PEDOMAN DAN BORANG PISA FINAL

PEDOMAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2021 DAFTAR ISI Daftar Isi ............................................................................................... i Daftar Diagram dan Tabel ..................................................................... ii Bab I Pendahuluan ........................................................................... 1 A. B. C. D. E. F. Latar Belakang .................................................................. Manfaat Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) ................... Maksud dan Tujuan ........................................................... Sasaran ............................................................................. Dasar Hukum .................................................................... Pengertian ......................................................................... 1 2 2 3 3 4 Bab II Skema, Bentuk, dan Persyaratan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) ....................................................................................... 7 A. Skema PISA ....................................................................... 7 B. Bentuk PISA ............................................................……... 10 C. Persyaratan PISA ............................................................... 10 1. Kebijakan ..................................................................... 12 2. Program ........................................................................ 14 3. Pengelolaan .................................................................. 17 4. Sumber Daya Manusia ................................................. 19 5. Sarana, Prasarana, dan Lingkungan ............................. 21 6. Monitoring dan Evaluasi ............................................... 23 Bab III Instrumen Penilaian Persyaratan PISA ..................................... 25 A. Komponen Persyaratan ...................................................... 25 B. Borang Persyaratan Penyelenggaraan PISA ......................... 26 Bab IV Program Standardisasi ............................................................ 48 A. Manfaat Standardisasi ....................................................... 48 B. Tahapan Program Standardisasi ......................................... 48 1. Penyusunan Rencana Kerja Standardisasi PISA ............ 49 2. Perumusan Standar PISA .............................................. 49 3. Pembentukan Tim Standardisasi PISA Daerah .............. 50 4. Sosialisasi dan Pelatihan Standar PISA ......................... 50 5. Pengembangan Sistem Manajemen/Dokumentasi PISA..51 6. Pelatihan Self-Assessment ............................................. 51 7. Penerapan Standar PISA ................................................ 52 8. Asesmen Mandiri (Self-Assessment) .............................. 52 9. Tindakan Perbaikan....................................................... 53 10. Tinjauan Manajemen ..................................................... 53 11. Evaluasi Eksternal......................................................... 54 Bab V Penutup...................................................................................... 56 i DAFTAR DIAGRAM & TABEL Diagram 1. Skema PISA ......................................................................... 7 2. Tahapan Program Standardisasi .......................................... 48 3. Pembentukan Tim Standardisasi PISA ................................. 50 Tabel 1. 2. 3. 4. Penjelasan Skema PISA ....................................................... 8 Enam Standard PISA .......................................................... 10 Komponen Persyaratan Beserta Nilai/Skornya .................... 25 Persyaratan Penyelenggaraan PISA ..................................... 26 ii -1- BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak adalah mengenai informasi. UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat, antara lain, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Indikator KLA ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan Presiden tersebut menetapkan 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam lima klaster hak anak. Salah satu klaster substansi indikator KLA adalah klaster tentang Hak Sipil dan Kebebasan dan salah satu indikator dari klaster tentang Hak Sipil dan Kebebasan tersebut adalah tersedianya fasilitas informasi layak anak. Informasi layak anak didefinisikan sebagai informasi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya Pada KLA, setiap anak berhak atas akses informasi yang layak. Artinya, ada jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perizinan dan pengawasan. Pemenuhan hak anak atas akses informasi yang layak melalui penyediaan fasilitas informasi layak anak mencakup fasilitas yang berisi -2- informasi yang berasal dari beragam sumber informasi. Sumber informasi layak anak dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori, yakni penyiaran, buku, terbitan berkala, internet, video, dan bahan lainnya. Untuk melaksanakan amanah Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, dan dalam rangka menjamin hak anak pada KLA, diperlukan sebuah fasilitas yang mencakup beragam sumber informasi layak anak yang terintegrasi. Wadah tersebut bertujuan untuk memenuhi hak anak di bidang informasi yang layak untuk mereka, dinamakan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). PISA berfokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak-anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak. B. MANFAAT PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) Pertama, tersedianya informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak- anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak akan meningkatkan kesempatan anak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Hal ini sangat bermanfaat bagi pengembangan diri anak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak. Kedua, tersedianya pusat informasi layak anak yang terintegrasi lengkap dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak akan memberikan lingkungan informasi yang sehat bagi anak. Lingkungan informasi yang sehat bagi anak sangat diperlukan mengingat lingkungan informasi yang diperoleh anak selama ini tidak selamanya positif bagi anak. Ketiga, keberadaan pusat informasi layak anak yang terintegrasi akan berkontribusi untuk terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak. C. MAKSUD DAN TUJUAN Pertama, pedoman ini disusun dengan maksud untuk terwujudnya pusat informasi layak anak terintegrasi dengan pelayanan ramah anak sebagai bagian dari upaya peningkatan pemenuhan hak anak atas informasi. -3- Kedua, penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media, dan dunia usaha dalam membangun/mewujudkan Informasi Layak Anak. Pedoman ini bertujuan untuk: 1. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pembentukan dan pengembangan pusat informasi layak anak yang terintegrasi, mencakup informasi dari beragam sumber informasi; 2. Menjadi panduan dalam pembentukan dan pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA); 3. Menyediakan indikator pelayanan ramah anak pada pusat informasi layak anak; 4. Menjadi persyaratan standar yang digunakan untuk keperluan penilaian pelayanan ramah anak pada pusat pusat informasi layak anak. D. SASARAN Sasaran Langsung: a. Anak-anak yang hendak mencari informasi yang mereka butuhkan untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. b. Perangkat Daerah di tingkat kabupaten/kota Sasaran Tidak Langsung: a. Forum Anak b. Media c. Dunia usaha d. Masyarakat umum e. Perpustakaan E. DASAR HUKUM a. UUD 1945 b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak c. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) d. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak e. UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tahun 2002 tentang -4- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik h. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi i. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan j. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran l. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers m. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen n. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan o. PP RI No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah q. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak r. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak s. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran t. SK Menteri Kesehatan RI Nomor 386/1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Makanan-Minuman u. Kode Etik Jurnalistik v. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak w. Etika Pariwara Indonesia Tahun 2020 x. Pedoman Peliputan dan Pemberitaan Anak F. PENGERTIAN 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. -5- 2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 4. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. 5. Informasi Layak Anak adalah informasi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya. 6. Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) adalah pusat informasi dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak, yang dapat menjalankan fungsinya baik secara langsung dalam sebuah ruangan/bangunan yang disediakan maupun secara daring (online). 7. Forum Anak adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk anak mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. 8. Program Layanan Informasi adalah program PISA berbentuk pelayanan pemenuhan informasi anak atas permintaan anak dan penyediaan bahan informasi yang layak untuk anak. 9. Program Diseminasi/Penyampaian Informasi adalah program PISA berbentuk kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya. 10. Program Pendukung adalah program PISA berupa kegiatan yang -6- dipandang perlu dan dibutuhkan oleh anak dalam rangka tumbuh kembang dan persiapan masa depan anak. 11. Ramah Anak adalah pendekatan pelayanan kepada anak yang sesuai dengan hak-hak anak. -7- BAB II SKEMA, BENTUK, DAN PERSYARATAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK A. SKEMA PISA Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) merupakan pusat informasi yang berfokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anakanak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak. PISA berada di tingkat kabupaten atau kota. PISA dapat digambarkan berjalan dengan skema berikut. Diagram 1 Skema Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) -8- Tabel 1 Penjelasan Skema PISA Bagian Desk 1 Tugas 1. Menerima pertanyaan dan/atau pengaduan informasi 2. Mendokumentasikan pertanyaan dan/atau pengaduan 3. Meneruskan pertanyaan atau pengaduan ke Desk 2 4. Melayani pengunjung PISA 5. Menyebarkan informasi layak anak melalui multimedia 6. Menjadi admin media sosial Desk 2 1. Mencarikan jawaban/informasi atas pertanyaan anak 2. Menindaklanjuti aduan informasi yang tidak layak anak ke SKPD dan lembaga terkait 3. Melakukan rujukan informasi ke SKPD dan lembaga terkait 4. Mengelola Bank Informasi IT Mengelola teknologi informasi, yakni mengolah informasi dari beragam sumber untuk masuk ke dalam Bank Informasi Sekretariat Mengelola administrasi PISA PISA dapat menjalankan fungsinya baik secara langsung dalam sebuah ruangan/bangunan yang disediakan maupun secara daring (online). Dengan demikian PISA merupakan pusat informasi yang dapat didatangi anak secara langsung maupun diakses anak melalui beragam media. Fungsi-fungsi PISA dapat dijalankan secara bersinergi dengan fasilitas taman