RESUME Materi Video ASP Week 7 RAKERNAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH TAHUN 2020 Tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” PEMBUKAAN ACARA OLEH Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati Pemerintah pusat kembali meraih opini wajar tanpa pangecualian untuk LKPP, LKBUn 2019. Pencapaian ini didukung dengan semakin meningkatnya kualitas dari laporan keuangan kementrian dan lembaga audited 2019 yang dtandai dengan meningkatnya jumlah WPP dari LKKL yang sebelumnya dari 2018, 81, sekarang 84 untuk anggaran 2019. Pencapaian yang meningkat juga terlihat pada lap. Keuangan daerah pada tahun 2019 sebanyak LKPD opini WPP adalah 486 dari 542 atau 89,7% . terdiri dari 34 provinsi, 87 pemkot, 365 pemkab. Bagi yang belum mendapat opini WTP, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani berharap dapat melaukan langkah yang efektif dan bisa terukur dalam menyelesaikan temuan-temuan dan menindak lanjuti rekomendasi BPK secara bersungguh-sungguh dan komprehensif. Sehingga pengelolaan keuangan negara di masing-masing lembaga pemerintahan dapat memperoleh opini WTP pada tahun 2020. Peranan barang milik negara sangat penting terhadap pereknomian kita dan harus terus ditingkatkan. Penilaian kembali BMN pada tahun 2019 menyebabkan peningkatan nilai aset tetap dalam neraca LKPP. Peran nyata BMN dan BMD sangat penting dan bisa digunakan saat covid ini sebagai wisma atlit untuk menangani covid dan menggunakan BMN. Hal tersebut agar BMN bisa bermanfaat bagi masyarakat dan ekonomi. Kementrian keuangan telah membuat Government Financial Statisctic (GFS) yang diamanatkan dalam UU keuangan negara. Tujuannya agar laporan keuangan indonesia bisa dibandingkan secara internasional. GFS tersebut mencakup informasi keuangan pemerintah secara komprehensif dimana sebagai laporan manajerial sangat bermanfaat dan memiliki nilai strategis sebagai dasar pengambilan keputusan. GFS juga menggambarkan kinerja dan posisi keuangan pemerintah secara komprehensif. Kualitas LKPP dan LKPD yang baik yang menggambarkan sinergi antara pusat dan daerah akan menjadi bagian yang tidak terpisah dan menjadi bagian pertanggungjawaban bersama. Langkah pemerintah menghadapi tantangan covid yaitu perubahan APBN 2020 dengan refocusing dan realokasi, dalam rangka untuk memberikan pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan, dan memperbaiki ekonomi (UMKM). Dalam upaya percepatan dan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi, seluruh kementrian lembaga dalam penyesuaian belanja tidak mengabikan prinsip-prinsip akuntabel dan transparan. Dalam keadaan saat ini, alokasi khusus untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonmi mencapai hampir 700 Triliun, harus memastikan bahwa seluruh resources ini bisa benar-benar melindungi masyarakat dari covid dan penurunan kegiatan sosial akibat covid. Mitigasi atas risiko yang mungkin akan timbul dalam pertanggungjawaban penanganan covid menjadi perhartian seluruh pimpinan unit para menteri, lembaga, daerah. Kementrian keuangan terus melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban APBN dan APBD 2020 secara profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel. Kementrian keuangan juga melakukan mitigasi resiko dengan melakukan : 1. Meningkatkan dan memperkuat peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) 2. Melakukan Inventarisasi dan akseleresasi penyelesaian berbagai peraturan yang menjadi payung hukum 3. Menyusun petunjuk teknis yang komprehensif namun bisa menjawab persoalan fleksibilitas di lapangan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani berharap pemerintahan selalu memperbaiki sistem informasi (data) yang menajdi basis dalam melaksanakan program-program dalam penyelesaian kesehatan dan ekonomi. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani berharap dengan adanya acara ini dapat mengingatkan kembali bahwa dengan sistem kerja yang terbatas (WFH) tidak membuat penurunan akuntabilitas dan transparansi. Keberhasilan bagi kita semua dalam menggunakan keuangan negara untuk menjaga Republik Indonesia dariancaman covid dan ancaman pemulihan ekonomi yang menurun, merupakan keberhasilan bagi lembaga, pemerintahan, dan kementrian keuangan negara. PEMBERIAN PENGHARGAAN Penghargaan di Bidang Barang Milik Negara 2020 Kategori Utilisasi Diberikan kepada lembaga yang memiliki tingkat utilisasi terbaik dari seluruh kementrian lembaga baik dari aspek penggunaan, optimalisasi BMN untuk mendapatkan PMDP, optimalisasi sesuai standar kerbutuhan. Kategori Kualitas Pelaporan Diberikan kepada kementrian lembaga yang memilki kualitas pelaporan BMN terbaik dari seluruh kementrian lembaga, termasuk aspek pengawasan, pengendalian, serta efektivitas perencanaan kebutuhan. Kategori Sertifikasi Diberikan kepada kementrian lembaga yang telah melakukan upaya dalam rangka pengamanan dan penertiban dokumen kepemilikan BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaannya. Kategori Continuous Improvement Apresiasi terhadap kementrian lembaga yang telah melakukan upaya secara optimasl sehingga dapat tercapai peningkatan kinerja yang progresif dan signifikan dalam pengelolaan BMN menggunakan teknologi informasi. Penghargaan Peer Colaboration Apresiasi terhadap kementrian lembaga yang menjadi mitra kerjasama di JKN selaku pengelola barang dan telah melaukan upaya optimal dalam pelaksanaan kerjasama dibidang pengelolaan BMN. Diantaranya pengamanan BMN melalui program sertifikasi dan optimalisasi BMN dalam rangka menanggulani pandemic covid 19 serta perbaikan tata kelola di bidang pengelolaan BMN. TALKSHOW Pembukaan dari Moderator, Ibu Sumiyati, Inspektur Jenderal Kementrian Keuangan RI Total biaya penanganan covid-19 terdiri dari biaya untuk penanganan kesehatan sebesar 87,55 T. Perlindungan sosial 203,9 T. Insentif Usaha sebesar 120,61 T. Bantuan UMKM 123,46 T. Pembiayaan Korporasi sebesar 537,57 T. Sektoral kementrian lembaga dan pemda sebesar 116 T. Bapak presiden meminta agar belanja pemerintah dipercepat an melaukan penyederhanaan prosedur belanja. Namun, tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik agar tepat sasaran dan akuntabel. Percepatan belanja pemerintah diharapkan bisa menopang pertumbuhan ekonimi sebagai pengungkit di kuartal tiga dan empat tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal dua mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Angka tersebut memburuk dari kuartal satu 2020 yang masih postif sebesar 2,97%. Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya untuk mempercepat anggaran serta memberikan relaksasi ats beberapa persyaratan. Dalam proses perceatan tersebut, juga dituntut prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan tetap taat pada hukum. Narasumber: Bapak febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan RI Bagaimana pemerintah merespon kebijakan fiskal untuk penanganan pandemi covid 19 dan program PEN. Tantangan apa saja yang dihadapi dan bagaimana outlook kebijakan fiskal tahun 2020-2021? Pemerintah selalu menjaga disiplin fiskal dari tahun ke tahun dan defisit selalu diantara -3%. Namun, sekarang sudah mencapai -6,3% Program-program diatas sebagian besar adalah program baru yang mana sangat menantang dalam proses nya. Mulai dari kebijakan, implementasi, hingga tantangan tata kelola bagaimana supaya baik tetapi tetap responsif. Upaya percepatan : Perpanjangan