Aspek Hukum dalam Sistem Ekonomi PENGERTIAN • Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. • Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi (berisi kesepakatan/konsensus bersama) atau hukum dasar negara. Dengan demikian di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum. Sejarah perkembangan konsep negara hukum • Neg hkm formal adlh neg yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyatnya. Negara tidak campur tangan sec banyak thdp urusan & kepentingan warga negaranya. Urusan ekonomi diserahkan pada warga negara, yang berarti warga negara dibiarkan untuk mengurus kepentingan ekonominya sendiri maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat (machtstaat). Konsep ini terjadi di Eropa sekitar abad ke 19 dan ternyata penerapannya mengundang kecaman banyak warga negaranya terutama pasca perang dunia ke 2 di mana neg dianggap lambat dan tidak bertanggung jawab atas segala dampak ekonomi yang timbul pasca perang tsb. Muncul gagasan baru yang disebut sbg welfare state, atau negara kesejahteraan. • Neg kesejahteraan ini disebut sbg konsep neg hkm material. Pemerintah bisa bertindak sec lebih luas dalam urusan dan kepentingan publik jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep neg hkm formal. Pemerintah memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga negaranya dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. NEGARA HUKUM • Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum (‘rechtsstaat’) mencakup : – Perlindungan hak asasi manusia. – Pembagian kekuasaan. – Pemerintahan berdasarkan undangundang. – Peradilan tata usaha Negara. • A.V. Dicey Negara Hukum (“The Rule of Law”), : – Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum (Supremacy of Law). – Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat (Equality before the law). – Terjaminnya hak-hak manusia oleh undangundang dan keputusankeputusan pengadilan (Constitution based on Individual Right). International Commission of Jurists Rumusan syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintahan yang demokratis di bawah ‘Rule of Law’ (yang dinamis) • • • • • • Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Pemilihan Umum yang bebas. Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan berserikat/ berorganisasi dan beroposisi. Pendidikan kewarganegaraan Pilar-pilar utama untuk menyangga tegaknya satu Negara Hukum modern (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) 1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law): Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. 2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law): Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. 3. Asas Legalitas (Due Process of Law): Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. 4. Pembatasan Kekuasaan Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. 5. Organ-Organ Eksekutif Independen: Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturann kelembagaan pemerintahan yang bersifat ‘independent’. 6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak: Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). 7. Peradilan Tata Usaha Negara: Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara. 8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court): Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. 10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat): Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. 11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat): Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (democracy) maupun yang diwujudkan melalaui gagasan negara hukum (nomocrasy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. 