SISTEM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK LANJUTAN Diklat Fungsional Perencana Social Madya Kemenag Angk. II PUSBINDIKLATREN – PSKMP UNHAS Makassar, tanggal 25 Nopember 2020 Oleh : DR. Suryadi Lambali, MA. Suryadi lambali CAKUPAN PEMBAHASAN 1. Tujuan dan Sasaran Pembelajaran 2. Hakikat Kebijakan Publik 3. Hakikat Pelayanan Publik 4. Analisis Kebijakan Publik 5. Konteks Kebijakan dan Pelayanan dalam Pengelolaan Kehidupan Beragama (Pelayanan: Haji/Umroh, KUA, Pendidikan Keagamaan) 2 ASAL KEBIJAKAN DARI ?? Wise Policy Kebijakan/ Kebijaksanaan Kebijakan/ Kebijaksanaan KEBIJAKAN Secara Etimologis dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin Akar Kata (Yunani & Sansekerta) POLIS = Negara - Kota PUR = Kota Masuk dalam bhs latin POLITEA = Negara Suryadi Lambali “Kebijakan Publik” Bahasa Inggeris (Pertengahan) POLICIE Yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan PUBLIC POLICY (Kebijakan Publik) ⚫ Policy = Kebijakan ⚫ Merupakan petunjuk, atauran, rambu-rambu, signal-signal penting, prinsip-prinsip yang harus dipegang, penggarisan kewenangan, batas-batas, aturan main internal, dan berbagai hal yang “memayungi” pembuatan program/kegiatan, maupun peraturanperaturan untuk pelaksanaan. Suryadi lambali Alur Proses Kebijakan Publik AGENDA KEBIJAKAN PEMERINTAH ISSUE KEBIJAKAN MASALAH KEBIJAKAN MASALAH UMUM MASALAH RANA WILAYAH PEMBUATAN KEBIJAKAN Wilayah kerja Legislatif & Eksekutif Policy Making Wilayah kerja perencana AGENDA SETTING AGENDA KEBIJAKAN PEMERINTAH POLICY FORMULATION ISSUE KEBIJAKAN POLCY ADOPTION MASALAH KEBIJAKAN POLICY IMPLEMENTATION MASALAH UMUM POLICY ASSESSMENT MASALAH Suryadi lambali PELAYANAN KMenpan No. 25/M.Pan/2/2004 PP No. 65 tahun 2005 Permendagri No 6 Tahun 2007 UU No. 25 Tahun 2009 Content : • Hak • Kewajiban PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH MUTU LAYANAN STANDARDISASI PELAYANAN Context : •Masyarakat Biasa • Petani • Pedagang • Birokrat • dll SWASTA Non Pemerintah ISO 9001 & ISO 2000 Suryadi lambali Pelayanan Publik Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik KARAKTERISTIK PELAYANAN (Norman, 1991) 1. Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba 2. Nyata dalam perasaan customer 3. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan 4. Karakteristik tersebut dasar pelayanan yang terbaik (prima). Suryadi lambali Standar pelayanan paling tidak mencakup : 1. Sistem dan prosedur pelayanan 2. Waktu bagi penyelesaian pelayanan 3. Biaya pelayanan 4. Produk dan mutu pelayanan 5. Sarana dan prasarana untuk pelayanan 6. Kompetensi , sikap dan perilaku petugas pelayanan 7. Jenis dan aksessibiltas pelayanan 8. Konsistensi PERGESERAN PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK REFORMASI PELAYANAN PELAYANAN MINIMAL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT STANDARDISASI LAYANAN PELAYANAN PRIMA SERVICE EXELLENCE SKEMA PELAYANAN MASYARAKAT PELAYAN PRIMA: • Mendengarkan • Empati • Menyembuhkan MASYARAKAT • Kesadaran • Bujukan (Persuasive) KEPUASAN • Konseptualisasi • Kemampuan melayani • Komitmen • Membangun Masyarakat Pelayanan Prima Suryadi Lambali ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kepentingan umum; Kepastian hukum; Kesamaan hak; Keseimbangan hak dan kewajiban; Keprofesionalan; Partisipatif; Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; Keterbukaan; Akuntabilitas; Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; Ketepatan waktu; dan Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. DIMENSI MUTU PELAYANAN • Dimensi waktu • Dimensi biaya • Dimensi kualitas • Dimensi moralitas Suryadi lambali 17 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Paradigma berubah; Komitmen dari pucuk pimpinan sampai ke tingkat bawah; Penerapan Standar pelayanan secara konsisten; Pelayanan masing-masing instansi sektor terkait mengarah ke satu atap → satu pintu (OSS) ; Optimalisasi pemanfaatan IT dan inovasi yang terus menerus; Mengurangi, menghilangkan kesempatan dan penindakan terhadap KKN; Reward & Punishment; ISO 9000 dalam proses pelayanan; Nomor Identitas Bersama (NIB) →SIN; 17 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM); Etika Profesional dan Budaya Kerja; Janji layanan dan konsisten melaksanakannya; Inventarisasi keluhan dan harapan masyarakat dan perbaikan segera; Performance agreement (Penetapan Kinerja); Transparansi dan