HUKUM PERDATA
di Indonesia
Kuliah 4
Pengertian Hukum Perdata
•
Hukum Perdata :
1. Hukum Perdata Materil
2. Hukum Perdata Formil
Pengertian Hukum Perdata Materil:
1.
Prof Subekti
Sgl hk pokok yg mengatur kepent2 perseorangan
2.
Prof Sri Soedewi Masjhoen sofwan
Hk yg mengatur kepent atr warga ngr perseorangan yg satu dg
warga ngr perseorangan yg lain
3.
Riduan Syahrani
Hukum yg mengatur hub hk atr org yg satu dg org yg lain di dlm masy
yg menitikberatkan kpd kepent perseorangan (pribadi)
3
4
SEJARAH DAN PENGERTIAN HUKUM
PERDATA
 Sejarah perkembangan hukum Perdata di Indonesia
tidak terlepas dari sejarah perkembangan Ilmu
Hukum di negara-negara Eropa lainnya.
 Menurut Kansil, tahun 1848 menjadi tahun yang
amat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada
tahun ini hukum privat yang berlaku bagi golongan
hukum Eropa dikodifikasi, yakni dikumpulkan dan
dicantumkan dalam beberapa Kitab Undang-undang
berdasarkan suatu sistem tertentu.
ASAS KONKORDASI
 ASAS PENYESUAIAN ATAU ASAS PERSAMAAN
TERHADAP BERLAKUNYA SISTEM HUKUM DI
INDONESIA
YANG
BERDASARKAN
PADA
KETENTUAN PASAL 131 AYAT (2) I.S. YANG
BERBUNYI: “Untuk golongan bangsa Belanda
untuk itu harus dianut atau dicontoh undangundang di negeri Belanda”.
HAL INI BERARTI BAHWA HUKUM YANG
BERLAKU BAGI ORANG-ORANG BELANDA DI
INDONESIA HARUS DISAMAKAN DENGAN
HUKUM YANG BERLAKU DI NEGERI BELANDA.
SUMBER POKOK
HUKUM PERDATA
KUHS
KITAB UNDANGUNDANG HUKUM
SIPIL (BW)
KUHS sebagian besar adalah hukum
perdata
Perancis,
yaitu
Code
Napoleon.
Akibat
pendudukan
Perancis di Belanda berlaku, maka
Hukum Perdata berlaku di negeri
Belanda sebagai KUHS yang resmi.
Setelah pendudukan Perancis berakhir
melakukan kodifikasi hukum dan
mengeluarkan:
▪ Burgerlijk Wetboek (KUH Sipil)
▪ Wetboek van Koophandel (KUH
Dagang).
DASAR BERLAKUNYA
KITAB
UNDANG-UNDANG
HUKUM
PERDATA di Indonesia adalah Pasal II
Aturan
Peralihan
UUD
1945
yang
menyatakan bahwa:
“Segala badan negara dan peraturan yang
ada masih langsung berlaku selama belum
diadakan yang baru menurut Undangundang Dasar ini”.
Dasar Hukum Berlakunya BW di
Indonesia
• Jaman Penjajahan Belanda
Asas Konkordansi: Ps 131 I.S. (BW berlaku utk gol Eropah dan org2
yg dipersamakan dg gol Eropah)
• Jaman Penjajahan Jepang
Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1942
• Jaman Kemerdekaan – RIS
Ps II Aturan Peralihan UUD 45
Ps 192 Konstitusi RIS
Ps 142 UUDS 1950
Ps II Aturan Peralihan UUD 45
Pasal I Aturan Peralihan UUD Amandemen
9
Kedudukan BW sekarang
•Apakah BW msh berlaku sbg UU?
•Apakah BW msh utuh berlaku?
•BW sekarang berlaku utk siapa?
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963
menyatakan beberapa pasal yang ada dalam KUH
Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi.
 Pasal 108 s.d. 110 tentang ketidakwenangan bertindak dari istri.
 Pasal 284 ayat (3) tentang pengakuan anak luar kawin yang lahir dari
wanita Indonesia Asli.
 Pasal 1579 yang menentukan bahwa dalam sewa menyewa barang,pemilik
tidak dapat menghentikan sewa dengan alasan akan memakai sendiri
