COVID-19 DAN DEMOKRASI INDONESIA Masyarakat sipil yang kuat merupakan prasyarat bagi demokrasi yang kuat. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas masyarakat sipil dengan meningkatkan peran, fungsi dan status organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Selain itu, struktur pengambilan keputusan formal harus diperbaiki dengan memperkuat perangkat pengambilan keputusan yang ada dan tradisional, dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat. . Prinsip demokrasi yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, tidak memungkinkan untuk mengharamkan pemahaman yang meluas. Yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pemahaman publik terhadap isu-isu tersebut. Di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang perbedaan pendapat. Padahal, kedewasaan demokrasi jauh lebih dari itu. Prinsip demokrasi yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, tidak memungkinkan untuk mengharamkan pemahaman yang meluas. Penyakit virus Corona bernama COVID19 (Coronavirus Disease 2019) dan pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan telah menyebar ke sebagian besar negara termasuk Indonesia dalam beberapa bulan. Hal ini menyebabkan beberapa negara menerapkan kebijakan penutupan untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan Kebijakan Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), menerapkan social distancing, menghimbau karyawan untuk bekerja dari rumah, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan Covid-19, dll. Dengan kebijakan pemerintah ini dan situasi yang semakin genting, tentunya akan berdampak pada masyarakat, baik golongan kecil maupun elit. Kondisi demokrasi di Indonesia saat ini diganggu oleh ketidakstabilan ekonomi bahkan sebelum virus corona, dan semakin memburuk setelah terkena dampak Covid19. Covid-19 juga berpeluang menjadi faktor pembatas dalam penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak pandemi COVID-19 banyak mengalami kerugian sosial, ekonomi, dan budaya. melawan virus. Kekhawatiran semacam ini tidak hanya berkembang di Indonesia tetapi juga di belahan dunia lain. Pandemi Covid-19 yang melanda sebagian besar negara di dunia memiliki keterbatasan tersendiri yang membutuhkan perubahan cara pandang dan mekanisme operasi yang tidak biasa. Dalam konteks politik, pandemi Covid-19 telah mengubah secara signifikan proses pembuatan kebijakan yang dipimpin oleh pemerintah, cara parlemen menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pelaksanaan pemilu, strategi partai dalam mencapai kepentingan politiknya, dan lagi. Covid19 menciptakan kebiasaan baru dan meningkatkan kesadaran akan banyak hal. Namun karakteristik government dan governance yang lebih besar pengaruhnya dalam menjaga eksistensi demokrasi dan politik daripada eksistensi pandemi itu sendiri, dan perubahan tersebut tidak dalam bentuk fleksibilitas dan koordinasi, umumnya merupakan proses yang alami. Untuk keadaan darurat dan krisis. Misalnya, pelaksanaan PPKM darurat yang dikritik masyarakat karena membatasi mata pencaharian, tampak tidak demokratis karena tidak sepenuhnya diinginkan masyarakat. Namun, pembuatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya didasarkan pada kepentingan rakyat. Artinya, untuk mencegah masyarakat terpapar virus Covid-19 yang terus meluas. Dalam hal kebijakan PPKM darurat, terlihat jelas bahwa pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkesan tidak berdasarkan keinginan masyarakat. Namun, pembuatan kebijakan pemerintah dikaitkan dengan situasi saat ini di mana kasus positif semakin sering terjadi, dan kegiatan masyarakat perlu dibatasi untuk mengendalikannya. Jika aktivitas komunitas tidak dibatasi, maka komunitas itu sendiri memiliki makna negatif. Demokrasi sebenarnya adalah sistem politik yang paling mapan dan didukung oleh hampir setiap negara di dunia. Indonesia sendiri menganut demokrasi berbasis Pancasila. Meskipun istilah demokrasi tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pancasila dan Konstitusi, nilai-nilai demokrasi implisit seperti musyawarah dan penghormatan hak asasi manusia disebutkan dalam dua konvensi dasar nasional. Pemerintah Indonesia juga telah berjanji untuk mengembangkan demokrasi dengan memperkuat hak-hak politiknya. Meskipun sistem politiknya sudah mapan dan sejalan dengan ideologi dan konstitusi, tidak dapat disangkal bahwa masih ada kesenjangan dan tantangan besar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. REFERENSI Andriansyah, A. (2020). Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 8(3), 300-309. Hamdani, F. (2020, December). Diskursus Hukum: Marwah Demokrasi dan HAM Pasca Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 6, No. 1). Kusmanto, H., Ekayanta, F. B., & Bahri, S. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Demokratisasi dan Desentralisasi di Indonesia. Langgas: Jurnal Studi Pembangunan, 1(1), 9-17.