library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id UPAYA PROGRAM PEMUTIHAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL INDONESIA OLEH MALAYSIA (TAHUN 2016-2018) SKRIPSI Sebagai persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Hubungan Internasional Oleh: MUHAMMAD SURYA FAROGHI NIM D0414038 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2019 i library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id UPAYA PROGRAM PEMUTIHAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL INDONESIA OLEH MALAYSIA TAHUN 2016-2018 ii library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id iii library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id HALAMAN MOTO “Do what is beautiful. Allah loves those who do what is beautiful.” – Surah Baqarah 2:195 “See the world not as it is, but as it should be.” – Sue Sylvester, Glee “…with every broken bones, I swear I lived.” – OneRepublic “Cherish love, appreciate time, and fear death.” – M. Surya Faroghi iv library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERSEMBAHAN Penulisan karya ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari pihakpihak terdekat. Penulis mengucapkan terimakasih untuk: Allah SWT yang selalu menyertai langkah Penulis dan selalu memberikan kemudahan dan rahmat-Nya kepada Penulis, Kedua orangtua Penulis, Ayahanda Suriadi, Ibunda Kartini Usman, dan nenek Penulis, Alm. Kasri, dua wanita yang menjadi figur pahlawan dalam hidup Penulis, Kedua adik Penulis, Ridho Abdul Hamid dan Rahmat Mufid Kelana, serta keempat sahabat terdekat Penulis, Jajaran dosen dan staf program studi Hubungan Internasional FISIP UNS, Sahabat-sahabat penulis selama proses perkuliahan di UNS, Kota Surakarta, saksi bisu yang menginspirasi Penulis, dan Universitas Sebelas Maret, kampus tercinta Penulis. v library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KATA PENGANTAR Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Upaya Program Pemutihan Pekerja Migran Indonesia Ilegal oleh Malaysia Tahun 20162018, dengan sebaik-baiknya. Tingginya angka pekerja migran ilegal Indonesia di negara-negara penerima tenaga kerja bukanlah hal yang baru. Malaysia sebagai salah satu negara tetangga terdekat dari Indonesia, dengan banyaknya kesamaan yang dimiliki oleh kedua negara, mulai dari kemiripan bahasa, kesamaan ras, mayoritas agama, dan sosial budaya, menyebabkan gampangnya pekerja migran Indonesia untuk memasuki wilayah Malaysia melalui pintu belakang. Telah banyak program ataupun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia maupun pemerintah Indonesia untuk menangani para pekerja migran gelap tersebut, salah satunya dan yang paling terbaru yaitu program pemutihan atau rehiring programme. Penelitian ini membahas dan menganalisis tentang upaya dan problematika dari program pemutihan ini yang telah berlangsung dari Februari 2016 sampai dengan Mei 2018 silam. Penulis meneliti tentang apakah program yang dianggap mampu menjadi jalan keluar dalam mengatasi permasalahan pekerja migran ilegal di Malaysia berhasil dalam mencapai tujuannya, terutama dan yang paling utama terkhusus dalam menangani pekerja migran ilegal Indonesia. Penelitian ini akan diulas dengan kerangka konseptual inti, yaitu konsep hubungan bilateral dan teori kelembagaan dengan beberapa teori lain sebagai pendukung dan penguat analisis. Penyelesaian skripsi ini sendiri tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya Penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih atas sgeala bantuan kepada berbagai pihak tersebut, yaitu antara lain: vi library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 2. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 3. Drs. Ign. Agung Setyawan, S.E., S.Ikom., M.Si., Ph.D selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNS. 4. Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. 5. Lukman Fahmi Djarwono S.IP, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik. 6. Dosen pengajar dan staf di Program Studi Hubungan Internasional, antara lain: Septyanto Galan Prakoso S.IP, M.Sc., Leni Winarni S.IP, M.Si., Muhammad Qobidl’ Ainul Arif S.IP, M.A., Drs. Budiarjo, M.Si., Andriko Sandria S.IP., M.A., Salieg Luki Munestri S.S, M.A., Randhi Satria S.IP, M.A., Alm. Prof. Drs. H. Totok Sarsito, SU., M.A., Ph.D, Arief Noertanto, dan segenap dosen-dosen dan admin Program Studi Hubungan Internasional Universitas Sebelas Maret. 