FEE AUDIT, REVIU MUTU, DAN UPAYA AUDIT PARTNER PERIKATAN
TERHADAP KUALITAS AUDIT
Makalah
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas
Mata Kuliah Seminar Pemeriksaan Akuntansi
Dosen Pengampu
Dr. Nadirsyah, SE., M.Si., Ak.,CA
Oleh:
RAISA FATHIA
NPM. 2101203010007
PRODI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
2022
FEE AUDIT, REVIU MUTU, DAN UPAYA AUDIT PARTNER PERIKATAN
TERHADAP KUALITAS AUDIT
Raisa Fathia (2101203010007)
ABSTRACT
This study aims to examine the effect of audit fees, quality reviews, and engagement partner
efforts on audit quality. Audit fees, quality reviews and engagement partner efforts, all three
are included in the audit quality indicators listed in the latest IAPI regulation Number 4 of
2018 issued by the IAPI Management Board, which is related to audit quality guidance
indicators at public accounting firms. IAPI and P2PK establish these audit quality
indicators with the aim of encouraging the improvement of the quality of audit services and
increasing trust in the practice of the public accounting profession.
Keywords: Audit Quality, Audit Fee, Quality Review, Engagement Partner Effort
ABSTRAK
Makalah ini bertujuan untuk melihat pengaruh fee audit, reviu mutu, dan upaya partner
perikatan terhadap kualitas audit. Fee audit, reviu mutu dan upaya partner perikatan,
ketiganya termasuk dalam indikator kualitas audit yang tercantum dalam peraturan terbaru
IAPI Nomor 4 Tahun 2018 yang dikeluarkan Dewan Pengurus IAPI, yakni terkait indikator
panduan kualitas audit pada kantor akuntan publik. IAPI bersama P2PK menetapkan
indikator kualitas audit tersebut dengan tujuan mendorong peningkatan kualitas jasa audit
dan meningkatkan kepercayaan dalam praktik profesi akuntan publik.
Kata Kunci: Kualitas Audit, Fee Audit, Reviu Mutu, Upaya Partner Perikatan
1.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Kualitas audit paling umum didefinisikan dari studi DeAngelo (1981) yang menyatakan
bahwa probabilitas akuntan publik adalah untuk menemukan dan mengungkapkan­ semua
pelanggaran dalam penerapan akuntansi kliennya (Triani et al., 2020). Dengan kata lain, auditor
bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan kritis dalam kesesuaian
penyusunan laporan keuangan yang mungkin telah dilakukan oleh perusahaan klien. Kualitas
audit memberikan keyakinan memadai atas laporan keuangan dan informasi yang bersifat
kredibel bagi pengguna. Hal ini sejalan dengan­ peraturan Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995
beserta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Fungsi penting akuntan publik adalah
meningkatkan kualitas informasi keuangan lebih kredibel, guna meningkatkan perekonomian
yang sehat dan efisien melalui transparansi kualitas informasi keuangan. Namun, pada
praktiknya masih terdapat auditor yang melakukan pelanggaran–pelanggaran standar audit dan
SPAP yang menyebabkan penurunan kualitas audit serta laporan keuangan auditan yang tidak
andal.
Fenomena menunjukkan banyaknya sanksi administratif yang diterima auditor dalam
perikatan audit. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan bagi semua akuntan
publik yang memberikan jasa audit. Auditor yang melanggar peraturan dari Menteri Keuangan
rentan terkena sanksi administratif dalam memberikan jasa audit. Pelanggaran yang dilakukan
oleh akuntan publik berupa pelanggaran ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Sanksi
administratif yang paling sering dikenakan kepada akuntan publik yaitu peringatan tertulis,
pembekuan izin, dan pencabutan izin. Tahun 2019 Akuntan Publik Sherly Jokom rekan, akuntan
dari PS&S (member of Ernst and Young Global Limited) diberikan sanksi pembekuan Surat
Tanda Terdaftar (STTD) atas pelanggaran pasal 66 Undang-Undang Pasar Modal jis paragraf A
14, Standar Profesional Akuntan Publik, Standar Audit 200 dan Kode Etik Profesi Akuntan
Publik seksi 130. Pada tahun yang sama muncul juga kasus garuda indonesia yang menyebabkan
akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional) dikenakan sanksi oleh Kementerian
Keuangan. Pasalnya, Kemenkeu menemukan adanya pelanggaran, khususnya pengakuan
pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan
tidak sesuai dengan standar akuntansi.