bacaan/perpustakaan yang sudah ada maupun semua wadah yang memberikan layanan sejenis. Pada saat mendatangi PISA secara langsung, anak dapat bertemu secara tatap muka dengan petugas PISA di Desk 1. Anak dapat menyampaikan kebutuhannya akan informasi kepada petugas yang akan menindaklanjutinya dengan petugas di Desk 2. Jika informasi yang dicari anak tidak dapat dicarikan jawabannya secara langsung oleh petugas, -9- petugas akan mencatatnya untuk mencarikannya di bank informasi yang dimiliki PISA atau merujuknya ke SKPD atau lembaga mitra PISA lainnya. Jenis informasi terakhir membutuhkan waktu paling cepat satu hari untuk mendapatkannya. Dalam waktu satu hari kemudian anak akan dihubungi, apakah petugas sudah memperoleh informasinya. Jika informasi sudah didapatkan, maka anak akan diberikan informasi tersebut melalui telepon, sms, email atau media sosial. Jika informasi yang dibutuhkan membutuhkan waktu lebih lama untuk dicari, petugas harus menyampaikan kapan kemungkinan informasi yang dibutuhkan akan disampaikan kepada anak. Selain berupa informasi yang dicari anak, PISA juga memberikan layanan pengaduan mengenai informasi tidak layak anak. Seandainya ada informasi yang tidak layak anak diadukan oleh seseorang ke PISA (bisa saja anak atau masyarakat umum), maka mekanisme yang sama juga terjadi dengan skema pelayanan pencarian informasi sebagaimana dijelaskan di atas. Ketika datang ke PISA, selain pertemuan secara tatap muka dengan petugas, anak dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan pada PISA, yakni: a. Fasilitas perpustakaan atau ruang baca, yang menyediakan berbagai sumber informasi tercetak bagi anak, seperti buku bacaan anak, majalah anak, dll. b. Tempat kreativitas/multimedia, yang membuat anak dapat mengekspresikan potensi diri melalui minat dan bakatnya. Di sini disediakan alat-alat gambar dan perangkat teknologi informasi yang membuat anak dapat memproduksi karya. c. Fasilitas permainan edukasi, yang menyediakan beragam alat permainan edukasi yang sehat bagi perkembangan anak d. Fasilitas permainan tradisional, yang menyediakan beragam alat permainan tradisional yang ramah anak, baik yang umum dikenal anak Indonesia maupun alat permainan tradisional khas daerah yang bersangkutan. Di luar pemanfaatan PISA dengan datang langsung ke PISA, seorang anak juga dapat mengakses informasi di PISA melalui bantuan media. Ia dapat mengontak petugas PISA melalui telepon, SMS, Whatsapp, email, situs, dan beragam media sosial lainnya. Dengan demikian anak dapat berinteraksi dengan petugas PISA selayaknya ia mendatangi langsung ruang/tempat PISA. - 10 - B. BENTUK PISA Selain berbentuk pelayanan langsung dalam ruangan/gedung secara fisik sebagaimana digambarkan dalam skema di atas, atau fungsinya dijalankan bersinergi dengan fasilitas taman bacaan/perpustakaan yang sudah ada maupun semua wadah yang memberikan layanan sejenis, PISA juga dapat menjalankan fungsinya secara digital/daring (online). Saat fungsi PISA dijalankan secara daring, maka semua fungsi dan persyaratan PISA dapat diterapkan dengan menyesuaikan pada bentukbentuk platform media digital yang digunakan. Dengan demikian PISA dalam Kota/Kabupaten Layak Anak dapat berbentuk (1) PISA dalam ruangan/gedung yang memberikan pelayanan secara langsung, (2) PISA yang bersinergi dengan fasilitas taman bacaan/perpustakaan yang sudah ada maupun semua wadah yang memberikan layanan sejenis, (3) PISA secara daring yang memberikan pelayanan secara digital/virtual, atau (4) PISA yang sekaligus menjalankan fungsi secara langsung dan secara virtual/daring. Pembentukannya dapat dilakukan secara bertahap melalui proses dengan mengoptimalkan segenap potensi yang ada pada Perangkat Daerah Kota/Kabupaten. C. PERSYARATAN PISA PISA pada Kabupaten/Kota terbentuk dan menjalankan fungsinya dengan memenuhi enam standar, yakni dari aspek: (1) kebijakan; (2) program, (3) pengelolaan, (4) sumber daya manusia; (5) sarana, prasarana, dan lingkungan; dan (6) monitoring dan evaluasi. Tabel 2 Enam Standar PISA No 1 Standar Kebijakan Penjelasan Umum Kabupaten/kota harus memiliki kebijakan agar pusat informasi yang berfokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak di kabupaten/ kota dapat berfungsi secara optimal sebagai upaya peningkatan Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak. - 11 - 2 Program Untuk menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi layak anak yang terintegrasi, PISA harus memiliki tiga program, yakni (1) Program Layanan Informasi, (2) Program Diseminasi/Penyampaian Informasi, dan (3) Program Pendukung. Program Layanan Informasi pada PISA berbentuk pelayanan pemenuhan informasi anak atas permintaan anak dan penyediaan bahan informasi yang layak untuk anak. Program Diseminasi/Penyampaian Informasi merupakan kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya. Program Pendukung adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan kedua program sebelumnya yang dipandang perlu dan dibutuhkan oleh anak dalam rangka tumbuh kembang dan persiapan masa depan anak. 3 Pengelolaan PISA menerapkan mekanisme pengelolaan lembaga yang bertujuan agar fungsi pemenuhan hak anak atas informasi yang layak dapat tercapai secara optimal. Mekanisme pengelolaan mencakup (1) pendanaan, (2) pelayanan, (3) digitalisasi sistem administrasi, dan (4) koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 4 Sumber Terdapat dua kategori SDM: (1) tenaga yang bertugas daya pada PISA dan (2) Perangkat Daerah terkait. SDM ini manusia adalah mereka yang memenuhi persyaratan untuk (SDM) menjalankan tugasnya sehingga pusat informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dapat berfungsi optimal untuk memenuhi hak anak atas informasi. 5 Sarana, Pada tiap Kota/Kabubaten harus tersedia: (1) satu prasarana, gedung/ruang yang menjalankan fungsi sebagai Pusat dan Informasi Sahabat Anak (PISA) atau (2) fungsi PISA lingkungan dapat dijalankan bersinergi dengan fasilitas taman bacaan/perpustakaan yang sudah ada maupun semua wadah yang memberikan layanan sejenis. - 12 - PISA harus memiliki sarana dan prasarana yang lengkap berupa fasilitas informasi dan peningkatan kapasitas anak di bidang informasi, untuk tujuan memenuhi hak anak atas informasi yang layak. Sarana dan prasarana PISA harus ditunjang dengan lingkungan yang ramah anak. 6 Monitoring PISA menerapkan sistem Monitoring dan Evaluasi dan (Monev) untuk melihat sejauh mana tujuan yang telah evaluasi ditetapkan pada PISA tercapai. Monev dilaksanakan (Monev) secara berkala dengan hasil yang dilaporkan dalam bentuk tertulis dan diumumkan kepada publik, dalam rangka pelaksanaan prinsip akuntabilitas publik. Adapun persyaratan bagi setiap standar PISA adalah sebagai berikut: 1. KEBIJAKAN Hal yang mendasar bagi pembentukan PISA pada setiap Kabupaten/Kota adalah adanya kebijakan tertulis pada Kabupaten/Kota yang membuat PISA dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kabupaten/Kota harus memiliki kebijakan agar pusat informasi yang berfokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak di kabupaten/kota dapat berfungsi secara optimal sebagai upaya peningkatan pemenuhan hak anak atas informasi. Semua informasi layak anak yang dihasilkan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota harus terintegrasi dalam PISA, karena PISA merupakan pusat informasi bagi anak yang terintegrasi. PISA dapat diibaratkan sebagai “terminal” bagi anak untuk mencari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam konteks inilah maka langkah awal penting untuk mewujudkan layanan ILA adalah adanya kebijakan yang mewajibkan adanya Perangkat Daerah yang ditunjuk, yang akan bertanggung jawab pada pembentukan dan keberfungsian PISA secara optimal. Kebijakan tersebut juga mewajibkan adanya koordinasi antara Perangkat Daerah dan petugas PISA serta antar-Perangkat Daerah dalam Kabupaten/Kota, dalam hal mengatur lalu lintas informasi layak anak di tingkat Kabupaten/Kota. Koordinasi ini merupakan bentuk pemanfaatan informasi layak anak yang - 13 - telah dihasilkan oleh Perangkat Daerah sesuai tupoksinya di Kabupaten/Kota agar dapat sampai kepada anak. Hal penting lainnya dalam kebijakan adalah kesediaan Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran bagi operasionalisasi PISA secara rutin setiap tahun. Ketersediaan anggaran bagi berjalannya PISA ini merupakan bagian dari upaya Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemenuhan hak anak atas informasi di wilayahnya. Kebijakan tentang PISA wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen penting wilayah tersebut sebagai wujud dari Kota/Kabupaten Layak Anak. Tak hanya itu, kebijakan mengenai PISA secara keseluruhan juga wajib dipahami oleh semua pengelola. Kebijakan tentang PISA juga harus memuat ketentuan yang berisi komitmen antisipatif mengenai keberfungsian PISA di tengah situasi atau kondisi khusus. Ilustrasi terbaik adalah misalnya situasi pandemi, yang seringkali menghasilkan suasana ketidakpastian di tengah masyarakat dan khususnya anak. Pada kondisi-kondisi khusus semacam itu, PISA harus tetap dapat berfungsi optimal memberi layanan kepada anak. Pemerintah Kabupaten/kota juga harus menetapkan kebijakan yang berisi ketentuan mengenai kewajiban melaporkan hasil monitoring dan evaluasi PISA secara tertulis secara berjenjang ke tingkat Provinsi dan Pusat (KemenPPPA). Persyaratan bagi standar Kebijakan bagi Kabupaten/Kota adalah adanya kebijakan tertulis di tingkat Kabupaten/Kota yang mengatur: 1. program Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak (sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya). 2. adanya perangkat daerah yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan ILA melalui PISA secara optimal baik secara langsung maupun virtual/daring. 3. kewajiban bagi para perangkat daerah untuk menyampaikan informasi yang dihasilkan sesuai tupoksinya dengan konten yang ramah anak ke PISA sebagai upaya penyebaran informasi kepada anak. - 14 - 4. kewajiban antar-para perangkat daerah untuk berkoordinasi sebagai upaya tindak lanjut layanan permintaan kebutuhan informasi anak. 5. kewajiban antar-para perangkat daerah untuk berkoordinasi sebagai penanganan tindak lanjut pengaduan tentang isi informasi yang dinilai tidak layak anak. 6. adanya ketersediaan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun secara rutin di dalam RAPBD yang membuat PISA dapat menjalankan fungsinya secara optimal. 7. kewajiban untuk memberikan layanan optimal kepada anak/pendamping anak dan para pemangku kepentingan lainnya di dalam kondisi-kondisi khusus 8. kewajiban untuk melaporkan hasil monitoring dan evaluasi PISA secara tertulis dan berjenjang ke tingkat Provinsi serta Pusat (KemenPPPA). 9. kewajiban untuk mengintegrasikan informasi layak anak yang dihasilkan semua perangkat daerah di Kabupaten/Kota dalam PISA. 10. kewajiban untuk ditandatanganiinya kebijakan PISA oleh pemimpin tertinggi di wilayah tersebut (Contohnya: ditandatangani oleh Gubernur; di ditandatangani oleh Bupati/Walikota; di Tingkat di Tingkat Provinsi Kabupaten/Kota Tingkat Kecamatan ditandatangani oleh Camat; dst). 11. adanya kewajiban bagi semua unsur pengelola untuk memahami PISA. 12. adanya kewajiban bahwa PISA dapat diakses oleh publik. 