7. Bapak Faiez Maulana, selaku pemberi sumber data Penulis dari Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia beserta bantuan dari beberapa satf lainnya serta staff Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 8. Rekan-rekan Penulis yang telah memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi ini: Dedi Hariandi, Faisal Andrean, Risky Arbi Sinuraya, Hardiansyah, Erisna Simbolon, Sanyo Sibero, Maora Rianti, Mita Rahmawati, Rengginat, Akbar Fatra, Monica Ayu, Dwina, Charneva, Reni, Amanda Viega, Amanda Putri, Imanuel Friston, Regalfa, Elsa Purba, Laviena, Fahma, Putra, Arief, Kelompok Staf Magang KJRI Penang 2017, Tim KKN UNS Fatuleu 2018, serta seluruh teman-teman Hubungan Internasional Angkatan 2014. vii library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Beserta beberapa pihak lainnya yang telah membantu Penulis di dalam proses pengerjaan skripsi ini yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu di dalam kata pengantar ini. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dari Penulis baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Akhir kata, meski jauh dari kata sempurna, Penulis berharap semoga skripsi ini daoat membawa manfaat bagi siapapun yang membaca dan mengkaji isu ini. Surakarta, 02 Oktober 2019 Muhammad Surya Faroghi D0414038 viii library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id ABSTRAK Upaya Program Pemutihan Pekerja Migran Indonesia Ilegal oleh Malaysia Tahun 2016-2018 Muhammad Surya Faroghi – D0414038 – Hubungan Internasional FISIP 2014 Universitas Sebelas Maret Surakarta Penelitian ini dibuat untuk mengkaji upaya dan problematika dari kebijakan rehiring programme atau pemutihan oleh Malaysia dalam mengatasi permasalahan banyaknya pekerja migran ilegal di negara mereka. Kebijakan program ini bukan merupakan hasil dari MoU antara Malaysia dengan negaranegara pengirim pekerja migran ilegal, melainkan hanya berupa surat edaran dan anjuran. Proses-proses untuk memenuhi syarat dalam mengikuti program ini dianggap kurang praktis dan tidak mendapatkan perhatian dari sasaran menurut pemerintah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kebijakan pemutihan ini dalam mengurangi angka TKI ilegal di Malaysia, upaya dan problematika, dan tingkat kesuksesan dari program ini. Penelitian ini menghasilkan bahwa TKI ilegal akan susah untuk diidentifikasi jumlahnya dikarenakan banyaknya pekerja ilegal yang mana disini berarti pekerja yang melalui jalur belakang atau tanpa melewati imigrasi Malaysia, dan dengan adanya program rehiring ini dilaksanakan, tidak cukup kuat dalam mengatasi problematika pekerja migran ilegal, selagi masih ada perbedaan dalam upah buruh, perlindungan, dan pelayanan asuransi antara kedua negara yang berhubungan, yang dimana akhirnya konsep hubungan bilateral dibutuhkan yang digunakan penulis dalam menganalisis keberhasilan program ini. Penulis akan mengkaji mengenai keterbatasan program rehiring dalam menangani TKI ilegal yang kasusnya bervariasi, mengakibatkan program ini tidak dapat berjalan dengan baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana data-data yang diperoleh akan berasal dari teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka. Dalam penelitian ini juga dianalisis peran Indonesia dan Malaysia sebagai pembuat kebijakan dengan teori kelembagaan dalam menangani kasus pekerja migran ilegal Indonesia di Malaysia. Upaya program ini akan sangat maksimal dan problematika dapat dihindari jika kedua pemerintah, Indonesia-Malaysia, tidak hanya fokus pada permasalahan tentang apa yang harus dilakukan dengan para pekerja migran ilegal daripada menangani masalah bagaimana cara mengurangi angka para calon pekerja migran ilegal dan memperketat penjagaan perbatasan wilayah kedua negara. Kata Kunci: Konsep Bilateralisme, Teori Institusionalisme, Pekerja Migran Ilegal Indonesia, Kerjasama Indonesia-Malaysia, Rehiring Programme ix library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id ABSTRACT The Efforts in the Rehiring Programme of Malaysia: Handling Cases of Indonesian Illegal Migrant Workers (2016-2018) Muhammad Surya Faroghi – D0414038 – International Relations, Faculty of Social and Political Science 2014 – Universitas Sebelas Maret Surakarta This research was made to analyze the efforts and the problematics of the rehiring program policy by the Malaysian Government in addressing the problem of the large number of illegal migrant workers in their countries. This program policy is not a result of the MoU between Malaysia and countries that sending the illegal migrant workers, but only in the form of circular letters and suggestions. The processes for fulfilling the requirements for participating in this program are considered to be impractical and do not receive attention from targets according to the Indonesian government. The purpose of this study is to describe this rehiring policy in reducing the number of illegal migrant workers in Malaysia, the efforts and problems, and the