berbagai program sampai dengan Desember 2020 Mempercepat proses usulanbaru berbagai kluster serta realisasinya Redesign program agar lebih efektif Mempercepat proses birokrasi program Respon kebijakan fiskal Tahun 2020 : 1. Immediate Response : Kebijakan Extraordinary - Penanganan kesehatan - Perlindungan sosial untuk masyarakat - Dukungan dunia usaha untuk survival mode 2. Pemberian Stimulus : Mendukung Reopening - Pemberian stimulus/insentif untuk dunia usaha dalam rangka jump start dan memulai recovery mode dalam kondisi uncertainty yang tinggi Tahun 2021 : 3. Akselerasi Recovery & Reformasi - mengakselerasi recovery melalui keberlanjutan kebijakan pemulihan ekonomi - mendorong transformasi melalui reformasi Kinerja ekonomi di tahun 2021 diharapkan mengalami rebound dengan pertumbuhan dalam rentang 4,5-5,5% Permintaan domestik (konsumsi dan investasi) diperkirakan kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Investasi (PMTB) diperkirakan naik tajam sejalan dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, serta upaya reformasi struktural mendorong kemudahan berusaha dan daya tarik investasi. Konsumsi pemerintah didorong untuk mendukung momentum pertumbuhan Ekspor diperkirakan lebih baik, seiring pemulihan kinerja ekonomi global. Ekspor didorong melalui perluasan negara tujuan potensial ekspor serta pengembangan pariwisata. Sementara impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional terutama untuk bahan baku dan barang modal. Kebijakan fiskal yang ditempuh pada 2021 : “Ekspansif-Konsolidatif” dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Kebijakan fiskal 2021 akan tetap diarahkan untuk melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional untuk mendorong daya beli masyarakat serta mendukung UMKM agar mampu kembali menjalankan usahanya. Narasumber: Andin Hadiyanto, Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Koordinasi berbagai peran unit pada kementrian/lembaga Perencanaan anggaran untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang baik Pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan pencairan dana yang cepat, tepat, dan transparan Pengawasan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran Pelayanan. KPPN tetap memberikan pelayanan kepada stakeholderm walaupun pandemi covid-19. Ada tantangan, protokol kesehatan tidak semua bisa masuk kantor namun pelayanantetap berjalan. Sekarang pencairan anggaran bisa dilakukan secara elektronik, jadi tidak perlu ke kantor. 6 klaster penanganan covid-19 : 1. Kesehatan 2. UMKM 3. 4. 5. 6. Perlindungan sosial Pembiayaan korporasi Sektoral & PEMDA Insentif Usaha Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara : 1. Pelaksanaan anggaran tepat sasaran dan sesuai ketentuan penyelesaian aturan yang menjadi payung hukum dan petunjuk teknis 2. Komitmen pelaksanaan penangan covid-19 dan program PEN, dan tetap menjaga akuntabilitas penggunaan sumber daya peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan dan akuntabilitas penanganan covid-19 dan program PEN. APIP udah berkerja dari awal. 3. Menjaga kualtas laoran keuangan pada masa pandemi penyempurnaan sistem informasi untuk monitoring progre penanganan covid-19 dan PEN, serta melihat data nya untuk memastikan bahwa anggaran tepat sasaran. Strategi Pertanggungjawaban Anggaran 1) 2) 3) 4) Perencanaan & Penganggaran Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerja Pelaporan Keuangan Narasumber: Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat Harmonisasi kebijakan pemerintah daerah. Sebagai pemerintah harus memahami persoalan penting menegnai pandemi ini. Melakukan pengendalian, di Sumatera barat sangat mengapresiasi keputusan dari pemerintah