PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 102/PMK.01/2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
1.
2.
3.
4.
5.
Memperhatikan
:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dipandang perlu untuk
menyempurnakan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah dan
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
94 Tahun 2006;
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 22 Tahun 2007;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun
2005;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam
surat Nomor B/1697/M.PAN/7/2008 tanggal 8 Juli 2008;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA.
–2–
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
BAB I
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi
Pasal 1
(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya dalam
keputusan ini disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
(2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 2
Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis,
pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara
dan lelang.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah
menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan
negara;
b. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang
penilaian;
c. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengurusan piutang negara;
d. pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan,
paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
e. pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta
kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau
penjamin hutang;
f. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi
lelang serta pengembangan lelang;
g. pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang
negara dan lelang;
h. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan
informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
i.
pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang;
–3–
j.
pelaksanaan dan pengawasan teknis
pengurusan piutang negara dan lelang;
pengelolaan
kekayaan
negara,
penilaian,
k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara;
l.
pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Kantor Wilayah
Pasal 4
Kantor Wilayah terdiri dari:
a. Bagian Umum;
b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;
c. Bidang Penilaian;
d. Bidang Piutang Negara;
e. Bidang Lelang;
f. Bidang Hukum dan Informasi;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 5
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan,
pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah.
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
e. serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan
kantor wilayah.
–4–
Pasal 7
Bagian Umum terdiri dari:
a. Subbagian Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
Pasal 8
(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
(3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata
usaha, perlengkapan dan rumah tangga, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik
dan laporan akuntabilitas, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik
negara di lingkungan kantor wilayah.
Pasal 9
Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian
bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pemantauan di bidang kekayaan negara.
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengelolaan
Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan
dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan barang milik negara/kekayaan negara;
b. penyiapan bahan bimbingan teknis penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan daftar
barang milik negara/kekayaan negara ;
c. penyiapan bahan penetapan satus penggunaan, pemanfaataan, pemindahtanganan dan
penghapusan barang milik negara/kekayaan negara;
d. penyiapan bahan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan barang milik negara/kekayaan negara;
e. penyiapan bahan penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan daftar barang milik
negara/kekayaan negara.
–5–
Pasal 11
Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara terdiri dari:
a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I;
b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II;
c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III.
Pasal 12
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, penatausahaan, akuntansi, dan
penyusunan daftar barang milik negara serta penetapan status penggunaan, pemanfaataan,
pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara/kekayaan negara kekayaan
negara lingkup I, II, dan III, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
Pasal 13
Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi,
pemantauan, evaluasi dan bimbingan terhadap Penilai serta pelaksanaan kegiatan di bidang
penilaian sumber daya alam, properti, properti khusus dan usaha.
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penilaian
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di
bidang penilaian sumber daya alam, properti, properti khusus dan usaha;
b. penyiapan bahan bimbingan teknis penelitian, pengolahan data dan informasi di bidang
penilaian sumber daya alam, properti, properti khusus dan usaha;
c. penyiapan bahan bimbingan terhadap Penilai;
d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian.
Pasal 15
Bidang Penilaian terdiri dari:
a. Seksi Penilaian Sumber Daya Alam;
b. Seksi Penilaian Properti;
c. Seksi Penilaian Properti Khusus dan Usaha.
–6–
Pasal 16
(1) Seksi Penilaian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian,
pengolahan data dan informasi, bimbingan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan
di bidang penilaian sumber daya alam.
(2) Seksi Penilaian Properti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan
teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengolahan
data dan informasi, bimbingan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan di bidang
penilaian properti.
(3) Seksi Penilaian Properti Khusus dan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis
penelitian, pengolahan data dan informasi, bimbingan terhadap penilai serta
pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian properti khusus dan usaha.
Pasal 17
Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian
potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pemberian
bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah,
pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara,
penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, serta bimbingan
teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan
yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang.
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Piutang Negara
menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, penagihan dan
eksekusi piutang negara;
b. penyiapan bahan pertimbangan atas usul penghapusan, pencegahan bepergian ke luar
negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
c. penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan atas usul keringanan hutang;
d. pemberian bimbingan teknis verifikasi pengurusan piutang negara;
e. penggalian potensi piutang negara;
f. pelaksanaan pengurusan piutang negara;
g. pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan
atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin
hutang;
h. pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan pengamanan,
pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.