success rate of this program. This study found that Indonesian illegal migrant workers would be difficult to identify because there were a large number of illegal workers, which means that workers who went through the back lane or without passing through Malaysian immigration, and with the rehiring program implemented, were not strong enough to overcome the problems of illegal migrant workers, while still being there are differences in labor wages, protection, and insurance services between the two countries concerned, which is where finally the concept of bilateral relations is needed that the author uses in analyzing the success of this program. The author will explain the limitations of the rehiring program in dealing with illegal migrant workers whose cases are varied, resulting in this program not being able to run properly. The method used in this research is descriptive qualitative research in which the data obtained will come from data collection techniques in the form of interviews and literature study. In this study is also analyzed the role of Indonesia and Malaysia as policy makers with institutional theory in handling cases of Indonesian illegal migrant workers in Malaysia. The efforts of this program will be maximized and the problems can be avoided if the two governments, Indonesia-Malaysia, not only focus on the problem of what to do with illegal migrant workers rather than addressing the problem of how to reduce the number of prospective illegal migrant workers and tighten border guarding the two countries. Keywords: Concept of Bilateralism, Institutionalism Theory, Indonesian Illegal Migrant Workers, Indonesia-Malaysia Cooperation, Rehiring Program x library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Registrasi Program Rehiring oleh MYEG services berhad ........ 66 Gambar 2.2. Persyaratan Ketat untuk Mendaftar di Program Pemutihan atau Rehiring Malaysia .................................................................................. 68 Gambar 3.1. Program 3+1 Pulang Sukarela bagi Pekerja Migran Ilegal Indonesia di Malaysia ............................................................................................ 125 xi library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Negara-Negara ASEAN ....... 38 Tabel 2.2. Jumlah Total PMI di Malaysia Berdasarkan Jenis Kelamin Terhitung dari 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2018 ........................................... 38 Tabel 2.3. Jumlah Penempatan PMI di Malaysia Berdasarkan Sektor Pekerjaan Tahun 2016-2018 .................................................................................... 39 Tabel 2.4. Jumlah Total PMI di Malaysia Tahun 2016-2018 Berdasarkan Jenjang Pendidikan ............................................................................................. 40 Tabel 2.5. Jumlah Total PMI di Malaysia Berdasarkan Status Perkawinan . 40 Tabel 2.6. Tujuan dari Program Pemutihan Secara Garis Besar ................... 65 Tabel 3.1. Jumlah PMI Tidak Berdokumen yang Dideportasi dari Malaysia Tahun 2016-2018 .............................................................................................. 132 Tabel 3.2. Jumlah Kasus Deportasi PMI Tidak Berdokumen Per Tahun ..... 133 xii library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id DAFTAR LAMPIRAN Transkrip Wawancara Kepala Seksi Multilateral dan Harmonisasi Kebijakan dan Resolusi Dirjen Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI.................... 149 Program Pemutihan (Rehiring) oleh Kedutaan Besar Filipina di Kuala Lumpur, Malaysia ................................................................................................ 154 Bagian J Process Rehiring Programme for Illegal Workers (PATI) ............... 176 Siaran Pers KBRI Kuala Lumpur tentang Berakhirnya Program Rehiring dan Perpanjangan Program 3+1 ................................................................. 181 xiii library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id DAFTAR ISTILAH Rehiring : Sebuah program dalam istilah dunia kerja yang berarti pemutihan atau mempekerjakan kembali pekerja dengan kontrak kerja yang sudah habis, ilegal, ataupun dalam kondisi sudah pernah diberhentikan sebelumnya. Memorandum of Understanding : Nota kesepahaman yang merupakan sebuah dokumen persetujuan legal yang menjelaskan antara dua belah pihak dimana tidak seformal sebuah perjanjian. Social Capital Theroy : Teori kontemporer yang disampaikan oleh Castles dan Miller yang mengembangkan konsep jaringan migrasi. Pendekatan dari teori ini menyatakan internasional senantiasa bahwa migrasi mengembang sehingga menjadi hubungan jaringan yang sangat luas serta semua orang tidak