Uploaded by ilmugratis

JKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI

advertisement
Untuk Pekerja Indonesia
v.6.0
1
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
UU Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Pasal 18)
UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja
(Pasal 82)
Jenis program Jaminan Sosial meliputi:
Jenis program Jaminan Sosial meliputi:
a. Jaminan Kesehatan
a. Jaminan Kesehatan
b. Jaminan Kecelakaan Kerja
b. Jaminan Kecelakaan Kerja
c.
c.
Jaminan Hari Tua
Jaminan Hari Tua
d. Jaminan Pensiun
d. Jaminan Pensiun
e. Jaminan Kematian
e. Jaminan Kematian
f.
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan
2
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Tujuan Penyelenggaraan
Program JKP
(UU No. 11 Tahun 2020)
Untuk mempertahankan derajat
kehidupan yang layak pada saat
pekerja/buruh kehilangan
pekerjaan
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(PP No. 37 Tahun 2021)
Prinsip Penyelenggaraan
“Jaminan sosial yang diberikan
kepada Pekerja/Buruh yang
mengalami Pemutusan Hubungan
Kerja berupa manfaat uang tunai,
akses informasi pasar kerja, dan
pelatihan kerja”
(UU No. 11 Tahun 2020)
Prinsip penyelenggaraan program
JKP adalah Asuransi Sosial
3
PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
PENYELENGGARA
 Pemerintah Pusat
 BPJS Ketenagakerjaan
PESERTA
Setiap orang yang telah
membayar iuran
PENDANAAN
MANFAAT
 Uang tunai
 Akses informasi pasar kerja
 Pelatihan kerja
 Iuran dari Pemerintah Pusat
 Sumber pendanaan
a. Modal awal pemerintah;
b. Rekomposisi iuran program
jaminan sosial; dan/atau
c. Dana operasional BPJS
Ketenagakerjaan
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan JKP, manfaat, masa kepesertaan tertentu,
dan pendanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
4
CAKUPAN KEPESERTAAN JKP
PESERTA
1 WNI
2 Usia belum mencapai 54 tahun
3 Mempunyai hubungan kerja dengan
Perusahaan baik PKWTT maupun
PKWT
4 Peserta pada Perusahaan skala
Menengah & Besar, terdaftar 5
program jaminan sosial (JKK, JKM, JHT,
JP, JKN)
5 Peserta pada Perusahaan skala Kecil &
Mikro, terdaftar dalam 4 Program
jaminan sosial (JKK, JKM, JHT, JKN)
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
PERUSAHAAN
1 Setiap bentuk usaha yang berbadan
hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau
milik badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara, usaha sosial &
usaha lain yang mempekerjakan
pekerja/buruh dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain;
2 Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha
lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan
membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
6
WORKFLOW PENDAFTARAN KEPESERTAAN JKP :
VERIFIKASI ELIGIBILITAS KESESUAIAN SKALA USAHA VS PROGRAM
Tidak
Eksisting
Cek Skala Usaha
(s.d 28 Februari 2021)
Pengusaha/
Badan Usaha
Pengusaha/BU
Baru
Daftar & Bayar
Cek eligible
Pengusaha/BU
Perhitungan iuran sesuai
PP 44 Tahun 2015
Ya
Verifikasi JKP
Pekerja/Buruh
Cek Eligible PK/BU:
Usaha Besar dan Menengah
JKN, JKK, JHT, JP & JKM
(Penyerahan Dokumen)
• Tagihan iuran ke PK/BU hanya untuk Iuran
JKK, JKM, JHT dan JP
• Formulir pendaftaran memuat minimal: NIK,
tanggal lahir, nomor/tgl mulai & berakhirnya
perjanjian kerja
Usaha Kecil dan Mikro, sekurangkurangnya pada program JKN, JKK,
JHT, & JKM
