Konstitusi
Negara
Kelompok 3
Anggota Kelompok:
1.
BERNARDINUS EVAN A. N.
(18/426763/FI/04468)
2.
DINA PERMATA INDAH
(18/430123/KT/08812)
3.
ADELIA PUTRI HAPSARI
(19/442445/PA/19194)
4.
BENEDICTA YESIKA MEIDIANTI
(19/445623/PA/19447)
5.
KRISHNA AYUB FERRYAN
(19/442454/PA/19203)
6.
SEKAR PINESTRI
(19/439147/PA/18970)
7.
DAVID PAMEREAN BUDIARTO
(20/454528/PA/19559)
8.
GABRIEL KAUNANG
(20/457769/PA/19807)
Mengingat Kembali...
Konstitusi merupakan sebuah peraturan hukum yang mendasar, yang
mengatur tugas-tugas dan organisasi kekuasaan negara, serta mengatur
hubungan hukum negara terhadap masing-masing warga negara. Maka
dari itu dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara konstitusi
dengan hukum.
Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau petunjuk hidup yang
wajib ditaati oleh manusia. Hukum diadakan dengan tujuan agar
menimbulkan kedamaian dan keadilan di dalam masyarakat.
1. Lemahnya integritas
penegakan hukum
Permasalahan Umum
Seputar Hukum
2. Tidak ada pengawasan yang
efektif
3. Peraturan Hukum Yang
Kurang Jelas
4. Kebijakan Seringkali
Diputuskan Oleh Pihak Terkait
Kasus Nyata
Permasalahan
Hukum
Kasus 1
Sumber : https://kumparan.com/kumparannews/5-lansia-yang-dipenjara-karena-curi-benda-sepele
Salah satu dari kelima kasus
tersebut terjadi pada tahun 2018,
Salah satu kasus yang akan dibahas adalah kasus Nenek Saulina Boru Sitorus (92) yang
digugat karena memotong pohon durian milik Jayapa Sitorus (70), tetangganya. Padahal
menurut Boy Raja selaku kuasa hukum Nenek Saulina, pohon durian tersebut bukanlah
milik Jayapa Sitorus karena tanahnya adalah tanah wakaf. Namun, Nenek Saulina tetap
dihukum penjara 1 bulan 14 hari bersama keenam anaknya.
Sumber: https://www.tribunnews.com/regional/2018/01/30/7-fakta-nenek-92-tahundivonis-hukuman-penjara-akibat-tebang-pohon-durian-untuk-tugu-makamleluhur?page=all
Kasus-kasus serupa dapat dianggap melanggar pasal 28D UUD 1945: “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum.” di sisi lain, ada banyak kasus yang lebih berat dari kasus
para lansia tersebut, tapi mereka dapat bebas dari hukuman penjara, dikarenakan
kedudukan dan kekayaan.
Solusi Kasus 1
●
●
●
●
Pihak berwenang seharusnya melakukan peninjauan lebih lanjut soal
kepemilikan pohon (diperlukan bukti konkrit). Keterangan kepemilikan
pohon hanya sekedar keterangan saksi yang merupakan anak dan istri
Pak Japaya.
Hakim seharusnya memperhatikan fakta bahwa lahan yang digunakan
untuk menanam pohon tersebut bukan milik Pak Japaya. Dari sisi ini
terlihat bahwa pemidanaan Nenek Saulina adalah sesuatu yang
dipaksakan.
Pelapor sebaiknya menerima usulan mediasi yang telah diusahakan.
Sebelum membangun sesuatu di lahan orang lain, ada baiknya mencari
tahu dan meminta izin pemilik aset (dalam hal ini pohon) di atas lahan
tersebut, tidak hanya pada pemilik lahan saja.
Kasus 2
Sumber: https://akurat.co/news/id-1120885-read-praktisi-hukum-sebut-terdapat-pelanggaran-konstitusi-serius-dalam-perppucorona
Analisis Kasus 2
Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
(Covid-19) ini diduga adanya pelanggaran konstitusi bahkan pelanggaran
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal ini karena diduga
adanya penyelewengan kebijakan pada penyelenggaran negara, pembuat
kebijakan, pengguna anggaran yang mendapat perlindungan untuk tidak bisa
dituntut dan dikoreksi melalui lembaga pengadilan. Jika Perppu tersebut
disahkan. Perppu ini dikhawatirkan melanggar prinsip demokrasi yang
memandang bahwa kedudukan semua warga sama di hadapan hukum.
Solusi Kasus 2
●
●
Perlu adanya pihak ketiga saat proses penyusunan perppu sebagai
penguji, apakah perppu tersebut tidak melanggar hukum yang ada, dan
sebagai pemberi masukan, apabila sekiranya perlu
Presiden sebagai pihak yang menetapkan perppu lebih memperhatikan
perppu yang akan dibuat, baik secara aturan maupun dampak yang akan
dihasilkan oleh perppu tersebut
Thank You!