabila membeli secara sewa guna usaha, semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan. 4. Masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan (penyusutan yang dipercepat). Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang kurangnya dua tahun untuk barang modal golongan I. tiga tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan tujuh tahun untuk golongan bangunan Penjualan dan Penyewaan Kembali Pada saat penjualan dari lessee kepada lessor, lessee dikenakan PPh 5 persen (lima persen) dari nilai jual (nilai akta) atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan untuk menghitung PBB jika nilai jual lebih rendah dari NJOP. Saat lessor menjual kepada lessee (pengambilan opsi), lessor dikenakan PPh 5 persen dari nilai opsi. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah jika gedung dimiliki secara langsung maka biaya yang boleh dikurangkan hanya beban penyusutan atas gedung yang harus dilakukan dalam jangka waktu dua puluh tahun. Apabila diperoleh melalui sewa guna usaha dengan hak opsi maka semua biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran sewa baik atas tanah maupun bangunan dapat dibiayakan. Contoh Kasus Harga perolehan aset tetap adalah Rp100.000.000. Masa manfaat 4 tahun. JIKA PERUSAHAAN BELI TUNAI Biaya yang bisa dibebankan adalah sebagai biaya untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya penyusutan aset tetap JAWAB Biaya penyusutan = 100.000.000/4 tahun = 25.000.000 Nilai buku = Nilai buku sebelumnya – biaya penyusutan Contoh Kasus Harga perolehan aset tetap adalah Rp100.000.000. Masa manfaat 4 tahun. Dengan tambahan biaya sebesar 5.000.000,- biaya lain-lain 2.000.000, biaya bunga atas pinjaman bank 9.643.381 (bunga efektif 9%) JIKA PERUSAHAAN BELI MELALUI KREDIT Biaya yang bisa dibebankan adalah sebagai biaya untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya penyusutan, biaya bunga atas pinjaman pada bank ditamba biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dan untuk penyelesaian administrasi bank JAWAB Jumlah yg dapat dibebankan sbg biaya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak dengan alternatif pembelian kredit bank adalah: Biaya penyusutan 100.000.000 Biaya bunga atas pinjaman pada bank 9.643.381 Biaya administrasi bank (5juta + 2juta) 7.000.000 Jumlah 116.643.381 Contoh Kasus Harga perolehan aset tetap adalah Rp100.000.000. Masa manfaat 4 tahun. Dengan tambahan biaya sebesar 5.000.000,- biaya lain-lain 2.000.000. Pada akhir masa leasing, lessee memiliki hak opsi membeli AT dengan harga 30.000.000. Biaya bunga atas leasing 9.870.262 (bunga efektif 13%) JIKA PERUSAHAAN BELI MELALUI LEASING Semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar leasing ditambah biaya administrasi leasing, yang meliputi pembayaran asuransi dan biaya lain-lain yg dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Selama masa sewa lessor atau lessee tidak boleh melakukan pembukuan atas penyusutan atas barang modal yg disewa guna usahakan kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak Biaya penyusutan = 30.000.000/ 4 tahun = 7.500.000 Nilai buku = Nilai buku sebelumnya – biaya penyusutan Jumlah yg dpt dibebankan sbg biaya dalam rangka menghitung PKP: Biaya pelunasan pokok leasing (100jt – 30jt) 70.000.000 Biaya bunga atas leasing 9.870.262 Biaya penyusutan 30.000.000 Biaya administrasi bank 7.000.000 Jumlah 116.870.262 Perbandingan Biaya-biaya yg Boleh Dikurangkan dg Pembelian Tunai, Kredit Bank, dan Leasing (penyusutan garis lurus) Biaya yg Boleh Dikurangkan Biaya Penyusutan Tunai Kredit (9%) Leasing (13%) 100.000.000 100.000.000 30.000.000 Lease Payment 70.000.000 Biaya Bunga Pinjaman 9.643.381 9.870.262 Biaya Administrasi 2.000.000 2.000.000 Biaya Asuransi 5.000.000 5.000.000 Jumlah 100.000.000 116.643.381 116.870.262 PPh 28% 28.000.000 32.660.147 32.723.673 PV (disc rate 7,5%) 28.000.000 27.792.952 27.982.097 Dari ketiga alternatif di atas, maka perusahaan lebih memilih membeli secara tunai dalam memperoleh aset tetap berwujud. Karena lebih menguntungkan dan tidak menyimpang dari aturan perpajakan yg berlaku shg WP tetap dapat meminimalkan beban pajaknya serendah mungkin, JIKA kondisi arus kas perusahaan baik. Tetapi kalau kurang baik, alternatif leasing bisa digunakan karena PV-nya lebih tinggi daripada kredit. Terima Kasih