–7–
Pasal 19
Bidang Piutang Negara terdiri dari:
a. Seksi Piutang Negara I;
b. Seksi Piutang Negara II;
c. Seksi Piutang Negara III.
Pasal 20
Seksi Piutang Negara I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan bimbingan teknis dan evaluasi penetapan, penagihan, eksekusi barang
jaminan dan/atau harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, dan
memberikan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau
jumlah hutang, usul paksa badan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang,
penghapusan piutang negara, penataan dan pengamanan, pemblokiran serta pemeriksaan
barang jaminan milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, melakukan
pendataan, pengolahan dan pengelolaan barang jaminan piutang negara, sesuai penugasan
yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
Pasal 21
Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi,
pemantauan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang, dan bimbingan terhadap
Profesi Pejabat Lelang, dan Jasa Lelang, serta pengawasan lelang.
Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Lelang
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi
dan penatausahaan risalah lelang, dan pengembangan lelang;
b. penyiapan bahan pengawasan lelang;
c. pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang;
d. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Pejabat Lelang dan
Jasa Lelang.
Pasal 23
Bidang Lelang terdiri dari:
a. Seksi Bimbingan Lelang I;
b. Seksi Bimbingan Lelang II;
c. Seksi Bimbingan Lelang III.
–8–
Pasal 24
Seksi Bimbingan Lelang I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi dan
penatausahaan risalah lelang, dan pengembangan lelang, pengawasan lelang, dan
pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang serta bimbingan dan pelaksanaan
pengawasan profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang lingkup I, II, dan III, sesuai penugasan
yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
Pasal 25
Bidang Hukum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelayanan
bantuan hukum dan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan
informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, serta
pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang.
Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Hukum dan
Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaahan
hukum, serta penanganan perkara di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan
piutang negara dan lelang;
b. penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
c. pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
d. penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penatausahaan berkas pengurusan
piutang negara;
e. pelaksanaan pengolahan data, dan penyajian informasi di bidang kekayaan negara,
penilaian, piutang negara dan lelang;
f. pengawasan implementasi sistem aplikasi;
g. pelaksanaan pengelolaan jaringan komunikasi data.
Pasal 27
Bidang Hukum dan Informasi terdiri dari:
a. Seksi Bantuan Hukum;
b. Seksi Verifikasi;
c. Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi.
–9–
Pasal 28
(1) Seksi Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan
pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaahan hukum, serta penanganan perkara
di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.
(2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang
negara dan lelang, bimbingan teknis registrasi dan penatausahaan berkas pengurusan
piutang negara, serta verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang.
(3) Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan
pengolahan data, dan penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang
negara dan lelang, serta pengawasan implementasi sistem aplikasi dan pengelolaan
jaringan komunikasi data.
BAB II
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi
Pasal 29
(1) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya dalam Keputusan ini
disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang
berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
(2) KPKNL dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 30
KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian,
piutang negara, dan lelang.
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi:
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
30,
KPKNL
a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
b. registrasi, verifikasi
dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta
penghapusan kekayaan negara;
c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan,
eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
– 10 –
d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau
jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau
penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
f. pelaksanaan pelayanan lelang;
g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan
penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
i.
pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin
hutang serta harta kekayaan lain;
j.
pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara
dan lelang;
m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
n. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 32
KPKNL terdiri dari:
a. Subbagian Umum;
b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
c. Seksi Pelayanan Penilaian;
d. Seksi Piutang Negara;
e. Seksi Pelayanan Lelang;
f. Seksi Hukum dan Informasi;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 33
(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata
usaha, rumah tangga, dan pengkoordinasian penyelesaian temuan hasil pemeriksaan
aparat pengawasan fungsional, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik dan
laporan akuntabilitas, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik
negara di lingkungan KPKNL.
– 11 –
(2) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,
penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian,
penatausahaan dan penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara.
(3) Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi
identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data,
penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan
penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, real
properti, properti khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan Badan Hukum
Pemerintah dan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian yang diamanatkan oleh
Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
(4) Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan
penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang
dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, eksekusi barang jaminan dan/atau harta
kekayaan lain, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke
luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan
penyelesaian atau penghapusan piutang negara, inventarisasi piutang negara,
pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang, serta inventarisasi, registrasi,
pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan.