2. PROGRAM Program atau kegiatan menjadi aspek yang sangat menentukan bagi keberadaan PISA sebagai pusat yang memfokuskan diri pada penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh anak dengan perspektif partisipasi anak dan dengan pelayanan menggunakan pendekatan yang ramah anak. Program ini dijalankan baik pada PISA yang melaksanakan fungsinya secara langsung dalam sebuah ruangan/bangunan atau bersinergi dengan fasilitas taman bacaan/perpustakaan yang sudah ada/wadah yang memberikan layanan sejenis maupun yang bergerak secara daring/virtual (online). Pengelola PISA menginventarisir kebutuhan anak dengan melibatkan anak, yaitu mendengar dan mempertimbangkan suara dan pandangan anak atas informasi yang dibutuhkan oleh anak, yang kemudian diwujudkan dalam program informasi layak anak. - 15 - Untuk menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi layak anak yang terintegrasi, PISA harus memiliki tiga program, yakni (1) Program Layanan Informasi, (2) Program Diseminasi/Penyampaian Informasi, dan (3) Program Pendukung PISA. Ruang lingkup dan tahapan program tersebut didokumentasikan dalam bentuk kebijakan dan prosedur (SOP). Program Layanan Informasi pada PISA berbentuk pelayanan pemenuhan informasi anak atas permintaan anak dan penyediaan bahan informasi yang layak untuk anak. Program ini merupakan program utama PISA dan menjadi tugas rutin dari PISA. Program Diseminasi/Penyampaian Informasi merupakan kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya. PISA merupakan fasilitas penyedia layanan informasi khusus bagi anak. Meskipun layanan yang diberikan setiap harinya terkadang bersifat pasif, yakni menunggu permintaan kebutuhan informasi dari anak, namun PISA juga menjadi penyedia bahan informasi yang layak untuk anak. Di sinilah fungsi diseminasi/penyampaian informasi berjalan. Berbagai informasi yang layak bagi anak, yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, yang mungkin sekali selama ini tidak diperoleh anak, tersedia di dalam PISA dan disebarkan oleh PISA. Informasi tersebut juga disampaikan kepada anak melalui berbagai kegiatan peningkatan potensi anak untuk tumbuh kembang secara optimal. Program Pendukung adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan layanan informasi dan diseminasi yang dipandang perlu dan dibutuhkan oleh anak dalam rangka tumbuh kembang dan persiapan masa depan anak. Program pendukung dilaksanakan dengan menyesuaikan perkembangan situasi kondisi di wilayah Kabupaten/Kota dan dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Perlu digarisbawahi, jika dalam menjalankan ketiga program tersebut pengelola PISA didukung oleh mitra eksternal, maka mitra tersebut harus mengikuti proses seleksi (saat tahap penerimaan) dan evaluasi (kinerja saat pelaksanaan program) dengan kriteria minimum, termasuk kompetensi di bidangnya dan memiliki komitmen tertulis untuk menghargai, mendukung dan melindungi hak anak. - 16 - Persyaratan Program PISA: Umum: a. Pengelola PISA menginventarisir kebutuhan anak dengan melibatkan suara anak atas informasi, yang kemudian diwujudkan dalam program informasi layak anak. b. PISA memiliki tiga program yang ruang lingkup dan tahapan programnya didokumentasikan dalam bentuk kebijakan dan prosedur (SOP). c. Jika dalam menjalankan ketiga program tersebut pengelola PISA didukung oleh mitra eksternal, maka mitra tersebut harus mengikuti proses seleksi (saat tahap penerimaan) dan evaluasi (kinerja saat pelaksanaan program) dengan kriteria minimum termasuk kompetensi di bidangnya dan memiliki komitmen tertulis untuk menghargai, mendukung, dan melindungi hak anak. 1) Program Layanan Informasi a. Menerima layanan permintaan kebutuhan informasi dari anak, baik secara langsung (dengan mendatangi PISA) maupun tidak langsung (melalui media telepon ataupun digital) b. Menyelenggarakan layanan perpustakaan dengan bahan pustaka yang spesifik yang dibutuhkan oleh kelompok anak, baik berupa referensi digital maupun non-digital c. Melakukan dokumentasi informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembang dan masa depan anak dalam berbagai bentuk, baik digital maupun non-digital. 2) Program Diseminasi/Penyampaian Informasi a. PISA melakukan sosialisasi kebijakan dan program pemerintah yang bermanfaat untuk anak, melalui cara langsung (tatap muka) dan melalui beragam media secara berkala, minimum satu bulan sekali (contohnya: dalam bentuk KIE atau sarana lainnya yang memuat isu anak yang penting untuk tumbuh tembang anak, seperti bahaya kecanduan gawai/gadget, bahaya narkoba, bahaya rokok, pencegahan perkawinan anak, bahaya pornografi, pendidikan kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap anak, informasi biota laut untuk anak, informasi penggunaan perpustakaan maupun museum, informasi pertanian untuk anak, kewirausahaan untuk anak, literasi kesehatan untuk anak, literasi uang untuk anak, dan sebagainya). - 17 - b. Pengelola PISA membuat promosi keberadaan PISA untuk menarik minat anak-anak dan masyarakat secara luas. Promosi yang dimaksud dapat dilakukan melalui beragam media, baik media digital maupun non-digital. c. PISA bermitra dengan pemangku kepentingan (seperti: perangkat daerah, Perguruan Tinggi, sekolah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan sebagainya) menyelenggarakan kegiatan peningkatan literasi media dan literasi digital kepada anak-anak, yang diselenggarakan secara berkala (contohnya dengan cara: mendongeng, diskusi, permainan, lomba atau bentuk-bentuk edukatif lainnya). 3) Program Pendukung a. PISA menyelenggarakan kegiatan yang memotivasi anak untuk mengembangkan potensinya dalam penyebaran informasi yang layak anak. b. PISA menyelenggarakan kegiatan berkala yang mempertemukan anak-anak berprestasi dengan anak-anak lainnya, agar anak berprestasi dapat membagi pengalamannya. c. Untuk program pendukung, PISA menyelenggarakan programprogram di luar kegiatan pada kedua program sebelumnya yang dipandang perlu dan dibutuhkan oleh anak dalam rangka tumbuh kembang dan persiapan masa depannya. 3. PENGELOLAAN PISA menerapkan mekanisme pengelolaan lembaga yang bertujuan agar fungsi pemenuhan hak anak atas informasi yang layak dapat tercapai secara optimal. Mekanisme pengelolaan mencakup (1) pendanaan, (2) pelayanan, (3) digitalisasi sistem administrasi, dan (4) koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pendanaan atau anggaran untuk pembentukan dan pelaksanaan kegiatan PISA dibebankan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Peluang penganggaran dari pemerintah pusat juga dapat dijajaki melalui Perpustakaan Nasional dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, mengingat bidang yang ditangani adalah penyediaan layanan di bidang informasi baik digital maupun non- - 18 - digital untuk peningkatan literasi anak. Sementara penganggaran di tingkat kabupaten/kota juga tidak hanya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi juga bisa melalui dinas terkait lainnya. Untuk mendukung kegiatan PISA, dimungkinkan adanya bantuan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat, baik dari dunia usaha, berbagai lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Bantuan dari pihak lain dapat berbentuk pendanaan maupun bentuk lain, dengan tetap mengacu pada peraturan yang selama ini ada terkait kerja sama dengan pihak ketiga dengan menerapkan prinsip transparansi kegiatan dan anggaran. PISA menerapkan dua bentuk mekanisme pelayanan, yakni (1) secara langsung dan (2) melalui media. Pada kedua bentuk layanan ini, PISA wajib memiliki SOP atau Prosedur Operasi Standar layanan yang membuat tujuan pelayanan tercapai. SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. SOP PISA berisi hal yang terperinci mengenai mekanisme layanan kepada anak sejak awal datang ke PISA atau berusaha mengakses informasi sampai akhirnya hak akan informasi terpenuhi. PISA dijalankan dengan menerapkan sistem administrasi yang bersifat digital. PISA harus memiliki sistem pengarsipan data yang rapi secara digital mencakup data anak yang mengakses atau datang ke PISA, informasi yang dicari/diadukan, bank informasi, dan penyelesaian kasus pengaduan. Petugas yang mengelola PISA juga harus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi dapat dilakukan dengan SKPD atau lembaga terkait, dunia usaha, LSM, dan masyarakat umum. Persyaratan pengelolaan PISA adalah sebagai berikut. a. Terdapat dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun secara rutin yang membuat PISA dapat menjalankan fungsinya secara optimal b. Memiliki SOP tertulis yang berisi mekanisme pelayanan: i. langsung/tatap muka ii. melalui media (telepon, sms, whatsapp, email, situs, beragam media sosial) - 19 - c. Menerapkan pencatatan digital yang antara lain meliputi: i. Mencatat dan mengolah data anak yang mengakses PISA baik secara langsung atau tidak langsung ii. Materi informasi layak anak yang disediakan oleh PISA iii. Mencatat bentuk-bentuk program yang dijalankan iv. Membuat SOP yang diketahui anak dan masyarakat v. Menerapkan sistem administrasi kantor secara digital d. Petugas yang mengelola PISA harus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi dapat dilakukan dengan perangkat daerah atau lembaga terkait, dunia usaha, LSM, dan masyarakat umum. 4. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam organisasi. SDM merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi berjalannya fungsi sebuah lembaga sekaligus juga sangat menentukan tercapainya tujuan lembaga. Untuk PISA, terdapat dua kategori SDM, yakni (1) tenaga pengelola PISA dan (2) perangkat daerah terkait. SDM ini harus dipilih secara selektif dan memenuhi persyaratan untuk menjalankan tugasnya sehingga pusat informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dapat berfungsi optimal untuk memenuhi hak anak atas informasi. SDM perlu mendapatkan pelatihan tentang KHA sebelum menjalankan tugasnya. Pemahaman yang baik dari mereka yang menangani PISA tentang KHA diharapkan tidak hanya secara kognitifnya saja, tetapi juga secara afektif dan motoriknya. Dengan demikian, mereka bekerja untuk PISA bukan karena penugasan tetapi bisa berkembang menjadi karena panggilan hati. Persyaratan bagi SDM: 1. Tenaga pengelola PISA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Pengelola PISA diutamakan berpendidikan S1 bidang ilmu yang relevan (misalnya komunikasi, psikologi, pendidikan anak, konseling, sosiologi, kesejahteraan sosial dll.) dengan tambahan bekal keterampilan yang mendukung yang terkait informasi layak anak. b. Pengelola mampu merancang program PISA sesuai ketentuan selama setahun sehingga PISA dapat berfungsi secara optimal. - 20 - c. Tenaga pengelola PISA harus lulus test psikologi yang dilalui saat seleksi penerimaan tenaga pengelola. d. Tenaga pengelola PISA harus memiliki pengalaman bekerja terkait perlindungan dan/atau pelayanan anak selama minimal 1 tahun sebelum menjadi tenaga pengelola. e. Tenaga pengelola PISA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: i. Memahami dan menghayati tentang hak anak secara komprehensif berdasarkan KHA sehingga dapat memberikan pelayanan ramah anak. ii. Mematuhi kode etik bekerja dengan anak dan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum. iii. Memiliki semangat melayani yang baik. iv. Memiliki kemampuan sebagai liason officer. v. Memiliki kompetensi dalam merancang informasi layak anak yang diperlukan oleh anak. vi. Mampu berkoordinasi dengan segenap pemangku kepentingan (anak, perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha). vii. Memiliki kompetensi literasi media dan literasi digital. viii. Memiliki kemampuan teknis untuk menjalankan praktek bermedia, terutama menguasai atau memahami teknologi informasi. ix. Memiliki keinginan tinggi untuk terus belajar. f. Tenaga pengelola PISA harus mendapatkan pelatihan tentang KHA dan pemahaman tentang Pedoman Standardisasi PISA yang diberikan oleh KemenPPPA/Dinas PPPA di daerah. 