merasa kesulitan untuk bermigrasi. Hubungan yang sangat nampak dimaksudkan di sini ialah perbedaan gaji dan peluang pekerjaan. Securitization : Proses perubahan subjek menjadi persoalan 'keamanan' oleh negara. Ini adalah politisasi versi ekstrem yang mengizinkan cara apapun demi menjaga xiv library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id keamanan. Isu yang tersekuritisasi tidak selalu berupa isu yang menentukan keberlangsungan sebuah negara. Isu yang tersekuritisasi justru merupakan isu ketika seseorang berhasil mengubah suatu isu menjadi persoalan (eksistensial). xv hidup dan mati library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id DAFTAR SINGKATAN 6P : Pendaftaran, Pemutihan, Pengampunan, Pemantauan, Penguatkuasaan, Pengusiran BHD : Berhad (sebutan BUMN Malaysia) BHI : Badan Hukum Indonesia BNP2TkI : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Deplu : Departemen Luar Negeri Depnakertrans : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi FOMEMA : Foreign Workers’ Medical Examination ILO : International Labor Organization IMAN : International Marketing and Net Resources JIM : Jabatan Imigresen Malaysia KBRI : Kedutaan Besar Republik Indonesia Kemlu : Kementerian Luar Negeri Kemnaker : Kementerian Ketenagakerjaan KemPPPA : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KJRI : Konsulat Jenderal Republik Indonesia xvi library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KTKLN : Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri KUHAP : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat Menaker : Menteri Ketenagakerjaan Menakertrans : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menlu : Menteri Luar Negeri MoHA : Ministry of Home Affairs MyEG : Malaysia E-Government NTB : Nusa Tenggara Barat NTT : Nusa Tenggara Timur PAP : Pembekalan Akhir Pemberangkatan PATI : Pendatang Asing Tanpa Izin PJTKI : Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia PLRT : Penata Laksana Rumah Tangga PMI : Pekerja Migran Indonesia POLRI : Polisis Republik Indonesia PPMI : Perlindungan Pekerja Migran Indonesia PPTKIS : Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PRT : Pembantu Rumah Tangga RI : Republik Indonesia Sdn Bhd : Sendirian Berhad (sebutan perusahaan swasta Malaysia) xvii library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id SVP : Streamlined Visa Processing (visa untuk pelajar) TKI : Tenaga Kerja Indonesia TKW : Tenaga Kerja Wanita TNI : Tentara Nasional Indonesia UMR : Upah Minimum Regional UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees UU : Undang-Undang UUD : Undang-Undang Dasar VPTE : Visitor’s Pass Temporary Employment WNA : Warga Negara Asing WNI : Warga Negara Indonesia xviii library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERNYATAAN SKRIPSI OTENTIK Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Muhammad Surya Faroghi NIM : D0414038 Program Studi : Hubungan Internasional Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi berjudul: Upaya Program Pemutihan Pekerja Migran Indonesia Ilegal oleh Malaysia Tahun 2016-2018 adalah karya penelitian otentik karya saya sendiri, yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel di jurnal maupun di surat kabar. Seluruh kutipan, pendapat, opini, dan tulisan yang ada dalam skripsi ini – selain pendapat saya sendiri – mencatumkan sumbernya secara lengkap dan bertanggungjawab serta dituiis dalam catatan akhir (endnote). Seluruh sumber referensi dan wawancara ditulis dalam daftar pustaka. Apabila kelak di kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, sampai pencabutan gelar yang saya peroleh berkat skripsi ini. Surakarta, 02 Oktober 2019 Yang menyatakan, MUHAMMAD SURYA FAROGHI NIM D0414038 xix library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ......................................................... ii HALAMAN PENGESEHAN TIM PENGUJI .......................................................... iii HALAMAN MOTO HIDUP .................................................................................. iv PERSEMBAHAN .................................................................................................. v KATA PENGANTAR ............................................................................................ vi ABSTRAK ........................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xi DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiii DAFTAR ISTILAH ............................................................................................. xiv DAFTAR SINGKATAN ...................................................................................... xvi PERNYATAAN SKRIPSI OTENTIK .................................................................... xix DAFTAR ISI ........................................................................................................ xx BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah ................................................ 