12. Transparansi dan Kontrol Sosial: Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran Bentuk-bentuk Negara Hukum No Sistem Hukum Negara Hukum 1 Civil Law System Rechtsstaat 2 Common Law System 3 Socialist Law System Islamic Law System Indonesian Law System 4 5 Wilayah Eropa Barat (Kontinental) The Rule of Law Anglo SaxonAnglo America Socialist Eropa Timur Legality Nomocraci Islam Arab-Islam Pancasila Indonesia Unsur-unsur Negara Hukum • Rechtsstaat : 1) Pengakuan dan perlindungan HAM, 2) Pembatasan kekuasaan, 3) Pemerintahan berdasarkan aturan hukum, dan 4) Peradilan administrasi • The Rule of Law : 1) Supremacy of law, 2) Equality before the law, dan 3) Individual right. • Socialist Legality : 1) Manifestation of Socialism , 2) The law as a tool of Socialism, dan 3) Pushed on Social right than individual right. • Nomokrasi Islam : 1) Kekuasaan adalah amanah, 2) HAM, 3) Keadilan, 4) Persamaan, 5) Musyawarah, 6) Perdamaian, 7) Peradilan bebas, 8) Kesejahteraan, dan 9) Ketaatan • • Negara Hukum Pancasila F.M. Hadjon: 1. Keserasian hubungan antara rakyat dan pemerintah berdasarkan asas kerukunan, 2. Hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara, 3. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, 4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. M. Tahir Azhary: 1. Adanya hubungan erat antara agama dan negara, 2. Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa, 3. Kebebasan beragama dalam artian positif, 4. Atheisme tidak dibenarkan dan Komunisme tidak diperkenankan, 5. Berdasarkan asas kekeluargaan dan kerukunan. Hubungan Negara Hukum dengan Demokrasi • seperti dua sisi mata uang. Konsep negara hukum material mensyaratkan adanya demokrasi, begitupula demokrasi mensyaratkan adanya wadah negara hukum dalam pelaksaksanaannya. • Negara Indonesia yang dalam konstitusinya (pasal 1 ayat (3)) secara nyata menyatakan diri sebagai negara hukum, dalam pasal lainnya (pasal 1 ayat (2)) dinyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD Ideologi dan Hukum ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Ideologi adalah pandangan tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan (Normatif) Ideologi sangat dapat bersifat subjektif dan berpihak, minimal berpihak pada si penganut pandangan atau si pembuat hukum atau kebijakan Pada umumnya ideologi dalam bidang hukum bersifat tersirat daripada tersurat Suatu ideologi bisa bertahan apabila ditopang oleh pranata-pranata sosial. Hukum dan kekuasaan menjadi instrumen utama. Hukum Bisnis & Sistem Ekonomi ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Hukum bisnis merupakan perwujudan sistem ekonomi Kegiatan ekonomi dikendalikan negara > Hukum bisnis cenderung melindungi kepentingan penguasa Kegiatan ekonomi dikendalikan swasta > Hukum bisnis cenderung berorientasi melindungi atau menjaga kepentingan modal dan usaha para pengusaha Sistem ekonomi campuran > Titik tengah dari dua kutub tersebut > Dianut mayoritas negara di dunia > Hukum bisnis mengatur keseimbangan antara peran pemerintah dan swasta dalam kegiatan bisnis dan ekonomi Sistem Ekonomi Liberal ⚫ ⚫ 1. 2. ➢ Tidak sesuai dengan falsafah di Indonesia Berawal dari pemikiran Adam Smith dengan implikasi pemikiran: Manusia tidak perlu diintervensi oleh Tuhan Manusia tidak perlu diintervensi oleh negara Siapa yang berusaha memperoleh kekayaan sebanyak banyaknya bagi diri sendiri, ia telah berusaha memajukan kemakmuran Bersama > Invisible hand yang menjaga supaya dalam proses ekonomi itu kekayaan perseorangan dengan sendirinya menuju pada kesejahteraan semua orang. Sistem Ekonomi Liberal ⚫ 1. 2. 3. Berdasarkan pola pikir Adam Smith: Milik perseorangan menjadi hak yang suci dan tidak dapat diganggu gugat Milik perseorangan sama sekali tidak bersifat social, melainkan bersifat individualistic Manusia bebas menggunakan modalnya atau menyalahgunakan hak milik (tanpa Batasan) menurut kemauan sendiri Sistem Ekonomi Liberal ⚫ 1. 2. Kekeliruan teori Adam Smith: Tidak logis kalau egoisme dikatakan selaras dengan pelayanan terhadap sesame. Egoisme justru berlawanan dengan esensi pelayanan terhadap sesame > Di dalam egoism terdapat apatisme > Bahkan sikap dan perilaku egois justru dapat membawa kerugian bagi orang lain Dalam realitasnya, egoism justru membawa manusia kepada berbagai kejahatan bisnis dan ekonomi, seperti persaingan usaha tidak sehat, kecurangan, ketidakadilan, kesenjangan sosial, eksploitasi buruh > ibarat “Manusia dapat menjadi serigala bagi sesamanya” Sistem Ekonomi Sosialis ⚫ ⚫ ⚫ Dilatarbelakangi oleh pemikiran Karl Marx Menurut Marx, dalam masyarakat kapitalis > Kaum borjuis (pemilik kekayaan) menyamakan nilai manusia dengan nilai tukarnya > Menuju pada eksploitasi secara langsung dan brutal Karena itu, Marx