Profil Pengelolaan Hibah
Pemerintah Pusat
Per 31 Desember 2016
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN
Daftar Isi
Bagian 1
Latar Belakang, Strategi Pemanfaatan, Prinsip
Penerimaan, Jenis dan Landasan Hukum Hibah
1.
Latar Belakang (1)
2.
Latar Belakang (2)
3.
Latar Belakang (3)
4.
Latar Belakang (4)
5.
Latar Belakang (5)
6.
Jenis-jenis Hibah
7.
Jenis-jenis Hibah (2)
8.
Klasifikasi Hibah
9.
Berbagai Variasi Pelaksanaan Hibah
10.
Landasan Hukum Pengelolaan Hibah (1)
11.
Landasan Hukum Pengelolaan Hibah (2)
Bagian 2
Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah dan Kategori
Sumber Donor Luar Negeri
12.
Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah
13.
Cakupan Hibah Yang Diterima oleh Daerah
14.
Hibah Luar Negeri Per Jenis Donor
Bagian 3
Perkembangan Realisasi Hibah dan Opini BPK
15.
APBN 2011–2016
Bagian 3a
Perkembangan Realisasi Pendapatan Hibah
16.
Perkembangan Pendapatan Hibah
17.
Pendapatan Hibah Sesuai Sumbernya
18.
Pendapatan Hibah Sesuai Pencairannya
19.
Pendapatan Hibah Sesuai Bentuknya
Bagian 3b
Perkembangan Realisasi Belanja Hibah
20.
Realisasi Belanja Hibah Pemerintah (1)
21.
Realisasi Belanja Hibah Pemerintah (2)
Bagian 3d
Opini BPK
22.
Opini BPK atas Laporan Keuangan 2008 – 2015
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi
Bagian 4
35.
Frequently Asked Question (1)
Ekstra Slide
36.
Frequently Asked Question (2)
23.
Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung
37.
Frequently Asked Question (3)
24.
Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk
Membiayai Kegiatan (DRKH – On Treasury)
38.
Frequently Asked Question (4)
39.
Frequently Asked Question (5)
25.
Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk
Membiayai Kegiatan (DRKH – Off Treasury)
40.
Frequently Asked Question (6)
26.
Pengelolaan Hibah Terencana Barang/Jasa (DRKH
– Off Treasury)
27.
Pengelolaan Hibah Langsung Uang (Non DRKH –
Off Treasury)
28.
Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa (Non
DRKH – Off Treasury)
29.
Pengelolaan Hibah Langsung Uang – SKPD (Non
DRKH – Off Treasury)
30.
Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa – SKPD
(Non DRKH – Off Treasury)
31.
Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada
32.
Mekanisme Belanja Hibah (1)
33.
Mekanisme Belanja Hibah (2)
34.
Mekanisme Belanja Hibah (3)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 1
Latar Belakang, Strategi Pemanfaatan, Prinsip
Penerimaan, Jenis dan Landasan Hukum Hibah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (1)
 Definisi Hibah

Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk
uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari
pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari
dalam negeri atau luar negeri, yang atas hibah tersebut,
pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan
untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Daerah.
 Tujuan Penerimaan Hibah
mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
 mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan
kemanusiaan.

 Hibah merupakan bagian dari penerimaan negara dalam
postur APBN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (2)
 Paradigma Baru Kerjasama Pembangunan Melalui Hibah

Masyarakat internasional menyuarakan tentang new paradigm
of Technical Cooperation that is emerging, yaitu:




Aliran informasi yang sangat mudah diakses (the free flow of
information);
Munculnya aktor baru (donors) di tingkat global (the emergence
of new actors on the global stage);
Teknologi baru yang mendorong inovasi sebagai alat transfer
pengetahuan (new technologies are facilitating innovative ways
and means of knowledge transfer);
Kerjasama Selatan- Selatan/KSS (South-South Cooperation) yang
menawarkan peningkatan prospek pembelajaran secara
horizontal terhadap tantangan pembangunan.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (3)
 Tujuan Pengelolaan Hibah

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hibah
sebagai wujud Tata Kelola Keuangan yang baik (Good Governance)
 Strategi Pemanfaatan Hibah 2015 – 2019 (1)

Pemanfaatan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsipprinsip sebagai berikut:




Dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dengan kehati-hatian
dan tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat
mengganggu stabilitas keamanan negara;
Kesetaraan dalam pelaksanaan kerjasama; dan
Mengutamakan kepentingan nasional dalam semua aspek, termasuk aspek politik,
ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
Mekanisme penerimaan hibah dilaksanakan dengan sistem yang
memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai
dengan karakteristik hibah namun tetap memegang teguh prinsipprinsip pemanfaatan hibah.
Sumber: Jakarta Commitment
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (4)
 Strategi Pemanfaatan Hibah 2015 – 2019 (2)

Elemen Kunci Optimalisasi Kerjasama Pembangunan Melalui Hibah

Prinsip Ownership
Recipient country berperan sebagai sumber ide (source of custodian idea) dan
mengarahkan inisiatif untuk menentukan kebutuhan menetapkan jumlahnya
serta mengendalikan kelanjutannya;