akuntabilitas; Kompetensi dan teknis petugas; Optimalisasi Media. Strategi Sukses Dalam Pelayanan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Self-estem (harga diri) Exceed expectation (memenuhi harapan) Recovery (pembenahan) Vision (pandangan ke depan) Improve (perbaikan) Care (perhatian) Empower (pemberdayaan) Suryadi lambali POLA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Fungsional Terpusat Gugus Tugas Terpadu Satu Atap Satu Pintu Mall Layanan Publik Suryadi lambali Tujuan Anlisis Kebijakan ◼ ◼ Menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang nalar guna menemukan pemecahan masalahkebijakan. Analisis kebijakan memiliki dasar orientasi praktis yang dalam banyak hal menjadikannya sama dengan ilmu sosial terapan (Dunn: 87) Suryadi lambali ANALISIS KEBIJAKAN (William N Dunn : 1994 Revisi) POLICY PERFORMANCE Evaluation Monitoring POLICY PROBLEMS Problem Structuring Problem Structuring Problem Structuring Problem Structuring POLICY OUTCOMES Forecasting POLICY FUTURES Recomendation POLICY ACTIONS Suryadi Lambali “Kebijakan Publik” Suryadi lambali MEMBANDINGKAN ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMBUATAN KEBIJAKAN Policy Anlisys Policy Making Problem Structuring AGENDA SETTING Forecasting POLICY FORMULATION Recomendation POLCY ADOPTION Monitoring POLICY IMPLEMENTATION Evaluation POLICY ASSESSMENT Suryadi lambali SEDIKITNYA MENCAKUP 5 HAL TANGGUNG JAWAB KEMENAG 1. 2. 3. 4. 5. Peningkatan Kualitas kehidupan beragama Peningktan kerukunan umat beragama Peningkatan kualitas Pendidikan agama dan keagamaan Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Haji Penciptaan Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa 23 Visi dan Misi Kementerian Agama ◼ ◼ VISI "Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015) 24 Visi dan Misi Kementerian Agama MISI 1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama 2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama 3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas 4. Meningkatkan pemanfaata dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan 5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel 6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan 7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015) 25 DASAR TATAKELOLA BERAGAMA DI INDONESIA 1. 2. UUD pasal 29 tentang agama dan hak beragama yang berbunyi : Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Manifestasi dari aktualisasi nilai-nilai agama terdiri dari 1. Menambah ketaqwaan sifat dan sikap yang menunjukkan pribadi yang taat kepada perintah-Nya. Fungsinya membentuk manusia taat secara disiplin mengikuti semua aturan didalam setiap kehidupan yang dibuat oleh Sang Maha Pencipta. hidup berdampingan di alam semesta ini dengan kokoh, rapi, dan seimbang. 2. Menambah Kejujuran amanah dan jujur dalam menghadapi persoalan hidup, menambah kekuatan untuk lebih percaya diri dalam merealisasikan kehidupan social, memperbaiki reputasi diri serta dapat meningkatkan kepercayaan terhadap diri sendiri di mata masyarakat. 3. Menambah Keikhlasan Ikhlas adalah dasar diterima atau ditolaknya suatu amalan, dan juga kunci untuk menuju kemenangan atau kerugian yang abadi, jalan menuju sorga atau neraka. Sumber : http://notedanpena.blogspot.com/2009/05/agama-dan-good-governance.html Nilai-Nilai Agama yang Dapat Menciptakan Good Governance 1. Agama sebagai alat kontrol. 2. berfungsi sebagai pengawas dan pengontrol terhadap perbuatanperbuatan lahir. 3. Agama sebagai sarana yang mendorong kewajiban melakukan amar ma`ruf nahyi munkar, yang dapat membuat setiap individu saling mengawasi perbuatan masing-masing. 4. Agama mengingatkan bahwa semua perbuatan manusia diperhatikan dan dicatat, dan di hari akhirat akan diperiksa secara teliti. 5. Di dalam agama diungkap bahwa Allah adalah penguasaan pemilik alam semesta beserta isinya, dan Dia mengetahui serta melihat semua perbuatan yang dilakukan manusia. 28 Good Governance Dalam Perspektif Islam TIGA ASPEK GOOD GOVERNANCE AZAS-AZAS GOOD GOVERNANCE DALAM ALQUR’AN SYURA (Q.3: 159) Good Governance Spiritual Governance Economic Governance KEADILAN (Q.5: 8) AMANAH (Q.2: 42) TANGGUNG JAWAB (Q.9: 128) Politik Governance Sumber : file:///C:/Users/Suryadi/Downloads/1020-1979-1-SM.pdf BERORIENTASI KEHARI DEPAN (Q.93: 3-4) 29 TERIMA KASIH LAST BUT NOT LEAST 30 Suryadi lambali