UU No 19 tentang Hak Cipta Etika Profesi OLEH : Ega Rahmatul Husni (2007113994) Tiara Dwi Kharisma (2007125610) Ketentuan Umum Hak Cipta UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta. Ruang Lingkup Hak Cipta Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam perkembangannya, kemudian ruang lingkup hak cipta termasuk software atau program komputer. Sebagaimana disebut dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 bahwa hak cipta yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Di bidang ilmu pengetahuan antara lain seperti: buku, artikel, program computer. Dibidang seni dan sastra antara lain seperti: drama, pewayangan, lagu dan music, lukisan, seni matografi, dan lain lain. Perlindungan Hak Cipta Cipta yang Dilindungi Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu : 1) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu. 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime. 6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. 7) Arsitektur. 8) Peta. 9) Seni batik. 10) Fotografi dan sinematografi 11) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan Perlindungan Hak Cipta Ciptaan yang tidak diberi Hak Cipta Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan Hak Cipta untuk hal-hal berikut : 1) Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara. 2) Peraturan perundang-undangan. 3) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah. 4) Putusan pengadilan atau penetapan hakim atau 5) Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya Pembatasan Hak Cipta Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan : 1. 2. 3. 4. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. Prosedur Pendaftaran HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Makna Hak kekayaan intelektual didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek. Menurut pasal 37 berikut tata cara pendaftaran hak cipta : 1. Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa. 2. Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. 3. Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap. 4. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah konsultan yang terdaftar pada DirektoratJenderal. 5. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 6. Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Berikut tata cara pendaftaran hak cipta : 1. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id 2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password 3. Login menggunakan username yang telah diberikan 4. Mengunggah dokumen persyaratan 5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran 6. Menunggu proses pengecekan 7. Approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui 8. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon THANKS