Prinsip Harmonisasi
Sejalan dengan kerangka nasional (RPJM);

Mutual Accountability
Dilaksanakan dengan transparan dan akuntabilitas bersama;

Aligment
Mengadopsi sistem lokal (country systems) dalam perencanaan, penganggaran
dan pencairan, maupun pelaporannya;

Result Based;
Mengutamakan mekanisme jaminan kualitas (quality assurance) yang dapat
dimonitor, review dan pengawasan.
Sumber: Jakarta Commitment
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (5)
 Arah Kebijakan Pemanfaatan Hibah 2015 - 2019
Pemanfaatan hibah diarahkan untuk mendukung seluruh agenda prioritas
pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 – 2019 termasuk penanganan isu-isu global,
yang diantaranya ditujukan untuk:









Mendukung pencapaian prioritas pembangunan dalam dimensi pembangunan nasional RPJMN
2015-2019, yaitu: (i) dimensi pembangunan manusia, (ii) dimensi pembangunan sektor
unggulan, dan (iii) dimensi pemerataan dan kewilayahan;
Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar
wilayah;
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
Mendorong adanya inovasi sitem manajemen pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dalam
rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemerintah;
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (capacity building);
Mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge);
Menunjang penyediaan pelayanan dasar umum;
Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan;
Mendukung pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam dan budata serta kegiatan
antisipasi dampak perubahan iklim (climate change).
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Hibah
 Hibah berdasarkan jenisnya terdiri dari:

Hibah Terencana/DRKH


Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan
Hibah(DRKH)
Hibah Langsung/Non DRKH

Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan
 Hibah berdasarkan mekanisme pencairannya terdiri dari:

Hibah Melalui KPPN


Hibah yang proses penarikan dananya dilaksanakan di BUN/KPPN
Hibah Tanpa Melalui KPPN

Hibah yang proses penarikan dananya tidak dilaksanakan di BUN/KPPN
 Hibah berdasarkan sumbernya terdiri dari:

Hibah Dalam Negeri


Hibah dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri, Lembaga Non Keuangan Dalam Negeri, Pemerintah Daerah,
Perusahaan Asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah NKRI, Lembaga Lainnya dan Perorangan
Hibah Luar Negeri

Hibah dari Negara Asing, Lembaga di bawah PBB, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan Asing, Lembaga Non
Keuangan Asing, Lembaga Keuangan Nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah
NKRI, Perorangan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Hibah (2)
 Hibah berdasarkan bentuknya terdiri dari:

Hibah Uang



Hibah Barang/Jasa



Uang Tunai
Hibah dalam bentuk uang yang diterima Pemerintah dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan
oleh Pemerintah melalui mekanisme APBN
Uang untuk Membiayai Kegiatan
Hibah yang diterima Pemerintah yang peruntukannya ditentukan dalam Perjanjian Hibah dan
dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah penerima hibah.
Barang
Hibah yang diterima Pemerintah yang pengadaannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk
mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN
Jasa
Hibah yang diterima Pemerintah berupa jasa tertentu yang kegiatannya dilaksanakan oleh
Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah
Daerah/BUMN
Hibah Surat Berharga

Hibah yang diterima Pemerintah yang dapat berupa saham kepemilikan pada perusahaan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Klasifikasi Hibah
HIBAH
Jenis Hibah
TERENCANA/DRKH
LANGSUNG/NON DRKH
Penandatangan
Hibah
Menteri Keuangan
Menteri/Pimpinan Lembaga
Pencairan
Hibah
KPPN/BUN
Bentuk Hibah
Dokumen
Pertanggungjawaban
Cara Penarikan
UANG
NPH, WA,NOD
LC, DP, REKSUS,
RKUN
REIMBURSEMENT
NON KPPN/BUN
UANG
BARANG/JASA
SP2HL, SPTMHL,SPTJM
REKENING KORAN
•BAST, SP3HLBJS
•MPHLBJS, SPTMHL
LANGSUNG KL
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Berbagai Variasi Proses Pelaksanaan Hibah
Jenis Hibah
Pencairan
T
y
p
e
Terencana
(DRKH)
1
x
2
x
x
3
x
Langsung
(Non
DRKH)
Melalui KPPN
(On
Treasury)
Tidak Melalui
KPPN
(Off Tresury)
x
4
x
x
x
5
x
x
6
x
x
7
x
x
Alternatif
Pelaksanaan
Bentuk
DRKH - On
Treasury
Uang untuk
Membiayai
Kegiatan
DRKH – Off
Treasury
Uang untuk
Membiayai
Kegiatan
Ket
Barang dan Jasa
Uang untuk
Membiayai
Kegiatan
Non DRKH
– Off
Treasury
Barang dan Jasa
Uang untuk
Membiayai
Kegiatan
Barang dan Jasa
Diteruskan
kepada
Pemda
(SKPD)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Landasan Hukum Pengelolaan Hibah (1)














Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah;
Peraturan Pemerintah No 2/2012 tentang Hibah Daerah;
Peraturan Pemerintah No 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan No 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
Peraturan Menteri Keuangan No 180/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas
Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah;
Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang
Berasal dari Aset Lain-lain;
Peraturan Menteri Keuangan No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah;
Peraturan Menteri Keuangan No 246/PMK.06/2014 jo. Peraturan Menteri Keuangan No 87/PMK.06/2016
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan No 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah
Asing/Lembaga Asing
Peraturan Menteri Keuangan No 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang
untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Landasan Hukum Pengelolaan Hibah (2)
 Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau
Hibah Luar Negeri;
 Peraturan Menteri Keuangan No 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung
Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang
 Peraturan Menteri Keuangan No 162/PMK.07 /2015 jo. Peraturan Menteri Keuangan No
155/PMK.07/2016 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka
Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
 Peraturan Menteri Keuangan No 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pengembalian
Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
 Peraturan Menteri Keuangan No 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan
Penghapusan BMN
 Peraturan Menteri Keuangan No 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan
BMN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 2
Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah dan
Kategori Sumber Donor Luar Negeri
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah
APBN
ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH
PUSAT MELALUI KL
ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN
PERHITUNGAN (MENKEU SELAKU BUN)
RKA - KL
RA - BUN
Kantor
Pusat
(KP)
Kantor
Daerah
(KD)
Dekonsentrasi
(DK)
Tugas
PembanTuan
(TP)
Mendanai Urusan Pusat
Transfer ke
Daerah
(DAU,
DAK, DBH)
Belanja
Belanja
Belanja
Hibah DN
Subsidi Lain –
Hibah LN
(On Granting)
lain
Mendanai Urusan APBD
Dilaksanakan oleh Pemda
Mendanai urusan pusat yang
Dilaksanakan di Daerah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Cakupan Hibah Yang Diterima oleh Daerah
Pemerintah
Daerah Lain
Hibah
Perorangan/
Swasta
Pendapatan Hibah
APBN yang berasal
dari Belanja Hibah
APBD
Pemerintah
Pusat/ APBN
Belanja
Hibah APBN
ke LN
HIBAH
LUAR NEGERI
Pemerintah
Daerah/
APBD
HIBAH
Belanja Hibah
ke APBD
BUMD
Badan/
Lembaga/
Organisasi
Dalam
Negeri
Kelompok
Masyarakat/
Perorangan
Dalam Negeri
Penerimaan DN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Hibah Luar Negeri Per Jenis Donor
Bilateral
Technical
Agencies :
JICA, DFAT,
USAID, GIZ
CIDA, KfW,
MCC, DFID, etc
Multilateral
Agencies :
WB, ADB,IDB,
EC, GFF,
GAVI,
etc
Foreign
Governments :
Germany, USA,
Japan, China,
Australia
etc
UN Agencies :
UNDP, WHO,
UNFPA, FAO,
UNICEF, WFP
UNAIDS,
etc
Regional
Org. :
ASEAN,
APEC, etc
TECHNICAL
COOPERATION
Partner of
Development
Corporation
Type of
Cooperation
TECHNICAL ASSISTANCE
(Rencana kegiatan yang menggunakan sumber daya luar negeri yang
diarahkan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan SDM dan sistem
manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan tenaga ahli, pendidikan
dan pelatihan, penelitian maupun lokakarya atau seminar
FOREIGN GRANT
Type Activities
Type Funding
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 3
Perkembangan Realisasi Hibah
dan Opini BPK
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
APBN 2011–2016
[ Triliun Rupiah ]
LKPP
A. Pendapatan Negara dan Hibah
I. Penerimaan Dalam Negeri
/ II. Hibah
B. Belanja Negara
I. Belanja Pemerintah Pusat
1. Belanja Barang #
2. Belanja Modal #
3. Bunga Utang
4. Subsidi
5. Belanja Hibah
- Dalam Negeri (On Granting)
- Luar Negeri
6. Belanja Bantuan Sosial #
/ II. Transfer Daerah
C./ Keseimbangan Primer
D.
/ Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B)
E. Pembiayaan
Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan
Sumber:
*) LKPP (DJPBN-Kemenkeu)
2011
1.210,6
1.205,4
5,2
1.295,0
883,7
124,6
117,9
93,3
295,3
0,3
0,3
0,0
71,1
411,3
8,9
(84,4)
130,9
46,6
2012
1.338,1
1.332,3
5,8
1.491,4
1.010,6
140,9
145,1
100,5
346,4
0,1
0,1
75,6
480,6
(52,8)
(153,3)
175,2
21,9
2013
1.438,9
1.432,1
6,8
1.650,6
1.137,2
169,7
180,9
113,0
355,0
1,3
1,3
0,0
92,1
513,3
(98,6)
(211,7)
237,4
25,7
2014
1.550,5
1.545,5
5,0
1.777,2
1.203,6
176,6
147,3
133,4
392,0
0,9
0,8
0,1
97,9
573,7
(93,3)
(226,7)
248,9
22,2
2015
1.508,0
1.496,0
12,0
1.806,5
1.183,3
233,3
215,4
156,0
186,0
4,3
4,2
0,0
97,2
623,1
(142,5)
(298,5)
323,1
24,6
2016
1.555,9
1.546,9
9,0
1.864,3
1.154,0
259,6
169,5
182,8
174,2
7,1
7,1
0,0
49,6
710,3
(124,9)
(308,3)
334,5
26,2
Catatan:
#) Belanja Barang, Modal dan Bansos sebagian
dibiayai dari Penerimaan Hibah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 3a
Perkembangan Realisasi
Pendapatan Hibah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Pendapatan Hibah
[ Triliun Rupiah ]
Sumber:
*) Tahun 2010 – 2014 LHP LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)
Tahun 2015 LKPP (DJPB – Kemenkeu)
Tahun 2016 KHP – LKPP (DJPB – Kemenkeu)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pendapatan Hibah Sesuai Sumbernya
[ Triliun Rupiah ]
Sumber Hibah
Realisasi DN
Realisasi LN
Total Penerimaan Hibah
Sumber:
- LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)
2011
0,38
4,85
5,23
2012
0,95
4,85
5,79
2013
1,63
5,35
6,97
2014
1,17
3,90
5,07
2015
9,64
7,90
17,55
2016
6,60
5,43
12,03
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pendapatan Hibah Sesuai Pencairannya
[ Triliun Rupiah ]
Tahun
Pagu APBN
Melalui KPPN
Tidak Melalui KPPN
Jumlah
2011
4,66
3,82
1,41
5,23
2012
0,83
4,24
1,55
5,79
2013
4,48
3,66
3,31
6,97
2014
2,33
2,85
2,23
5,07
2015
3,31
1,45
16,09
17,55
2016
1,98
1,23
10,80
12,03
Sumber:
- LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pendapatan Hibah Sesuai Bentuknya
[ Triliun Rupiah ]
Uang
Barang
Jasa
Total
2011
4,54
0,18
0,52
5,23
Sumber:
- LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)
2012
4,13
0,76
0,90
5,79
2013
4,53
0,70
1,75
6,97
2014
2,95
1,13
0,99
5,07
2015
11,97
3,37
2,20
17,55
2016
8,99
1,38
1,66
12,03
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 3b
Perkembangan Realisasi
Belanja Hibah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Belanja Hibah Pemerintah (1)
[ Triliun Rupiah ]
2012
2013
Penerima
Belanja Hibah
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Pagu
0,43
1,79
2,35
2,85
6,08
8,90
Luar Negeri
0,02
0,00
0,01
0,07
0,04
0,01
Dalam Negeri
0,28
0,08
1,29
0,84
4,22
7,12
Total Belanja
0,30
0,08
1,30
0,91
4,26
7,13
Sumber:
- LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Belanja Hibah Pemerintah (2)
Tahun Belanja Hibah Dalam Negeri (On Granting)
Penerima
Belanja Hibah Luar Negeri
Realisasi
Penerima
Realisasi
2011
Pemerintah Daerah
Rp 280.108.798.355 Pemerintah Palestina
Rp19.999.999.998
2012
Pemerintah Daerah
Rp
Rp
2013
Pemerintah Daerah
Rp1.293.247.172.580 Pemerintah Myanmar
Rp 9.709.000.000
2014
Pemerintah Daerah
Rp 835.816.648.146 1.Universitas Al Azhar Mesir
Rp33.416.506.069
75.079.293.554
---
2.Indonesian Muslim Association
-
Rp34.545.000.000
in America Maryland
3.Pemerintah Suriah, Serbia,
Rp 3.731.400.000
Bosnia Herzegovina dan Palestina
2015
Pemerintah Daerah
Rp4.218.053.910.693 1.Organisasi internasional NECDO Rp 5.000.000.000
2.Indonesian Muslim Centre of
Rp 5.000.000.000
Queenstand LTD
2016
Pemerintah Daerah
3. Pemerintah Palau
4. Pemerintah Palestina
Rp12.501.375.000
Rp14.065.000.000
5. UNOCHA
Rp 7.036.719.000
Rp7.116.803.667.130 Pemerintah Laos
Rp13.114.000.000
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 3c
Opini BPK
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Opini BPK atas Laporan Keuangan 2008 – 2015
Tahun
Opini
2008
Tidak Memberikan Pendapat
2009 - 2011
Wajar Dengan Pengecualian
2012
Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas
2013
Tidak menyumbang temuan yang mempengaruhi opini
LKBUN*
2014
Tidak menyumbang temuan yang mempengaruhi opini
LKBUN*
2015
Tidak menyumbang temuan yang mempengaruhi opini
LKBUN*
2016
Tidak menyumbang temuan yang mempengaruhi opini
LKBUN*
*BPK tidak memberikan opini atas laporan keuangan BA 999.02 namun hanya memberikan opini
atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 4
Ekstra Slide
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung
Jenis Hibah
Hibah yang
Direncanakan
Perencanaan
• Daftar
Rencana
Kegiatan
Hibah
(DRKH)
•Tanpa DRKH
Hibah
Langsung
Grant
Agreement
• Menteri
Keuangan Cq
DJPPR
Menteri/
Pimpinan
Lembaga/
Pejabat yang
diberi Kuasa
Penganggaran
Pelaksanaan dan
Pencairan
1.
Uang Untuk Membiayai
Kegiatan :
Penuangan dalam DIPA;
• Tender dan KPBJ
• Pencairan melalui :
On Treasury
• Pertanggungjawaban :
NOD- SP3
2.
Barang dan Jasa: Tanpa
DIPA dan tidak perlu
direvisi
 BAST-SP3HL BJS
1.
Uang Untuk Membiayai
Kegiatan :
Penuangan dalam DIPA
(dapat direvisi sewaktuwaktu sepanjang tahun;
bersifat on top
menambah pagu,dan
Belanja dapat mendahului
DIPA);
• Tender dan KPBJ
• Pencairan
Off Treasury;
Barang dan Jasa : Tanpa
DIPA dan tidak perlu
direvisi;
 BAST - SP3HL BJS
2.
• Pertangungjawaban :
Uang – SPHL
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai
Kegiatan (DRKH – On Treasury)
Type 1
Perencanaan
K/L menyiapkan
usulan kegiatan
ke Bappenas dan
menyiapkan
readiness criteria
Bappenas menilai
kelayakan dan
kesiapan proyek
dan menyusun
Daftar Kegiatan
(DRKH)
Negosiasi/
Penandatanganan
Penganggaran
Kemenkeu melakukan
negosiasi dan
penandatanganan
Grant Agreement
K/L mengajukan
pencantuman dana
dalam dokumen
anggaran ke
Kemenkeu
Kemenkeu
menyampaikan
RUU APBN dan
Nota Keuangan ke
DPR
Pelaksanaan
K/L melaksanakan
pengadaan dan
membuat kontrak
K/L melaksanakan
pencairan dana
hibah ke KPPN
Pelaporan
Dit EAS DJPPR
menyusun
Laporan
Keuangan BA
999.02
berdasarkan NoD
dari donor
KPPN
menerbitkan SP3
berdasarkan NoD
DPR menyetujui
APBN
K/L dan Kemenkeu
menyusun DIPA
K/L menyusun
Laporan SAI
berdasarkan SP3
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai
Kegiatan (DRKH – Off Treasury)
Type 2
Perencanaan
K/L menyiapkan
usulan kegiatan
ke Bappenas dan
menyiapkan
readiness criteria
Bappenas menilai
kelayakan dan
kesiapan proyek
dan menyusun
Daftar Kegiatan
(DRKH)
Negosiasi/
Penandatanganan
Penganggaran
Kemenkeu melakukan
negosiasi dan
penandatanganan
Grant Agreement
K/L mengajukan
permohonan Ijin
pembukaan rekening
ke Kemenkeu
K/L melaksanakan
pengadaan dan
membuat kontrak
KPPN
menerbitkan
SPHL
Kemenkeu
menyampaikan ijin
pembukaan
rekening
K/L melaksanakan
pencairan dana
hibah dari
Rekening Hibah
Bendahara
Pengeluaran
Dit EAS DJPPR
menyusun
Laporan
Keuangan BA
999.02
berdasarkan
SPHL dari KPPN
K/L dan Kemenkeu
menyusun DIPA
K/L mengajukan
pengesahan
pendapatan dan
belanja yang
bersumber dari
hibah ke KPPN
Pelaksanaan
Pelaporan
K/L menyusun
Laporan SAI
berdasarkan
SPHL
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengelolaan Hibah Terencana Barang/Jasa
(DRKH – Off Treasury)
Type 3
Perencanaan
K/L menyiapkan
usulan kegiatan
ke Bappenas dan
menyiapkan
readiness criteria
Bappenas menilai
kelayakan dan
kesiapan proyek
dan menyusun
Daftar Kegiatan
(DRKH)
Negosiasi/
Penandatanganan
Kemenkeu melakukan
negosiasi dan
penandatanganan
Grant Agreement
Pelaksanaan
K/L mengajukan permohonan
penerbitan nomor register
K/L mengajukan pengesahan
pendapatan yang bersumber
dari hibah ke DJPPR
(SP3HL-BJS)
Pelaporan
KPPN
menerbitkan
Persetujuan
MPHL-BJS
Dit EAS DJPPR
menyusun
Laporan
Keuangan BA
999.02
berdasarkan
MPHL-BJS dari
KPPN
Dit EAS DJPPR menerbitkan
nomor register dan SP3HLBJS
K/L mengajukan pengesahan
belanja yang bersumber dari
hibah ke KPPN
(MPHL-BJS)
K/L menyusun
Laporan SAI
berdasarkan
MPHL-BJS
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengelolaan Hibah Langsung Uang
(Non DRKH – Off Treasury)
Type 4
Perencanaan
K/L menyiapkan
usulan
kegiatan/proposal
ke Donor
Negosiasi/
Penandatanganan
Penganggaran
Pelaksanaan
KL melakukan
negosiasi dan
penandatanganan
Grant Agreement
dengan Donor
K/L mengajukan
permohonan
penerbitan nomor
register
K/L melaksanakan
pengadaan dan
membuat kontrak
KPPN
menerbitkan
SPHL
K/L melaksanakan
pencairan dana
hibah dari
Rekening Hibah
Bendahara
Pengeluaran
Dit EAS DJPPR
menyusun
Laporan
Keuangan BA
999.02
berdasarkan
SPHL dari KPPN
K/L mengajukan
permohonan Ijin
pembukaan rekening
ke Kemenkeu
Kemenkeu
menyampaikan ijin
pembukaan
rekening
K/L dan Kemenkeu
menyusun DIPA
Pelaporan
K/L mengajukan
pengesahan
pendapatan dan
belanja yang
bersumber dari
hibah ke KPPN
(SP2HL)
K/L menyusun
Laporan SAI
berdasarkan
SPHL
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa
(Non DRKH – Off Treasury)
Type 5
Perencanaan
K/L menyiapkan
usulan
kegiatan/proposal
ke Donor
Negosiasi/
Penandatanganan
KL melakukan
negosiasi dan
penandatanganan
Grant Agreement
dengan Donor
Pelaksanaan
K/L mengajukan permohonan
penerbitan nomor register
K/L mengajukan pengesahan
pendapatan yang bersumber
dari hibah ke DJPPR
(SP3HL-BJS)
Pelaporan
KPPN
menerbitkan
Persetujuan
MPHL-BJS
Dit EAS DJPPR
menyusun
Laporan
Keuangan BA
999.02
berdasarkan
MPHL-BJS dari
KPPN
Dit EAS DJPPR menerbitkan
nomor register dan SP3HLBJS
K/L mengajukan pengesahan
belanja yang bersumber dari
hibah ke KPPN
(MPHL-BJS)
K/L menyusun
Laporan SAI
berdasarkan
MPHL-BJS
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengelolaan Hibah Langsung Uang - SKPD
(Non DRKH – Off Treasury)
Type 6
Perencanaan
K/L menyiapkan
usulan
kegiatan/proposal
ke Donor
Negosiasi/
Penandatanganan
Penganggaran
KL melakukan
negosiasi dan
penandatanganan
Grant Agreement
dengan Donor
K/L mengajukan
permohonan
penerbitan nomor
register
K/L mengajukan
permohonan Ijin
pembukaan rekening
ke Kemenkeu
Kemenkeu
menyampaikan ijin
pembukaan
rekening
K/L dan Kemenkeu
menyusun DIPA
Pelaksanaan
Pelaporan
K/L menunjuk BPP
dan PPK di Daerah
PPK melaksanakan
pengadaan dan
membuat kontrak,
BPP mencairkan dana
hibah
PPK dan BPP
membuat laporan
kepada K/L
K/L mengajukan
pengesahan
pendapatan dan
belanja yang
bersumber dari hibah
ke KPPN (SP2HL)
KPPN
menerbitkan
SPHL
Dit EAS DJPPR
menyusun
Laporan
Keuangan BA
999.02
berdasarkan
SPHL dari KPPN
K/L menyusun
Laporan SAI
berdasarkan
SPHL
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa - SKPD
(Non DRKH – Off Treasury)
Type 7
Perencanaan
K/L menyiapkan
usulan
kegiatan/proposal
ke Donor
Negosiasi/
Penandatanganan
KL melakukan
negosiasi dan
penandatanganan
Grant Agreement
dengan Donor
Pelaksanaan
Pelaporan
K/L mengajukan permohonan penerbitan nomor
register
KPPN
menerbitkan
Persetujuan
MPHL-BJS
K/L membuat BASTO dengan Daerah
K/L mengajukan pengesahan pendapatan yang
bersumber dari hibah ke DJPPR
(SP3HL-BJS)
Dit EAS DJPPR menerbitkan nomor register
dan SP3HL-BJS
K/L mengajukan pengesahan belanja yang
bersumber dari hibah ke KPPN
(MPHL-BJS)
Dit EAS DJPPR
menyusun
Laporan
Keuangan BA
999.02
berdasarkan
MPHL-BJS dari
KPPN
K/L menyusun
Laporan SAI
berdasarkan
MPHL-BJS
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada
APBN
APBD
Belanja
Operasional
Belanja Hibah
Transfer
Dana
Laporan
Penggunaan
Dana ke Pemda
Pendapatan Hibah
LKPP
Laporan
Keuangan
KPUD/
BAWASLU
Register
Revisi
DIPA
SP2HL
SPHL
KPPN
Flexibilitas terkait penggunaan dana pilkada :
a.
Dana Pilkada yang telah ditransfer dari Pemda dapat langsung digunakan/dibelanjakan untuk kebutuhan
penyelenggaraan Pilkada;
b. Revisi DIPA dan Pengesahan dapat dilakukan kemudian namun tetap dalam tahun anggaran berjalan.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (1)
1. Penyediaan Belanja Hibah
DJPPR
Menteri Keuangan
DJA
1
Menyampaikan
Rincian Alokasi
Anggaran Hibah
Pemerintah/
Lembaga Asing
PPA
Kementerian /
Lembaga
KPA
Menyampaikan alokasi
ke K/L terkait, dan
meminta agar K/L
menyampaikan RAB
dan KAK
Menyampaikan RAB,
KAK dalam rangka
transfer dana hibah
2a
2c
3
2b
Menetapkan
Pejabat DJPU
sebagai KPA
Mengusulkan Pejabat
DJPU sebagai KPA
Mengesahkan DIPA
6
Mengajukan RDP
dilampiri dokumen
RAB, KAK dan SPTJM
ke DJA
5
2d
Menetapkan PPK dan PPSPM
Menyusun RDP dilampiri
RAB, KAK dan SPTJM yang
ditandatangani KPA
4
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (2)
2. Pencairan Belanja Hibah
DJPPR
DJA
Kementerian/Lembaga
PPA
DJPBn
KPA
1
Memberitahukan
DIPA Hibah ke
Pemerintah/
Lembaga Asing ke
K/L terkait
6
Proses revisi
anggaran dalam
hal terdapat
selisih kurs
5
Pengajuan revisi
anggaran dalam hal
terdapat selisih kurs
Memproses SPM
dalam rangka
pencairan hibah ke
Pemerintah/Lembaga
Asing
3
2
Menyampaikan surat
permintaan pencairan belanja
hibah dengan dilampiri :
SPTJM, Surat Keterangan
Rekening Penerima Hibah, dan
Rekening Koran Penerima
Hibah.
4
KPPN Pinjaman
dan Hibah
menerbitkan
SP2D
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (3)
3. Pelaporan Belanja Hibah
DJPPR
DJA
Kementerian/Lembaga
PPA
DJPBn
KPA
Bertanggungjawab atas
transfer dari kas
negara ke rekening
Pemerintah/ Lembaga
Asing penerima hibah
Bertanggungjawab atas
penggunaan anggaran dan
pencapaian output