2. Perangkat Daerah terkait, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berpendikan minimal S1 bidang ilmu yang relevan, dengan tambahan bekal ketrampilan yang mendukung. b. Memahami dan menghayati tentang hak anak secara komprehensif berdasarkan KHA sehingga dapat merancang program yang bertujuan untuk kepentingan terbaik anak. c. Mampu berkoordinasi dengan tenaga PISA untuk menyampaikan informasi mengenai program yang bertujuan untuk kepentingan terbaik anak. d. Memiliki kompetensi literasi media dan literasi digital. - 21 - e. Memiliki kemampuan teknis untuk menjalankan praktek bermedia, terutama menguasai atau memahami teknologi informasi 5. SARANA, PRASARANA, DAN LINGKUNGAN Setiap Kota/Kabupaten bisa membentuk PISA atau bersinergi dengan fasilitas taman bacaan/perpustakaan yang sudah ada maupun semua wadah yang memberikan layanan sejenis untuk menjalankan fungsi sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). Fasilitas PISA dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi yang memadai dan tidak menghambat keberfungsian PISA. Contohnya, tersedianya perangkat untuk menonton film, mengakses internet, dan lainlain. Adanya sarana teknologi informasi juga menjadi suatu keniscayaan karena informasi yang disediakan pada PISA tidak hanya berupa bahan-bahan pustaka atau cetak terkait masalah anak, namun juga informasi-informasi yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh pengelola PISA. Informasi yang dinilai bermanfaat dan layak disampaikan kepada anak ini dapat berasal dari berbagai sumber, kabupaten/kota, seperti kedutaan dari besar pemerintah negara pusat, sahabat, pemerintah badan-badan internasional, media massa, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan dari masyarakat sendiri. Lokasi PISA harus mudah diakses oleh anak- anak, termasuk oleh anak yang berkebutuhan khusus. Lokasi PISA harus strategis dan mudah diakses oleh angkutan transportasi umum. Persyaratan sekaligus kriteria bagi sarana, prasarana, dan lingkungan PISA: Gedung/ruang PISA seluruhnya dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV), terdiri dari: 1. Tempat pelayanan terpisah, yang melaksanakan fungsi konsultasi anak mengenai informasi/media, yang antara lain dapat menjalankan fungsifungsi: a. Menerima pengaduan masyarakat umum dan anak jika ada isi informasi yang dinilai tidak layak anak b. Menjadi tempat berdiskusi anak mengenai informasi/media - 22 - c. Menjadi tempat berdiskusi warga masyarakat yang ingin membantu mendukung pemberian informasi layak anak 2. Fasilitas untuk memproduksi informasi/konten layak anak, yang dilengkapi dengan sarana: a. komputer b. printer c. jaringan internet d. speaker e. kamera f. scanner g. headset h. sound recorder 3. Tempat perpustakaan/ruang baca, memiliki sarana: a. buku bacaan anak (cetak dan/atau digital) b. majalah anak (cetak dan/atau digital) c. materi tercetak dan/atau digital yang berisi informasi layak anak termasuk program pemerintah (seperti brosur, leaflet, poster, dsb) d. tersedia aplikasi-aplikasi digital yang ramah anak (contoh: youtube kids, kiddle.co, dsb) e. film pendek anak 4. Tempat kreativitas dan multimedia, sebagai tempat ekspresi kreativitas anak, memiliki sarana: a. alat gambar b. komputer c. jaringan internet d. smart TV 5. Fasilitas permainan edukasi, berisi sarana beragam alat permainan edukasi, seperti: lego, ular tangga, kartu kwartet edukasi, kayu balok geometri bentuk, puzzle, dan lain sebagainya. 6. Fasilitas permainan tradisional, berisi sarana beragam alat permainan tradisioanal yang dikenal secara umum sebagai permainan tradisional anak di Indonesia maupun yang khusus merupakan alat permainan tradisional di daerah. Fasilitas PISA secara umum harus memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai berikut: a. Sarana dan prasarana ramah bagi penyandang disabilitas - 23 - b. Merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang dilengkapi dengan markamarka larangan merokok c. Memenuhi standar sanitasi lingkungan yang memadai 6. MONITORING DAN EVALUASI PISA menerapkan sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk melihat sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan pada PISA tercapai. Monitoring dijalankan untuk mengetahui apakah setiap program yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan SOP. Monitoring dilaksanakan secara berkala melalui koordinasi dan pengawasan langsung terhadap petugas yang melaksanakan program PISA. Evaluasi dibutuhkan untuk menilai apakah tujuan program yang ditetapkan telah tercapai dengan baik. Evaluasi ini dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan setiap tahun atau di setiap akhir periode kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil Monev dilaporkan dalam bentuk tertulis dan diumumkan kepada publik, dalam rangka pelaksanaan prinsip akuntabilitas publik. Persyaratan PISA dari aspek Monev adalah sebagai berikut. 1. Terdapat Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk sesuai ketentuan 2. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim independen yang tidak memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan PISA 3. Terdapat ketentuan mengenai kriteria pengawasan secara berkala yang dibuat oleh pengelola PISA 4. Terdapat pengawasan secara berkala untuk mengetahui apakah pelaksanaan PISA sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 5. Terdapat umpan balik proses pelaksanaan rencana program pemenuhan hak anak atas informasi yang layak. 6. Terdapat evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengetahui apakah sasaran dan tujuan program tercapai dengan baik 7. Terdapat evaluasi di akhir periode untuk mengetahui apakah sasaran dan tujuan program tercapai dengan baik di akhir periode yang telah ditetapkan. 8. Terdapat pelaporan hasil monitoring dan evaluasi secara tertulis di akhir tahun yang dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui - 24 - beragam media (dipublikasikan melalui media cetak, situs, dan beragam media sosial) 9. Terdapat ketentuan mengenai mekanisme pelaporan hasil monitoring dan evaluasi secara tertulis yang dibuat oleh pengelola PISA, yang dilaporkan secara berjenjang hingga ke tingkat Provinsi dan Pusat. - 25 - BAB III INSTRUMEN PENILAIAN PERSYARATAN PISA A. KOMPONEN PERSYARATAN Tabel 3 Komponen Persyaratan Beserta Nilai/Skornya NO. PERSYARATAN 1 KEBIJAKAN BOBOT (%) PROGRAM 65 18 60 10 25 Program 3 NILAI PERSYARATAN WAJIB YANG HARUS DIPENUHI 10 Kebijakan 2 NILAI MAKSIMAL PENGELOLAAN 20 3.1 Pendanaan 5 1 3.2 Pelayanan 3.3 Digitalisasi sistem administrasi 5 5 1 1 3.4 Koordinasi dengan para pemangku kepentingan 5 1 4 4.1 SUMBER DAYA MANUSIA Tenaga pengelola 4.2 5 Perangkat Daerah terkait SARANA, PRASARANA DAN LINGKUNGAN Sarana, prasarana dan lingkungan MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi 35 15 5 5 55 15 40 8 290 75 6 Total 20 15 10 KETERANGAN: 1. Kolom yang berwarna merah artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi. 2. Apabila persyaratan standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 persyaratan, maka PISA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat. - 26 - B. BORANG PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PISA Tabel 4 Persyaratan Penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak No. PERSYARATAN (1) (2) KETERANGAN KONDISI/ SKOR (3) Nilai 0 (3.1) Nilai 1 (3.2) Nilai 3 (3.3) (4) Nilai 5 (3.4) 1. KEBIJAKAN Kabupaten/Kota memiliki kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak melalui pembentukan PISA, yang dapat menjalankan fungsinya 1 dengan baik. Kebijakan yang dibuat itu harus tertulis. PISA bisa diwujudkan dalam bentuk-bentuk lembaga lain yang Kabupaten/ Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi-fungsi Kota memiliki tidak memiliki memiliki draf Kabupaten/Kota seperti PISA dan inisiasi kebijakan kebijakan memiliki kebijakan kebijakan menjalankan kebijakan ILA, pembentukan pembentukan pembentukan PISA pembentukan contohnya seperti PISA yang PISA yang yang tertulis PISA yang perpustakaan, taman tertulis. tertulis. tertulis. bacaan, pojok baca, dan lain sebagainya. Pernyataan kebijakan tentang PISA harus ditandatangani oleh pimpinan tertinggi wilayah tersebut. (Contohnya: di Tingkat Provinsi ditandatangani oleh Gubernur; di Kebijakan tidak 2 Tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani ditandatangani oleh Bupati/Walikota; di Tingkat Kecamatan ditandatangani oleh Camat; dst). Kebijakan Kebijakan ditandatangani Kebijakan ditandatangani Kepala ditandatangani Kepala Dinas Bidang/yang Pimpinan Wilayah Terkait setara Wujud kebijakan berupa: • masuk dalam mandat Perda (dan lampiran pelaksanaannya) • peraturan kepala daerah (pergub, pewal) • SK Bupati/Walikota - 27 - • SK Kepala Dinas • SK Camat • SK Lurah/Kepala Desa Kebijakan Kebijakan tidak dipahami oleh Pernyataan kebijakan tentang PISA harus dipahami oleh 3 sebagian kecil dipahami oleh semua unsur pengelola. semua unsur unsur pengelola pengelola 4 Pernyataan kebijakan tentang PISA harus Kebijakan tidak dapat diakses oleh publik. dipublikasikan Kebijakan dipublikasikan terbatas Kebijakan dipahami oleh sebagian besar unsur pengelola Kebijakan dipahami oleh semua unsur pengelola Akses publik terhadap Kebijakan kebijakan dapat melalui dipublikasikan Kebijakan mudah website, telepon, email atau melalui online diakses oleh publik pun pesan singkat. dan offline 1.1. MUATAN KEBIJAKAN Mengatur tentang program Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak (sesuai dengan harkat dan martabat 5 kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya). Mengatur tentang adanya Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai 6 penanggung jawab pelaksanaan ILA melalui PISA secara optimal baik secara langsung maupun virtual/daring. Mengatur kewajiban bagi Perangkat Daerah untuk menyampaikan informasi yang dihasilkan sesuai tupoksinya 7 dengan bahasa konten yang ramah anak ke PISA/sejenisnya sebagai upaya sosialisasi penyebaran informasi kepada anak. Tidak ada program yang Ada program Ada program ILA bertujuan untuk terkait Kebijakan tentang informasi melalui PISA memenuhi Informasi Ada program ILA namun belum layak anak terwujud dalam fungsi Layak Anak sesuai sesuai penyediaan namun belum standardisasi PISA bentuk program. standardisasi Informasi Layak terintegrasi PISA (ILA) melalui dengan PISA PISA Tidak ada Perangkat Daerah yang ditunjuk Tidak ada kebijakan tentang kewajiban bagi Perangkat Daerah untuk menyampaikan --- --- Ada Perangkat Daerah yang jelas ditunjuk Ada kebijakan Ada kebijakan Ada kebijakan tentang tentang tentang kewajiban kewajiban bagi kewajiban bagi bagi Perangkat Perangkat Perangkat Daerah Daerah untuk Daerah untuk untuk menyampaikan menyampaikan menyampaikan informasi layak informasi informasi layak anak melalui PISA - 28 - informasi layak anak Mengatur tentang kewajiban antar-para Perangkat Daerah untuk berkoordinasi 8 sebagai upaya tindak lanjut layanan permintaan kebutuhan informasi anak Mengatur tentang kewajiban antar-para Perangkat Daerah untuk berkoordinasi 9 sebagai penanganan tindak lanjut pengaduan tentang isi informasi yang dinilai tidak layak anak Mengatur tentang adanya ketersediaan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah 10 Kabupaten/Kota setiap tahun di dalam RAPBD. Tidak ada kebijakan tentang kewajiban koordinasi antar-Perangkat Daerah untuk berkoordinasi Tidak ada kebijakan tentang kewajiban koordinasi antar-para Perangkat Daerah terkait pengaduan informasi yang tidak layak anak untuk berkoordinasi Tidak ada kebijakan anggaran untuk mewujudlan ILA/PISA oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun di dalam RAPBD. layak anak anak tetapi dan sudah berjalan tetapi tidak belum semua efektif berjalan/tidak Perangkat Daerah berfungsi menjalankan kewajiban tersebut Ada