SEWA GUNA USAHA
(LEASING)
Fajrul Ardiansyah K.
Kholifatun Nur A.
Elmiyati Luthfiyatul M.
Siti Aisyah
200221100154
200221100156
200221100162
200221100165
Ilham Mansur
Dina Nur Hidayah
Rofiqi
Habibah
200221100179
200221100182
200221100188
200221100189
DEFINISI LEASING
Sewa guna usaha (leasing) adalah suatu kontrak antara lessor (pemilik barang modal)
dengan lessee (pemakai barang modal), lessor memberikan hak kepada lessee untuk
menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan
berkala dari lessee yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dengan
lessee, dan lessee dapat diberikan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut pada
akhir masa kontrak. Dengan demikian, hak milik atas barang modal tersebut tetap
menjadi milik lessor selama jangka waktu kontrak lessee.
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01.1991, perusahaan sewa guna
usaha (leasing company) sebagai badan usaha yg melakukan kegiatan pembiayaan dlm
bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun operating lease utk
digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan
pembayaran scr berkala.
JENIS LEASING
Finance Lease ― sewa guna usaha dimana
penyewa (lessee) pada akhir masa kontrak
mempunyai hak opsi untuk membeli objek
sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yg
disepakati.
Operating Lease ― sewa guna usaha
dimana penyewa (lessee) pada akhir masa
kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk
membeli objek sewa guna usaha tersebut.
Leasing dapat digunakan sbg penghematan keluaran pajak. Besarnya penghematan pajak
pada leasing dilakukan dg menghitung penghasilan kena pajak. Biaya-biaya tersebut adalah
seluruh biaya lease fee dan biaya penyusutan sebesar nilai opsi.
Biaya yg harus dikeluarkan tiap bulan apabila dijumlahkan, maka biaya leasing akan lebih
mahal dibandingkan dg pembelian secara tunai, tetapi penghematan pajaknya lebih besar
karena semua lease fee dapat dibiayakan dan jangka waktu sewa guna usaha (lease term)
lebih pendek dari umur ekonomis. Berdasarkan pencatatan aktiva tetap pada neraca akan
timbul suatu penyusutan yg pada akhirnya akan mempengaruhi pengenaan pajak.
Kriteria untuk Melakukan Finance Lease
Sewa guna usaha digolongkan sebagai finance lease apabila memenuhi semua kriteria
berikut ini:
1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama
ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan
barang modal dan keuntungan lessor.
2. Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang
modal golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 (tujuh)
tahun untuk golongan bangunan.
3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
4. Dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 mengatur
mengenai ketentuan perpajakan bagi lessee yang melakukan transaksi finance lease
sebagai berikut.
a. Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang
disewagunausahakan sampai saat lessee membeli barang tersebut.
Cont’d
b.
Setelah lessee menggunakan hak opsinya membeli barang modal yang
disewagunausahakan, lessee boleh melakukan penyusutan dengan dasar,
yaitu harga opsi barang modal yang bersangkutan.
c.
Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee,
kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto lessee.
d.
Dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan,
Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha
tersebut dan memperlakukannya sebagai operating lease. Perubahan ini
tidak dilakukan apabila terjadi karena force majeur, gagal bayar (default),
ataupun pertimbangan ekonomi tanpa motif menghindari pajak dan tidak
ada hubungan istimewa antara lessor dengan lessee.
e.
Lessee tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa
guna usaha.
Penjualan dan Penyewaan Kembali
Hal-hal yang berkaitan dg penjualan dan penyewaan kembali adala sbg
berikut:
1. Untuk penjualan dan penyewaan kembali tanpa hak opsi, Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) masukan yang telah dikreditkan oleh lessee
harus dibayar kembali.
2.
Atas penyewaan kembali barang modal tersebut, lessor harus
memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3.
Pengalihan tanah dan bangunan sewa guna usaha:
a. Saat lessee menjual kepada lessor, lessee dikenakan PPh 5 persen
(lima persen) dari nilai jual (nilai akta) atau nilai jual objek pajak
(NJOP) yang digunakan untuk menghitung PBB jika nilai jual lebih
rendah dari NJOP.
b. Saat lessor menjual kepada lessee, lessor dikenakan PPh 5 persen
(lima persen) dari nilai opsi
Perlakuan Standar Akuntansi terhadap
Transaksi Leasing
Berdasarkan PSAK No. 30 tentang Standar Akuntansi Sewa Guna Usaha (2002), dlm
menentukan jenis sewa guna usaha pertimbangan utama yang digunakan adl asas makna
ekonomi. Suatu transaksi sewa guna usaha akan dikelompokkan sebagai sewa guna usaha
dengan hak opsi apabila memenuhi semua syarat-syarat:
1. Lessee memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewagunausahakan pada akhir
masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat
dimulainya perjanjian sewa guna usaha.
2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh lessee ditambah dengan nilai sisa
mencakup pengembalian harga perolehan barang modal serta bunganya sebagai
keuntungan lessor (full payout lease).