Sanksi yang
diterima
oleh akuntan publik dalam beberapa tahun belakangan
menggambarkan rendahnya kualitas audit. Sanksi administrasi yang masih banyak diterima oleh
akuntan publik mendorong Institut Akuntan Publik Indonesia mengeluarkan pedoman kualitas
audit melalui Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik No.4 Tahun 2018. Panduan ini
dikeluarkan untuk merespon perkembangan tuntutan global dalam jasa audit sesuai dengan best
practice international. Permasalahan yang ada menunjukkan banyak sanksi administrasi yang
diterima oleh akuntan publik dan tentunya mengindikasikan kualitas­ audit masih rendah,
diharapkan panduan indikator kualitas audit mampu meminimalisasi sanksi administratif bagi
auditor. Akuntan dan kantor akuntan publik­ (KAP) menerapkan­ panduan dalam proses audit
merupakan­ satu upaya dalam meminimalkan sanksi yang diterima oleh masing-masing akuntan
publik, dan upaya meningkatkan jasa kualitas audit. Penerapan aturan IAPI No. 4 tahun 2018
berbeda antara satu KAP dengan KAP lainnya, menunjukkan perbedaan budaya kerja dari
masing-masing KAP (Triani, 2020).
Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Triani(2020) mengenai “Akuntabilitas akuntan
publik dalam menjaga kualitas audit” menyebutkan bahwa proses tersebut telah dilaksanakan di
tingkat akuntan dan kantor akuntan publik berafiliasi dengan organisasi audit asing maupun
lokal. Kesimpulan dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa akuntan publik telah
berkomitmen dalam menerapkan Peraturan Dewan Pengurus IAPI Nomor 4 Tahun 2018. Namun
penelitian tersebut hanya terbatas pada dua indikator kualitas audit, yakni kompetensi; etika dan
independensi. Sehingga makalah ini melanjutkan pada tiga indikator lainnya dari kualitas audit,
yakni fee audit (kebijakan imbalan jasa), reviu mutu, dan upaya partner perikatan(penggunaan
waktu personil kunci perikatan) berdasarkan panduan indikator yang dikeluarkan oleh IAPI
tahun 2018 yang diharapkan mampu mengurangi sanksi administrasi bagi akuntan publik dan
memperbaiki kualitas audit.
Berdasarkan uraian tersebut, diharapkan hasil pada makalah ini mampu mendorong
perilaku auditor ke arah yang lebih positif untuk peningkatan kualitas audit.
2. PEMBAHASAN
2.1. Kualitas Audit
Dua aliran utama penelitian yang mendefinisikan kualitas audit didasarkan pada; pertama,
atribut audit dan proses audit, dan kedua, atribut auditor dan evaluasi hasil secara keseluruhan.
Aliran sebelumnya didasarkan pada upaya auditor selama proses audit dan kemampuan auditor
untuk mendeteksi kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan (Laitinen &
Laitinen, 2015). Kualitas audit merupakan salah satu komponen independensi auditor yang
harus dijaga oleh akuntan publik yang profesional. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan
bahwa suatu audit yang dilakukan oleh seorang auditor memiliki kualitas yang baik jika
memenuhi standar auditing dan standar pengendalian kualitas.
Kualitas audit dapat diartikan sebagai kemungkinan (a) auditor akan melaporkan
penyimpangan, (b) tidak melaporkan penyimpangan, yang melanggar independensi auditor,
sehingga merusak kualitas audit.
De Angelo (1981) dalam Wijaya (2020) mendefinisikan kualitas audit sebagai:
“Kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor akan menemukan dan
melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya”.
Auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor
(Kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada Independensi auditor.
Definisi ini dapat dibagi lagi sebagai berikut, penemuan potensi kesalahan berarti sejauh mana
upaya auditor dan yang terakhir mengacu pada tujuan, keahlian, dan independensi auditor.
Dengan kata lain, kemungkinan mendeteksi kesalahan dalam proses audit mengacu pada
penggunaan yang tepat dari upaya masukan audit, sedangkan pelaporan kemungkinan kesalahan
mengacu pada respon audit yang tepat (Kim, 2021).
Dari beberapa teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan pendapat
yang diberikan oleh auditor profesional dalam menemukan kesalahan dalam laporan keuangan
yang diaudit. Audit yang berkualitas dilaksanakan dengan standar yang diatur dan auditor
dituntut untuk profesional dalam memberikan opini atas laporan keuangan, baik yang berkaitan
dengan kesalahan dan bukti maupun untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan
yang disajikan oleh perusahaan.
Standar auditing selalu menjadi acuan auditor dalam melaksanakan tanggung jawab
profesionalnya dalam mengaudit laporan keuangan. Kualitas auditor adalah kemampuan
profesional individu setiap auditor untuk melaksanakan pekerjaannya. Seorang auditor harus
memiliki kualitas audit yang memadai untuk mengurangi ketidakharmonisan antara manajemen
dan pemegang saham karena pengguna laporan keuangan, terutama pemegang saham, akan
mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit (Shintya et al., 2016)
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) pada tahun 2015 mengeluarkan
28 indikator yang menentukan kualitas audit. Indikator-indikator tersebut dikelompokkan ke
dalam tiga kategori yang terdiri dari audit professionals, audit process, dan audit results. Lebih
detail terkait komponen tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 1.1 Indikator Kualitas Audit versi PCAOB
Availability
Competence
Professional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Audit
Focus
Tone at the Top and
Leadership
Incentives
Process
Audit
Independence
Infrastructure
Monitoring and
Remediation
Financial Statements
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Results
Audit
Internal Control
Going Concern
24.