Tata cara pelaporan Belanja Hibah mengacu ke
PMK tentang Sistem Akuntansi Hibah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Frequently Asked Question (1)
 Mengapa setiap perjanjian hibah harus diregistrasi?
Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah Pasal 74 ayat (3) diatur bahwa untuk setiap perjanjian pinjaman luar negeri dan
perjanjian hibah wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan
 Apa persyaratan pengajuan nomor registrasi hibah?
 Pengajuan permohonan nomor register hibah langsung bentuk uang dilampiri dengan:
a.
Perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan;
b.
Ringkasan Hibah.
 Pengajuan permohonan nomor register hibah langsung bentuk barang/Jasa/Surat Berharga dilampiri
dengan:
a.
Perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
b.
Ringkasan Hibah.
Dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud di atas, permohonan nomor register dilampiri
dengan:
1)
Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH)/Berita Acara Serah Terima (BAST).
2)
SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung) yang ditandatangani Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 Untuk format dokumen Ringkasan hibah sesuai dengan Lampiran II PMK 191/PMK.05/2011 tentang
Mekanisme Pengelolaan Hibah
 Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan menjaga validitas data hibah tahun 2014 dan
selanjutnya, maka dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan permohonan nomor register
hibah adalah dokumen asli atau fotocopy yang dilegalisir oleh satker penerima hibah (cap dinas dan
tanda tangan asli/basah)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Frequently Asked Question (2)
 Apa saja unsur-unsur pada Naskah Perjanjian Hibah?
Naskah Perjanjian Hibah paling sedikit memuat jumlah, peruntukan, dan ketentuan serta persyaratan,
dan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.
 Apakah terdapat format standar dokumen SPTMHL yang dilampirkan bersamaan
dengan dokumen BAST pada saat pengajuan nomor register?
 Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-81/PB/2011 tanggal 30 November
2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo
Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga, untuk Surat Pernyataaan Telah
Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) ditandatangani Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
 Untuk tanggal dan nomor naskah perjanjian hibah pada dokumen BAST merujuk pada tanggal dan
nomor dokumen BAST/Naskah Perjanjian Hibah
 Apakah terdapat format Berita Acara Penyerahan Hibah/Berita Acara Serah
Terima?
Tidak terdapat format baku dokumen Berita Acara Penyerahan Hibah/Berita Acara Serah Terima, namun
demikian Berita Acara Penyerahan Hibah/Berita Acara Serah Terima setidaknya memiliki unsur-unsur
yang harus dipenuhi, antara lain Tanggal Serah Terima, Pihak Pemberi dan Penerima, Tujuan
Penyerahan, Nilai Nominal, Bentuk Hibah, dan Rincian Harga per Barang.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Frequently Asked Question (3)
 Bagaimana jika dalam Berita Acara Penyerahan Hibah/Berita Acara Serah Terima
tidak diketahui nilai hibah yang diterima?
 Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker selaku PA/KPA penerima hibah dapat melakukan
estimasi nilai wajar atas barang/jasa/surat berharga yang diterima dan kemudian dituangkan pada
dokumen BAST atau lampiran dokumen BAST yang dan disetujui oleh pihak pemberi dan penerima
hibah
 Apabila nilai barang/jasa/surat berharga dalam mata uang asing, maka untuk nilai dalam Rupiahnya
dikonversi berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST
 Siapa yang memandatangani BAST?
BAST ditandatangani oleh Pemberi Hibah (Donor) dan Penerima Hibah (KL yaitu Pimpinan Lembaga atau
Kepala Satker)
 Siapa yang melakukan pengajuan pengesahan hibah?
Pengajuan pengesahan hibah dilakukan oleh penerima hibah, yang pengajuan pengesahannya
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 Apakah syarat pengesahan dokumen Surat Perintah Pengesahan Pendapatan
Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS)?
Dokumen SP3HL-BJS disusun sesuai format lampiran III PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme
Pengelolaan Hibah sebanyak 3 (tiga) rangkap asli (cap dinas dan tanda tangan asli/basah), ditandatangani
oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran, dan dilampiri dengan dokumen BAST (asli atau copy yang
dilegalisir) dan SPTMHL yang ditandatangani Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (cap dinas dan tanda
tangan asli/basah)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Frequently Asked Question (4)
 Kapan penerimaan hibah (hibah yang pencairannya tidak melalui BUN/KPPN)
diakui?
Penerimaan hibah diakui pada saat pengesahan di Kuasa BUN. Hibah uang saat terbit SPHL/SP3HL dan
hibah barang/jasa/surat berharga saat Persetujuan MPHLBJS berdasarkan BAST
 Akun apa saja yang dapat digunakan untuk mencatat belanja yang dibiayai dari
hibah pada Kementerian Lembaga?
Akun yang dapat digunakan untuk mencatat belanja yang dibiayai dari hibah adalah:
52XXXX Belanja Barang dan Jasa
53XXXX Belanja Modal
57XXXX Belanja Bantuan Sosial
 Bila Kementerian Lembaga (KL) menerima hibah uang yang nantinya digunakan
untuk pengadaan barang (aset) dan barang (aset) tersebut akan diteruskan
kepada Pemerintah Daerah/masyarakat, akun apa yang sebaiknya digunakan?
Bila barang (aset) yang akan dibeli akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah/masyarakat, sebaiknya
KL menggunakan akun 526XXX (Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda) saat
melakukan pengadaan/belanja
 Hibah apa saja yang memerlukan revisi DIPA?
Hanya hibah uang untuk membiayai kegiatan yang memerlukan revisi DIPA, sedangkan hibah
barang/jasa/surat berharga tidak memerlukan revisi DIPA
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Frequently Asked Question (5)
 Dicatat dimana saja hibah yang telah disahkan?
Untuk hibah uang yang telah disahkan dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan
Operasional (LO), Neraca (bila hibah menimbulkan pertambahan aset)
 Kapan Rekonsiliasi/konfimasi hibah antara Kementerian Lembaga (KL) dan DJPPR
dilakukan?
Sesuai amanat PMK 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah, KL
melakukan konfirmasi kepada DJPPR atas data realisasi hibah yang diterima secara langsung dari
pemberi hibah secara triwulan
 Dalam proses rekonsiliasi/konfirmasi antara Kementerian Lembaga (KL) dan
DJPPR, nilai mana yang akan dicantumkan dalam Berita Acara?
Dalam proses rekonsiliasi/konfirmasi nilai penerimaan hibah yang dicantumkan dalam berita acara
adalah penerimaan hibah yang telah disahkan oleh Kuasa BUN
 Bagaimana perlakuan atas sisa dana hibah yang kegiatannya telah selesai?
Saat kegiatan telah selesai dan masih terdapat sisa dana hibah, maka Kementerian Lembaga harus
menyetorkan kepada Kas Negara, kecuali bila dinyatakan lain dalam Perjanjian Hibah
 Berapa nilai aset terendah dari suatu barang yang layak diserahterimakan ke
Pemerintah/Counterpart sesuai dengan regulasi Kementerian Keuangan?
Kementerian Keuangan tidak mengatur batasan minimal nilai aset yang akan diserahterimakan atau
dihibahkan antara pihak pemberi (donor) dengan pihak penerima
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Frequently Asked Question (6)
 Bagaimana untuk aset yang diadakan oleh donor tetapi digunakan oleh KL untuk
kepentingan proyek. Apakah aset tersebut harus di BAST kan atau bisa digunakan
saja oleh KL?
Jika akan digunakan oleh KL maka aset tersebut di BAST kan ke KL
 Apakah terdapat peraturan terkait tata cara pemberian aset saat proyek akan
berakhir?
Pada prinsipnya pemberian aset dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan/urgensi masing-masing
pihak, baik pada awal proyek, pertengahan proyek maupun saat proyek berakhir yang ditandai dengan
BAST
 Bagaimana tentang barang habis pakai (contoh: ban dan spare part kendaraan),
ketika diganti karena telah usang untuk tujuan perawatan, apa yang harus
dilakukan atas spare part bekas dimaksud yang terkadang ada yang cukup mahal?
Apa bukti pendukung yang harus disiapkan?
Jika belum di BAST kan maka biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab donor namun apabila sudah di
BAST kan, maka akan menjadi tanggung jawab Kementerian Lembaga
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
© 2016
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Frans Seda Lantai 7
Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta
Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712
www.djppr.kemenkeu.go.id
Email : hibah.djppr@kemenkeu.go.id