13 C. Tujuan dan Manfaat ................................................................................. 14 1. Tujuan Penelitian ............................................................................ 14 2. Manfaat Penelitian ......................................................................... 14 D. Studi Literatur .......................................................................................... 16 E. Kerangka Konseptual .............................................................................. 21 Teori Institusionalisme (Institutionalism Theory) ............................. 21 Konsep Bilateralisme (Concept of Bilateralism) ............................... 24 F. Metode Penulisan ................................................................................... 26 xx library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id G. Hasil yang Ingin Dicapai ......................................................................... 29 BAB II DESKRIPSI LINGKUP PENELITIAN DAN PENYAJIAN DATA A. Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Perlindungan Warga Negara Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia ................................................. 33 B. Aspek Legal Tenaga Kerja Indonesia .................................................... 36 C. Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Melindungi Hak-Hak Buruh dan Sipil Tenaga Kerja Indonesia serta Sejarah Kerjasama Antara Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Kasus TKI Ilegal ........................................ 45 1. Kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia .................................... 45 2. Komitmen Indonesia dalam Melindungi PMI di Malaysia ................. 51 3. Kerjasama Perlindungan TKI: Daya Bargaining Position Indonesia dengan Malaysia ............................................................................... 56 D. Rehiring Programme atau Program Pemutihan Sebagai Salah Satu Jalan Keluar Penyelesaian Masalah TKI Ilegal di Malaysia ............................. 63 BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Upaya Program Pemutihan Pekerja Migran Indonesia Ilegal oleh Malaysia Tahun 2016-2018 dalam Perspektif Institusionalisme ............ 77 B. Malaysia Sebagai Aktor Rasional dalam Upaya Program Pemutihan Pekerja Migran Indonesia Ilegal oleh Malaysia Tahun 2016-2018 ....... 89 1. Kebijakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Malaysia sebagai Aktor Rasional serta Analisis Tingginya Angka PMI Ilegal di Malaysia .......... 90 2. Alasan Keamanan dalam Pembentukan Program Pemutihan Malaysia Tahun 2016-2018 ..................................................................................... 92 3. Alasan Ekonomi dalam Pembentukan Program Pemutihan Malaysia Tahun 2016-2018 ..................................................................................... 97 C. Hubungan Bilateral Malaysia-Indonesia dalam Upaya Program Pemutihan PMI Ilegal oleh Malaysia Tahun 2016-2018 .......................................... 102 D. Peran Rehiring dalam Penanganan Kasus PMI Ilegal di 2016-2018 ..... 110 1. Rehiring Programme sebagai Bentuk Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Malaysia .................................................................................................. 111 2. Analisis Pemutihan sebagai Jalan Keluar Menangani PMI Ilegal ..... 115 xxi library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id E. Kelebihan dan Kelemahan dari Program Rehiring Malaysia dari Tahun 2016-2018 ............................................................................................... 122 1. Rehiring Programme Malaysia sebagai Solusi dari Teori Migrasi Ekonomi Klasik....................................................................................................... 127 2. Kelebihan dari Program Rehiring bagi Indonesia ............................ 129 3. Kekurangan dari Program Rehiring Malaysia ................................... 131 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ............................................................................................ 139 B. Saran ....................................................................................................... 142 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 146 LAMPIRAN ...................................................................................................... 150 xxii