MAKALAH
“KEPAILITAN”
DISUSUN OLEH :
DELLA PUTRI SARI
19134024
FALKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020/2021
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kita
rahmat hidayah serta nikmatnya sehingga kita masih setia dijalanya. Serta salam dan
shalawat tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang senantiasa membimbing kita
kejalan kebenaran. Dan tak lupa kami hantarkan rasa syukur karena masih diberikan
kesempatan untuk menyusun sebuah tugas kuliah yang berbentuk makalah yaitu
“KEPAILITAN”.
Adapun tujuan kami menyusun makalah ini adalah untuk mengetahui Tentang Aspek
Hukum dalam bisnis penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang
saya perbuat, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritikan dan masukan untuk
menyempurnakan tugas atau makalah ini.
Demikian tugas ini saya buat semoga bermamfaat bagi kita semua khusunya saya
pribadi dalam menyelesaikan tugas dan mata kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis.
Penulis
Padang, 22 Desember 2020
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………….1
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………..2
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………..3
A. Latar Belakang………………………………………………………………….3
B. Rumusan masalah…………………………………………………………….3
C. Tujuan penelitian………………………………………………………………4
BAB II PEMAHASAN……………………………………………………………………………5
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan……………..…………..5
Prosedur Pengajuan Kepailitan…………………………………………6
Akibat Hukum Penyataan Pailit………………………………………..6
Kurator……………………………………………………………………………..7
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang……………………….7
Pengadilan Niaga……………………………………………………………...8
Kasasi dan Peninjauan Kembali……………………………………..….8
BAB III PENUTUP…………………………………………………………………………………9
A. KESIMPULAN……………………………………………………………………..9
B. DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………..10
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim
Pengawas. Kepailitan sering dikaitkan dengan masalah utang piutang antara pihak yang
disebut sebagai debitor yang memiliki piutang dengan pihak yang disebut kreditor. Adapun
permasalahan yang dimaksud adalah adanya ketidakmampuan debitor dalam memenuhi
kewajibannya untuk membayar utangnya kepada kreditor.
Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Nomor 37 Tahun 2004 (UUKPKPU), dijelaskan mengenai pengertian kreditor dan debitor
Debitor pada dasarnya, adalah “orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau
undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Sedangkan
pengertian kreditor adalah “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undangundang yang dapat di tagih dimuka pengadilan”.
Dalam kepailitan, terdapat beberapa pengertian terkait definisi dari utang itu sendiri.
Dalam UUKPKPU utang didefinisikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat
dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing,
baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul
karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak
dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta
kekayaan Debitor.
Putusan pailit dapat dijatuhkan kepada debitor apabila tidak mampu membayar satu
atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jumlah kreditor dari si
debitor sendiri minimal dua orang dan bisa lebih. Apabila jumlah kreditor hanya satu orang
dan kemudian terjadi sengketa, maka sengketa perjanjian utang-piutang tersebut dapat
diselesaikan dengan gugatan wanprestasi terhadap debitor melalui jalur peradilan. Hal
tersebut yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan permohonan paili.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang dimaksud dengan Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan?
2. Bagaimana Prosedur Pengajuan Kepailitan?
3. Apa yang dimaksud dengan Akibat Hukum Penyataan Pailit?
4. Apa yang dimaksud dengan Kurator?
5. Apa yang dimaksud dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
6. Apa yang dimaksud dengan Pengadilan Niaga?
7. Apa yang dimaksud dengan Kasasi dan Peninjauan Kembali?
C. TUJUAN PENULISAN
1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Pengertian dan Hukum Kepalitan
2. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pengajuan Kepailitan
3. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Akibat Hukum Penyataan Pailit
4. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan curator
5. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
6. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Pengadilan Niaga
7. Untuk mengerahui apa yang dimaksud dengan Peninjauan Kembali
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan
1. PENGERTIAN KEPALITAN
Pailit dapat diartikan debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang karena
tidak mampu. Kata Pailit dapat juga diartikan sebagai Bankcrupt. Kata Bankrupt sendiri
mengandung arti Banca Ruta, dimana kata tersebut bermaksud memporak-porandakan
kursi-kursi, adapun sejarahnya mengapa dikatakan demikian adalah karena dahulu suatu
peristiwa dimana terdapat seorang debitor yang tidak dapat membayar hutangnya kepada
kreditor, karena marah sang kreditor mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi
yang terdapat di tempat debitor. Menurut Siti Soemarti Hartono Pailit adalah mogok
melakukan pembayaran.
Sedangkan Pengertian Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004
adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan
pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas
sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang. Kartono sendiri memberikan pengertian
bahwa kepailitan adalah sita umum dan eksekusi terhadap semua kekayaan debitor untuk
kepentingan semua kreditornya.
2. DASAR HUKUM KEPALITAN
Hukum Kepailitan adalah suatu bidang ilmu Hukum yang khusus diadakan sebagai
salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang.
Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (biasa disebut “UU Kepailitan“), Kepailitan
adalah Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya
dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.
Dasar-dasar hukum:
Faillissements Verordening stbl 1905: 217 jo. Stbl 1906: 348.
Undang Undang Kepailitan No . 4 Tahun 1998
Undang Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004
Undang Undang Perseroan Terbatas
Undang Undang Pasar Modal
Undang Undang Hak Tanggungan
B. Prosedur Pengajuan Kepailitan
Prosedur pengajuan permohonan pailit diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10
UU K-PKPU, kemudian mengenai prosedur Upaya Hukum setelah putusan dijatuhkan, diatur
dalam Pasal 11 sampai dengan pasal 14 UU K-PKPU.