25.
Communications
between Auditors and
Audit Committee
Enforcement and
Litigation
26.
Staffing Leverage
Partner Workload
Manager and Staff Workload
Technical Accounting and Auditing Resources
Persons with Specialized Skill and Knowledge
Experience of Audit Personnel
Industry Expertise of Audit Personnel
Turnover of Audit Personnel
Amount of Audit Work Centralized at Service
Centers
Training Hours per Audit Professional
Audit Hours and Risk Areas
Allocation of Audit Hours to Phases of the Audit
Results of Independent Survey of Firm
Quality Ratings and Compensation
Audit fee, Effort, and Client Risk
Compliance with Independence Requirements
Investment in Infrastructure Supporting Quality
Auditing
Audit Firms’ Internal Quality Review Results
PCAOB Inspection Results
Technical Competency Testing
Frequency and Impact of Financial Statement
Restatements for Errors
Fraud and other Financial Reporting
Misconduct
Inferring Audit Quality from Measures of
Financial
Reporting Quality
Timely Reporting of Internal Control Weaknesses
Timely Reporting of Going Concern Issues
Results of Independent Surveys of Audit
Committee
Members
27. Trends in PCAOB and SEC Enforcement
Proceedings
28. Trends in Private Litigation
Sumber: PCAOB, 2015
8 indikator kualitas audit yang harus dipenuhi oleh akuntan publik versi IAPI yaitu: (1)
kompetensi auditor, (2) etika dan independensi auditor, (3) penggunaan waktu personil kunci
perikatan, (4) pengendalian mutu perikatan, (5) hasil reviu mutu atau inspeksi pihak eksternal
dan internal, (6) rentang kendali perikatan, (7) organisasi dan tata kelola KAP, dan ke(8)
kebijakan imbalan jasa, semua indikator tersebut akan digunakan oleh IAPI sebagai tolak ukur
pencapaian kualitas audit pada KAP.
2.2. Fee Audit
Fee audit merupakan suatu imbalan dari klien kepada akuntan publik atas jasa audit yang
diberikan (Latifhah dkk., 2019). Seorang auditor bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang
layak; dengan demikian, fee audit harus disetujui oleh klien dan auditor. Ada tiga dasar untuk
menentukan fee audit seorang auditor, yaitu per diem, flat atau kontrak, dan fee maksimum.
1. Per diem basis
Cara ini menjelaskan fee audit ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan
oleh tim auditor. Pertama kali fee per jam-nya ditentukan, kemudian dikalikan dengan
jumlah waktu/jam yang dihabiskan oleh sebuah tim. Tarif fee per jam untuk tiap
tingkatan staf tertentu dapat berbeda-beda.
2. flat atau kontrak basis
Cara ini menjelaskan fee audit dihitung sekaligus secara borongan tanpa
memperhatikan waktu audit yang dihabiskan. Yang terpenting 14 pekerjaan terselesaikan
sesuai dengan aturan maupun perjanjian yang dilakukan.
3. Maksimum fee basis
Cara ini merupakan sebuah gabungan dari kedua cara diatas. Pertama tentukan
tarif per jam kemudian dikalikan dengan jumlah waktu tertentu tetapi dengan adanya
batasan maksimum. Hal ini dilakukan agar auditor tidak mengulur-ulur waktu sehingga
menambah jam/waktu kerja
Halim (2015) menyatakan besarnya biaya audit tergantung pada beberapa faktor, yaitu
karakteristik keuangan, seperti tingkat pendapatan, laba aset, modal, dan lain-lain; lingkungan,
seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dll.; karakteristik operasi, termasuk jenis industri,
jumlah lokasi perusahaan, jumlah lini produk, dll.; dan, aktivitas eksternal auditor, termasuk
pengalaman, tingkat koordinasi dengan auditor internal, dll.
Banyak penelitian menemukan hubungan antara fee audit dan kualitas audit melalui tanda
biaya abnormal. Namun, ada dua pandangan berbeda dalam literatur tentang masalah ini.
Pandangan pertama adalah bahwa fee audit memiliki hubungan negatif dengan kualitas audit.