3. Masa sewa guna usaha minimum dua tahun. Apabila salah satu syarat di atas tidak
terpenuhi, transaksi tersebut dikelompokkan sebagai sewa menyewa biasa atau sewa
guna usaha tanpa hak opsi.
Akuntansi untuk Sewa Guna Usaha
dengan Hak Opsi
1. Pembayaran jaminan (security deposit)
dibukukan sebagai piutang kepada lessor.
2. Nilai tunai (present value) dari seluruh
pembayaran sewa guna usaha dan nilai
sisa dibukukan sebagai aset tetap dan
kewajiban sewa guna usaha.
3. Tingkat diskonto yang digunakan untuk
menghitung nilai tunai adalah tingkat
bunga yang dibebankan oleh lessor atau
tingkat bunga yang berlaku pada awal
sewa guna usaha.
4. Pembayaran sewa guna usaha yang
dilakukan selama jangka waktu kontrak
dialokasikan dan dibukukan sebagai
angsuran pokok dan beban bunga.
5. Aset tetap sewa guna usaha yang
dikapitalisasi selanjutnya diamortisasi
selama taksiran umur ekonomisnya
dengan menggunakan metode yang
sama untuk aset sejenis.
6. Pada akhir tahun harus dilakukan
penyesuaian terhadap bunga akrual,
amortisasi aset sewa guna usaha akhir
tahun, dan amortisasi keuntungan modal
dan kerugian modal.
Akuntansi untuk Sewa Guna Usaha
dengan Hak Opsi
7.
Dalam laporan keuangan disajikan
sebagai bagian dari aset tetap, sejumlah
neto dikurangi akumulasi amortisasi.
8. Kewajiban sewa guna usaha disajikan
sebagai bagian dari kewajiban dan
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek dan jangka panjang sesuai dengan
praktik yang lazim untuk usaha lessee.
9. Apabila dilakukan transaksi jual dan sewa
kembali maka selisih harga jual dengan
nilai buku aset dibukukan sebagai
"keuntungan
atau
kerugian
yang
ditangguhkan" yang harus diamortisasi
secara proporsional.
10. Apabila terjadi penghentian lebih awal di mana
pembayaran sewa dilunasi sebelum berakhirnya
kontrak maka selisih antara pembayaran yang
dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan
atau dikreditkan pada tahun berjalan.
11. Apabila lessee mengambil opsi pada akhir masa
kontrak dan harga opsi sama dengan jaminan
yang diberikan maka jaminan tersebut akan
dikompensasikan dengan sisa kewajiban sewa
guna usaha. Apabila opsi tidak sama dengan
jaminan,
kekurangan/
kelebihan
harus
diselesaikan antara lessee dan lessor secara tunai.
12. Setelah mengambil opsi, akun sewa guna usaha
direklasifikasikan ke dalam akun aset.
Keputusan utk melakukan sewa guna usaha atau membeli selalu menjadi
persoalan dalam perusahaan. Untuk memperoleh aktiva tetap yg baru,
perusahaan mempunyai 3 pilihan sbb:
• Melakukan sewa guna usaha
• Membeli dengan menggunakan dana pinjaman, dan
• Membeli dengan menggunakan sumber dana yang tersedia
Perhitungan antara membeli atau menyewa dapat dihitung dg
memperhatikan hal-hal berikut:
• Mencari aliran kas keluar stlh pajak setiap tahun utk alternatif sgu
maupun membeli.
• Melakukan perhitungan nilai sekarang (present value) dari aliran kas
keluar berkaitan dg alternatif sgu atau membeli dg menggunakan
biaya pinjaman stlh pajak sbg tingkat diskonto.
• Memilih alternatif yg disediakan dg nilai sekarang (present value) yg
terendah sbg alternatif yg dipilih.
Perencanaan Pajak untuk Sewa Guna Usaha
Perencanaan pajak dapat digunakan untuk aset tetap yang baru akan
dibeli maupun aset tetap yang telah dimiliki. Untuk aset tetap yang baru
akan dibeli pertimbangannya adalah membeli secara langsung (tunai
atau kredit) atau dengan menyewa. Sedangkan, untuk aset tetap yang
telah dimiliki, pertimbangannya adalah mempertahankannya,
melakukan revaluasi, atau dijual dan disewagunausahakan kembali.
Membeli secara Langsung atau Melalui Sewa Guna Usaha
dengan Hak Opsi
Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak untuk hal ini, antara lain:
1. Apabila membeli secara langsung maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam
rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan.
2. Besarnya beban penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan
umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.
3. Apabila membeli secara sewa guna usaha, semua biaya yang dikeluarkan untuk
membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang
bersangkutan.
4. Masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur ekonomis sehingga
perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dibandingkan
apabila menggunakan penyusutan (penyusutan yang dipercepat). Masa sewa guna
usaha ditentukan sekurang kurangnya dua tahun untuk barang modal golongan I.
tiga tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan tujuh tahun untuk golongan
bangunan
Penjualan dan Penyewaan Kembali
Pada saat penjualan dari lessee kepada lessor, lessee dikenakan PPh 5
persen (lima persen) dari nilai jual (nilai akta) atau Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) yang digunakan untuk menghitung PBB jika nilai jual lebih rendah
dari NJOP. Saat lessor menjual kepada lessee (pengambilan opsi), lessor
dikenakan PPh 5 persen dari nilai opsi. Hal yang perlu diperhatikan di sini
adalah jika gedung dimiliki secara langsung maka biaya yang boleh
dikurangkan hanya beban penyusutan atas gedung yang harus dilakukan
dalam jangka waktu dua puluh tahun. Apabila diperoleh melalui sewa guna
usaha dengan hak opsi maka semua biaya yang dikeluarkan untuk
pembayaran sewa baik atas tanah maupun bangunan dapat dibiayakan.
Contoh Kasus
Harga perolehan aset tetap adalah Rp100.000.000.
Masa manfaat 4 tahun.
JIKA PERUSAHAAN BELI TUNAI
Biaya yang bisa dibebankan adalah sebagai biaya untuk menghitung penghasilan kena
pajak adalah sebesar biaya penyusutan aset tetap
JAWAB
Biaya penyusutan = 100.000.000/4 tahun = 25.000.000
Nilai buku = Nilai buku sebelumnya – biaya penyusutan
Contoh Kasus
Harga perolehan aset tetap adalah Rp100.000.000. Masa manfaat 4 tahun. Dengan
tambahan biaya sebesar 5.000.000,- biaya lain-lain 2.000.000, biaya bunga atas
pinjaman bank 9.643.381 (bunga efektif 9%)
JIKA PERUSAHAAN BELI MELALUI KREDIT
Biaya yang bisa dibebankan adalah sebagai biaya untuk menghitung penghasilan kena
pajak adalah sebesar biaya penyusutan, biaya bunga atas pinjaman pada bank ditamba
biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dan untuk penyelesaian administrasi
bank
JAWAB
Jumlah yg dapat dibebankan sbg biaya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak
dengan alternatif pembelian kredit bank adalah:
Biaya penyusutan
100.000.000
Biaya bunga atas pinjaman pada bank
9.643.381
Biaya administrasi bank (5juta + 2juta)
7.000.000
Jumlah
116.643.381
Contoh Kasus
Harga perolehan aset tetap adalah Rp100.000.000. Masa manfaat 4 tahun. Dengan tambahan biaya
sebesar 5.000.000,- biaya lain-lain 2.000.000. Pada akhir masa leasing, lessee memiliki hak opsi
membeli AT dengan harga 30.000.000. Biaya bunga atas leasing 9.870.262 (bunga efektif 13%)
JIKA PERUSAHAAN BELI MELALUI LEASING
Semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar leasing ditambah biaya administrasi leasing, yang meliputi
pembayaran asuransi dan biaya lain-lain yg dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena
pajak. Selama masa sewa lessor atau lessee tidak boleh melakukan pembukuan atas penyusutan atas
barang modal yg disewa guna usahakan kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak
Biaya penyusutan = 30.000.000/ 4 tahun = 7.500.000
Nilai buku = Nilai buku sebelumnya – biaya penyusutan
Jumlah yg dpt dibebankan sbg biaya dalam rangka menghitung PKL:
Biaya pelunasan pokok leasing (100jt – 30jt)
70.000.000
Biaya bunga atas leasing
9.870.262
Biaya penyusutan
30.000.000
Biaya administrasi bank
7.000.000
Jumlah
116.870.262
Perbandingan Biaya-biaya yg Boleh Dikurangkan dg Pembelian
Tunai, Kredit Bank, dan Leasing (penyusutan garis lurus)
Biaya yg Boleh
Dikurangkan
Biaya Penyusutan
Tunai
Kredit
Leasing
100.000.000
100.000.000
30.000.000
Lease Payment
70.000.000
Biaya Bunga Pinjaman
9.643.381
9.870.262
Biaya Administrasi
2.000.000
2.000.000
Biaya Asuransi
5.000.000
5.000.000
Jumlah
100.000.000
116.643.381
116.870.262
PPh 28%
28.000.000
32.660.147
32.723.673
PV (disc rate 7,5%)
28.000.000
27.792.952
27.982.097
Dari ketiga alternatif di atas, maka perusahaan lebih memilih membeli secara tunai dalam memperoleh aset
tetap berwujud. Karena lebih menguntungkan dan tidak menyompang dari aturan perpajakan yg berlaku
shg WP tetap dapat meminimalkan beban pajaknya serendah mungkin. JIKA kondisi arus kas perusahaan
baik. Tetapi kalau kurang baik, alternatif leasing bisa digunakan karena PV-nya lebih tinggi daripada kredit.