(5) Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen
persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta
penyusunan minuta risalah lelang, pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan risalah
lelang, pembukuan penerimaan hasil lelang, pembuatan salinan, petikan dan grosse
risalah lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan superintendensi Pejabat Lelang
serta pengawasan Balai Lelang dan pengawasan lelang pada Perum Pegadaian dan
lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero).
(6) Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan penatausahaan
berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, penyajian informasi,
pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kekayaan negara, penilaian, pengurusan
piutang negara dan lelang, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan
hasil lelang.
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 34
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
– 12 –
Pasal 35
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional
senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 36
Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin satuan organisasi instansi vertikal Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan instansi
vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta dengan instansi lain di luar instansi
vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
Pasal 37
Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 38
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat
pada waktunya.
Pasal 39
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan
kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.
Pasal 40
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan
petunjuk kepada bawahan.
– 13 –
Pasal 41
(1) Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah dan
Kepala Bagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala
Kantor Wilayah.
(2) Para Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menyampaikan
laporan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan Kepala
Subbagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
(3) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang
membawahkannya.
BAB V
LOKASI
Pasal 42
(1) Sejak berlakunya keputusan ini, terdapat:
a. 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah;
b. 89 (delapan puluh sembilan) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
(2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja:
a. Kantor Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II, Peraturan ini.
BAB VI
ESELONISASI
Pasal 43
(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah jabatan struktural
eselon II.a.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara adalah jabatan struktural eselon III.a.
(3) Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah jabatan struktural eselon
III.a.
– 14 –
(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara adalah jabatan struktural eselon IV.a.
(5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
adalah jabatan struktural eselon IV.a.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
Pembagian wilayah kerja KPKNL Jakarta I, II, III, IV, dan V sebagaimana tercantum dalam
lampiran II diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45
Selama Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka organisasi instansi vertikal yang telah ada
sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46
Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri
Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
LAMPIRAN I
PERATURAN
MENTERI
KEUANGAN
NOMOR
102/PMK.01/2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI
VERTIKAL
DIREKTORAT
JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA
NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
DAERAH
ADMINISTRASI
KPKNL
PEMERINTAHAN
Propinsi Nangroe Aceh
1. Banda Aceh
Darussalam
2. Lhokseumawe
3. Meulaboh
1.
KANWIL I DJKN
BANDA ACEH
BANDA ACEH
2.
KANWIL II DJKN
MEDAN
MEDAN
Propinsi Sumatra Utara
1. Medan
2. Binjai
3. Pematang Siantar
4. Kisaran
5. Padang
Sidempuan
3.
KANWIL III DJKN
PEKANBARU
PEKANBARU
1. Propinsi Riau
2. Propinsi Sumatera Barat
3. Propinsi Kepri
1. Padang
2. Bukit Tinggi
3. Pekan Baru
4. Batam
5. Tanjung Pinang
6. Dumai
4.
KANWIL IV DJKN
PALEMBANG
PALEMBANG
1. Propinsi Sumatera Selatan
2. Propinsi Bangka Belitung
3. Propinsi Jambi
1. Jambi
2. Palembang
3. Lahat
4. Pangkal Pinang
5. Baturaja
5.
KANWIL V DJKN
BANDAR
LAMPUNG
BANDAR
LAMPUNG
1. Propinsi Lampung
2. Propinsi Bengkulu
1. Bengkulu
2. Curup
3. Bandar Lampung
4. Metro
6.
KANWIL VI DJKN
SERANG
SERANG
Propinsi Banten
1. Serang
2. Tangerang
3. Serpong
7.
KANWIL VII DJKN
JAKARTA
JAKARTA
Propinsi DKI Jakarta
1. Jakarta I
2. Jakarta II
3. Jakarta III
4. Jakarta IV
5. Jakarta V
-2-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
DAERAH
ADMINISTRASI
KPKNL
PEMERINTAHAN
Propinsi Jawa Barat
1. Bandung
2. Bekasi
3. Bogor
4. Purwakarta
5. Tasikmalaya
6. Cirebon
7. Sukabumi
8.
KANWIL VIII DJKN
BANDUNG
BANDUNG
9.
KANWIL IX DJKN
SEMARANG
SEMARANG
1. Propinsi Jawa Tengah
2. Propinsi D.I. Yogyakarta
1. Semarang
2. Surakarta
3. Kudus
4. Pekalongan
5. Tegal
6. Yogyakarta
7. Bantul
8. Sleman
9. Magelang
10. Purwokerto
10.
