Nama
: Alfira Idelli Lestari
NPM
: 203403516036
Prodi
: Akuntansi
Mata Kuliah
: UTS Akuntansi Sektor Publik
1. Organisasi sector public sangat berbeda dengan organisasi privat, hal ini juga akan
mempengaruhi perlakuan akuntansinya, silahkan anda jelaskan perbedaan perlakuan
akuntansi sector public dibanding sector privat
➢ Akuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publik muncul karena adanya kebutuhan masyarakat akan barang dan
layanan tertentu. Akuntansi sektor publik tidak mencari keuntungan lebih dari layanan
yang mereka berikan, mereka hanya sekedar memenuhi kebutuhan publik.
Akuntansi sektor privat
Akuntansi sektor privat muncuk untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat
dengan mencari keuntungan yang sebesar besarnya.
2. Mengapa dikatakan system penganggaran yang berdasarkan Planning Programming and
Budgeting System (PPBS) memiliki keunggulan dibanding system penganggaran lainnya;
➢ Karena PPBS dapat berorientasi pada hasil dengan cara mengalokasikan sumber daya
dengan cepat. Sistem ini tidak berdasar pada divisi yang ada di suatu organisasi. Metode
penganggaran ini ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan yang mempu menjawab tuntutan
masyarakat yang semakin terbatas.
3. Silahkan anda jelaskan siklus APBN (tahap penyusunan APBN) secara Lengkap
➢ Tahapan penyusunan APBN :
1. Tahap pendahuluan
Mempersiapkan rancangan APBN meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan
penerimaan dan pengeluaran
2. Tahap pengajuan, pembahasan dan penetapan
Hasil dari pembahasan berupa UU APBN memuat satuan anggaran sebagai bagian tidak
terpisahkan dari UU tersebut.
3. Tahap pengawasan APBN
Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional
4. UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, merupakan tonggak sejarah penting dalam
reformasi keuangan di Indonesia.Saudara jelaskan ruang lingkup dan kekuasaan atas
pengelolaan keuangan negara.
➢ Ruang lingkup keuangan negara :
- hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan
pinjaman
- kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan
membayar tagihan pihak ketiga
- penerimanaan dan pengeluaran negara
Kekuasaan atas keuangan negara :
- dikuasakan mentri keuangan
- Dikuasakan mentri/pimpinan lembaga
- diserahkan pada gubernur
- tidak termasuk kewenangan di bidang moneter
5.
PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu SAP ( Standar Akuntansi Pemerintah ) jelaskan Kerangka
Konsep Akuntansi Pemerintahan atas akuntansi pemerintah berbasis akrual
➢ Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akunatnsi pemerintah (SAP)
dan merupakan acuan bagi komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP). Kerangka
konsep akunatnsi pemerintahan berbasis kas.
Kerangka konsep akuntansi pemerintah berbasis akrual
Adalah suatu basis akunatnsi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa diakui,dicatat dan
disajikan dalam laporan keuangan tanpa memperhatikan waktu kas atau dibayarkannya.
6. Laporan keuangan sektor publik mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP )
dan PSAK No 45.Saudara jelaskan entitas mana saja yang menggunakan dan jenis laporan
keuangan apa saja yang dihasilkan
➢ - SAK ETAP : untuk entitas akuntansi publik yang tidak signifikan dan hanya untuk
kepentingan eksternal
- PSAK EMKM : laporan keuangan secara eksplisit
- PSAK SYARIAH : pedoman bagi lembaga kebijakan syariah
- SAP : untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat
daerah
7. Saat ini ada beberapa Peraturan Perundangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan
Akuntansi dan Keuangan Pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut :
a.UU RI Nomor 17 Tahun 2003
b.UU RI Nomor 01 Tahun 2004
c.UU RI Nomor 15 Tahun 2004
d.UU RI Nomor 32 Tahun 2004
e.UU RI Nomor 33 Tahun 2004,dan
f.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002.
Berikan ulasan singkat Anda, apa kelebihan dan kekurangannya (ambil 2 (dua) saja dari 6
(enam) yang ada!
➢ a.UU RI Nomor 17 Tahun 2003
Kelebihan :
- UU RI No. 17 tahun 2003 berupaya untuk menghilangkan terjadinya bentuk dan
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Maka dari itu UUD dan asas-asas
umum berlaku secara universal dalam pemerintahan negara.
- mengatur hal baru yang sebelumnya tidak diatur. Salah satu contohnya yaitu mengatur
tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara
- UU ini mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan yang
mengacu pada perkembangan secara internasional.
Kekurangan :
- kewenangan DPR semakin luas sampai kekuasaan pengelolaan anggaran yang
seharusnya dilakukan oleh kewenangan eksekutif
- belum mengakomodasi kepentingan pembangunan bersama bappenas
- UU ini masih belum konsisten terhadap tugasnya
d. UU RI Nomor 32 Tahun 2004
kekurangan :
-
Masih adanya rebutan kedudukan antara politis dengan aparat
Tidak semua pihak di daerah siap menguasasi pemahaman dalam menerapkan UU
tersebut
Terdapat ketidakpastian penyusunan Propeda Kabupaten
Kelebihan :
-
Pelaksanaan otonomi daerah demi memajukan kesejahteraan daerah bukan untuk
melegalkan pemerintah dari pusat
Faktor yuridis sebagai dasar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut
Adanya koordinator antara pemerintah pusat, daerah, aparat serta komponen
masyarakat.
8. Berdasarkan Rancangan APBN 2017 yang pernah Anda pelajari, berikan pendapat dan saran
Anda terakit dengan pengelolaan keuangan negara selama 1 tahun anggaran, kaitkan
dengan Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)!
➢ Lembaga eksekutif melaksanakan undang-undang
Lembaga legislatif mengawasi kepala pemerintahan dari tindakan yang sewenang wenangnya
Lembaga yudikatif mengawasi seluruh lembaga yang berkepentingan dengan hukum
SOAL HITUNGAN ( Wajib Dikerjakan )
Diketahui data APBN tahun 20XX sbb (dlm trilyun rupiah)
Penerimaan Dalam Negeri 6.000
Hibah 1.200
Penerimaan Perpajakan 4.200
Pajak perdagangan internasional 1.200
Bea Masuk 750
Penerimaan SDA non migas 300
Bagian laba BUMN 390
PNBP lainnya 150
Ditanya:
1. Pendapatan Negara & Hibah
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Pajak Dalam Negeri
4. Bea Keluar
5. Penerimaan SDA
6. Penerimaan Migas
7. Besarnya pendapatan BLU, jika diketahui pendapatan BLK 5% dari total
penerimaan Negara bukan pajak
8. Besarnya PPh, jika diketahui 30% besarnya dari pajak dalam negeri
9. Besarnya PPN, jika diketahui besarnya 30% dari pajak dalam negeri
10. Hitung besarnya PBB, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya, jika masing-masing
besarnya 10% dari Pajak Dalam Negeri.