Auditor menerima bayaran tinggi yang tidak wajar yang berdampak buruk pada kualitas audit
(Choi et al., 2006; DeAngelo, 1981; Mawutor et al., 2019). Pada saat itu, auditor bergantung
pada posisi keuangan pelanggan, dan menciptakan ikatan ekonomi di antara mereka. Hubungan
antara abnormal fee audit dengan kualitas audit di Indonesia diteliti oleh (Fitriany & Anggraita,
2016). Pandangan kedua adalah bahwa fee audit memiliki hubungan positif dengan kualitas
audit. Fee audit yang tinggi dapat mencerminkan peningkatan upaya perusahaan audit dan
prosedur audit yang membantu meningkatkan kualitas audit (Higgs & Skantz, 2006). Serta, fee
audit yang lebih tinggi adalah hasil dari perusahaan audit yang bekerja lebih lama dan/atau
perusahaan audit mengenakan tarif yang lebih tinggi karena merupakan auditor yang lebih baik
(Abdul-Rahman, Benjamin & Olayinka, 2017; Defond & Zhang, 2014; Nazmi dkk., 2017;
Tobi, Osasrere & Emmanuel, 2016). Sebaliknya, jika fee audit rendah, perusahaan akan
menyesuaikan upaya mereka dan mengurangi prosedur audit, yang membuat kualitas audit
menjadi buruk (Eshleman & Guo, 2014)
Fee audit yang lebih tinggi dapat menunjukkan upaya audit yang lebih besar dan juga
dapat mewakili premi risiko tambahan yang dikenakan oleh auditor untuk melawan
kemungkinan peningkatan kewajiban keuangan yang timbul dari audit (Bell et al., 2008;
Ghafran & O'Sullivan,2017). Selain itu, variasi fee audit juga dapat mencerminkan perubahan
efisiensi auditor. Akhirnya, fee audit menangkap faktor penawaran dan permintaan (Ghafran &
O'Sullivan, 2017). Akibatnya, seperti yang disoroti oleh DeFond dan Zhang (2014), peneliti
harus berhati-hati dalam menginterpretasikan hasil studi fee audit karena peningkatan biaya
audit tidak dapat secara jelas diartikan sebagai peningkatan kualitas audit.
2.2. Reviu Audit
Di Amerika Serikat, Sarbanes-Oxley Act 2002 (SOX 2002) mendorong pembentukan
Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik (PCAOB) sebagai bagian dari reformasi
besar-besaran yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan investor di pasar modal setelah
sejumlah penipuan akuntansi tingkat tinggi. Lembaga pemerintah ini diamanatkan untuk
meninjau secara eksternal auditor untuk menilai kualitas layanan mereka dan kepatuhan
mereka terhadap aturan audit. Sebelum pembentukan PCAOB, profesi audit sebagian besar
diatur sendiri. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) menciptakan
standar auditing dan menetapkan proses peer review di mana firma anggota memilih firma
audit lain untuk melakukan tinjauan tahunan. Hal ini dikarenakan proses peer review kualitas
audit supervisi yang dikelola oleh AICPA, telah lama dikritik karena kurangnya independensi
dan kredibilitas (lihat, misalnya, Fogarty 1996; Dewan Pengawas Publik 2002).
Sarbanes-Oxley Act (SOX) mengharuskan PCAOB untuk melakukan inspeksi tahunan atas
perusahaan audit dengan lebih dari 100 klien publik dan inspeksi tiga tahunan auditor dengan
kurang dari 100 klien publik (PCAOB 2008). Program inspeksi PCAOB menggunakan
pendekatan berbasis risiko untuk memilih penugasan audit dan area audit dalam penugasan
tersebut, PCAOB mempertimbangkan kemungkinan bahwa laporan keuangan perusahaan
klien salah saji secara material, PCAOB juga memilih sejumlah audit untuk ditinjau
menggunakan pendekatan acak (PCAOB, 2017). Dengan demikian, temuan inspeksi tidak
selalu mewakili semua penugasan audit (Gradison dan Boster 2010), atau sulit untuk
menyimpulkan hubungan langsung antara temuan inspeksi atas defisiensi audit dan kualitas
audit perusahaan audit secara keseluruhan (PCAOB, 2019).
Di Spanyol juga sudah dimulai pada awal 1990-an, setelah penerapan Undang-Undang
Audit 1988 tentang sistem jaminan kualitas berdasarkan investigasi—juga disebut kontrol
teknis. Inspektur independen melaporkan hasil investigasi mereka ke Institute of Accounting
and Auditing, ICAC, yang pada akhirnya menentukan apakah auditor telah melakukan
pelanggaran (sangat serius, serius, atau kecil), dan, jika demikian, hukuman terkait pun akan
terjadi (De Fuentes et al., 2015)
Pentingnya laporan inspeksi PCAOB diharapkan karena pengguna laporan keuangan
yang diaudit memiliki akses ke informasi yang sangat sedikit tentang detail pekerjaan audit
dalam laporan audit, dan laporan inspeksi memberikan informasi kepada pengguna tentang
masalah audit spesifik seperti yang diidentifikasi oleh PCAOB (Prasad dan Webster, 2020).