kebijakan Ada kebijakan Ada kebijakan kewajiban kewajiban tentang kewajiban koordinasi koordinasi koordinasi antarantarantar- Perangkat Perangkat Daerah Perangkat Daerah tapi dan Daerah tapi hanya sebagian berjalan/berfungsi tidak berjalan berjalan/berfung untuk sama sekali si berkoordinasi Ada kebijakan Ada kebijakan kewajiban Ada kebijakan kewajiban koordinasi tentang kewajiban koordinasi antarantar-para koordinasi antarpara Perangkat Perangkat para Perangkat Daerah terkait Daerah terkait Daerah terkait pengaduan pengaduan pengaduan terkait informasi yang informasi yang informasi yang tidak layak anak tidak layak tidak layak anak tapi hanya anak, akan dan berfungsi utuh sebagian tetapi tidak untuk berjalan/ berjalan sama berkoordinasi berfungsi sekali Ada kebijakan Ada kebijakan anggaran anggaran Ada kebijakan untuk sebagian sudah anggaran oleh mewujudlan spesifik/khusus Pemerintah ILA/PISA, untuk ILA/PISA Kabupaten/Kota tetapi tidak tersebut setiap tahun di spesifil/khusu setiap tahun di dalam RAPBD. s untuk dalam RAPBD. ILA/PISA - 29 - tersebut setiap tahun di dalam RAPBD. Ada kebijakan kewajiban Tidak ada untuk kebijakan memberikan kewajiban untuk layanan memberikan optimal Mengatur tentang kewajiban untuk layanan optimal kepada anak memberikan layanan optimal kepada kepada anak dalam kondisi11 anak/pendamping anak dan para dalam kondisi- kondisi khusus pemangku kepentingan lainnya di dalam kondisi khusus (misalnya kondisi-kondisi khusus (misalnya adanya adanya Pandemi, Pandemi, bencana, dan bencana, dan lain-lainnya) lain-lainnya). Namun TIDAK berjalan efektif Ada kebijakan kewajiban untuk Ada kebijakan memberikan tentang kewajiban layanan optimal untuk memberikan kepada anak layanan optimal dalam kondisikepada anak dan kondisi khusus para pemangku (misalnya adanya kepentingan Pandemi, lainnya di dalam bencana, dan kondisi-kondisi lain-lainnya). khusus Namun BELUM berjalan efektif Ada kebijakan Tidak ada Ada kebijakan tentang kebijakan Ada kebijakan tentang kewajiban kewajiban untuk tentang tentang untuk melaporkan melaporkan hasil kewajiban untuk kewajiban hasil monitoring monitoring dan melaporkan untuk dan evaluasi PISA Mengatur tentang kewajiban untuk evaluasi PISA hasil monitoring melaporkan secara tertulis melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara tertulis 12 dan evaluasi hasil secara berjenjang PISA secara tertulis dan berjenjang ke secara berjenjang PISA secara monitoring ke tingkat Provinsi tingkat Provinsi serta Pusat (KemenPPPA) ke tingkat tertulis secara dan evaluasi dan Pusat Provinsi dan berjenjang ke PISA secara (KemenPPPA), dan Pusat, Namun tingkat Provinsi tertulis sudah belum berjalan dan Pusat (KemenPPPA) berfungsi/berjalan efektif (KemenPPPA) efektif (KemenPPPA) Informasi yang Informasi yang Informasi yang Informasi yang Mengatur tentang kewajiban 13 dihasilkan dihasilkan dihasilkan dihasilkan terintegrasinya informasi layak anak yang Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Daerah PISA berfungsi secara optimal sebagai upaya peningkatan pemenuhan - 30 - dihasilkan semua perangkat daerah di Kabupaten/Kota dalam PISA. Daerah masih tersebar, tidak/belum terintegrasi dalam PISA Daerah masih Daerah, 20%- tidak 80-100% tersebar, 80% terintegrasi sudah terintegrasi kurang dari dalam PISA dalam PISA 20% terintegrasi dalam PISA hak anak atas informasi, sehingga dibutuhkan dukungan kebijakan pimpinan Kabupaten/Kota …. 2 PROGRAM PISA memiliki tiga Program, yakni (1) Program Layanan Informasi, (2) Program Diseminasi/Penyampaian Informasi, dan 1 (3) Program Pendukung. Ruang lingkup dan tahapan program tersebut didokumentasikan dalam bentuk kebijakan dan prosedur (SOP). Tidak ada penjelasan tertulis mengenai 3 program PISA --- --- Ruang lingkup dan tahapan program jelas dinyatakan secara tertulis a. Program Layanan Informasi pada PISA berbentuk pelayanan pemenuhan informasi anak atas permintaan anak dan penyediaan bahan informasi yang layak untuk anak. Program ini merupakan program utama PISA menjadi tugas rutin dari PISA itu sendiri b. Program Diseminasi/Penyampai an Informasi merupakan kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya. c. Program Pendukung adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar - 31 - Pengelola PISA menginventarisir kebutuhan anak dengan melibatkan 2 suara anak atas informasi, yang kemudian diwujudkan dalam program informasi layak anak Pengelola PISA tidak merancang informasi layak anak yang diperlukan oleh anak Dalam program layanan informasi, PISA menerima layanan permintaan kebutuhan informasi dari anak, baik 3 secara langsung (dengan mendatangi kantor PISA) maupun tidak langsung (melalui media telepon ataupun digital). SOP program layanan informasi tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak diterapkan sebagaimana mestinya --- --- SOP program SOP program layanan layanan informasi informasi terdokumentasi terdokumentasi dengan baik dengan baik namun tidak namun diterapkan penerapannya sebagaimana belum efektif mestinya kegiatan kedua program sebelumnya yang dipandang perlu dan dibutuhkan oleh anak dalam rangka tumbuh kembang dan persiapan masa depan anak. Program pendukung dilaksanakan dengan menyesuaikan perkembangan situasi kondisi di wilayah Kabupaten/Kota dan dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan Informasi layak anak adalah informasi yang Pengelola PISA sesuai dengan harkat dan merancang informasi matabat kemanusian layak anak yang terkait dengan diperlukan oleh perkembangang jiwa dan anak sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya SOP program layanan informasi terdokumentasi dengan baik dan diterapkan dengan efektif - 32 - SOP program SOP program layanan layanan informasi informasi terdokumentasi terdokumentasi dengan baik dengan baik namun tidak namun diterapkan penerapannya sebagaimana belum efektif mestinya SOP program SOP program layanan SOP program layanan Dalam program layanan informasi, PISA informasi layanan informasi tidak melakukan dokumentasi informasi yang terdokumentasi informasi terdokumentasi 5 bermanfaat bagi tumbuh kembang dan dengan baik terdokumentasi dengan baik dan masa depan dalam berbagai bentuk, baik namun tidak dgn baik namun tidak diterapkan digital maupun non-digital. diterapkan penerapannya sebagaimana sebagaimana belum efektif mestinya mestinya Dalam program diseminasi/penyampaian informasi, PISA melakukan sosialisasi kebijakan dan program pemerintah yang bermanfaat untuk anak, melalui cara langsung (tatap muka) dan melalui beragam media secara berkala, SOP program SOP SOP program minimum satu bulan sekali (contohnya: penyampaian penyampaian penyampaian dalam bentuk KIE atau sarana lainnya informasi layanan informasi tidak yang memuat isu anak yang penting terdokumentasi informasi terdokumentasi 6 untuk tumbuh tembang anak, seperti dengan baik terdokumentasi dengan baik dan bahaya penggunaan gadget, bahaya namun tidak dengan baik tidak diterapkan narkoba, bahaya rokok, pencegahan diterapkan namun sebagaimana perkawinan anak, bahaya pornografi, sebagaimana penerapannya mestinya pendidikan kesehatan reproduksi, mestinya belum efektif kekerasan terhadap anak, informasi biota laut untuk anak, informasi penggunaan perpustakaan maupun museum, informasi pertanian untuk anak, kewirausahaan untuk anak, literasi SOP program Dalam program layanan informasi, PISA layanan menyelenggarakan layanan perpustakaan informasi tidak dengan bahan pustaka yang spesifik yang terdokumentasi 4 dibutuhkan oleh kelompok anak, baik dengan baik dan berupa referensi digital maupun nontidak diterapkan digital. sebagaimana mestinya SOP program layanan informasi terdokumentasi dengan baik dan diterapkan dengan efektif SOP program layanan informasi terdokumentasi dengan baik dan diterapkan dengan efektif SOP program diseminasi informasi terdokumentasi dengan baik dan diterapkan dengan efektif "Program penyampaian informasi merupakan kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya." - 33 - kesehatan untuk anak, literasi uang untuk anak, dsb) Dalam program diseminasi/penyampaian informasi, Pengelola PISA membuat promosi keberadaan PISA untuk menarik 7 minat anak-anak dan masyarakat secara luas. Promosi yang dimaksud dapat dilakukan melalui beragam media, baik media digital maupun non-digital. SOP program diseminasi informasi tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak diterapkan sebagaimana mestinya SOP program SOP diseminasi diseminasi layanan informasi informasi terdokumentasi terdokumentasi dengan baik dengan baik namun tidak namun diterapkan penerapannya sebagaimana belum efektif mestinya SOP program diseminasi informasi terdokumentasi dengan baik dan diterapkan dengan efektif Dalam program diseminasi/penyampaian informasi, PISA bermitra dengan pemangku kepentingan (seperti: Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Sekolah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dsb) menyelenggarakan kegiatan 8 peningkatan literasi media dan literasi digital kepada anak-anak, yang diselenggarakan secara berkala. (contohnya dengan cara: mendongeng, diskusi, permainan, lomba atau bentukbentuk edukatif lainnya) SOP program diseminasi informasi tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak diterapkan sebagaimana mestinya SOP program SOP diseminasi diseminasi layanan informasi informasi terdokumentasi terdokumentasi dengan baik dengan baik namun tidak namun diterapkan penerapannya sebagaimana belum efektif mestinya SOP program diseminasi informasi terdokumentasi dengan baik dan diterapkan dengan efektif SOP program SOP program SOP program pendukung pendukung tidak pendukung terdokumentasi terdokumentasi terdokumentasi dengan baik dengan baik dan dengan baik namun tidak tidak diterapkan namun diterapkan sebagaimana penerapannya sebagaimana mestinya belum efektif mestinya SOP program SOP program SOP program Dalam program pendukung, PISA pendukung tidak pendukung pendukung menyelenggarakan kegiatan yang 10 memotivasi anak untuk mengembangkan terdokumentasi terdokumentasi terdokumentasi potensinya dalam penyebaran informasi dengan baik dan dengan baik dengan baik tidak diterapkan namun tidak yang layak anak. namun Untuk program pendukung, PISA menyelenggarakan program-program di luar kegiatan ketiga program sebelumnya 9 yang dipandang perlu dan dibutuhkan oleh anak dalam rangka tumbuh kembang dan persiapan masa depannya SOP program pendukung terdokumentasi dengan baik dan diterapkan dengan efektif SOP program pendukung terdokumentasi dengan baik dan Penentuan "secara berkala" ditetapkan dalam SOP dan disesuaikan dengan kemampuan masingmasing daerah. - 34 - sebagaimana mestinya diterapkan penerapannya sebagaimana belum efektif mestinya SOP program SOP program SOP program Dalam program pendukung, PISA pendukung tidak pendukung pendukung menyelenggarakan kegiatan berkala yang terdokumentasi terdokumentasi terdokumentasi mempertemukan anak-anak berprestasi dengan baik dan dengan baik dengan baik 11 dengan anak-anak lainnya, agar anak tidak diterapkan namun tidak namun berprestasi dapat membagi sebagaimana diterapkan penerapannya pengalamannya. mestinya sebagaimana belum efektif mestinya Jika dalam menjalankan keempat program tersebut pengelola PISA didukung oleh mitra eksternal, maka Mitra eksternal mitra tersebut harus mengikuti proses Mitra eksternal diseleksi Mitra eksternal seleksi (saat tahap penerimaan) dan tidak diseleksi pemilihannya diseleksi 12 evaluasi (kinerja saat pelaksanaan pemilihannya namun tidak pemilihannya program) dengan kriteria minimum dan dievaluasi dievaluasi dan dievaluasi termasuk kompetensi di bidangnya dan kinerjanya kinerjanya atau kinerjanya memiliki komitmen tertulis untuk sebaliknya menghargai, mendukung dan melindungi hak anak. diterapkan dengan efektif SOP program pendukung terdokumentasi dengan baik dan diterapkan dengan efektif Mitra eksternal tidak diseleksi Mitra ekternal di antaranya: pemilihannya dan penyedia jasa internet (ISP), dievaluasi vendor perangkat IT, kinerjanya dengan petugas call center, tenaga konsisten secara outsoucing kebersihan, dll. reguler …. 