Keterangan:
1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan;
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan
yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis
yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama
dengan tanggal pendaftaran.
3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU K-PKPU jika
dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut;
4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan
paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka
waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit
didaftarkan;
5. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang;
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam
jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan
didaftarkan;
7. Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat
menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai
dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan
didaftarkan.
Permohonan pengajuan permohonan pailit tersebut harus diajukan oleh seorang
advokat kecuali dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan
Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.
C. Akibat Hukum Penyataan Pailit
1. Kompensasi Utang dapat dilakukan asalkan dengan tidak baik dan transaksi yg
menimbulkan utang terjadi sebelum Debitur dinyatakan pailit;
2. Kontrak timbal balik antara Kreditur dengan Debitur Pailit yg dibuat sebelum
keputusan pailit dapat dilanjutkan, sebaliknya kontrak yg dibuat setelah
keputusan pailit tidak dapat dilanjutkan;
3. Pembatalan tindakan Debitur yang akan mengakibatkan merugikan Kreditur.
4. Berlaku sitaan umum terhadap harta Debitur Pailit;
5. Kepailitan berlaku thd suami atau istri yang menikah atas dasar persatuan harta;
6. Debitur kehilangan Hak untuk mengurus hartanya;
7. Karyawan dapat di PHK
8. Debitur Pailit dpt disandera kena dan paksaan badan;
9. Penyaderaan dan pencekalan berlaku juga untuk Direksi Perusahaan yg
dinyatakan pailit;
10. Perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh Kurator
11. Gugatan Hukum harus dilakukan oleh atau terhadap Kurator.
D. Kurator
Yang dapat menjadi curator adalah:
1. Perseorangan atau Persekutuan Perdata yg berdomisili di Indonesia, memiliki
keahlian khusus yg dibutuhkan dlm rangka mengurus atau membereskan harta
pailit; dan telah terdaftar pada kementerian yg lingkup dan tentang jawabnya di
bid. Hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Balai Harta Peninggalan: Dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang
mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan
Kurator kepada Pengadilan.
Tugas kurator:
1. Melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit (boedel pailit);
2. Melakukan perhitungan utang debitur dan jika dirasakan mampu melakukan
pembayaran utang debitur pailit;
3. Melakukan penyegelan thd harta pailit dengan seizin Hakim Pengawas.
E. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada
Pasal 222 ayat (2) disebutkan bahwa,“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat
melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat
memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan
rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang
kepada kreditor.”
Meski tak dijabarkan secara jelas dalam Undang-Undang, namun PKPU dapat
dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitur dengan kreditor
berkenaan dengan penyelesaian utang-piutang. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu
periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditor yang ditetapkan melalui
putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara
pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang diantara para pihak, baik
seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut.
Secara lebih sederhana, PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal yakni
penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan
guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah.
Penundaan kewajiban pembayaran utang:


Merupakan suatu masa yg diberikan UU melalui putusan hakim niaga di mana
dlm masa tsb. Kpd pihak Kreditur dan Debitur diberi kesempatan utk
memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan
rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk jika perlu
merestrukturisasi utangnya.
Permohonan PKPU dpt diajukan oleh Debitur atau Kreditur utk kepentingan
Debitur.
F. Pengadilan Niaga
Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan
umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara
kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang.
Pengadilan niaga di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar
badan arbitrase. Fokus utama penanganan perkara seputar pembuktian, verifikasi utang,
actio pauliana, penundaan utang, hak kekayaan intelektual (HaKI), dan sengketa kepailitan.
Proses penyelesaian perkara melalui sistem peradilan niaga dinilai lebih adil, cepat, dan
efektif.
Pengadilan dapat memutuskan perkara pada tingkat pertama oleh hakim majelis.
Adapun hukum acara yang digunakan selama pemeriksaan perkara yakni ketentuan
Herziene Indonesisch Reglement/ Rechtsreglement Buitengewesten (HIR/R.BG).
G. Kasasi dan Peninjauan Kembali
Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang
dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan di mana menetapkan perbuatan Pengadilanpengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan
Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala
tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244
UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Sebagaimana yang tertera di Pasal 20 ayat (2) UU No.48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, kasasi merupakan wewenang dari Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
Kasasi lebih tepat diartikan "naik banding" ketimbang "banding". Bila Anda tidak
puas dengan vonis dari Pengadilan Negeri, Anda bisa mengajukan kasasi ke Pengadilan
Tinggi. Bila masih tidak puas dengan vonis dari Pengadilan Tinggi, dapat mengajukan kasasi
ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai badan terakhir bagi kita untuk
memperoleh keadilan.
Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat
ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap
suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di
Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah
putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi
yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung), atau putusan kasasi
Mahkamah Agung (MA). PK tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap apabila putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 adalah sita umum
terhadap semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan
oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh
Undang-undang. Kartono sendiri memberikan pengertian bahwa kepailitan adalah sita
umum dan eksekusi terhadap semua kekayaan debitor untuk kepentingan semua
kreditornya.
Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim
Pengawas. Kepailitan sering dikaitkan dengan masalah utang piutang antara pihak yang
disebut sebagai debitor yang memiliki piutang dengan pihak yang disebut kreditor. Adapun
permasalahan yang dimaksud adalah adanya ketidakmampuan debitor dalam memenuhi
kewajibannya untuk membayar utangnya kepada kreditor.
Hukum Kepailitan adalah suatu bidang ilmu Hukum yang khusus diadakan sebagai
salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang.
DAFTAR PUSTAKA


M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Kencana, Jakarta, 2008
Wijanarto, Dampak Implementasi Undang-Undang Kepalitan Terhadap Sektor
Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan
pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.