Tetapi pada beberapa penelitian yang membahas dan memeriksa isi informasi dari laporan
inspeksi PCAOB, bukti tentang kegunaan laporan tersebut masih terbatas. Terutama bagi
komite audit. Salah satu alasan laporan dapat dipandang tidak informatif oleh komite audit dan
lainnya adalah bahwa pemilihan perikatan auditnya yang berbasis risiko. Akibatnya, temuan
tidak harus digeneralisasikan atau hanya mewakili kualitas audit untuk perusahaan audit
tertentu. Peneliti lain menyebutkan bahwa inspeksi berfokus lebih kepada kekurangan audit
yang bersifat sepele dan atau tidak penting (Glover, Prawitt, dan Taylor 2009; DeFond 2010)
maka dari itu mungkin menjadi tidak informatif menurut komite audit.
Terlepas dari masalah dengan laporan inspeksi, beberapa bukti menunjukkan bahwa
laporan inspeksi terkait dengan kualitas audit atau persepsi kualitas audit. Gunny dan Zhang
(2013) memeriksa apakah laporan inspeksi PCAOB memberikan informasi tentang kualitas
audit dengan mengaitkan keparahan defisiensi dengan proxy untuk audit dan kualitas
pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa klien dari auditor yang diperiksa tiga kali
lipat dengan laporan yang mengklaim bahwa defisiensi mengarah pada penyimpangan GAAP
lebih mungkin untuk menyatakan kembali laporan keuangan mereka. Selain itu, Abbott et al.
(2013) menemukan bahwa klien dari auditor yang diperiksa tiga kali lipat dengan defisiensi
GAAP yang diidentifikasi dalam laporan inspeksi PCAOB mereka lebih mungkin untuk
memberhentikan auditor mereka, dan hubungan ini lebih kuat untuk perusahaan dengan
konflik agensi yang lebih besar dan komite audit yang lebih efektif. Selain itu, juga
menunjukkan bahwa komite audit klien dari perusahaan audit yang diperiksa tiga kali lipat
menggunakan laporan inspeksi sebagai sinyal kualitas audit. Selain itu, Untuk meningkatkan
kualitas audit wajib, transposisi arahan ke undang-undang Negara Anggota juga
menyempurnakan dua proses pengawasan: (a) pengawasan eksternal terhadap sistem atau
inspeksi pengendalian kualitas internal auditor (art. 29 Directive 2006/43/EC) dan (b)
pengawasan eksternal atas kertas kerja perikatan audit atau investigasi (art. 30.1 Directive
2006/43/EC). Dibandingkan dengan inspeksi PCAOB, inspeksi internal dilakukan oleh auditor
yang berpraktik dan umumnya menyentuh lebih banyak bagian dari suatu perikatan (Houston
dan Stefaniak, 2013). Namun, inspektur internal mungkin enggan untuk mengidentifikasi
kekurangan. Jadi, baik PCAOB dan penilaian internal kualitas proses audit mungkin memiliki
beberapa keterbatasan.
Inspeksi PCAOB dirancang untuk memastikan bahwa tim perikatan memenuhi
perannya dan karenanya inspektur PCAOB semuanya adalah mantan auditor berpengalaman
yang mencurahkan banyak upaya untuk proses inspeksi. PCAOB mengeluarkan Temuan
Bagian I ketika inspekturnya menentukan bahwa, berdasarkan standar audit yang berlaku,
pekerjaan yang diselesaikan oleh tim perikatan tidak cukup untuk mendukung opini auditnya.
Laporan inspeksi PCAOB mencatat bahwa ketika inspektur PCAOB menilai audit tidak
memadai, ini tidak selalu menunjukkan bahwa laporan keuangan salah saji (misalnya,
PCAOB, 2014). Untuk mengambil contoh ekstrim, anggaplah bahwa auditor tidak melakukan
pekerjaan apapun dan menandatangani opini audit wajar tanpa pengecualian. Auditor bisa
beruntung jika laporan keuangan pra-audit emiten bebas dari salah saji dan menunjukkan
kualitas pelaporan keuangan yang tinggi. Ukuran akademis kualitas audit akan menunjukkan
kualitas yang sangat tinggi, tetapi praktisi akan menganggap audit ini tidak memadai karena
kurangnya pekerjaan. Sebaliknya, suatu audit bermaksud untuk memberikan keyakinan yang
wajar, tidak mutlak, bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material (AU 110). Dengan
demikian, audit dapat dilaksanakan secara memadai dari sudut pandang praktisi, tetapi
beberapa ukuran akademis kualitas audit, seperti kemungkinan penyajian kembali, masih dapat
menunjukkan kualitas audit yang rendah. Kedua, PCAOB menghabiskan banyak upaya untuk
melakukan inspeksi, menunjukkan bahwa Temuan Bagian I bisa menjadi sinyal yang tepat dari
kualitas proses audit yang buruk (Aobdia, 2018). Selain itu, Mohapatra et al., (2022)
mendokumentasikan bahwa perusahaan audit yang mendaftar dengan PCAOB menunjukkan
kualitas audit yang lebih tinggi. Kami berpendapat bahwa pendaftaran dapat mengakibatkan
perusahaan audit meningkatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk mematuhi kontrol
kualitas internasional.
2.3. Upaya Audit Partner Perikatan
Upaya audit mempengaruhi kemungkinan auditor mendeteksi masalah yang ada,
sedangkan independensi auditor mempengaruhi kemungkinan auditor melaporkan masalah
yang terdeteksi (Caramanis dan Lennox 2008). Statement ini merupakan perluasan dari
definisi kualitas audit. Pada studinya juga disebutkan bahwa masih kurangnya bukti atas upaya
audit terutama disebabkan oleh tidak tersedianya kumpulan data jam audit. Tetapi (Caramanis
dan Lennox 2008) mengambil settingan untuk studinya di Yunani, karena disana firma audit
diharuskan untuk mengungkapkan jam kerja kepada lembaga akuntansi profesional, SOEL
(SOEL adalah singkatan dari Institute of Certified Auditors-Accountants of Greece), tentu saja
ini bisa menjadi data yang berguna untuk tujuan penelitian akademis. Selain itu, pada Mei
2014, Undang-Undang Audit Eksternal di Korea Selatan diamandemen untuk mewajibkan
auditor eksternal untuk mengungkapkan dokumen tambahan yang menjelaskan rincian
pekerjaan auditor. Perubahan ini dilakukan sebagai tanggapan atas meningkatnya jumlah
permintaan informasi tentang berbagai aspek proses auditor eksternal. Secara rinci,
berdasarkan Undang-Undang Audit Eksternal yang diubah, jam audit partner perikatan
diungkapkan dalam laporan audit, sehingga memungkinkan untuk menyelidiki apakah upaya
partner perikatan meningkatkan kualitas audit. Peran partner sangat penting dalam proses audit
karena partner perikatan bertanggung jawab untuk mengawasi keseluruhan audit yang
mengarah pada kualitas audit, Kim (2021). Partner memainkan peran penting dalam
melakukan tugas-tugas yang membutuhkan keahlian dan pengalaman, seperti menganalisis
dan memahami industri, dan mengawasi proses audit secara keseluruhan. Secara rinci, para
partner membuat rencana audit, menentukan waktu audit secara keseluruhan, memberikan
rasio masukan audit dari tim perikatan, dan meninjau laporan audit. Partner juga memainkan
peran penting dalam pembentukan opini audit, dan dengan demikian, jika gugatan diajukan
terhadap perusahaan audit, partner yang biasanya bertanggung jawab. Terlepas dari pentingnya
partner dan peran mereka dalam audit, sedikit yang diketahui tentang bagaimana waktu partner
berhubungan dengan kualitas audit dalam praktiknya. Hal ini karena sulitnya menentukan
waktu rekanan, karena berasal dari data internal perusahaan audit.
Pada saat yang sama, Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik AS (PCAOB)
telah menekankan peran Partner perikatan dengan memaksa nama mereka muncul di laporan
audit. Selain itu, PCAOB menyarankan agar menghitung jam yang dicurahkan oleh partner
dan manajer untuk suatu perikatan dan bagaimana mereka menghabiskan waktu tersebut,
sebagai persentase dari total jam perikatan, dimana ini dapat berfungsi sebagai ukuran upaya
personel kunci, serta jumlah pengawasan yang diberikan kepada staf. Hal ini menunjukkan
bahwa peran partner perikatan sangat penting dalam memberikan kualitas audit yang lebih
tinggi.
Becker et al (1998) membuktikan bahwa firma audit Big Five (Arthur Andersen,
Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers) bekerja lebih lama
daripada firma non-Big Five, yang menguatkan pandangan bahwa Big Five memberikan
kualitas audit yang lebih tinggi. Temuan ini memberikan beberapa jaminan bahwa jam audit
adalah proxy yang masuk akal untuk upaya audit. Selain itu, studi Kim (2021) juga
menganalisis kegunaan upaya partner perikatan untuk mempengaruhi kualitas audit secara
positif. Pada Penelitiannya dikumpulkan 6340 data jam partner perikatan, dan menemukan
bahwa upaya audit partner perikatan meningkatkan kualitas audit. Dengan demikian, kualitas
audit meningkat jika partner perikatan yang berpengalaman atau ahli melakukan lebih banyak
upaya dengan menghabiskan lebih banyak waktu. Tapi ternyata menurut Bosman (2021)
terdapat kelemahan dari menggunakan upaya audit, karena upaya audit juga bisa menjadi
sinyal inefisiensi. Ini terlihat pada studi yang dilakukan (Caramanis dan Lennox 2008) yang
berjudul “Audit effort and earnings management”, dimana disebutkan bahwa auditor mungkin
bekerja lebih keras jika mereka percaya bahwa klien mereka berusaha untuk mengelola
pendapatan. Di sisi lain, klien yang ingin mengelola pendapatan dapat mengantisipasi auditor
pekerja keras yang mungkin ingin menggagalkan upaya manajemen laba mereka, sehingga
terdapat kontrak antara klien dengan auditor yang menyebutkan untuk mengerahkan sedikit
upaya saja.
2.4. Penelitian Terdahulu
Gambar diatas diperoleh dari jurnal Olivia (2019), dimana disebutkan bahwa dari 73
penelitian yang ada terkait kualitas audit, terdapat 29 faktor-faktor yang menjadi pengukuran
dalam penelitian mengenai kualitas audit. Faktor-faktor tersebut adalah struktur kepemilikan,
tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan, ukuran perusahaan, rotasi auditor/ audit/ KAP,
independensi auditor, audit tenure/ masa kerja audit, hubungan auditor, biaya audit/ auditor, fee
pressure (tekanan biaya), ukuran auditor/ KAP, indikator kualitas audit (seperti : profesional
audit, proses audit, hasil audit), komitmen profesional, beban kerja, kompetensi, akses
pemeriksaan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), spesialisasi auditor,
layanan non audit, akuntabilitas, integritas, objektivitas akuntan publik, umur publikasi,
pergantian manajemen, etika profesional/ auditor, tipe auditor, pengalaman kerja/ auditor, due
professional care, reputasi KAP, dan tekanan anggaran waktu.
Dari 29 faktor yang mempengaruhi kualitas audit dapat disimpulkan bahwa rotasi Auditor/
Audit/ KAP dan independensi auditor merupakan faktor yang paling dominan. Hal ini
menunjukan pentingnya rotasi auditor dan rotasi KAP. Dengan adanya rotasi tersebut, akan
membuat independensi auditor terjaga yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas audit.
Selanjutnya faktor yang dominan lainnya adalah biaya audit, kompetensi dan audit tenure/ masa
kerja audit
3. PENUTUP
Kualitas audit memberikan keyakinan memadai atas laporan keuangan dan informasi yang
bersifat kredibel bagi pengguna. Namun, pada praktiknya masih terdapat auditor yang
melakukan pelanggaran–pelanggaran standar audit dan SPAP yang menyebabkan penurunan
kualitas audit. Auditor yang melanggar peraturan dari Menteri Keuangan bisa terkena sanksi
administratif, yakni peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Sanksi administrasi
yang masih banyak diterima oleh akuntan publik mendorong IAPI mengeluarkan pedoman
kualitas audit melalui Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik No.4 Tahun 2018.
Makalah ini mengeksplor literature-literature yang ada terkait tiga indikator kualitas
audit, yakni fee audit (kebijakan imbalan jasa), reviu mutu, dan upaya partner perikatan
(penggunaan
waktu
personil
kunci
perikatan).
Auditor
bertanggung
jawab
untuk
mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan kritis dalam kesesuaian penyusunan laporan
keuangan yang mungkin telah dilakukan oleh perusahaan klien, inilah yang dinamakan kualitas
audit. Sudah banyak yang meneliti mengenai hubungan antara fee audit dan kualitas audit hingga
muncul berbagai macam pandangan yang berbeda mengenai hubungan keduanya. Begitu pula
dengan dua indikator lainnya. Untuk penelitian kedepan bisa melihat bagaimana akuntabilitas
dari indikator kualitas audit. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya penelitian tentang indikator
beberapa kualitas audit di Indonesia.
4. REFERENSI
Abbott, L., K. Gunny, and T. Zhang. 2013. When the PCAOB talks, who listens? Evidence from
stakeholder reaction to GAAP-deficient PCAOB inspection reports of small auditors. Auditing: A Journal
of Practice & Theory 32 (2): 1–31. doi:10.2308/ajpt-50374
Abdul-Rahman et al., 2017. Effect of audit fees on audit quality: Evidence from cement manufacturing
companies in Nigeria. European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research, 5 (1) (2017), pp.
6-17
Aobdia, D. (n.d.). Do Practitioner Assessments Agree with Academic Proxies for Audit Quality?
Evidence from PCAOB and Internal Inspections. https://ssrn.com/abstract=2629305
BECKER, C.L., DEFOND, M.L., JIAMBALVO, J. and SUBRAMANYAM, K. (1998), The Effect of
Audit Quality on Earnings Management. Contemporary Accounting Research, 15: 1-24.
https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1998.tb00547.x
Bell, T. B., Doogar, R., & Solomon, I. (2008). Audit labor usage and fees under business risk auditing.
Journal of Accounting Research, 46(4), 729–760.
Bosman, T. (2021). The measurement of audit quality in the Netherlands: a practical note. Maandblad
Voor Accountancy En Bedrijfseconomie, 95(1/2), 17–31. https://doi.org/10.5117/mab.95.56820
Caramanis, C., & Lennox, C. (2008). Audit effort and earnings management. Journal of Accounting and
Economics, 45(1), 116–138. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.05.002
Choi, J.H., .Kim, J.B., .& Zang, Y. (2006). The association between audit quality and abnormal audit fees.
doi: 10.2139/ssrn.848067
Coram, Paul, Ng, Juliana and Woodliff, David. 2003. A Survey of Time Budget Pressure and Reduced
Audit Quality Among Australia Auditors. Australia Accounting Review, 13(1), pp: 38-44
DeAngelo, 1981. Auditor independence, “low-balling”, and disclosure regulation. Journal of Accounting
and Economics, 3 (2) (1981), pp. 113-127, 10.1016/0165-4101(81)90009-4
DeFond and Zhang, 2014. A review of archival auditing research. Journal of Accounting and Economics,
58 (2) (2014), pp. 275-326, 10.1016/j.jacceco.2014.09.002
de Fuentes, C., Illueca, M., & Pucheta-Martinez, M. C. (2015). External investigations and disciplinary
sanctions against auditors: the impact on audit quality. SERIEs, 6(3), 313–347.
https://doi.org/10.1007/s13209-015-0127-0
Eshleman and Guo, 2014. Abnormal audit fees and audit quality: The importance of considering
managerial incentives in tests of earnings management. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33 (1)
(2014), pp. 117-138, 10.2308/ajpt-50560
Ghafran, C., & O’Sullivan, N. (2017). The impact of audit committee expertise on audit quality: evidence
fromUK audit fees. British Accounting Review, 49(6), 578–593. https://doi.org/10.1016/j.bar.2017.09.008
Gunny, K. A., and T. C. Zhang. 2013. PCAOB inspection reports and audit quality. Journal of Accounting
and Public Policy 32 (2): 136– 160. doi:10.1016/j.jaccpubpol.2012.11.002
Halim, A. (2015). Auditing I: dasar-dasar audit laporan keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Higgs and Skantz, 2006. Audit and non-audit fees and the market's reaction to earnings announcements.
Auditing: A Journal of Practice & Theory, 25 (1) (2006), pp. 1-26, 10.2308/aud.2006.25.1.1
Kim, Suyon. 2021. Does Engagement Partners’ Effort Affect Audit Quality? With a Focus on the Effects
of Internal Control System. Risks 9: 225. https://doi.org/ 10.3390/risks9120225
Laitinen, E. K., & Laitinen, T. (2015). A probability tree model of audit quality. European Journal of
Operational Research, 243(2), 665–677. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.12.021
Mawutor et al., 2019. Assessment of factors affecting audit quality: a study of selected companies listed
on the Ghana Stock Exchange. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 9 (2) (2019),
pp. 436-449, 10.5296/ijafr.v9i2.14692
Mohapatra, P. S., Elkins, H., Lobo, G. J., & Chi, W. (2022). The impact of PCAOB international
registration on audit quality and audit fees: Evidence from China. Journal of Accounting and Public
Policy, 106947. https://doi.org/10.1016/J.JACCPUBPOL.2022.106947
Nazmi et al., 2017. The factors affect business risk audit and their impact on the external auditing quality
in Jordanian commercial banks (Case study). European Journal of Accounting, Auditing and Finance
Research, 5 (5) (2017), pp. 1-17
Olivia, T., Setiawan, T., Studi Akuntansi, P., Bunda Mulia, U., Lodan Raya no, J., & Utara, J. (2019).
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT. In Journal of Business
and Applied Management (Vol. 12, Issue 2). http://journal.ubm.ac.id/
Prasad, A. L., & Webster, J. C. (2020). What Are the Trends in PCAOB Inspections and the Reported
Audit
Deficiencies?
Journal
of
Accounting,
Auditing
and
Finance.
https://doi.org/10.1177/0148558X20934945
Shintya, A., Nuryatno, M., & Oktaviani, AA (2016). Pengaruh kompetensi, independensi, dan tekanan
anggaran waktu terhadap kualitas audit. Dalam Seminar Nasional Cendekiawan ke 2 (hlm. 1–19). Jakarta:
Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.
Tobi et al., 2016. Auditor's independence and audit quality: A study of selected deposit money banks in
Nigeria. International Journal of Finance and Accounting, 5 (1) (2016), pp. 13-21,
10.5923/j.ijfa.20160501.02
Triani, N. N. A., Hidayat, W., & Ardianto, A. (2020). Akuntabilitas Akuntan Publik Dalam Memenuhi
Kualitas Audit. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(1). https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.13