3 PENGELOLAAN ..3.1 Pendanaan Terdapat dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 1 tahun secara rutin yang membuat PISA dapat menjalankan fungsinya secara optimal Tidak ada Ada anggaran Ada anggaran Ada anggaran untuk a. Berdasarkan Pedoman anggaran untuk untuk untuk ILA/PISA, pelaksanaan PISA Pembentukan ILA/PISA ILA/PISA, namun terbatas berjalan secara Kelembagaan PISA namun masih optimal 2017 dinyatakan bergabung bahwa pendanaan atau dengan anggaran untuk anggaran pembentukan dan lainnya pelaksanaan kegiatan PISA dibebankan - 35 - kepada pemerintah, baik pemerintah pusat (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. b. Peluang penganggaran dari pemerintah pusat juga dapat dijajaki melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, mengingat bidang yang ditangani adalah di bidang informasi. c. Sementara penganggaran di tingkat kabupaten/kota juga tidak hanya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi juga bisa melalui dinas terkait lainnya. d. Untuk mendukung kegiatan PISA, dimungkinkan adanya bantuan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat, baik dari dunia usaha, berbagai lembaga, dan - 36 - pemangku kepentingan lainnya. e. Bantuan dari pihak lain dapat berbentuk pendanaan maupun bentuk lain, dengan tetap mengacu pada peraturan yang selama ini ada terkait kerja sama dengan pihak ketiga dengan menerapkan prinsip transparansi kegiatan dan anggaran. …3. Pelayanan 2 Memiliki SOP tertulis yang berisi mekanisme pelayanan: a. Langsung/tatap muka 2 b. Melalui media (telepon, sms, whatsapp, email, situs, beragam media sosial) SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas SOP untuk organisasi, bagaimana dan SOP untuk SOP untuk pelayanan kapan harus dilakukan, di SOP untuk pelayanan pelayanan langsung/tatap mana, dan oleh siapa pelayanan langsung/tatap langsung/tatap muka sudah dilakukan. SOP PISA berisi langsung/tatap muka sudah muka sudah ditetapkan hal yang terperinci muka belum ditetapkan dan ditetapkan dan namun mengenai mekanisme ditetapkan telah diterapkan penerapannya telah penerapannya layanan kepada anak sejak semuanya efektif baru sebagian awal datang ke PISA atau berusaha mengakses informasi sampai akhirnya hak akan informasi terpenuhi. - 37 - …3. Digitalisasi sistem administrasi 3 Menerapkan pencatatan digital antara lain meliputi: 1. Mencatat dan mengolah data anak yang mengakses PISA baik secara langsung atau tidak langsung 2. Materi informasi layak anak yang disediakan oleh PISA 3 3. Mencatat bentuk-bentuk program yang dijalankan 4. Membuat SOP yang diketahui anak dan masyarakat 5. Menerapkan sistem administrasi kantor secara digital 3.4 Tidak ada pencatatan data anak a. Kantor PISA dijalankan dengan menerapkan sistem administrasi yang bersifat digital. b. PISA harus memiliki sistem pengarsipan Pencatatan data data yang rapi secara Pencatatan Pencatatan data anak secara manual digital mencakup data data anak anak secara dan digital telah anak yang mengakses secara manual digital dilakukan atau datang ke PISA, informasi yang dicari/diadukan, bank informasi, dan penyelesaian kasus pengaduan. Koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan Petugas yang mengelola PISA juga harus dengan Koordinasi berkoordinasi dengan para pemangku Perangkat dilakukan kepentingan lainnya. Koordinasi dapat Koordinasi tidak Daerah terkait 4 hanya dengan dilakukan dengan Perangkat Daerah atau dilakukan dan semua Perangkat lembaga terkait, dunia usaha, LSM, dan pemangku Daerah terkait masyarakat umum. kepentingan lainnya yang relevan Koordinasi dilakukan dengan Perangkat Daerah terkait dan semua pemangku kepentingan lainnya yang relevan dan hasilnya efektif - 38 - .....4. SUMBER DAYA MANUSIA 4.1 Tenaga pengelola Tenaga pengelola PISA harus terdiri dari minimum 1 Ketua/Koordinator dan 1 1 tenaga staf. 2 3 4 5 6 Pengelola PISA diutamakan berpendidikan S1 bidang ilmu yang relevan (misalnya komunikasi, psikologi, pendidikan anak, konseling, sosiologi, kesejahteraan sosial dll.) dengan tambahan bekal keterampilan yang mendukung yang terkait informasi layak anak Pengelola mampu merancang program PISA sesuai ketentuan selama setahun sehingga PISA dapat berfungsi secara optimal Tenaga pengelola PISA harus lulus test psikologi yang dilalui saat seleksi penerimaan tenaga pengelola Tenaga pengelola PISA harus memiliki pengalaman bekerja terkait perlindungan dan/atau pelayanan anak selama minimal 1 tahun sebelum menjadi tenaga pengelola Tenaga pengelola PISA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memahami dan menghayati tentang hak anak secara komprehensif berdasarkan KHA sehingga dapat memberikan pelayanan ramah anak b. Mematuhi kode etik bekerja dengan anak dan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum Tidak ada tenaga Ada 1 Ketua/ pengelola yang Ada 1 Koordinator dan ditugaskan Pengelola PISA 1 tenaga staf khusus Ada lebih dari 2 pengelola PISA Pengelola PISA Pengelola PISA Pengelola PISA berpendidikan di berpendidikan berpendidikan bawah SMA SMA D3 Pengelola PISA berpendidikan S1 Pengelola PISA Pengelola PISA Pengelola PISA tidak mampu mampu mampu merancang merancang 2 merancang 3 program program program Tenaga staf tidak lulus test ----psikologi Tenaga staf tidak memiliki pengalaman yang diminta SDM yang disyaratkan tidak tersedia --- --- mampu merancang 4 program Tenaga staf lulus test psikologi Tenaga staf memiliki pengalaman yang diminta Persyaratan Persyaratan SDM terpenuhi SDM terpenuhi Persyaratan SDM sebagian (poin sebagian (poin a terpenuhi semua a s.d poin e) s.d poin g) a. SDM bekerja untuk PISA bukan karena penugasan tetapi bisa berkembang menjadi karena panggilan hati. b. Tenaga pengelola PISA dapat merupakan aparat sipil negara (ASN) maupun non-ASN - 39 - c. Memiliki semangat melayani yang baik d. Memiliki kemampuan sebagai liason office e. Memiliki kompetensi dalam merancang informasi layak anak yang diperlukan oleh anak f. Mampu berkoordinasi dengan segenap pemangku kepentingan (anak, Perangkat Daerah, masyarakat, dunia usaha) g. Memiliki kompetensi literasi media dan literasi digital h. Memiliki kemampuan teknis untuk menjalankan praktek bermedia, terutama menguasai atau memahami teknologi informasi i. Memiliki keinginan tinggi untuk terus belajar yang berbasis kontrak kerja. c. keterangan untuk poin b, kode etik dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas Pemahaman yang baik dari mereka yang menangani Tenaga pengelola PISA harus SDM baru akan SDM belum SDM telah PISA tentang KHA mendapatkan pelatihan tentang KHA dan mengikuti SDM telah mengikuti 7 mengikuti kedua mengikuti satu diharapkan tidak hanya pemahaman Pedoman Standardisasi PISA salah satu kedua pelatihan pelatihan pelatihan secara kognitifnya saja, oleh KemenPPPA/Dinas PPPA di daerah pelatihan tetapi juga secara afektif dan motoriknya ..4.2 Perangkat Daerah terkait Adapun Perangkat Daerah terkait adalah mereka yang Perangkat Daerah terkait, harus Perangkat Perangkat Perangkat mendapat penugasan untuk berpendidikan minimal S1 bidang ilmu Daerah Daerah Daerah Perangkat Daerah menghasilkan program 1 yang relevan, dengan tambahan bekal berpendidikan di berpendidikan berpendidikan berpendidikan S1 ramah anak berdasarkan ketrampilan yang mendukung bawah SMA SMA D3 KHA berdasarkan tupoksinya masing-masing di lembaganya. - 40 - Perangkat Daerah terkait, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memahami dan menghayati tentang hak anak secara komprehensif berdasarkan KHA sehingga dapat merancang program yang bertujuan untuk kepentingan terbaik anak b. Mampu berkoordinasi dengan tenaga 2 PISA untuk menyampaikan informasi mengenai program yang bertujuan untuk kepentingan terbaik anak c. Memiliki kompetensi literasi media dan literasi digital d. Memiliki kemampuan teknis untuk menjalankan praktek bermedia, terutama menguasai atau memahami teknologi informasi Perangkat Daerah baru Perangkat memenuhi Daerah belum sebagian memenuhi pesyaratan pesyaratan yang (memenuhi ditetapkan minimal 2 syarat) Perangkat Daerah baru memenuhi sebagian pesyaratan (memenuhi minimal 3 syarat) Perangkat Daerah belum Perangkat Perangkat Daerah terkait harus Perangkat mengikuti kedua Daerah baru mendapatkan pelatihan tentang KHA dan Daerah telah 3 pelatihan akan Pedoman Standardisasi PISA oleh mengikuti satu mengikuti satu KemenPPPA pelatihan pelatihan Perangkat Daerah telah memenuhi semua persyaratan Perangkat Daerah terkait harus mendapatkan pelatihan tentang KHA dan Pedoman Standardisasi PISA oleh KemenPPPA Pemahaman yang baik dari mereka yang menangani PISA tentang KHA diharapkan tidak hanya secara kognitifnya saja, tetapi juga secara afektif dan motoriknya 5. SARANA, PRASARANA, DAN LINGKUNGAN Setiap Kota/Kabubaten bisa membentuk PISA atau bersinergi dengan fasilitas 1 taman bacaan/perpustakaan yang sudah ada untuk menjalankan fungsi sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). Tidak ada fasilitas yang diperuntukan untuk PISA Fasilitas PISA dilengkapi dengan 2 perangkat teknologi informasi yang memadai. Contohnya, tersedianya Fasilitas teknologi informasi tidak Terdapat Terdapat fasilitas taman fasilitas taman bacaan/perpus bacaan/perpust takaan yang akaan yang baru akan sudah ada diintegrasikan diintegrasikan dengan dengan layanan layanan PISA PISA Fasilitas Fasilitas teknologi teknologi informasi informasi Terdapat fasilitas baru yang khusus diinisiasi untuk PISA Fasilitas teknologi informasi tersedia dan kuantitas dan a. Adanya sarana teknologi informasi juga menjadi suatu - 41 - perangkat untuk menonton film, mengakses internet, dll Lokasi PISA harus mudah diakses oleh anak-anak, termasuk oleh anak yang 3 berkebutuhan khusus. Misalnya, lokasi PISA harus strategis dan mudah diakses oleh angkutan transportasi umum. tersedia atau tidak berfungsi dengan semestinya Lokasi sangat jauh dari jangkauan anakanak tersedia namun masih minim Lokasi mudah diakses oleh anak-anak namun menyulitkan tersedia dan kualitasnya berada sudah cukup di atas rata-rata untuk memenuhi kebutuhan PISA Lokasi mudah diakses oleh anak-anak, termasuk anak Lokasi mudah diakses oleh anakanak, termasuk anak berkebutuhan khusus, dan dengan keniscayaan karena informasi yang disediakan pada PISA tidak hanya berupa bahan-bahan pustaka atau cetak terkait masalah anak, namun juga informasiinformasi yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh pengelola PISA. b. Informasi yang dinilai bermanfaat dan layak disampaikan kepada anak ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, kedutaan besar negara sahabat, badan-badan internasional, media massa, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dari masyarakat sendiri c. Pemilihan perangkat teknologi informasi disesuaikan dengan kemampuan daerah Sarana dan prasarana PISA harus ditunjang dengan lingkungan yang ramah anak - 42 - untuk anak berkebutuhan berkebutuhan khusus khusus 4 Fasilitas PISA seluruhnya dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV) PISA harus memiliki tempat pelayanan terpisah, yang merupakan tempat 5 konsultasi anak mengenai informasi/media. a. 6 Ada fasilitas untuk memproduksi informasi/konten layak anak, yang dilengkapi dengan sarana: a. Komputer Tidak ada CCTV Tidak ada tempat layanan Persyaratan fasilitas dan sarana minimal memenuhi poin a Ada CCTV di Ada CCTV di satu titik beberapa titik halaman yang luas dan lingkungan yang ramah bagi anak Fasilitas PISA terdiri dari ruang pelayanan, produksi, Ada CCTV lengkap di sekretariat, perpustakaan, semua ruangan kreativitas, dan multimedia, permainan edukasi dan permainan tradisional. Tempat pelayanan antara lain dapat menjalankan fungsi-fungsi: i. Menjadi tempat berdiskusi warga Tidak ada masyarakat yang ingin tempat Ada tempat Ada tempat layanan membantu mendukung layanan layanan dengan khusus yang dapat pemberian informasi khusus namun jadwal rutin menjaga layak anak layanan namun kerahasiaan mengenai ii. Menjadi tempat bercampur identitas pelapor dan informasi/ berdiskusi anak dengan tempat konten informasi media tetap mengenai layanan lainnya yang dilaporkan dilayani informasi/media sewaktu-waktu iii. Menerima pengaduan masyarakat umum dan anak jika ada isi informasi yang dinilai tidak layak anak Persyaratan fasilitas dan sarana minimal Persyaratan fasilitas dan Persyaratan fasilitas sarana minimal dan sarana minimal memenuhi poin memenuhi poin a - h a-f - 43 - b. Printer c. Jaringan Internet d. Speaker e. Kamera f. Scanner g. Headset h. Sound recorder Ada tempat ruang baca, memiliki sarana: a. Buku bacaan anak (cetak dan/atau digital) b. Majalah anak (cetak dan/atau digital) c. Materi tercetak dan/atau digital yang berisi informasi layak anak 7 termasuk program pemerintah(seperti brosur, leaflet, poster, dsb) d. Tersedia aplikasi – aplikasi digital yang ramah anak (contoh youtube kids, kiddle.co ) dsb e. Film pendek anak Ada tempat multimedia, sebagai tempat ekspresi kreativitas anak, memiliki sarana: 8 a. alat gambar b. komputer c. jaringan internet d. smart TV memenuhi poin a - c Tidak ada tempat/ruang baca beserta sarana untuk anak Tidak ada sarana multimedia Ada fasilitas permainan edukasi, berisi Tidak ada 9 sarana beragam alat permainan edukasi, fasilitas seperti: lego, ular tangga, kartu kwartet Persyaratan fasilitas dan sarana minimal memenuhi poin a Terdapat 1 sarana multimedia Ada fasilitas kurang dari 2 jenis namun kondisinya Persyaratan fasilitas dan Persyaratan fasilitas sarana minimal dan sarana minimal memenuhi poin memenuhi poin a-e a-c Terdapat 3 sarana multimedia Terdapat 4 sarana multimedia Ada fasilitas Ada fasilitas kurang dari 2 permainan lebih dari jenis namun 2 jenis dan kondisinya - 44 - edukasi, kayu balok geometri bentuk, puzzle, dan lain sebagainya Ada fasilitas permainan tradisional, berisi sarana beragam alat permainan tradisioanal yang dikenal secara umum sebagai permainan tradisional anak di Tidak ada 10 fasilitas Indonesia maupun yang khusus merupakan alat permainan tradisional di daerah tidak terjaga dengan baik terjaga dengan kondisinya terjaga baik dengan baik Ada fasilitas kurang dari 2 jenis namun kondisinya tidak terjaga dengan baik Ada fasilitas kurang dari 2 jenis namun kondisinya terjaga dengan baik Ada fasilitas permainan lebih dari 2 jenis dan kondisinya terjaga dengan baik Fasilitas PISA secara umum harus memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai berikut. a. Sarana dan prasarana ramah bagi Tidak ada penyandang disabilitas 11 persyaratan b. Merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang terpenuhi yang dilengkapi dengan marka-marka larangan merokok c. Memenuhi standar sanitasi lingkungan yang memadai 6. 1 persyaratan Persyaratan a terpenuhi dan b Semua a – c terpenuhi a. Kewajiban akses fasilitas ramah untuk penyandang disabilitas adalah sesuai dengan UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung b. Untuk lebih memahami tentang kawasan tanpa rokok gunakan Peraturan Bersama (Mendagri dengan Menkes) No. 188 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok MONITORING DAN EVALUASI PISA menerapkan sistem Monitoring dan Sistem Monev Sistem Monev 1 Evaluasi (Monev) untuk melihat sejauh telah tidak ditetapkan ditetapkan mana tujuan yang telah ditetapkan pada Sistem Monev telah ditetapkan dan dilaksanakan Sistem Monev telah Monitoring dijalankan ditetapkan dan untuk mengetahui apakah sudah terlaksana setiap program yang dengan efektif - 45 - namun belum dilaksanakan PISA tercapai. Kriteria dan periode monitoring dan evaluasi harus ditetapkan. walaupun belum efektif ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan SOP. Monitoring dilaksanakan secara berkala melalui koordinasi dan pengawasan langsung terhadap petugas yang melaksanakan program PISA. Evaluasi dibutuhkan untuk menilai apakah tujuan program yang ditetapkan telah tercapai dengan baik. Evaluasi ini dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan setiap tahun atau di setiap akhir periode kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil Monev dilaporkan dalam bentuk tertulis dan diumumkan kepada publik, 2 dalam rangka pelaksanaan prinsip akuntabilitas publik. Hasil Monev tidak dilaportan kepada publik Terdapat Tim Monitoring dan Evaluasi yg Tidak ada tim independen dari tim pengelola PISA, yang 3 monitoring dan dibentuk sesuai ketentuan evaluasi 4 Terdapat pengawasan secara berkala untuk mengetahui apakah pelaksanaan Tidak ada pengawasan secara berkala --- --- Ada monitoring dan evaluasi namun tidak dibentuk tim independen khusus Tidak ada pengawasan secara berkala Ada tim monitoring dan evaluasi yang independen namun belum berjalan sesuai ketentuan Ada pengawasan namun tidak Hasil Monev telah dilaportan kepada publik Ada tim monitoring dan evaluasi yang independen dari pengelola Terdapat pengawasan secara berkala - 46 - layanan PISA sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Terdapat umpan balik proses pelaksanaan rencana program Ttidak ada 5 pemenuhan hak anak atas informasi yang umpan balik proses layak. Terdapat evaluasi minimal satu kali setahun untuk mengetahui apakah 6 sasaran dan tujuan program tercapai dengan baik Tidak ada evaluasi tiap tahun namun sudah berkala/ada ada inisiasi jika dibutuhkan untuk saja pengawasan Terdapat umpan balik Terdapat umpan Terdapat umpan proses balik proses balik proses pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan rencana rencana program rencana program program namun baru dan ditindaklanjuti namun belum ditindaklanjuti secara keseluruhan ditindak sebagian lanjuti Ada evaluasi 1x dalam setahun Ada evaluasi Ada evaluasi dalam setiap 2x dalam 1 tahun lebih dari 2 tahun kali Tidak ada Terdapat evaluasi di akhir periode untuk evaluasi di Ada evaluasi di mengetahui apakah sasaran dan tujuan Tidak ada akhir periode akhir periode Ada evaluasi di akhir 7 program tercapai dengan baik di akhir evaluasi di akhir namun baru namun digabung periode periode akan diinisiasi dengan evaluasi periode yang telah ditetapkan. pada periode tahunan berikutnya Ada pelaporan Ada pelaporan hasil monitoring Terdapat pelaporan hasil monitoring dan Terdapat pelaporan Tidak ada hasil dan evaluasi hasil monitoring dan evaluasi secara tertulis di akhir tahun pelaporan hasil monitoring secara tertulis di yang dipublikasikan secara terbuka evaluasi secara monitoring dan dan evaluasi akhir tahun tertulis di akhir 8 kepada masyarakat melalui beragam evaluasi secara secara tertulis tahun yang yang media (dipublikasikan melalui media tertulis di akhir di akhir tahun dipublikasikan dipublikasikan cetak, situs, dan beragam media sosial tahun namun tidak secara terbuka dipublikasikan sebagian secara terbuka (tidak - 47 - semua dipublikasikan) - 48 - BAB IV PROGRAM STANDARDISASI A. Manfaat Standarisasi Manfaat standardisasi PISA dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Dari sisi pengguna (klien), standardisasi dapat meningkatkan kecocokan (compatibility) antar satu PISA dengan yang lain yang juga menerapkan standar yang sama, sehingga pengguna akan merasakan kecocokan layanan di PISA manapun yang dikunjungi. Sekaligus dalam hal ini juga standar memfasilitasi pengembangan jaringan (network) PISA sehingga memberikan manfaat ke banyak pengguna di dalam jaringan yang sama. Manfaat lain bagi pengguna adalah standar yang berlaku di PISA dapat mengurangi ketidakpastian karena mereka dapat lebih pasti untuk tidak memilih layanan lain yang salah atau “tidak standar”. Bagi pemerintah, standardisasi PISA memudahkan identifikasi kebutuhan sumberdaya secara nasional melalui pengadaan barang dan jasa secara terpusat dengan spesifikasi yang sama sehingga dapat memberikan tingkat efisiensi yang relatif tinggi. Di samping itu dalam konteks Kota/kabupaten Layak Anak (KLA), standardisasi PISA juga mempercepat upaya pemenuhan indikator-indikator KLA yang terkait. B. Tahapan Program Standardisasi Secara skematik proses keseluruhan standardisasi PISA disajikan pada Diagram 2. Diagram 2. Tahapan Program Standardisasi PISA - 49 - B.1. Penyusunan Rencana Kerja Standardisasi PISA Rencana Kerja Standardisasi PISA merupakan bagian dari program kerja tahunan Kemen PPPA yang telah disepakati dengan adanya alokasi anggaran dan sumber daya lainnya yang memadai. Rencana kerja mencakup perkiraan jumlah dan penentuan PISA yang akan masuk program standardisasi, koordinasi awal dengan pemerintah daerah, pembentukan tim sosialisasi Kemen PPPA dan pembentukan PISA daerah. Rencana kerja standardisasi juga dapat disesuaikan dengan rencana kerja Dinas PPPA di daerah. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah a. Tim Standardisasi PISA Kemen PPPA melakukan Koordinasi dengan Dinas PPPA dari daerah yang menjadi target standardisasi untuk merencanakan pembentukan Tim standardisasi PISA daerah yang mencakup konfirmasi susunan Tim Standardisasi PISA Daerah (PISA Dinas maupun PISA Masyarakat), lokasi, jadwal sosialisasi standar/persyaratan PISA dan kegiatan terkait lainnya. b. Sebagai wujud komitmen penyelenggaraan PISA di daerah, diperlukan adanya kesepakatan tertulis antara Dinas PPPA dengan Kemen PPPA terkait program kerja yang disusun bersama tersebut di atas. B.2. Perumusan Standar PISA Rencana dan tahapan perumusan standar harus disiapkan dengan baik untuk memastikan selesainya standar sesuai dengan yang diharapkan. Perumusan standar dimulai dengan penyiapan draf awal dengan konten yang khas sesuai dengan mandat ruang lingkup PISA yang diatur oleh peraturan perundangan. Kemudian draf tersebut dibahas dalam diskusi dengan semua pemangku kepentingan (pemerintah dalam hal ini KPPPA, lembaga sosial masyarakat, akademisi, penegak hukum dan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan keberadaan PISA). Setelah melalui beberapa diskusi sampai dihasilkan draf standar yang cukup komprehensif untuk diterapkan oleh PISA, akan dilakukan uji coba di beberapa PISA yang dapat mewakili kondisi-kondisi khusus Indonesia, misalnya uji coba masing-masing 1 lembaga di 3 wilayah, Indonesia Barat, Tengah dan Timur. - 50 - Setelah uji coba, draf standar akan melalui proses review sampai mendapatkan draf akhir untuk selanjutnya ditetapkan sebagai standar yang akan dipakai. Tahapan proses perumusan standar disajikan pada Gambar 4.2 Diagram 3. Tahapan Proses Perumusan Standardisasi PISA B.3. Pembentukan Tim Standardisasi PISA Daerah Berdasarkan masukan dari Tim Standardisasi PISA Kemen PPPA, pemerintah daerah melalui Dinas PPPA menginisiasi pembentukan Tim standardisasi PISA daerah (PISA Dinas maupun PISA Masyarakat) yang akan melakukan kegiatan penilaian kesesuaian (conformity assessment) layanan PISA, yaitu kegiatan penilaian terhadap layanan PISA untuk mengetahui dan memetakan kondisi layanan PISA yang ada serta mengetahui tingkat kesesuaian dan posisi layanan PISA tersebut terhadap Standar PISA seperti tersebut pada Bab III di