melihat dunia secara tak terelakkan menuju system ekonomi sosialis > selanjutnya mengalami transisi ke komunisme (masyarakat tanpa kelas) Sistem Ekonomi Sosialis ⚫ ⚫ ⚫ Salah satu negara yang system ekonomi sosialis – komunis adalah Korea Utara. Negara Korut memiliki sistem ekonomi komando dan sangat terpusat Gerak ekonomi dan bisnis di Korut direncanakan sepenuhnya oleh pemerintah > sangat membatasi perdagangan internasional Sistem Ekonomi Sosialis ⚫ ⚫ ⚫ Hukum bisnis dan ekonomi di negara sosialis – komunis sangat didominasi oleh negara (penguasa) > swasta sulit berkembang Hukum bisnis dibuat untuk melindungi kepentingan penguasa sekaligus mengendalikan semua kegiatan bisnis warga Perbedaan dengan system ekonomi di Indonesia yang didasarkan pada UUD 1945 > Konstitusi RI menempatkan peran negara pada sektor usaha vital, sedangkan sektor swasta mengusahakan sektor usaha yang tidak tergolong vital bagi masyarakat. Sistem Ekonomi UUD 1945 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Pancasila merupakan ideologi Bersama Pandangan Mubyarto > Tampak bahwa Pancasila berposisi sebagai etika dalam system, bukan system itu sendiri. Beliau menyebut sebagai system ekonomi Pancasila karena ber-etika Pancasila. Sebagai ideologi Bersama > Setiap kegiatan ekonomi yang sistemnya diatur dalam UUD 1945 perlu didasarkan pada moral ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme dan demokrasi dalam mencapai keadilan ekonomi. Untuk meangkul semua kekuatan ekonomi yang ada di Indonesia > Sistem ekonomi jalan tengah atau ekonomi campuran > mengatur keseimbangan antara peran negara dan swasta dalam kegiatan bisnis dan ekonomi Sistem Ekonomi UUD 1945 ⚫ Aspek hukum bisnis > Perwujudan sistem ekonomi campuran > Negara dan swasta sama sama berperan dalam membuat hukum terkait dengan kegiatan bisnis dan ekonomi. Setiap warga dan kegiatan usaha wajib diperlakukan sama dan adil oleh pemerintah dalam setiap kebijakan ekonomi. Sistem Ekonomi UUD 1945 ⚫ 1. 2. 3. 4. Fungsi negara melalui hukum bisnis: Sebagai penyedia pelayanan masyarakat Sebagai pengatur dan pengawas kegiatan bisnis demi keseimbangan dan keadilan Sebagai pelaku usaha Sebagai penyedia wadah pembentukan hukum atau undang undang bagi pelaku bisnis, sekaligus menyediakan sistem peradilan yang menempatkan setiap pelaku bisnis sama di depan hukum (equal before the law) Hukum dan Masyarakat Ekonomi ASEAN ⚫ ⚫ MEA diberlakukan sejak 1 Januari 2016 MEA sebagai forum dan bagian dari sistem ekonomi global yang khusus menyatukan basis produksi dan pasar di lingkup ASEAN > Demi kemakmuran Bersama, setiap negara anggota ASEAN tetap tunduk pada hukum dagang internasional serta peraturan yang berlaku di setiap negara, Misal transaksi bisnis lintas negara ASEAN tidak boleh melanggar norma perdagangan global Hukum dan Masyarakat Ekonomi ASEAN ⚫ ⚫ Kekhawatiran hadirnya MEA > Diatasi dengan penguasaan dan kecermatan setiap pelaku usaha dalam bertransaksi dagang lintas negara > Transaksi atau kontrak bisnis lintas negara harus dibuat dengan itikad baik dan efisien serta bisa mencegah kerugian di kemudian hari Kontrak bisnis lintas negara idealnya dibuat Bersama dengan mitra asing dalam kedudukan yang setara (mulai negosiasi hingga perumusan klausula kontrak) Hukum dan Masyarakat Ekonomi ASEAN ⚫ 1. 2. 3. 4. Teori pilihan hukum yang dapat disepakati para pebisnis: Teori lex loci contractus > Pilihan hukum mengacu pada tempat di negara mana kontrak dibuat Teori lex loci solutionis > Pilihan hukum mengacu pada tempat di mana kontrak bisnis itu dilaksanakan atau diimplementasikan Teori the proper law of contract > Pilihan hukum berdasarkan hukum negara yang paling layak (berstandart tinggi) bagi klausula kontrak Teori the most characteristic connection > Hukum dipilih dari pihak yang melakukan prestasi (kewajiban) bisnis yang paling menonjol > Perlu tegas dinyatakan dalam klausula kontrak agar ada kepastian penyelesaian sengketa di pasar MEA Hukum dan Masyarakat Ekonomi ASEAN ⚫ Kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA > Bukan hanya tentang sumber daya manusia dan daya saing produk > Peningkatan kesiapan perangkat hukum, institusi penegak hukum dan penguasaan kontrak kontrak bisnis lintas negara.