pusat, dari Perpu no.1 menjadu Perpu no. 2 sebagai payung hukum. Kepres no. 12, Impres no.4, Dll. Semua peraturan dan kebijakan menjadi perubahan terkait pandemi. Di Sumbar diselaraskan dengan pusat diharmoniskan dengan peraturan gubernur menjadi realokasi dan refokusing. Semua diarahkan kepada penanganan covid (kesehatan), bantuan sosial (BLT), pemulihan ekonomi, dan penguatan produktivitas dengan IT (sekolah-sekolah). Kesehatan testing (2,2%), tracking, isolasi (cukup dan banyak yang kosong), dan treatment. Kondisi di Sumatera Barat. Membiasakan masyarakat untuk menggunakan masker yang dimasukkan ke PERDA dengan sanksi pidana (uang dan kurungan penjara). Sehingga dapat selamat dari covid dan bisa tetap produktif. Test SWAB gratis untuk semua yang di Sumatera Barat, termasuk di bandara. Di perbatasan, melakukan pembatasan baik darat dan laut. Bidang UMKM diberikan subsidi, Pariwisata buka PSBB sejak 1 Juli occupience untuk hotel naik, Pangan (pertanian) juga diberikan bantuan. Narasumber: Salamat Simanullang, Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian Dinamika yang sedemikian cepat terdapat resiko bila tidak dijalankan sesuai ketentuan. Permasalahan-permasalahan yang ada merupakan tugas bagi semua lembaga untuk saling mengawasi. Dalam melaksanakan program tidak boleh melupakan tata kelola. Jangan sampai tuntutan percepatan program, mengabaikan tata kelola dan mengabaikan tujuan dari program itu sendiri. Presiden Jokowi berpesan “Program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabilitas serta mampu mencegah terjadinya resiko moral hazard.“ Management sebagai pengawal dari seluruh program yang dijalankan pemerintah. Peran APIP sangat penting dan perlu ada perubahan karena tidak lagi sebagai auditor internal, APIP memberikan bantuan kepada management untuk mengawal program. Dalam mengawal akuntabilitas diperlukan sinergi dari aparat. Skema layering peran APIP-BPK-APH tidak dapat dijalankan seperti dalam kondisi normal, diperlukan adaptasi relevan. Kolaborasi peran ketiganya diperlukan sejak awal, sehingga kapasitas untuk mengidentifikasi dan menyeesaikan masalah menjadi semakin kuat dan dapat dilakukan sedini mungkin. Diperlukan keterbukaan dari seluruh lembaga pemerintahaan untuk mencapai orientasi tujuan. Manfaat sinergi dan kolaborasi pengendalian koperasi : 1) 2) 3) 4) Percepatan pengendalian FRAUD Peningkatan kualitas pengendalian FRAUD Efektivitas dan efisiensi sumber daya Perluasan cakupan pengendalian FRAUD Bentuk Sinergi Dan Kolaborasi APIP-BPK-APH : 1. Peningakatan kompetensi 2. Kerjasama penugasan 3. Pengawalan kualitas penugasan Narasumber : Feri Wibisono, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI Para pejabat dalam melaksanakan program tidak bisa dipidanakan asal dengan itikad baik. Itikad baik menurut hukum adalah itikad baik bahwa seluruh proses nya tidak ada kepalsuan (fakta atau dokumen). Itikad baik juga berkaitan dengan FRAUD (penipuan). Seluruh tindakan dan biaya yang berkaitan dengan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan itikad baik tidak akan mendapat resiko hukum. Program PEN tidak bisa menjadi topik gugatan karena merupakan kegiatan yang extraordinary. 3 aspek yang hilang sifat hukumnya, yaitu 1) Bertujuan Keperluan publik 2) Tidak mengambil untung 3) Tidak menimbulkan kerugian Didalam hukum yang sering salah adalah setiap keputusan adalah bagian dari diskresi. Diskresi memiliki batasan, antara lain Dilaksanakan sesuai peraturan. Bila ada peraturan yang mengatur maka harus dilaksanakan sesuai peraturan tersebut. Kategori penyalahgunaan kewenangan : 1) Melampaui kewenangan 2) Tidak berwenang 3) Menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain.