UU No 19 tentang Hak Cipta
Etika Profesi
OLEH :
Ega Rahmatul Husni (2007113994)
Tiara Dwi Kharisma (2007125610)
Ketentuan Umum Hak Cipta
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa
Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu
pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas
dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah
dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui
Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya
semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian,
begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat
pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan
mencantumkan tanda Hak Cipta.
Ruang Lingkup Hak Cipta
Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan
intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi mencakup
ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam perkembangannya, kemudian
ruang lingkup hak cipta termasuk software atau program komputer.
Sebagaimana disebut dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002
bahwa hak cipta yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu
pengetahuan, seni dan sastra. Di bidang ilmu pengetahuan antara lain
seperti: buku, artikel, program computer. Dibidang seni dan sastra
antara lain seperti: drama, pewayangan, lagu dan music, lukisan, seni
matografi, dan lain lain.
Perlindungan Hak Cipta
Cipta yang Dilindungi
Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu :
1) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan,
dan semua hasil karya tulis lain.
2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.
6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni
pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
7) Arsitektur.
8) Peta.
9) Seni batik.
10) Fotografi dan sinematografi
11) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil
pengalihwujudan
Perlindungan Hak Cipta
Ciptaan yang tidak diberi Hak Cipta
Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak
diberikan Hak Cipta untuk hal-hal berikut :
1) Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara.
2) Peraturan perundang-undangan.
3) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah.
4) Putusan pengadilan atau penetapan hakim atau
5) Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis
lainnya
Pembatasan Hak Cipta
Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan
suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang
substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya
disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan :
1.
2.
3.
4.
Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan.
Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan
ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
Prosedur Pendaftaran HAKI
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak
yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat
menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna
untuk masyarakat. Makna Hak kekayaan intelektual
didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan
secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak
Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas
Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek.
Menurut pasal 37 berikut tata cara pendaftaran hak cipta :
1. Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan
yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
2. Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua)
yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau
penggantinya dengan dikenai biaya.
3. Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),Direktorat Jenderal
akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak
tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
4. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah konsultan yang terdaftar pada
DirektoratJenderal.
5. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan
terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
6.
Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan
dengan Keputusan Presiden
Berikut tata cara pendaftaran hak cipta :
1. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id
2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password
3. Login menggunakan username yang telah diberikan
4. Mengunggah dokumen persyaratan
5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran
pendaftaran
6. Menunggu proses pengecekan
7. Approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui
8. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon
THANKS