atas. Anggota Tim Standardisasi PISA Daerah (PISA Dinas maupun PISA Masyarakat) dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak B.4. Sosialisasi dan Pelatihan Standar PISA Setelah Tim Standardisasi PISA daerah (PISA Dinas/PISA Masyarakat) terbentuk, Kemen PPPA melakukan kegiatan sosialisasi terhadap semua hal yang masuk dalam Rencana Kerja (Bagian V.3.1). Hal ini dimaksudkan agar seluruh penanggung jawab PISA dan pihak terkait lainnya di daerah mendapatkan informasi dan panduan utuh mengenai segala hal terkait standardisasi PISA. Dalam sosialisasi ini, pendalaman tentang standar PISA dan proses standardisasi menjadi hal yang sangat penting. Penjelasan melalui paparan materi ini menjadi prosedur wajib yang harus dilalui dalam setiap kegiatan sosialisasi. - 51 - Pelatihan Standardisasi PISA mencakup penjelasan masing-masing persyaratan standar PISA dan disertai diskusi mengenai interpretasinya agar terdapat kesamaan persepsi mengenai keinginan standar yang sesungguhnya. Di dalam diskusi ini juga fasilitator dapat memberikan masukan terkait pendekatan menilai masing-masing persyaratan standar dalam rangka audit mandiri (self-assessment) nantinya. B.5. Pengembangan Sistem Manajemen/Dokumentasi PISA Dengan bekal yang diperoleh dari hasil sosisalisasi Kemen PPPA sebelumnya, Tim standardisasi PISA Daerah kemudian menyiapkan semua dokumentasi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan standardisasi PISA daerah sesuai dengan persyaratannya. Beberapa prosedur standar yang belum tertulis ataupun hanya dimengerti oleh beberapa pihak harus didokumentasikan dalam bentuk petunjuk kerja. Jika terdapat dokumen-dokumen yang sudah ada, misalnya dari Perangkat Daerah terkait, dan dapat digunakan sebagai referensi, maka Tim standardisasi PISA Daerah (PISA Dinas/PISA Masyarakat) dapat mengadopsinya menjadi petunjuk kerja PISA. Dokumen yang dibutuhkan dalam hal ini juga dapat berupa formulir untuk mencatat kejadian atau kegiatan yang ada baik di dalam lokasi layanan PISA atau pun di luar PISA dalam rangka kegiatan penjangkauan. B.6. Pelatihan Self-Assessment Tim PISA Daerah (PISA Dinas/PISA Masyarakat) menyelenggarakan pelatihan asesmen mandiri (self-assessment) dengan melibatkan fasilitator dari Tim standardisasi PISA Kemen PPPA. Pelatihan ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman calon internal asesor Tim PISA daerah (PISA Dinas/PISA Masyarakat) terhadap masing-masing item Standar PISA sehingga dapat melakukan penilaian dengan lebih tepat. Selain materi persyaratan itu sendiri, pelatihan ini juga membahas contohcontoh dan cara untuk memenuhi persyaratan tersebut disertai diskusi tentang kemungkinan variasi interpretasi jika ada. Untuk memperdalam kemampuan internal asesor dalam mengorganisasi kegiatan asesmen mandiri, memahami hal-hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam asesmen, dan mengetahui pendekatan efektif untuk - 52 - mengumpulkan data dan keterangan hasil asesmen, di dalam pelatihan ini juga diberikan materi tentang teknik asesmen. B.7. Penerapan Standar PISA Dari pembelajaran hasil sosialisasi dan pelatihan yang telah dilakukan, seluruh dokumen yang telah dikumpulkan oleh Tim Standardisasi PISA Daerah (PISA Dinas/PISA Masyarakat) dalam upaya memenuhi Standar PISA kemudian diterapkan oleh seluruh anggota Tim Standardisasi PISA Daerah (PISA Dinas/PISA Masyarakat). Penerapan ini harus dilakukan dengan konsisten apa adanya, sampai terjadi pembiasaan dalam rutinitas penyelenggaraan PISA. Jika dirasakan seluruh item persyaratan Standar PISA telah diterapkan dan bukti-bukti penerapannya disimpan dengan baik, penyelenggaraan PISA dapat diusulkan untuk adanya asesmen mandiri oleh para asesor internal yang telah dilatih. B.8. Asesmen Mandiri (Self-Assessment) Tim Standardisasi PISA Daerah (PISA Dinas/PISA Masyarakat) melakukan asesmen mandiri (self-assessment) terhadap semua aktivitas, layanan fasilitas PISA sesuai dengan persyaratan Standar PISA yang disebutkan pada Bab III dengan menggunakan instrumen penilaian yang ada di Bab IV. Tim asesor internal PISA Daerah (PISA Dinas/PISA Masyarakat) dibantu oleh pendamping (jika ada) melakukan observasi kegiatan, wawancara dan diskusi dengan petugas pelaksana dan pengumpulan bukti-bukti penerapan persyaratan PISA berupa catatan dan foto-foto. Pada tahap akhir kajian mandiri, Tim asesor internal PISA Daerah (PISA Dinas/PISA Masyarakat) memberikan laporan hasil asesmennya kepada ketua Tim Standardisasi PISA Daerah (PISA Dinas maupun PISA Masyarakat) untuk ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan perbaikan. Untuk alasan formalitas, kegiatan asesmen mandiri dapat direncanakan dengan baik melalui penerbitan Rencana Asesmen (Assessment Plan) yang dibuat dengan memperhatikan hal-hal berikut: a. Urutan jadwal Rencana Asesmen (bagian yang dikunjungi, lokasi kegiatan, waktu kunjungan, nama asesor dan nama petugas pelaksana) - 53 - b. Pihak-pihak yang akan hadir dalam rapat pembukaan untuk penjelasan Rencana Asesmen dan dalam rapat penutupan untuk presentasi hasil asesmen c. Jarak tempuh dan teknis keberangkatan ke lokasi kegiatan layanan PISA di lokasi lain, seperti lokasi penjangkauan dan penanganan kasus (jika ada). B.9. Tindakan Perbaikan Tindakan perbaikan harus dilakukan oleh personil pelaksana atau Tim Standardisasi PISA Daerah (PISA Dinas/PISA Masyarakat) terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan oleh tim asesor internal. Perbaikan tersebut dapat memperhatikan masukan dan rekomendasi dari tim asesor internal yang melakukan asemen mandiri. Dalam merumuskan tindakan perbaikan, Tim Standardisasi PISA daerah (PISA Dinas/PISA Masyarakat) dapat berkonsultasi dengan pendamping atau Tim Standardisasi PISA Kemen PPPA khususnya untuk mendapatkan alternatif-alternatif solusi perbaikan berdasarkan pengalaman dan referensi Tim Standardisasi Kemen PPPA dalam penerapan Standar PISA di daerah lainnya. B.10. Tinjauan Manajemen Tinjauan Manajemen (Management Review) adalah kegiatan evaluasi oleh Dinas PPPA dan Ketua Tim Standardisasi PISA Daerah tentang program penyelenggaraan PISA yang telah dijalankan apakah telah sesuai dengan rencana program standardisasi yang dijelaskan pada tahap 1-8 atau masih belum sesuai. Tinjauan diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: a. Apakah koordinasi dengan Kemen PPPA terkait program standardisasi PISA telah berjalan dengan baik? b. Apakah seluruh anggota Tim Standardisasi PISA Daerah telah memahami dengan baik persyaratan Standar PISA? c. Apakah tim asesor internal dapat memahami persyaratan Standar PISA lebih baik sehingga dapat memberikan bantuan kepada anggota Tim Standardisasi PISA (PISA Dinas/PISA Masyarakat) daerah lainnya? - 54 - d. Apakah tindakan perbaikan dari temuan hasil asesmen mandiri telah dilakukan dengan baik sehingga diperkirakan tidak akan berulang di kemudian hari? e. Kira-kira sudah berapa persen tingkat pemenuhan Standar PISA? f. Apakah Klien mulai merasakan manfaat adanya program standardisasi PISA? Hasil dari tinjauan manajemen berupa kesimpulan mengenai efektivitas penyelenggaraan PISA dan keputusan apakah Dinas PPPA atau Tim Standardisasi PISA Daerah (PISA Dinas/PISA Masyarakat) telah siap jika dilakukan evaluasi eksternal oleh Tim Evaluator/Auditor dari Kemen PPPA atau pun dari Pemerintah Daerah. B.11. Evaluasi Eksternal Evaluasi eksternal dilakukan dengan cara yang sama seperti asesmen mandiri namun oleh pihak yang independen dari Tim Standardisasi PISA Daerah (PISA Dinas/PISA Masyarakat) yang dievaluasi, yaitu oleh Tim Evaluator/Auditor dari Kemen PPPA atau pun dari Pemerintah Daerah. Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator/Auditor Kemen PPPA adalah dalam rangka proses sertifikasi PISA, pada saatnya nanti jika skema sertifikasi PISA telah diluncurkan oleh Kemen PPPA. Sementara evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyiapkan Tim Standardisasi PISA Daerah sebelum dilakukannya evaluasi oleh Kemen PPPA maupun dalam rangka evaluasi kinerja Perangkat Daerah. B.12. Sertifikasi PISA Bagian ini dijelaskan dalam prosedur Sertifikasi yang akan ditetapkan selanjutkan pada saat pengambilan kebijakan tentang Sertifikasi PISA. B.13. Pemberian Peringkat Nilai atau skor yang diberikan setelah tahap Evaluasi Eksternal pada prinsipnya sama dengan yang diberikan setelah hasil asesmen mandiri. Tim Evaluator/Auditor memberikan kesimpulan berapa nilai yang harus diberikan kepada PISA yang dievaluasi. Nilai ini yang menjadi acuan untuk - 55 - pemberian Peringkat PISA sesuai dengan penjelasan Bagian V.3 di bawah. Peringkat yang diberikan oleh pihak eksternal ini (Kemen PPPA atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya) ini dapat digunakan untuk tujuan pemberian anugerah tertentu sebagai penghargaan terhadap hasil penerapan Standar PISA atau dalam rangka program perhargaan atas kinerja unit/Perangkat Daerah. Peringkat PISA adalah susunan peringkat PISA mulai dari tingkat PISA PRATAMA, MADYA, NINDYA, UTAMA, hingga peringkat tertinggi yaitu PISA Ramah Anak. Tiap tingkat peringkat memiliki persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Semakin tinggi peringkatnya maka semakin tinggi pula persyaratan yang harus dipenuhi atau sudah dimiliki oleh suatu PISA. Tiap peringkat merepresentasikan tingkat kesesuaian tertentu dalam format persentase dan rentang nilai tertentu. Adapun susunan peringkatnya adalah sebagai berikut: 1. Peringkat PISA Pratama: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 75-115 2. Peringkat PISA Madya: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 116-155 3. Peringkat PISA Nindya: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 156-195 4. Peringkat PISA Utama: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 196-235 5. Peringkat PISA Ramah Anak : tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 235-290 - 56 - BAB V PENUTUP Penyelenggaraan Informasi Layak Anak melalui layanan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) merupakan sebuah upaya holistik dan integratif dari pemerintah untuk memfasilitasi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia dalam mengakses informasi yang ramah anak. Harapannya PISA dapat menjadi wadah yang menyediakan ragam informasi yang dibutuhkan anak, sesuai dengan dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya. Surat Edaran ini merupakan standar: (1) acuan dalam pengembangan PISA bagi seluruh pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (termasuk kecamatan dan kelurahan/desa) ; (2) bagi Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA, untuk mendukung perwujudan KLA atas penyelenggaraan Informasi Layak Anak melalui pengembangan PISA, sebagai salah satu sub indikator KLA; (3) untuk memasukkan substansi tentang penyelenggaraan Informasi Layak Anak melalui PISA pada peraturan daerah yang terkait. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Informasi Layak Anak melalui layanan PISA di daerah tentunya memerlukan upaya yang masif tidak hanya dari pemerintah, melainkan juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Pelaksanaan kebijakan terkait layanan PISA di daerah ditetapkan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun begitu ragam inisiatif dan inovasi yang mengintegrasikan layanan PISA dengan layanan yang sudah ada di daerah merupakan langkah strategis yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah. Dengan begitu layanan PISA dapat segera terwujud sekaligus melibatkan seluruh pihak dalam upaya pemenuhan hak anak atas informasi yang layak.

PEDOMAN DAN BORANG PISA FINAL

Products

Support

PEDOMAN DAN BORANG PISA FINAL

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib