DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROV.
JAWA TIMUR
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi keselamatan dan kesehatan
tenaga kerja melalui upaya pencegahan
kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja.
Tujuan
•
•
•
Melindungi para pekerja dan orang lain di
tempat kerja
Menjamin agar setiap sumber produksi
dapat dipakai secara aman dan efisien
Menjamin proses produksi berjalan lancar
K3 ADALAH TANGGUNG JAWAB
*
PEMERINTAH
* PENGUSAHA / PENGURUS PERUSAHAAN
* TENAGA KERJA
* MASYARAKAT PADA UMUMNYA
PENGERTIAN KESEHATAN KERJA
:
adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran
beserta prakteknya yang bertujuan agar tenaga kerja
memperoleh derajad kesehatan yang setinggi-tingginya
baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha-usaha
preventif dan kuratif. thd peny2/ gangguan2 kes yg
diakibatkan faktor2 pekerjaan & lingk kerja serta thd
peny2 umum
Faktor-faktor yANg mempengaruhi
kesehatan dan produktivitas tenaga kerja
Lingkungan kerja
Beban kerja
- Fisik
- Mental
Kapasitas kerja
- Ketrampilan
- Kesegaran jasmani & rohani
- Status kesehatan /gizi
- Usia, Jenis kelamin
- Ukuran tubuh
-Kimia
-Biologi
-Ergonomi
-Fisik
-Psikologi
OBYEK PENGAWASAN NORMA KESEHATAN KERJA
* PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
* PX KESEHATAN TENAGA KERJA DAN DIAGNOSA PAK
* PELAKSANAAN P3K DI TEMPAT KERJA
* GIZI KERJA DAN PENYEL. MAKANAN BAGI TK
* PERSONIL BIDANG KESEHATAN KERJA
* PROGRAM PENC. DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI
TEMPAT KERJA (HIV/AIDS DAN P4GN).
PerUNDANG-UNDANGAN YG berkaitan dengan
Kesehatan Kerja
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
UU No. 1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja;
UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 Ttg Kesehatan Kerja
Peraturan Presiden No 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat
Kerja ;
Permenakertrans
No. Per. 01/Men/1976 tentang Kewajiban
Latihan Hyperkes bagi Dokter Perusahaan;
Permenakertrans No. Per. 01/Men/1979 tentang Kewajiban
Latihan Hyperkes bagi Paramedis Perusahaan;
Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan
Kesehatan TK dlm Penyelenggaraan Kesehatan Kerja;
Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 tentang Kewajiban
Melapor PAK;
8.
9.
10.
11.
12.
12.
13.
14.
15.
16.
Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan
Kesehatan Kerja;
SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/1979 tentang Pengadaan
Kantin dan Ruang Makan;
SE. Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989 tentang Perusahaan
Katering yang Mengelola Makanan bagi TK;
Kepmenakertrans
NoKep.68/MEN/IV/2004
tentang
P2HIV/AIDS ditempat kerja
Permenakertrans No. Per.11/Men/2005 tentang P4GN,
Psikotropika dan Zat adiktif lainnya
Keputusan Dirjen Binawas No. 22/DJPKK/V/2008 tentang
Juknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja;
Permenakertrans No.Per.15/Men/VII/2008 tentang P3K di
tempat kerja
Permenakertrans No.Per.08/Men/VIII/2010 tentang APD
SE Dirjen Binawas No. SE 07/BW/1997 Ttg Pengujian
Hepatitis B Dalam Pemeriksaan Kesehatan TK
Kepdirjen Binwasnaker No. 53/DJPPK/VII/2009 ttg
Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas P3K di
Tempat Kerja.
 SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020 ttg Perlindungan
Pekerja/Buruh dan Keberlangsungan Usaha dalam rangka
Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
 SE Menaker No. M/7/AS.02.02/V/2020 ttg Rencana
Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Covid-19
dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan.
 SE Menaker No. M/8/HK.04/V/2020 ttg Perlindungan
Pekerja/Buruh Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Keja
pada kasus PAK karena Covid-19.
 Kepdirjen Binwasnaker dan K3 No. 5/151/AS.02/XI/2020 ttg
Pedoman K3 Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Kerja pada
masa Pandemi Covid-19.
FAKTOR-FAKTOR ANCAMAN
RESIKO KECELAKAAN KERJA
TENAGA
KERJA
KESEHATAN
KESELAMATAN
PROSES
BAHAN
ALAT
LINGKUNGAN
Industrialisasi
Penggunaan mesin, peralatan,
Bahan, lingkungan dan sistem kerja
T
U
J
U
A
A
Dampak/Risiko :
1. Tenaga Kerja :
- Kecelakaan kerja
- Peny. Umum & Akibat
Kerja
2. Perusahaan :
- Loss
- Kualitas & kuantitas
produk
- Kelangsungan usaha
3. Lingkungan :
- Pencemaran
- Global Warming
N
•
•
Masalah terkait :
•
NARKOBA
•
•
HIV & AIDS
Tuberculosis
(TB)
Flu Burung,
Pandemi
Influensa
Covid-19.
•
PRODUKTIVITAS KERJA
KEUNTUNGAN DICAPAI
Kecelakaan
 Suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak
dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah
diatur dari suatu aktifitas dan dapat menimbulkan
kerugian baik korban manusia dan atau harta benda .















OPERASI TANPA OTORISASI
GAGAL MEMPERINGATKAN
GAGAL MENGAMANKAN
KECEPATAN TIDAK LAYAK
MEMBUAT ALAT PENGAMAN
TIDAK BERFUNGSI
PAKAI ALAT RUSAK
PAKAI APD TIDAK LAYAK
PEMUATAN TIDAK LAYAK
PENEMPATAN TIDAK LAYAK
MENGANGKAT TIDAK LAYAK
POSISI TIDAK AMAN
SERVIS ALAT BEROPERASI
BERCANDA, MAIN-MAIN
MABOK ALKOHOL, OBAT
GAGAL MENGIKUTI PROSEDUR
 PELINDUNG/PEMBATAS TIDAK LAYAK
 APD KURANG, TIDAK LAYAK
 PERALATAN RUSAK
 RUANG KERJA SEMPIT/TERBATAS
 SISTEM PERINGATAN KURANG
 BAHAYA KEBAKARAN
 KEBERSIHAN KERAPIAN KURANG
 KEBISINGAN
 TERPAPAR RADIASI
 TEMPERATUR EXTRIM
 PENERANGAN TIDAK LAYAK
 VENTILASI TIDAK LAYAK
 LINGKUNGAN TIDAK AMAN
KECELAKAAN INDUSTRI












JATUH DARI KETINGGIAN
KEJATUHAN BENDA
TERANTUK, TERSANDUNG, TERGELINCIR
TERJEPIT DIANTARA BENDA
TERLANGGAR, TERTUMBUK, TERTABRAK, TERGILAS
BENDA
TERPOTONG
TERKILIR
TERBAKAR AKIBAT/BERHUBUNGAN DENGAN SUHU
TINGGI/KOROSIF/RADIASI
TERSENGAT ARUS LISTRIK
KECELAKAAN DI RUANG CONFINED SPACE
KECELAKAAN BAHAN KIMIA
LAIN-LAIN
DAMPAK KECELAKAAN KERJA & PAK
Kerugian (SDM, properti, finansial dll.)
Biaya/cost meningkat
Turn over pekerja meningkat
Menurunkan produktivitas
(Kualitas & Kuantitas produk)
Menurunkan image & daya saing psh.
Kerusakan lingkungan
HARUS DICEGAH & DIKENDALIKAN
AKIBAT KECELAKAAN
A). KERUGIAN MATERIAL
* BANGUNAN
* PERALATAN
*BAHAN
B). KERUGIAN NON MATERIAL
* HILANGNYA JAM KERJA
* PENDERITAAN
* MENURUNNYA TINGKAT KETRAMPILAN/
SKILL
C). B I A Y A
PERSONIL K3
 Ahli K3 Umum
 Ahli K3 Spesialis
 Auditor K3
 Dokter perusahaan
 Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja
 Paramedis perusahaan
 Operator
 Tehnisi dan petugas
PERTOLONGAN PERTAMA PADA
KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA
adalah upaya memberikan pertolongan pertama
secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh
dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja,
yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja.
Maksud Dan Tujuan
P3K dimaksudkan :
 Memberikan perawatan darurat pada korban, sebelum
pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter
atau petugas kesehatan lainnya.
P3K diberikan untuk :
 Menyelamatkan nyawa korban
 Meringankan penderitaan korban
 Mencegah cedera/penyakit menjadi lebih parah
 Mempertahankan daya tahan korban
 Menunjang upaya penyembuhan
 Mencarikan pertolongan yang lebih lanjut.
Prinsip Pokok Pelaksanaan Pertolongan pertama
 Menjaga keselamatan diri sendiri, anggota, tim,






korban dan orang di sekitar
Dapat menjangkau penderita
Dapat mengenali dan mengatasi masalah yang
mengancam jiwa
Meminta bantuan / rujukan
Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat
berdasarkan keadaan korban
Membantu pelaku pertolongan pertama lainnya
Mempersiapkan penderita untuk dipindahkan/
transportasi
Program P3K di Tempat Kerja








Kebijakan dan komitmen
Identifikasi & evaluasi potensi bahaya
Diklat Petugas
Penyediaan Fasilitas P3K
Pelaksanaan P3K
Pemeliharaan
Palaporan
Evaluasi
PENGATURAN PELAKSANAAN P3K
DI TEMPAT KERJA
Penyempurnaan berkaitan dengan :
a. Isi kotak disesuaikan dengan perkembangan bidang
kesehatan (tidak semua terdapat lagi di pasaran,
ada yang sudah di larang)
b. Jenis kotak P3K disesuaikan jumlah pekerja dan
unit kerja
c. Jumlah petugas disesuaikan dengan jumlah pekerja
dan potensi bahaya
d. Petugas P3K mempunyai lisensi dan buku kegiatan.
e. Ruang P3K
f. APD dan Alat evakuasi serta Peralatan khusus
KETENTUAN UMUM
Pengertian-pengertian :


Petugas P3K di tempat kerja :
adalah pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pengurus /
pengusaha dan diserahi tugas tambahan untuk
melaksanakan P3K di tempat kerja.
Fasilitas P3K di tempat kerja :
adalah semua peralatan, perlengkapan, dan bahan
yang digunakan dalam pelaksanaan P3K di tempat
kerja.
KETENTUAN UMUM
Kewajiban pengusaha dan pengurus :


Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan
fasilitas P3K di tempat kerja.
Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat
kerja.
PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA


Petugas P3K di tempat kerja harus memiliki lisensi
dan buku kegiatan P3K dari Kepala instansi yang
bertanggung di bidang ketenagakerjaan
Syarat mendapatkan lisensi dan buku kegiatan
 bekerja pada perusahaan yang bersangkutan;
 sehat jasmani dan rohani;
 bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K; dan
 memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di
bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan
dengan sertifikat pelatihan.
PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA


Pedoman tentang pelatihan dan pemberian
lisensi diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan
Petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya dapat
meninggalkan pekerjaan utamanya untuk
memberikan pertolongan bagi pekerja/buruh
dan/atau orang lain yang mengalami sakit atau
cidera di tempat kerja.
PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA


Petugas P3K di tempat kerja ditentukan
berdasarkan jumlah pekerja/buruh dan potensi
bahaya di tempat kerja.
Pengurus wajib mengatur tersedianya Petugas
P3K
RASIO JUMLAH PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA
DENGAN JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN KLASIFIKASI
TEMPAT KERJA
Tempat Kerja
Dengan Potensi
Bahaya rendah
Tempat Kerja
Dengan Potensi
Bahaya Tinggi
Jumlah
Pekerja
25 - 150
> 150
≤ 100
> 100
Jumlah Petugas P3K
1 orang
1 orang untuk setiap 150 orang atau
kurang
1 orang
1 orang untuk setiap 100 orang atau
kurang
PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA
Pengurus wajib mengatur tersedianya Petugas
P3K :



tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau
lebih sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya
di tempat kerja;
tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung
bertingkat sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi
bahaya di tempat kerja;
tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah
pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja.
PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA
TUGAS :
 melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja;
 merawat fasilitas P3K di tempat kerja;
 mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan;
dan
 melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus.
PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA


Pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang
nama dan lokasi petugas P3K di tempat kerja pada
tempat yang mudah terlihat.
Petugas P3K di tempat kerja dapat menggunakan
tanda khusus yang mudah dikenal oleh
pekerja/buruh yang membutuhkan pertolongan
Fasilitas P3K di Tempat Kerja
 Ruang P3K
 Kotak P3K dan isi
 Alat Evakuasi dan alat tranportasi
 Fasilitas tambahan berupa APD dan/atau peralatan
khusus di tempat kerja yang memiliki potensi
bahaya yang bersifat khusus.
RUANG P3K
 Wajib menyediakan ruang P3K di tempat kerja, bila
mempekerjakan :


100 orang atau lebih;
kurang dari 100 orang dengan potensi bahaya tinggi .
 Persyaratan ruang P3K, meliputi :
a. lokasi ruang P3K :
 dekat dengan toilet/kamar mandi;
 dekat jalan keluar;
 mudah dijangkau dari area kerja; dan
 dekat dengan tempat parkir kendaraan.
b. Luas minimal : menampung satu tempat tidur pasien dan ada
ruang gerak petugas P3K serta fasilitas P3K lainnya;
c. bersih dan terang, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan yang
cukup lebar untuk memindahkan korban;
d. diberi tanda dengan papan nama jelas dan mudah dilihat;
RUANG P3K
 Ruang P3K di tempat kerja, sekurang-kurangnya
dilengkapi dengan :











wastafel dengan air mengalir;
kertas tisue/lap;
usungan/tandu;
bidai/spalk;
kotak P3K dan isi;
tempat tidur dengan bantal dan selimut;
tempat untuk menyimpan alat-alat, seperti : tandu
dan/atau kursi roda;
sabun dan sikat;
pakaian bersih untuk penolong;
tempat sampah; dan
kursi tunggu bila diperlukan.
KOTAK P3K
Persyaratan Kotak P3K :
 terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa,
berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna
hijau;
 tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja;
 penempatan kotak
 isi kotak P3K
PENEMPATAN KOTAK P3K
DI TEMPAT KERJA




Mudah dilihat, dijangkau, diberi tanda arah yang jelas,
cukup cahaya, mudah diangkat
disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh, jenis dan
jumlah kotak P3K
Dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500
meter atau lebih masing-masing unit kerja harus
menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh;
Dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda di
gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja
harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah
pekerja/buruh
ISI KOTAK P3K
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16
17.
18.
19.
20.
21.
ISI
Kasa steril terbungkus
Perban (lebar 5 cm)
Perban (lebar 10 cm)
Plester (lebar 1,25 cm)
Plester Cepat
Kapas (25 gram)
Kain segitiga/mittela
Gunting
Peniti
Sarung tangan sekali pakai (pasangan)
Masker
Pinset
Lampu senter
Gelas untuk cuci mata
Kantong plastik bersih
Aquades (100 ml lar. Saline)
Povidon Iodin (60 ml)
Alkohol 70%
Buku panduan P3K di tempat kerja
Buku catatan
Daftar isi kotak
Kotak A
Kotak B
Kotak C
(Untuk 25
(untuk 50
(untuk 100
Pekerja atau Pekerja atau Pekerja atau
kurang)
kurang)
kurang)
20
40
40
2
4
6
2
4
6
2
4
6
10
15
20
1
2
3
2
4
6
1
1
1
12
12
12
2
3
4
2
4
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
JUMLAH DAN JENIS KOTAK P3K
Jumlah Pekerja
Kurang 26
Jenis
Jumlah Kotak
Kotak P3K
Tiap 1 (satu) Unit Kerja
A
1 Kotak A
26 s.d 50
A/B
1 Kotak B atau 2 kotak A
51 s.d 100
A/B/C
Setiap 100
A/B/C
1 kotak C atau,
2 kotak B atau,
4 kotak A atau,
1 kotak B dan 2 kotak A
1 kotak C atau,
2 kotak B atau,
4 kotak A atau,
1 kotak B dan 2 kotak A
Catatan :
1. 1 kotak B setara dengan 2 kotak A.
Alat Evakuasi dan Transportasi
 tandu atau alat lain untuk memindahkan korban
 mobil ambulance atau kendaraan yang dapat
digunakan untuk pengangkutan korban.
Alat Perlindungan dan Peralatan khusus


APD yang disesuaikan dengan potensi bahaya di
tempat kerja yang digunakan dalam keadaan
darurat.
Peralatan khusus berupa alat untuk pembasahan
tubuh cepat (shower) dan pembilasan/pencucian
mata.
KETENTUAN PERALIHAN
 Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka
Surat Ketetapan Kepala Djawatan Pengawasan
Perburuhan Nomor 1/Bb3/P tanggal 1 Oktober 1956
tentang Peraturan Khusus Untuk Pertolongan Pada
Kecelakaan (Peraturan Khusus AA), dinyatakan tidak
berlaku lagi.