Untuk Pekerja Indonesia v.6.0 1 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pasal 18) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 82) Jenis program Jaminan Sosial meliputi: Jenis program Jaminan Sosial meliputi: a. Jaminan Kesehatan a. Jaminan Kesehatan b. Jaminan Kecelakaan Kerja b. Jaminan Kecelakaan Kerja c. c. Jaminan Hari Tua Jaminan Hari Tua d. Jaminan Pensiun d. Jaminan Pensiun e. Jaminan Kematian e. Jaminan Kematian f. BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan 2 JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN Jaminan Kehilangan Pekerjaan Tujuan Penyelenggaraan Program JKP (UU No. 11 Tahun 2020) Untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP No. 37 Tahun 2021) Prinsip Penyelenggaraan “Jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja” (UU No. 11 Tahun 2020) Prinsip penyelenggaraan program JKP adalah Asuransi Sosial 3 PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN PENYELENGGARA Pemerintah Pusat BPJS Ketenagakerjaan PESERTA Setiap orang yang telah membayar iuran PENDANAAN MANFAAT Uang tunai Akses informasi pasar kerja Pelatihan kerja Iuran dari Pemerintah Pusat Sumber pendanaan a. Modal awal pemerintah; b. Rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau c. Dana operasional BPJS Ketenagakerjaan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan JKP, manfaat, masa kepesertaan tertentu, dan pendanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan 4 CAKUPAN KEPESERTAAN JKP PESERTA 1 WNI 2 Usia belum mencapai 54 tahun 3 Mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan baik PKWTT maupun PKWT 4 Peserta pada Perusahaan skala Menengah & Besar, terdaftar 5 program jaminan sosial (JKK, JKM, JHT, JP, JKN) 5 Peserta pada Perusahaan skala Kecil & Mikro, terdaftar dalam 4 Program jaminan sosial (JKK, JKM, JHT, JKN) BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan PERUSAHAAN 1 Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, usaha sosial & usaha lain yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; 2 Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 6 WORKFLOW PENDAFTARAN KEPESERTAAN JKP : VERIFIKASI ELIGIBILITAS KESESUAIAN SKALA USAHA VS PROGRAM Tidak Eksisting Cek Skala Usaha (s.d 28 Februari 2021) Pengusaha/ Badan Usaha Pengusaha/BU Baru Daftar & Bayar Cek eligible Pengusaha/BU Perhitungan iuran sesuai PP 44 Tahun 2015 Ya Verifikasi JKP Pekerja/Buruh Cek Eligible PK/BU: Usaha Besar dan Menengah JKN, JKK, JHT, JP & JKM (Penyerahan Dokumen) • Tagihan iuran ke PK/BU hanya untuk Iuran JKK, JKM, JHT dan JP • Formulir pendaftaran memuat minimal: NIK, tanggal lahir, nomor/tgl mulai & berakhirnya perjanjian kerja Usaha Kecil dan Mikro, sekurangkurangnya pada program JKN, JKK, JHT, & JKM • Perusahaan wajib menyerahkan form pendaftaran JKP bagi tenaga kerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan max 30 hari sejak bekerja (PP 37 pasal 6 ayat 1) • BPJS Ketenagakerjaan wajib menyerahkan nomor kepesertaan max 1 hari sejak form diterima (nomor kepesertaan sama dengan nomor program lainnya) - PP 37 pasal 6 ayat 3 dan pasal 7 BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan 7 WORKFLOW PENDAFTARAN KEPESERTAAN JKP : VERIFIKASI ELIGIBILITAS PEKERJA/BURUH <= 6 Bulan Tanpa Cek JKN Verifikasi & Validasi Peserta/Buruh Syarat Program JKP: • NIK (WNI) • Usia < 54 tahun • Mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha • Cek Kepesertaan Program Usaha Besar & Menengah: JKN, JKK, JHT, JP, & JKM Usaha Kecil & Mikro: JKN, JKK, JHT, & JKM > 6 Bulan Cek JKN Rekomposisi Iuran JKK & JKM Peserta JKP Tagihan Ke Pemerintah • Tagihan iuran ke PK/BU hanya untuk Iuran JKK, JKM, JHT dan JP • Proporsi Rekomposisi Iuran JKP: 0,14% dari JKK 0,1% dari JKM Integrasi API Jika pekerja terdaftar di lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka pekerja/buruh wajib memilih salah satu perusahaan yang dijadikan sebagai kepesertaan program JKP BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan 8 IURAN PROGRAM JKP BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan 9 MANFAAT PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN 01 Berbasis kompetensi Diselenggarakan oleh LPK Pemerintah, Swasta, atau Perusahaan yang terdaftar & terverifikasi di Sisnaker BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan 02 Layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan 03 Diberikan paling banyak 6 bulan, : 45% dari Upah di 3 bulan pertama 25% dari Upah di 3 bulan berikutnya 11 MANFAAT AKSES INFORMASI PASAR KERJA 01 02 03 Layanan Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja: 1. Informasi Pasar Kerja 2. Bimbingan Jabatan (Asesmen diri dan konseling karir) Dilakukan oleh Petugas Pengantar Kerja secara tatap muka dan/atau melalui Sisnaker (kemnaker.go.id) Peserta yang telah menerima pekerjaan setelah mendapat layanan di atas, harus melaporkan melalui Sisnaker maksimal 7 hari setelah diterima bekerja MANFAAT PELATIHAN 01 02 Manfaat Pelatihan Kerja berupa Pelatihan Berbasis Kompetensi BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pelatihan Kerja dapat dilakukan secara daring dan/atau luring 03 04 Pelatihan Kerja dilakukan oleh LPK Pemerintah, Swasta, atau Perusahaan yang telah terdaftar dan terverifikasi di Sisnaker Apabila telah selesai melakukan Pelatihan, maka harus melapor kembali maksimal 7 hari setelah Pelatihan di Sisnaker 12 MANFAAT UANG TUNAI Diberikan setiap bulan maksimal selama 6 bulan Batas Atas Upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan 13 PENGAJUAN MANFAAT JKP 01 02 03 SYARAT MASA IUR PERIODE PENGAJUAN SYARAT PENGAJUAN 12 bulan dalam 24 bulan di mana 6 bulan dibayar berturut-turut Sejak dinyatakan PHK sampai dengan 3 bulan sejak ter-PHK Bukti PHK Adanya komitmen untuk bekerja kembali BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan 14 BUKTI PHK 01 02 03 Surat PHK dari Perusahaan & tanda terima laporan PHK dari Disnaker Perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada PHI & akta bukti pendaftaran perjanjian bersama Pekerja menyetujui penetapan PHK dari Pengusaha Penyelesaian sengketa oleh Mediator Jika tidak ada kesepakatan BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan Petikan atau putusan PHI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Jika masih tidak ada kesepakatan Penyelesaian dan Penetapan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) 15 KRITERIA PENERIMA MANFAAT Seluruh Peserta dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mengalami PHK, dengan ketentuan : 01 Memenuhi syarat eligibilitas masa iur dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan 02 Bersedia bekerja kembali 16 KRITERIA BUKAN PENERIMA MANFAAT kerjanya BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan 17 TUNGGAKAN IURAN Pengusaha Menunggak Iuran Sampai dengan 3 Bulan BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat uang tunai lebih dahulu kepada Peserta dan kemudian Pengusaha wajib melunasi tunggakan iuran tersebut BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pengusaha Menunggak Iuran Lebih dari 3 Bulan Pengusaha membayarkan manfaat uang tunai terlebih dahulu kepada Peserta Pengusaha melunasi tunggakan iuran dan denda kepada BPJS Ketenagakerjaan Pengusaha mengajukan penggantian atas manfaat uang tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan membayar penggantian manfaat uang tunai 18 FLOW PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN BPJS Ketenagakerjaan membayarkan Manfaat Tunai terlebih dahulu Pengusaha Melunasi Tunggakan Pengusaha / Badan Usaha Pengusaha Membayarkan Manfaat Uang Tunai kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan membayar penggantian manfaat uang tunai paling lambat 7 hari sejak dokumen permintaan penggantian diterima BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pengusaha Melunasi Tunggakan Pengusaha mengajukan penggantian atas Manfaat Uang Tunai (paling lambat 3 bulan sejak hak Peserta terbayarkan) yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan 19 HAK ATAS MANFAAT JKP Tiga (3) kali selama masa usia kerja 01 Manfaat Pertama 02 Setelah terpenuhinya masa iur dan kepesertaan Manfaat Kedua Setelah masa iur 5 tahun sejak memperoleh manfaat pertama 03 Manfaat Ketiga Setelah masa iur 5 tahun sejak memperoleh manfaat kedua HILANGNYA HAK MANFAAT JKP Tidak mengajukan klaim manfaat JKP selama 3 bulan sejak terjadi PHK BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan Telah mendapatkan pekerjaan Meninggal dunia 20 JENIS PELANGGARAN 1 Data Pekerja (upah, data peserta dan keluarga) yang dilaporkan tidak sesuai dengan Upah yang diberikan dan batas waktu yang ditentukan, maka untuk kekurangan manfaat Uang Tunai JKP ditanggung oleh Perusahaan. SANKSI 1 Teguran tertulis, dan/atau 2 Bagi pekerja yang tidak didaftarkan dalam program jaminan sosial maka manfaat tunai dan pelatihan JKP ditanggung oleh Perusahaan (kecuali perusahaan skala mikro). 3 2 Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu Perusahaan yang menunggak iuran wajib memberikan manfaat uang tunai JKP kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan 21 SINGLE PLATFORM JKP : INTEGRASI SISTEM BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan 23 PROSES PENGAJUAN MANFAAT JKP: SINGLE PLATFORM (*) Pengecekan Kepesertaan JKP & Akses 2 Manfaat Persyaratan Pengajuan Uang Tunai: - Dilakukan dalam waktu 3 bulan sejak ter-PHK - KAPK (Komitmen Aktivitas Pencarian Kerja) - Dll Manfaat JKP hilang jika tidak diajukan dalam waktu 3 bulan BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan 24 “ Unemployment insurance is a pre-paid vacation for freeloaders. ” - Ronald Reagan