KANWIL X DJKN
SURABAYA
SURABAYA
Propinsi Jawa Timur
1. Surabaya
2. Sidoarjo
3. Malang
4. Jember
5. Pamekasan
6. Madiun
7. Bojonegoro
8. Kediri
11.
KANWIL XI DJKN
PONTIANAK
PONTIANAK
Propinsi Kalimantan Barat
1. Pontianak
2. Singkawang
3. Sanggau
12.
KANWIL XII DJKN
BANJARMASIN
BANJARMASIN
1. Propinsi Kalimantan
Tengah
2. Propinsi Kalimantan
Selatan
1. Palangkaraya
2. Pangkalan Bun
3. Banjarmasin
4. Barabai
13.
KANWIL XIII DJKN
SAMARINDA
SAMARINDA
Propinsi Kalimantan Timur
1. Balikpapan
2. Samarinda
3. Tenggarong
4. Tarakan
5. Bontang
LAMPIRAN II
PERATURAN
MENTERI
KEUANGAN
NOMOR
102/PMK.01/2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI
VERTIKAL
DIREKTORAT
JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA
NAMA, LOKASI DAN WILAYAH KERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
1. KPKNL BANDA ACEH
BANDA ACEH
1.
2.
3.
4.
5.
2. KPKNL LHOKSEUMAWE
LHOKSEUMAWE
1. KOTA LHOKSEUMAWE
2. KAB. ACEH UTARA
3. KAB. ACEH TENGAH
4. KAB. BIREUEN
5. KOTA LANGSA
6. KAB. ACEH TIMUR
7. KAB. ACEH TAMIANG
8. KAB. BENER MERIAH
9. KAB. GAYO LUES
10. KAB. ACEH TENGGARA
3. KPKNL MEULABOH
MEULABOH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4. KPKNL MEDAN
MEDAN
1. KOTA MEDAN
2. KAB. DELI SERDANG
5. KPKNL BINJAI
BINJAI
1. KOTA BINJAI
2. KAB. LANGKAT
3. KAB. TANAH KARO
6. KPKNL PEMATANG SIANTAR
PEMATANG SIANTAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KOTA BANDA ACEH
KOTA SABANG
KAB. ACEH PIDIE
KAB. ACEH BESAR
KAB. PIDIE JAYA
KAB. ACEH BARAT
KAB. ACEH SELATAN
KAB. SIMEULEU
KAB. ACEH SINGKIL
KOTA SUBULUSSALAM
KAB. ACEH JAYA
KAB. ACEH BARAT DAYA
KAB. NAGAN RAYA
KOTA PEMATANG SIANTAR
KOTA TEBING TINGGI
KAB. SAMOSIR
KAB. SIMALUNGUN
KAB. TOBA SAMOSIR
KAB. DAIRI
KAB. PAKPAK BHARAT
-2-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
7. KPKNL KISARAN
KISARAN
1. KAB. ASAHAN
2. KOTA TANJUNG BALAI
3. KAB. LABUHAN BATU
8. KPKNL PADANG SIDEMPUAN
PADANG SIDEMPUAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9. KPKNL PADANG
PADANG
1. KOTA PADANG
2. KOTA SAWAHLUNTO
3. KOTA SOLOK
4. KOTA PARIAMAN
5. KAB. PADANG PARIAMAN
6. KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
7. KAB. PESISIR SELATAN
8. KAB. SAWAH LUNTO SIJUNJUNG
9. KAB. SOLOK
10. KAB. SOLOK SELATAN
11. KAB. DHARMASRAYA
10. KPKNL BUKIT TINGGI
BUKIT TINGGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KOTA BUKIT TINGGI
KOTA PAYAKUMBUH
KOTA PADANG PANJANG
KAB. AGAM
KAB. LIMAPULUH KOTO
KAB. PASAMAN
KAB. PASAMAN BARAT
KAB. TANAH DATAR
11. KPKNL PEKANBARU
PEKANBARU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KOTA PEKANBARU
KAB. KAMPAR
KAB. ROKAN HULU
KAB. KUANTAN SENGINGI
KAB. INDRAGIRI HULU
KAB. INDRAGIRI HILIR
KAB. PELALAWAN
KOTA PADANG SIDEMPUAN
KAB. TAPANULI SELATAN
KAB. MANDAILING NATAL
KAB. NIAS
KAB. NIAS SELATAN
KAB. SIBOLGA
KAB. TAPANULI TENGAH
KAB. TAPANULI UTARA
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
-3-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
12. KPKNL BATAM
BATAM
1. KOTA BATAM
2. KAB. KARIMUN
3. KAB. LINGGA
13. KPKNL TANJUNG PINANG
TANJUNG PINANG
1. KOTA TANJUNG PINANG
2. KAB. KEPULAUAN RIAU
3. KAB. NATUNA
14. KPKNL DUMAI
DUMAI
1.
2.
3.
4.
KOTA DUMAI
KAB. BENGKALIS
KAB. SIAK
KAB. ROKAN HILIR
15. KPKNL JAMBI
JAMBI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KOTA JAMBI
KAB. BATANG HARI
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
KAB. MUARA JAMBI
KAB. BUNGO
KAB. KERINCI
KAB. MERANGIN
KAB. SAROLANGUN
KAB. TEBO
16. KPKNL PALEMBANG
PALEMBANG
1.
2.
3.
4.
5.
KOTA PALEMBANG
KOTA PRABUMULIH
KAB. BANYUASIN
KAB. MUSI BANYUASIN
KAB. OGAN ILIR
17. KPKNL LAHAT
LAHAT
1.
2.
3.
4.
5.
KAB. LAHAT
KOTA PAGAR ALAM
KOTA LUBUK LINGGAU
KAB. MUSI RAWAS
KAB. MUARA ENIM
18. KPKNL PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KOTA PANGKAL PINANG
KAB. BANGKA
KAB. BANGKA SELATAN
KAB. BANGKA TENGAH
KAB. BANGKA BARAT
KAB. BELITUNG
KAB. BELITUNG TIMUR
-4-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
19. KPKNL BATURAJA
BATURAJA
1. KAB. OGAN KOMERING ULU
2. KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR
3. KAB.
OGAN
KOMERING
ULU
SELATAN
4. KAB. OGAN KOMERING ILIR
20. KPKNL BENGKULU
BENGKULU
1.
2.
3.
4.
KOTA BENGKULU
KAB. BENGKULU SELATAN
KAB. KAUR
KAB. SELUMA
21. KPKNL CURUP
CURUP
1.
2.
3.
4.
5.
KAB. REJANG LEBONG
KAB. KEPAHYANG
KAB. LEBONG
KAB. BENGKULU UTARA
KAB. MUKOMUKO
22. KPKNL BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
1.
2.
3.
4.
5.
KOTA BANDAR LAMPUNG
KAB. LAMPUNG SELATAN
KAB. TANGGAMUS
KAB. LAMPUNG BARAT
KAB. PESAWARAN
23. KPKNL METRO
METRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KOTA METRO
KAB. LAMPUNG TENGAH
KAB. LAMPUNG TIMUR
KAB. LAMPUNG UTARA
KAB. TULANG BAWANG
KAB. WAY KANAN
24. KPKNL SERANG
SERANG
1.
2.
3.
4.
KAB. SERANG
KOTA CILEGON
KAB. PANDEGLANG
KAB. LEBAK
25. KPKNL TANGERANG
TANGERANG
KOTA TANGERANG
26. KPKNL SERPONG
SERPONG
KAB. TANGERANG
27. KPKNL JAKARTA I
JAKARTA
Sebagian wilayah DKI JAKARTA
28. KPKNL JAKARTA II
JAKARTA
Sebagian wilayah DKI JAKARTA
29. KPKNL JAKARTA III
JAKARTA
Sebagian wilayah DKI JAKARTA
30. KPKNL JAKARTA IV
JAKARTA
Sebagian wilayah DKI JAKARTA
-5-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
31. KPKNL JAKARTA V
JAKARTA
Sebagian wilayah DKI JAKARTA
32. KPKNL BANDUNG
BANDUNG
1.
2.
3.
4.
5.
33. KPKNL BEKASI
BEKASI
1. KOTA BEKASI
2. KAB. BEKASI
34. KPKNL BOGOR
BOGOR
1. KOTA BOGOR
2. KAB. BOGOR
3. KOTA DEPOK
35. KPKNL PURWAKARTA
PURWAKARTA
1. KAB. PURWAKARTA
2. KAB. KARAWANG
3. KAB. SUBANG
36. KPKNL TASIKMALAYA
TASIKMALAYA
1.
2.
3.
4.
5.
KOTA TASIKMALAYA
KAB. TASIKMALAYA
KOTA BANJAR
KAB. CIAMIS
KAB. GARUT
37. KPKNL CIREBON
CIREBON
1.
2.
3.
4.
5.
KOTA CIREBON
KAB. CIREBON
KAB. INDRAMAYU
KAB. MAJALENGKA
KAB. KUNINGAN
38. KPKNL SUKABUMI
SUKABUMI
1. KOTA SUKABUMI
2. KAB. SUKABUMI
3. KAB. CIANJUR
39. KPKNL SEMARANG
SEMARANG
1.
2.
3.
4.
5.
KOTA SEMARANG
KAB. SEMARANG
KOTA SALATIGA
KAB. DEMAK
KAB. GROBOGAN
40. KPKNL SURAKARTA
SURAKARTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KOTA SURAKARTA
KAB. BOYOLALI
KAB. KARANGANYAR
KAB. KLATEN
KAB. SUKOHARJO
KAB. SRAGEN
KAB. WONOGIRI
KOTA BANDUNG
KAB. BANDUNG
KOTA CIMAHI
KAB. SUMEDANG
KAB. BANDUNG BARAT
-6-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
41. KPKNL KUDUS
KUDUS
1.
2.
3.
4.
5.
KAB. KUDUS
KAB. PATI
KAB. JEPARA
KAB. BLORA
KAB. REMBANG
42. KPKNL PEKALONGAN
PEKALONGAN
1.
2.
3.
4.
KOTA PEKALONGAN
KAB. PEKALONGAN
KAB. BATANG
KAB. KENDAL
43. KPKNL TEGAL
TEGAL
1.
2.
3.
4.
KOTA TEGAL
KAB. TEGAL
KAB. BREBES
KAB. PEMALANG
44. KPKNL YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
45. KPKNL BANTUL
BANTUL
1. KAB. BANTUL
2. KAB. GUNUNG KIDUL
46. KPKNL SLEMAN
SLEMAN
1. KAB. SLEMAN
2. KAB. KULON PROGO
47. KPKNL MAGELANG
MAGELANG
1.
2.
3.
4.
5.
KOTA MAGELANG
KAB. MAGELANG
KAB. PURWOREJO
KAB. TEMANGGUNG
KAB. WONOSOBO
48. KPKNL PURWOKERTO
PURWOKERTO
1.
2.
3.
4.
5.
KAB. BANYUMAS
KAB. BANJARNEGARA
KAB. PURBALINGGA
KAB. KEBUMEN
KAB. CILACAP
49. KPKNL SURABAYA
SURABAYA
1. KOTA SURABAYA
2. KAB. GRESIK
50. KPKNL SIDOARJO
SIDOARJO
1.
2.
3.
4.
5.
KAB. SIDOARJO
KOTA MOJOKERTO
KAB. MOJOKERTO
KOTA PASURUAN
KAB. PASURUAN
51. KPKNL MALANG
MALANG
1.
2.
3.
4.
KOTA MALANG
KAB. MALANG
KAB. LUMAJANG
KOTA BATU
-7-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
52. KPKNL JEMBER
JEMBER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KAB. JEMBER
KAB. BANYUWANGI
KAB. BONDOWOSO
KOTA. PROBOLINGGO
KAB. PROBOLINGGO
KAB. SITUBONDO
53. KPKNL PAMEKASAN
PAMEKASAN
1.
2.
3.
4.
KAB. PAMEKASAN
KAB. BANGKALAN
KAB. SAMPNG
KAB. SUMENEP
54. KPKNL MADIUN
MADIUN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KOTA MADIUN
KAB. MADIUN
KAB. MAGETAN
KAB. NGAWI
KAB. PONOROGO
KAB. PACITAN
55. KPKNL BOJONEGORO
BOJONEGORO
1.
2.
3.
4.
KAB. BOJONEGORO
KAB. LAMONGAN
KAB. TUBAN
KAB. NGANJUK
56. KPKNL KEDIRI
KEDIRI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KOTA KEDIRI
KAB. KEDIRI
KOTA BLITAR
KAB. BLITAR
KAB. JOMBANG
KAB. TULUNG AGUNG
KAB. TRENGGALEK
57. KPKNL PONTIANAK
PONTIANAK
1.
2.
3.
4.
5.