• Perusahaan wajib menyerahkan form pendaftaran JKP bagi tenaga kerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan max 30 hari sejak bekerja (PP 37 pasal 6 ayat 1)
• BPJS Ketenagakerjaan wajib menyerahkan nomor kepesertaan max 1 hari sejak form diterima (nomor kepesertaan sama dengan nomor program lainnya) - PP 37 pasal 6 ayat 3 dan pasal 7
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
7
WORKFLOW PENDAFTARAN KEPESERTAAN JKP :
VERIFIKASI ELIGIBILITAS PEKERJA/BURUH
<= 6 Bulan
Tanpa Cek JKN
Verifikasi & Validasi
Peserta/Buruh
Syarat Program JKP:
• NIK (WNI)
• Usia < 54 tahun
• Mempunyai hubungan kerja
dengan pengusaha
• Cek Kepesertaan Program
 Usaha Besar & Menengah:
JKN, JKK, JHT, JP, & JKM
 Usaha Kecil & Mikro:
JKN, JKK, JHT, & JKM
> 6 Bulan
Cek JKN
Rekomposisi Iuran
JKK & JKM
Peserta JKP
Tagihan Ke
Pemerintah
• Tagihan iuran ke PK/BU
hanya untuk Iuran JKK,
JKM, JHT dan JP
• Proporsi Rekomposisi
Iuran JKP:
 0,14% dari JKK
 0,1% dari JKM
Integrasi API
Jika pekerja terdaftar di lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka pekerja/buruh wajib memilih salah satu
perusahaan yang dijadikan sebagai kepesertaan program JKP
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
8
IURAN PROGRAM JKP
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
9
MANFAAT PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
01
 Berbasis kompetensi
 Diselenggarakan oleh LPK
Pemerintah, Swasta, atau Perusahaan
yang terdaftar & terverifikasi di
Sisnaker
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
02
Layanan informasi pasar kerja dan/atau
bimbingan jabatan
03
Diberikan paling banyak 6 bulan, :
 45% dari Upah di 3 bulan pertama
 25% dari Upah di 3 bulan berikutnya
11
MANFAAT AKSES INFORMASI PASAR KERJA
01
02
03
Layanan Manfaat Akses Informasi
Pasar Kerja:
1. Informasi Pasar Kerja
2. Bimbingan Jabatan (Asesmen
diri dan konseling karir)
Dilakukan oleh Petugas Pengantar
Kerja secara tatap muka dan/atau
melalui Sisnaker (kemnaker.go.id)
Peserta yang telah menerima
pekerjaan setelah mendapat
layanan di atas, harus melaporkan
melalui Sisnaker maksimal 7 hari
setelah diterima bekerja
MANFAAT PELATIHAN
01
02
Manfaat Pelatihan Kerja
berupa Pelatihan Berbasis
Kompetensi
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Pelatihan Kerja dapat
dilakukan secara daring
dan/atau luring
03
04
Pelatihan Kerja dilakukan oleh
LPK Pemerintah, Swasta, atau
Perusahaan yang telah terdaftar
dan terverifikasi di Sisnaker
Apabila telah selesai melakukan
Pelatihan, maka harus melapor
kembali maksimal 7 hari setelah
Pelatihan di Sisnaker
12
MANFAAT UANG TUNAI
Diberikan setiap bulan
maksimal selama 6 bulan
Batas Atas Upah untuk pertama kali
ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
13
PENGAJUAN MANFAAT JKP
01
02
03
SYARAT MASA IUR
PERIODE PENGAJUAN
SYARAT PENGAJUAN
12 bulan dalam 24
bulan di mana 6 bulan
dibayar berturut-turut
Sejak dinyatakan PHK
sampai dengan 3 bulan
sejak ter-PHK
 Bukti PHK
 Adanya komitmen
untuk bekerja kembali
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
14
BUKTI PHK
01
02
03
Surat PHK dari Perusahaan &
tanda terima laporan PHK dari
Disnaker
Perjanjian bersama yang
telah didaftarkan pada PHI &
akta bukti pendaftaran
perjanjian bersama
Pekerja menyetujui penetapan
PHK dari Pengusaha
Penyelesaian sengketa
oleh Mediator
Jika tidak
ada kesepakatan
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Petikan atau putusan PHI
yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap
Jika masih tidak ada
kesepakatan
Penyelesaian dan Penetapan
oleh Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI)
15
KRITERIA PENERIMA MANFAAT
Seluruh Peserta dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
yang mengalami PHK, dengan ketentuan :
01
Memenuhi syarat eligibilitas
masa iur dan kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
02
Bersedia bekerja kembali
16
KRITERIA BUKAN PENERIMA MANFAAT
kerjanya
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
17
TUNGGAKAN IURAN
Pengusaha Menunggak Iuran
Sampai dengan 3 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan membayarkan
manfaat uang tunai lebih dahulu kepada
Peserta dan kemudian Pengusaha wajib
melunasi tunggakan iuran tersebut
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Pengusaha Menunggak Iuran
Lebih dari 3 Bulan
 Pengusaha membayarkan manfaat uang
tunai terlebih dahulu kepada Peserta
 Pengusaha melunasi tunggakan iuran dan
denda kepada BPJS Ketenagakerjaan
 Pengusaha mengajukan penggantian atas
manfaat uang tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan
 BPJS Ketenagakerjaan membayar penggantian
manfaat uang tunai
18
FLOW PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN
BPJS Ketenagakerjaan
membayarkan Manfaat Tunai
terlebih dahulu
Pengusaha Melunasi Tunggakan
Pengusaha /
Badan Usaha
Pengusaha Membayarkan Manfaat
Uang Tunai kepada Peserta
BPJS Ketenagakerjaan membayar
penggantian manfaat uang tunai
paling lambat 7 hari sejak dokumen
permintaan penggantian diterima
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Pengusaha Melunasi Tunggakan
Pengusaha mengajukan penggantian atas
Manfaat Uang Tunai (paling lambat 3 bulan
sejak hak Peserta terbayarkan) yang diberikan
kepada BPJS Ketenagakerjaan
19
HAK ATAS MANFAAT JKP
Tiga (3) kali selama masa usia kerja
01
Manfaat
Pertama
02
Setelah terpenuhinya masa iur
dan kepesertaan
Manfaat
Kedua
Setelah masa iur 5 tahun sejak
memperoleh manfaat pertama
03
Manfaat
Ketiga
Setelah masa iur 5 tahun sejak
memperoleh manfaat kedua
HILANGNYA HAK MANFAAT JKP
Tidak mengajukan klaim
manfaat JKP selama 3 bulan
sejak terjadi PHK
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Telah mendapatkan pekerjaan
Meninggal dunia
20
JENIS PELANGGARAN
1 Data Pekerja (upah, data peserta dan
keluarga) yang dilaporkan tidak sesuai dengan
Upah yang diberikan dan batas waktu yang
ditentukan, maka untuk kekurangan manfaat
Uang Tunai JKP ditanggung oleh Perusahaan.
SANKSI
1  Teguran tertulis, dan/atau

2 Bagi pekerja yang tidak didaftarkan dalam
program jaminan sosial maka manfaat tunai
dan pelatihan JKP ditanggung oleh Perusahaan
(kecuali perusahaan skala mikro).

3
2  Tidak mendapatkan pelayanan publik
tertentu
Perusahaan yang menunggak iuran wajib
memberikan manfaat uang tunai JKP kepada
peserta
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
21
SINGLE PLATFORM JKP : INTEGRASI SISTEM
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
23
PROSES PENGAJUAN MANFAAT JKP: SINGLE PLATFORM
(*) Pengecekan
Kepesertaan JKP
& Akses 2
Manfaat
Persyaratan Pengajuan Uang Tunai:
- Dilakukan dalam waktu 3 bulan sejak ter-PHK
- KAPK (Komitmen Aktivitas Pencarian Kerja)
- Dll
Manfaat JKP hilang jika tidak diajukan dalam waktu 3 bulan
BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Kehilangan Pekerjaan
24
“
Unemployment insurance is a pre-paid
vacation for freeloaders.
”
- Ronald Reagan
Download