barangnya.
 Pasal 1682 yang mengharuskan penghibahan dengan akta notaris.
 Pasal 1238 yang menentukan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya
dapat diminta di depan hakim, jika didahului dengan penagihan tertulis.
 Pasal 1460 tentang resiko dalam perjanjian jual beli barang ditentukan
resiko ada pada pembeli.
 Pasal 1630 yang mengadakan diskriminasi atara orang Eropa dan bukan
Eropa dalam perjanjian perburuhan.
KONDISI/KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA
DARI DAHULU SAMPAI DENGAN
SEKARANG TIDAK ADA
KESERAGAMAN (PLURANISME)
HAL TERSEBUT DIKARENAKAN ADANYA KEBIJAKAN
TENTANG PEMBAGIAN PENDUDUK DI INDONESIA:
❑ WNI ASLI (DAHULU BUMI PUTERA) = BERLAKU
HUKUM PERDATA ADAT
❑ WNI KETURUNAN EROPA = BERLAKU HUKUM
PERDATA BARAT
❑ WNI KETURUNAN TIMUR ASING
PENUNDUKAN DIRI
PENUNDUKAN DIRI
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM STB. 1917 NO. 12 ADA
4 MACAM:
PENUNDUKAN DIRI PADA SELURUH HUKUM PERDATA EROPA.
PENUNDUKAN DIRI PADA SEBAGIAN HUKUM PERDATA EROPA,
YAITU HANYA PADA HUKUM KEKAYAAN HARTA BENDA SAJA,
SEPERTI YANG DINYATAKAN BERLAKU BAGI GOLONGAN TIMUR
ASING.
PENUNDUKAN DIRI MENGENAI SUATU PERBUATAN HUKUM
TERTENTU.
PENUNDUKAN DIRI SECARA DIAM-DIAM.
kuhp (BW)
TERDIRI DARI 4 BUKU
BUKU I
VAN PERSONEN
(MENGENAI ORANG)
BUKU III
VAN VERBINSISSEN
(MENGENAI PERIKATAN)
BUKU II
VAN ZAKEN
(MENGENAI BENDA)
BUKU IV
VAN BEVIJS EN VERJARING
(BUKTI DAN KADALUARSA)
MENURUT KANSIL
HUKUM PERDATA LEBIH TEPAT DIBAGI
DALAM 5 BUKU
• BUKU I TENTANG KETENTUAN UMUM
• BUKU II TENTANG PERIKATAN
• BUKU III TENTANG KEBENDAAN
• BUKU IV TENTANG KEKELUARGAAN
• BUKU V TENTANG WARIS
SISTEMATIKA HUKUM PERDATA
MENURUT PARA AHLI ILMU HUKUM
❖ HUKUM TENTANG DIRI SESEORANG
❖ HUKUM KEKELUARGAAN
❖ HUKUM KEKAYAAN
❖ HUKUM WARISAN
Bila kita kaji kembali sejarah perkembangan Hukum
Perdata, pada mulanya hukum perdata berasal dari hukum
Romawi yang termuat dalam CORPUS JURIS CIVILIS yang
terdiri dari 4 bagian sebagaimana dimukakan oleh Kansil
berikut ini:
• Institusiones = memuat segala sesuatu tentang pengertian
(lembaga-lembaga) dalam Hukum Romawi dan dianggap
sebagai himpunan segala macam undang-undang.
• Pandecta = kumpulan pendapat-pendapat para ahli hukum
bangsa Romawi yang termasyur.
• Codex = himpunan undang-undang yang telah dibukukan
oleh para ahli hukum atas perintah kaisar Romawi.
• Novelles = himpunan tambahan-tambahan pada codex itu
dengan pemberian penjelasan-penjelasan atau komentar.
Sistematika Hukum Perdata
• Menurut BW
1. Hk Orang
2. Hk Benda
3. Hk Perikatan
4. Pembuktian dan
Daluwarsa
•
1.
2.
3.
4.
Menurut Ilmu
Pengetahuan
Hk Orang
Hk Keluarga
Hk Harta Kekayaan
(benda dan perikatan)
Hk Waris
18
Sumber Hukum perdata
• Sumber dlm arti formal:
Asal: Hk perdata dr Belanda
• Sumber dlm arti materil
Tempat:
1. Peraturan perundang-undangan
2. Hukum Adat
3. Kebiasaan
4. Konvensi/traktat/perjanjian internasional
5. Yurisprudensi
6. Doktrin
19
Pluralisme Hukum Perdata di
Indonesia
•Hukum Perdata Barat
•Hukum Perdata Adat
•Hukum Perdata Islam
20
Hk Dagang(Handelsrecht)