KOTA PONTIANAK
KAB. PONTIANAK
KAB. KUBU RAYA
KAB. KETAPANG
KAB. KAYONG UTARA
58. KPKNL SINGKAWANG
SINGKAWANG
1. KOTA SINGKAWANG
2. KAB. SAMBAS
3. KAB. BENGKAYANG
59. KPKNL SANGGAU
SANGGAU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KAB. SANGGAU
KAB. SEKADAU
KAB. LANDAK
KAB. SINTANG
KAB. MELAWI
KAB. KAPUAS HULU
-8-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
60. KPKNL PALANGKARAYA
PALANGKARAYA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KOTA PALANGKARAYA
KAB. KAPUAS
KAB. PULANG PISAU
KAB. KATINGAN
KAB. GUNUNG MAS
KAB. BARITO UTARA
KAB. BARITO SELATAN
KAB. BARITO TIMUR
KAB. MURUNG RAYA
61. KPKNL PANGKALAN BUN
PANGKALAN BUN
1.
2.
3.
4.
5.
KAB. KOTAWARINGIN BARAT
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
KAB. LAMANDAU
KAB. SUKAMARA
KAB. SERUYAN
62. KPKNL BANJARMASIN
BANJARMASIN
1.
2.
3.
4.
5.
KOTA BANJARMASIN
KAB. BANJAR
KAB. BARITO KUALA
KAB. TANAH LAUT
KAB. BANJAR BARU
63. KPKNL BARABAI
BARABAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KAB. HULU SUNGAI TENGAH
KAB. HULU SUNGAI SELATAN
KAB. HULU SUNGAI UTARA
KAB. KOTA BARU
KAB. TABALONG
KAB. TAPIN
KAB. BALANGAN
KAB. TANAH BUMBU
64. KPKNL BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
1. KOTA BALIKPAPAN
2. KAB. PASIR
3. KAB. PENAJAM PASER UTARA
65. KPKNL SAMARINDA
SAMARINDA
66. KPKNL TENGGARONG
TENGGARONG
67. KPKNL TARAKAN
TARAKAN
KOTA SAMARINDA
1. KAB. KUTAI KARTANEGARA
2. KAB. KUTAI BARAT
1. KOTA TARAKAN
2. KAB. BERAU
3. KAB. BULUNGAN
4. KAB. MALINAU
5. KAB. NUNUKAN
6. KAB. TANA TIDUNG
68. KPKNL BONTANG
BONTANG
1. KOTA BONTANG
2. KAB. KUTAI TIMUR
-9-
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
69. KPKNL DENPASAR
DENPASAR
1.
2.
3.
4.
5.
KOTA DENPASAR
KAB. BADUNG
KAB. GIANYAR
KAB. KLUNGKUNG
KAB. TABANAN
70. KPKNL SINGARAJA
SINGARAJA
1.
2.
3.
4.
KAB. BULELENG
KAB. BANGLI
KAB. JEMBRANA
KAB. KARANGASEM
71. KPKNL MATARAM
MATARAM
1.
2.
3.
4.
KOTA MATARAM
KAB. LOMBOK BARAT
KAB. LOMBOK TENGAH
KAB. LOMBOK TIMUR
72. KPKNL BIMA
BIMA
1.
2.
3.
4.
5.
KOTA BIMA
KAB. BIMA
KAB. DOMPU
KAB. SUMBAWA
KAB. SUMBAWA BARAT
73. KPKNL KUPANG
KUPANG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KOTA KUPANG
KAB. KUPANG
KAB. BELU
KAB. LEMBATA
KAB. SUMBA BARAT
KAB. SUMBA TIMUR
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
KAB. TIMOR TENGAH UTARA
KAB. ROTE NDAO
74. KPKNL MAUMERE
MAUMERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KAB. SIKKA
KAB. ALOR
KAB. ENDE
KAB. FLORES TIMUR
KAB. MANGGARAI
KAB. MANGGARAI BARAT
KAB. NGADA
75. KPKNL MAMUJU
MAMUJU
1.
2.
3.
4.
5.
KAB. MAMUJU
KAB. MAMUJU UTARA
KAB. MAJENE
KAB. POLEWALI MANDAR
KAB. MAMASA
- 10 -
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
76. KPKNL MAKASSAR
MAKASSAR
1. KOTA MAKASSAR
2. KAB. BANTAENG
3. KAB. BULUKUMBA
4. KAB. GOWA
5. KAB. JENEPONTO
6. KAB. MAROS
7. KAB. PANGKEP
8. KAB. SELAYAR
9. KAB. SINJAI
10. KAB. TAKALAR
77. KPKNL PARE PARE
PARE PARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KOTA PARE PARE
KAB. BARRU
KAB. PINRANG
KAB. SIDENRENG RAPPANG
KAB. SOPPENG
KAB. WAJO
KAB. BONE
78. KPKNL PALOPO
PALOPO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KOTA PALOPO
KAB. LUWU
KAB. LUWU UTARA
KAB. LUWU TIMUR
KAB. TANA TORAJA
KAB. ENREKANG
79. KPKNL KENDARI
KENDARI
1. KOTA KENDARI
2. KAB. KOLAKA
3. KAB. KOLAKA UTARA
4. KAB. KONAWE
5. KAB. KONAWE SELATAN
6. KAB. BOMBANA
7. KOTA BAU BAU
8. KAB. BUTON
9. KAB. BUTON UTARA
10. KAB. KONAWE UTARA
11. KAB. MUNA
12. KAB. WAKATOBI
80. KPKNL MANADO
MANADO
1. KOTA MANADO
2. KAB. BOLAANG MONGONDOW
3. KAB. BOLAANG MONGONDOW
UTARA
4. KAB. MINAHASA
5. KAB. MINAHASA UTARA
6. KAB. MINAHASA TENGGARA
- 11 -
NO.
NAMA
LOKASI
WILAYAH KERJA
7. KAB. SANGIHE
8. KOTA BITUNG
9. KAB. KEPULAUAN TALAUD
10. KAB. MINAHASA SELATAN
11. KOTA TOMOHON
12. KOTA KOTAMOBAGU
13. KAB. SITARO
81. KPKNL GORONTALO
GORONTALO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
82. KPKNL PALU
PALU
1. KOTA PALU
2. KAB. BUOL
3. KAB. TOLI TOLI
4. KAB. DONGGALA
5. KAB. PARIGI MOUTONG
6. KAB. MAROWALI
7. KAB. BANGGAI
8. KAB. BANGGAI KEPULAUAN
9. KAB. POSO
10. KAB. TOJO UNA UNA
83. KPKNL TERNATE
TERNATE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KOTA TERNATE
KAB. HALMAHERA TENGAH
KAB. HALMAHERA BARAT
KAB. HALMAHERA TIMUR
KAB. HALMAHERA SELATAN
KAB. HALMAHERA UTARA
KOTA TIDORE KEPULAUAN
KAB. KEPULAUAN SULA
84. KPKNL AMBON
AMBON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KOTA AMBON
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
KAB. MALUKU TENGAH
KAB. MALUKU TENGGARA
KOTA TUAL
KAB. PULAU BURU
KAB. SERAM BAGIAN BARAT
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
KAB. KEPULAUAN ARU
KOTA GORONTALO
KAB. GORONTALO
KAB. GORONTALO UTARA
KAB. BOALEMO
KAB. BONE BOLANGO
KAB. POHUWATO
LAMPIRAN III-1
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.01/2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
BAGAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA
BAGIAN
UMUM
SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN
NEGARA
BIDANG
PENILAIAN
BIDANG PIUTANG NEGARA
SUBBAGIAN
KEUANGAN
BIDANG
LELANG
SUBBAGIAN
TATA USAHA DAN
RUMAH TANGGA
BIDANG
HUKUM DAN INFORMASI
SEKSI
PENGELOLAAN KEKAYAAN
NEGARA I
SEKSI
PENILAIAN SUMBER DAYA
ALAM
SEKSI
PIUTANG NEGARA I
SEKSI
BIMBINGAN LELANG I
SEKSI
BANTUAN HUKUM
SEKSI
PENGELOLAAN KEKAYAAN
NEGARA II
SEKSI
PENILAIAN PROPERTI
SEKSI
PIUTANG NEGARA II
SEKSI
BIMBINGAN LELANG II
SEKSI
VERIFIKASI
SEKSI
PENGELOLAAN KEKAYAAN
NEGARA III
SEKSI
PENILAIAN PROPERTI
KHUSUS DAN USAHA
SEKSI
PIUTANG NEGARA III
SEKSI
BIMBINGAN LELANG III
SEKSI
PENGOLAHAN DATA
DAN LAYANAN
INFORMASI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG
LAMPIRAN III-2
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.01/2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG
SUBBAGIAN
UMUM
SEKSI
PENGELOLAAN
KEKAYAAN NEGARA
SEKSI
PELAYANAN PENILAIAN
SEKSI
PIUTANG NEGARA
SEKSI
PELAYANAN LELANG
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
HUKUM DAN INFORMASI