Buku I : Perihal perdagangan pd umumnya.

Buku II : Perihal hk laut(Hk Maritim).
Hubungan KUHPerdata dg KUHD
• Lex specialis derogat lex generalis yaitu hukum yg bersifat
khusus mengalahkan hukum yg bersifat umum.
Hubungan Hukum Perdata / BW
dan
Hukum Dagang (WvK)
Hukum Perdata :
Merupakan Hukum Perdata
umum (Genus)
Hukum Dagang :
Merupakan Hukum Perdata
Khusus (Specialis)
Dalam Hubungan ini berlaku Adegium
Pasal. 1319, 1339, 1347. KUHP dan
Pasal 15, 396 KUHD
“Lex Specialis derogat lex generali”
(Ps 1. KUHD)
(Hukum khusus menghapus Hukum umum)
Pergeseran Hukum Dagang Menuju
hukum Ekonomi
Hukum Dagang : segala ketentuan yang
langsung tidak langsung berhubungan dengan
perdagangan.
Basis pemahaman berdasar KUHD
KUHD tidak bisa mengikuti perkembangan
ekonomi yang semakin cepat, kompleks dan
unpredictable
Setelah itu muncul istilah Hukum Ekonomi,
yang bersifat interdisipliner, Multidisipler dan
Transnasional
27
HUKUM BISNIS DI
INDONESIA
DASAR HUKUM TERTULIS TERDAPAT DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
(KUHD) DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA
(KUH PERDATA)
PENGERTIAN HUKUM
BISNIS
▪ Pengertian Hukum : Ketentuan/ aturan yang
berguna sebagai sarana pengendali dan
penyeimbang perubahan2 dalam masyarakat
(kontrol sosial), sebagai sarana social enginering,
sarana emansipasi, sarana legitimasi dan sarana
pendistribusi keadilan
▪ Prinsip Bisnis : rational maximizing
Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya,
dan efisiensi
▪ Hukum Bisnis : Hukum yang mengatur perilaku
dan kehidupan sektor bisnis, yang substansinya
dipengaruhi sistem ekonomi yang diberlakukan
negara tersebut
30
Ruang Lingkup Hukum Bisnis
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Kontrak Bisnis
Bentuk Organisasi Bisnis (badan Usaha)
Pasar modal; Ketenagakerjaan/ perburuhan
Jual beli perusahaan
Penanaman Modal; Jaminan Hutang
Kepailitan dan Likuwidasi
Merger, Konsolidasi , Akuisisi
Perkreditan dan pembiayaan
Jaminan Hutang,
Perbankan dan Surat –surat Berharga
Hak Atas kekayaan Intelektual
Persaingan Usaha
Perlindungan Konsumen; Penyelesaian sengketa bisnis
Asuransi, Perpajakan; Bisnis Internasional
Pengangkutan (Darat, laut< udara)
31
BEBERAPA UNDANG-UNDANG BIDANG
BISNIS

ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM KEBERADAAN
LEMBAGA-LEMBAGA YANG MEWADAHI PARA PELAKU BISNIS DLM
MENJALANKAN AKTIFITASNYA.

UU NO.25 TAHUN 1992 Tentang PERKOPERASIAN

UU No.2 Tahun 1992 Tentang USAHA PERASURANSIAN

UU N0.40 TAHUN 2008 Tentang PERSEROAN TERBATAS

UU No 10 Tahun 1998 Tentang PERBANKAN

UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BANK INDONESIA

UU No.16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN (diperbarui UU No.28 Th
2004)

UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA)

UU. No.21 Tahun 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH
• ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM DALAM MENGATUR
PERILAKU PELAKU BISNIS DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS