JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
PENGARUH PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI
APARATUR PEMERINTAH DAN KETAATAN PERATURAN
PERUNDANGAN TERHADAP KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (GOOD GOVERNANCE) PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Dariana, Annisa Meidyaroza Harrie
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
dariana@gmail.com, annisa.mdrh@gmail.com
https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.224
Received: Mei 11, 2020 Revised: Jun 06, 2020 Accepted: Jun 18, 2020 Published: Jun 25, 2020
ABSTRACT
This research aims to examine the effect of the application of financial
accountability, utilization of information technology, the competence of
government officials and compliance with laws and regulations on the
performance of government agencies (good governance) partially and
simultaneously in the organization of Bengkalis Regency. This research is a
survey research with 160 respondents using a saturated sample method. The
number of questionnaires returned was able to be processed as many as 130
respondents. This research uses multiple linear regression analysis models. The
results of this research indicate that partially and simultaneously financial
accountability, utilization of information technology, the competence of local
government officials and obedience of laws and regulations have a significant
effect on the performance of government agencies (good governance) in Bengkalis
Regency regional apparatus organizations.
Keywords: Financial Accountability, Information Technology, Competence,
Compliance, Good Governance.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan akuntabilitas
keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah dan
ketaatan peraturan perundangan terhadap kinerja instansi pemerintah (good
governance) pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkalis secara parsial
dan simultan. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan jumlah responden
sebanyak 160 dengan menggunakan metode sampel jenuh. Jumlah kuesioner yang
dikembalikan dan dapat di olah sebanyak 130 Responden. Penelitian ini
menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan akuntabilitas keuangan,
pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan
ketaatan peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi
pemerintah (good governance) pada organisasi perangkat daerah Kabupaten
Bengkalis.
Kata kunci: Akuntabilitas Keuangan, Teknologi Informasi, Kompetensi, Ketaatan,
Good Governance.
pISSN 2549-3086
eISSN 2657-1676
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
124
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
PENDAHULUAN
Wacana tentang good gorvenance (tata Pemerintahan yang baik)
merupakan isu yang paling penting mengemuka belakangan ini. Untuk mencapai
good gorvenance itu sendiri, salah satu prinsip yang harus dipenuhi adalah
Akuntabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut seperangkat peraturan perundangundangan pun telah digulirkan, demikian pula Pemerintah dan seluruh elemen
bangsa secara sistematis dan berkelanjutan telah mengambil berbagai kebijakan
dan kegiatan yang terkait dengan tuntutan terselenggaranya Pemerintahan yang
baik.
Good governance juga banyak mengandung arti, diantaranya menurut
Bank Dunia (World Bank) adalah merupakan cara kekuasaan yang digunakan
dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan
masyarakat (Mardoto 2009a). Dan menurut UNDP (United National Development
Planning) memberikan definisi, praktek penerapan kewenangan pengelolaan
berbagai urusan. Penyelenggaraan Negara secara politik, ekonomi dan
administrative di semua tingkatan. Ada tiga pilar good governance yang penting,
yaitu: kesejahteraan rakyat (economic governance), proses pengambilan
keputusan (political governance) dan tata laksana pelaksanaan kebijakan
(Prasetijo 2009a, 23).
Alasan memilih Kabupaten Bengkalis karena adanya kelemahan yang
perlu menjadi perhatian ke depan antara lain, keterlambatan penyetoran sisa uang
yang harus dipertanggungjawabkan, pencatatan atas penerimaan, pencatatan atas
persediaan, pencatatan dan pengelolaan aset tetap, kelebihan pembayaran atas
pelaksanaan kegiatan, serta kelemahan dalam sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP). Disebutkannya, laporan keuangan tahun 2015, Pemerintah
Kabupaten Bengkalis berhasil memperoleh WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia. Perolehan opini tersebut justru menjadi tantangan untuk
memperbaiki beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan aset,
serta pelaksanaan program dan kegiatan.
Beberapa fenomena umum dalam penggunaan sistem informasi yang
dirasakan oleh pegawai di instansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai
pengguna sistem informasi dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya dia
antaranya yaitu: (1) masih adanya gangguan koneksi dalam sistem informasi itu
sendiri yang menyebabkan sistem menjadi tidak cepat dalam pemrosesan data, (2)
pengguna memerlukan pelatihan sistem informasi yang ada jika terjadi kerusakan,
(3) pengguna merasa output yang dihasilkan dari sistem informasi yang ada belum
sesuai dengan keinginan pengguna, dan (4) pengguna sistem informasi yang ada
dapat diperbaiki kualitasnya sehingga akhirnya dapat menunjang kinerja dari
pegawai sebagai pengguna sistem informasi.
Selain menindak lanjuti temuan-temuan tersebut sekda juga menghimbau
Organisasi Perangkat Daerah meningkatkan kualitas kerja serta menyampaikan
laporan keuangan tepat waktu. Terlambatnya penyampaian laporan keuangan
Organisasi Perangkat Daerah tersebut menyebabkan terlambatnya penyampaian
laporan keuangan oleh Pemerintah Bengkalis kepada BPK. Keterlambatan
tersebut terjadi karena masalah teknis karena ada sejumlah Organisasi Perangkat
Daerah yang belum selesai menyusun Rencana Kerja Anggarannya (RKA)
(AntaraNews 2016).
pISSN 2549-3086
eISSN 2657-1676
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
125
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
Sehubungan dengan hal tersebut seperangkat peraturan perundangundangan telah digulirkan. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pengganti dari Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni
1999, ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam Mewujudkan praktek
good governance khususnya Akuntabilitas untuk meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab.
Dalam mewujudkan praktik Akuntabilitas tersebut, setiap Organisasi
Perangkat Daerah diwajibkan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPj)
kepada pemerintahan daerah yang kemudian harus menyerahkan Laporan
Pertanggungjawaban (LPj) atas kinerjanya secara horizontal kepada DPRD dan
pihak terkait dan akuntabilitas secara vertikal dengan menyerahkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada pemerintah secara
berjenjang. Sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dimana yang
telah digantikan dengan Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 yaitu Kepala Daerah
disamping menyampaikan akuntabilitas keuangan, juga menyampaikan laporan
akuntabilitas kinerja dalam ukuran efisiensi dan efektivitas serta melaksanakan
tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kinerja Instansi Pemerintah setiap daerah berbeda-beda. Beberapa faktor
yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah akuntabilitas keuangan,
pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah dan ketaatan
peraturan perundangan.
Penerapan akuntabilitas tentunya akan mempengaruhi kinerja instansi
pemerintah. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan akuntabel
dibutuhkan salah satu indikasi yang sangat perlu diperhatikan yaitu
pengembangan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata. Di
dalam dimensi akuntabilitas publik, laporan hasil kinerja diwujudkan melalui
ukuran-ukuran kuantitatif. Adapun akuntabilitas keuangan (financial
accountability), dimana akuntabilitas keuangan suatu instansi pelayanan publik
akan dimintai pertanggungjawaban seberapa besar efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan setiap kegiatan publik yang notabene dibiayai oleh uang rakyat.
Hal kedua yang dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah
adalah pemanfaatan teknologi informasi (e-government). Kewajiban pemanfaatan
teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005.
Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan
sistem informasi suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan
keunggulan kompetitif ditengah persaingan yang semakin ketat saat ini. Investasi
di bidang teknologi informasi dalam suatu organisasi umumnya dimaksudkan
untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja individual anggota organisasi dan
institusi.
Teknologi informasi juga memiliki pengertian yaitu suatu teknologi yang
digunakan untuk mengelola data. Pengolahan itu termasuk memproses,
mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara
pISSN 2549-3086
eISSN 2657-1676
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
126
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan,
akurat dan tepat waktu (Hamzah dan Nina 2011, 57).
Selain itu, teknologi informasi yang saat ini kita ketahui banyak manfaat
yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan
transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data
dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan
multiprocessing.
Dikaitkan dengan kompetensi, kompetensi adalah menunjukkan
karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik
pribadi, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang
yang bekinerja unggul di tempat kerja (Palan 2007, 84). Standar kompetensi
adalah spesifiksi atau sesuatu yang dibakukan, memuat persyaratan minimal yang
harus dimiliki seseorang yang akan melakukan pekerjaan tertentu agar orang yang
bersangkutan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil baik.
Ketaatan pada peraturan perundangan pun menjadi pertimbangan atas
keberhasilan kinerja Instansi Pemerintah. Di Indonesia, Peraturan-peraturan
perundangan tentang Keuangan Negara diatur dalam UUD 1945, Undang-undang
(UU), keputusan Presiden (Keppres) dan peraturan pelaksanaan lainnya.
Akuntabilitas tidak berjalan efektif tanpa adanya transparansi dan aturan hukum
yang jelas, sehingga pengembangan akuntabilitas dibutuhkan suatu mekanisme
dan peraturan yang jelas (Sipka 2017, 1).
Penelitian ini sebelumnya sudah pernah diteliti oleh Ardianto (2010) yang
membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada
objek penelitian, yaitu penelitian sebelumnya di Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan pada penelitian ini yang akan saya
lakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Alasan
memindahkan objek penelitian adalah terdapatnya perbedaan kinerja antara objek
yang diambil oleh Ardianto.
Dilihat dari hasil temuan-temuan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya maksimal untuk
mewujudkan pemerintahan yang Good Governance.Yang mana laporan keungan
yang dihasilkan belum memenuhi kriteria nilai informasi yaitu keandalan dan
ketepatan waktu,mengingat keandalan ketepatan waktu merupakan unsur penting
dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) sebagai dasar pengambilan
keputusan.
TELAAH LITERATUR
Akuntabilitas Keuangan
Menurut Mahmudi Akuntabilitas adalah kewajiban agent (Pemerintah)
untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas
dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada
pemberi mandat (principal) (Mahmudi 2010, 23). Akuntabilitas mensyaratkan
bahwa pengambil keputusan berprilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya.
Untuk itu, perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan
tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun
horizontal dengan baik (Sulistyaningrum 2005, 193).
pISSN 2549-3086
eISSN 2657-1676
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
127
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
Lain halnya menurut Lawton dan Rose, Akuntabilitas dapat dikatakan
sebagai sebuah proses dimana seseorang atau sekelompok orang yang diperlukan
untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau
belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Akuntabilitas sebagai salah
satu prasyarat dari penyelenggaraan Negara yang baru, didasarkan pada konsep
organisasi dalam manajemen yang menyangkut: (1) Luas kewenangan dan
rentang kendali (spand of control) organisasi. (2) Faktor-faktor yang dapat
dikendalikan (controllable) pada level manajemen atau tingkat kekuasaan tertentu
(Nico 2007, 24).
Rasul (2003, 254) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi
akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: (1)
Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and
legality). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan
jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber
dana publik. (2) Akuntabilitas proses (process accountability). Akuntabilitas
proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas
sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem
informasi manajemen, dan prosedur administrasi. (3) Akuntabilitas program
(program accountability). Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan
apakah tujuan yang ditetetapkan dapat dicapai atau tidak. (4) Akuntabilitas
kebijakan (policy accountability). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan
pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakankebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Akuntabilitas
keuangan
menurut
Abdul
Halim
merupakan
pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan
terhadap peraturan perundangan.Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan
keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang
mencangkup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi
pemerintah (Halim 2008, 254). Hal ini sejalan yang dikemukan oleh Premchand
bahwa: The main instruments of financial accountability are government budgets,
periodically published data on public finances, annual accounts, and the
investigative and other general reports prepared by independent agencies.
Teknologi Informasi
E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh
pemerintahan,seperti menggunakan internet, yang mempunyai kemampuan
menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa
merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui
sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide
web. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang
dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.
penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk
baru seperti: G2C (Governmet to Citizen), G2B (Government to Business), dan
G2G (Government to Government) (Kamang 2009, 6).
Karena perkembangan teknologi semakin pesat sehingga kebutuhan
manusia akan teknologi juga semakin banyak. Salah satu saat ini yang
memanfaatkan teknologi informasi adalah perusahaan/organisasi. Penggunaan
pISSN 2549-3086
eISSN 2657-1676
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
128
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
teknologi informasi dalam sebuah organisasi sangatlah penting, untuk Apakah
dengan informasi teknologi mampu meningkatkan efisiensi sebuah
perusahaan/organisasi, sehingga dalam penerapan informasi teknologi dibutuhkan
orang yang handal yang dapat berjalan dengan baik. Sistem teknologi informasi
memberikan peran utama di dalam organisasi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetitif (Jogiyanto 2005, 18).
Kompetensi Aparatur Pemerintah
Wibowo (2008, 34) menyatakan Kompetensi adalah suatu kemampuan
untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi
atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut
oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menurut UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 (10)
tentang Ketenagakerjaan adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan (RI 2003).
Kompetensi menurut Ebta (2005) adalah kewenangan (kekuasaan) untuk
menentukan (memutuskan sesuatu); kemampuan menguasai gramatika suatu
bahasa secara abstrak atau batiniah. Moeheriono (2009, 4) mengungkapkan bahwa
kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang
mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan
yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode
tertentu.
Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 69 UU no 5 tahun 2014 ayat (1)
meliputi: (1) Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi
pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; (2)
Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural
atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan (3) Kompetensi sosial
kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat
majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan
kebangsaan (RI 2014).
Hutapea dan Thoha (2008, 8) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen
utama pembentukan kompetensi, yaitu: (1) Pengetahuan (knowledge) adalah
informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya. (2) Keterampilan (Skill)
merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal. (3)
Sikap (attitude) merupakan pola tingkah seseorang pegawai dalam melaksanakan
tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan/pemerintahan.
Secara spesifikasi kualifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat ditinjau
dari tiga unsur, unsur utama yaitu: (1) Keahlian, PNS antara lain harus memiliki
pengalaman yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, memiliki pengetahuan yang
sesuai dengan tugas dan fungsinya, memiliki wawasan yang luas dan beretika. (2)
Kemampuan Teknis, PNS antara lain harus memahami tugas-tugas dibidangnya.
(3) Sifat-sifat personal yang baik, PNS harus memiliki didiplin yang tinggi, jujur,
menaruh minat, terbuka,objektif, pandai berkomunikasi, selalu siap dan terlatih
(Prayitno dan Suprapto 2002).
Kompetensi profesi adalah kemampuan untuk menguasai keterampilan/
keahlian pada bidang tertentu, sehingga tenaga kerja mampu bekerja dengan cepat
pISSN 2549-3086
eISSN 2657-1676
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
129
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
tepat, teratur, dan bertanggungjawab. Kompetensi individu adalah kemampuan
yang diarahkan pada keunggulan tenaga kerja, baik penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi (iptek) maupun kemampuan daya saing. Dan kompetensi sosial
adalah kemampuan yang diarahkan pada kemampuan tenaga kerja dalam
menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga mampu mengaktualisasikan
dirinya dilingkungan masyarakat maupun lingkungan kerjanya (Muins 2000, 40).
Aparatur menurut Ebta (2005) bahwa aparatur adalah perangkat, alat
(negara, pemerintah); para pegawai (negeri); negara alat kelengkapan Negara
terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang
mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari;
pemerintah pegawai negeri; alat negara; aparatur negara. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pengertian perangkat
daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelengaraan
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah (RI 2014).
Ketaatan Peraturan Perundangan
Di Indonesia, peraturan-peraturan perundangan tentang keuangan Negara
diatur dalam UUD 1945, Pasal 23 ayat 5 dan undang-undang APBN, pemerintah
diharuskan membuat pertanggungjawaban keuangan Negara tersebut, merupakan
bagian dari akuntabilitas publik yang harus disampaikan oleh pemerintah atas
penggunaan keuangan Negara yang diperoleh dari uang rakyat dan untuk tujuan
kesejahteraan rakyat.
Attamimi memberikan batasan peraturan perundangan adalah peraturan
negara, yang ditingkat pusat maupun tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan
kewenangan perundangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.
Attamimi juga memberikan batasan mengenai peraturan perundang–undangan
sebagai berikut : Semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga
dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan
berlaku umum serta mengikat rakyat. Oleh sebab itu, warga Negara Republik
Indonesia mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku.
Rasul (2003, 11) mengembangkan teori Hans Kelsen, dalam teorinya
mengenai jenjang hukum (Stuffen theories), mengemukakan bahwa norma–norma
hukum itu berjenjang dan berlapis–lapis dalam suatu tata susunan, dimana norma
yang paling rendah bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi,
sehingga sampai dengan suatu norma yang paling tinggi yaitu norma dasar
(grundnorm).
Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance)
Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah
mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas,
tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik kolusi,
korupsi dan nepotisme (KKN).
Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara,
pISSN 2549-3086
eISSN 2657-1676
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
130
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip–prinsip sebagai
berikut: (1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang
bersangkutan. (2) Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan
sumber sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang–undangan
yang berlaku. (3) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan telah
ditetapkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusdiklatwa BPKP-2007. (4)
Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang
diperoleh. (5) Jujur, objektif, transparan, dan akurat. (6) Menyajikan
keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan (Sumiati 2010).
Selain prinsip-prinsip tersebut diatas, agar pelaksanaan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan
komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan
bertanggungjawab dibidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
yang terdapat 32 Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi tempat penelitian
yang terdiri dari: 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 7 Badan, 21 Dinas dan 1 Kantor
pada tahun 2018. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 160 responden.
Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode sensus atau sampel jenuh. Teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu: kuesioner, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik
analisis data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji statistik.
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Deskripsi Responden
Tabel 1 Jumlah Sampel Dan Tingkat Pengembalian Kuesioner
Keterangan
Jumlah Persentase %
Kuesioner yang disebar
160
100%
Kuesioner yang kembali
130
81,25%
Kuesioner yang tidak kembali
30
18,75%
Kuesioner yang tidak dapat diolah
0
0%
Kuesioner yang dapat diolah
130
81,25%
Sumber: Data Olahan
Tabel 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jumlah
Presentase
Jenis Kelamin
(Orang)
(%)
Laki-Laki
40
30,77%
Perempuan
90
69,23%
Total
130
100%
Sumber: Data Olahan
pISSN 2549-3086
eISSN 2657-1676
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
131
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
Uji Validitas
Tabel 3 Uji Validitas
Butir
Variabel
rhitung
rtable
Pertanyaan
PAK 1
0,911
0,171
Penerapan
PAK 2
0,935
0,171
Akuntanbilitas
PAK 3
0,895
0,171
Keuangan
PAK 4
0,944
0,171
(X1)
PAK 5
0,948
0,171
PTI 1
0,529
0,171
PTI 2
0,479
0,171
PTI 3
0,578
0,171
PTI 4
0,739
0,171
PTI 5
0,560
0,171
PTI 6
0,884
0,171
Pemanfaatan
PTI 7
0,590
0,171
Teknologi
PTI 8
0,811
0,171
Informasi
PTI 9
0,730
0,171
(X2)
PTI 10
0,473
0,171
PTI 11
0,770
0,171
PTI 12
0,755
0,171
PTI 13
0,781
0,171
PTI 14
0,781
0,171
PTI 15
0,765
0,171
KAP 1
0,816
0,171
KAP 2
0,816
0,171
KAP 3
0,823
0,171
KAP 4
0,884
0,171
Kompetensi
KAP 5
0,916
0,171
Aparatur
Pemerintah
KAP 6
0,914
0,171
(X3)
KAP 7
0,874
0,171
KAP 8
0,880
0,171
KAP 9
0,835
0,171
KAP 10
0,651
0,171
KPP 1
0,824
0,171
Ketaatan
KPP 2
0,864
0,171
Peraturan
KPP 3
0,909
0,171
Perundangan
KPP 4
0,878
0,171
(X4)
KPP 5
0,918
0,171
KIP 1
0,779
0,171
Kinerja
Instansi
KIP 2
0,776
0,171
Pemerintah
KIP 3
0,846
0,171
pISSN 2549-3086
eISSN 2657-1676
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
132
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
(Y)
KIP 4
KIP 5
KIP 6
KIP 7
0,839
0,880
0,909
0,763
0,171
0,171
0,171
0,171
Valid
Valid
Valid
Valid
Sumber: Data Olahan
Uji Reliabilitas
Variabel
X1
X2
X3
X4
Y
Tabel 4 Reliabilitas
Cronbach’s
Kriteria Keterangan
Alfa
0,959
0,60
Reliable
0,919
0,60
Reliable
0,954
0,60
Reliable
0,926
0,60
Reliable
0,921
0,60
Reliable
Sumber: Data Olahan
Uji Normalitas
Tabel 5 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
130
N
,0000000
Normal Parametersa,b
Mean
2,78513595
Std. Deviation
,070
Most Extreme Differences Absolute
,066
Positive
-,070
Negative
,070
Test Statistic
c
,197
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber: Output SPSS
Pada tabel 5 di atas terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan level
signifikansi lebih besar dari α (α = 0,05) yaitu nilai Asymp. Sig. sebesar 0,197 >
0,05 yang berarti bahwa data terdistribusi dengan normal. Untuk lebih
memperjelas sebaran data dalam penelitian ini maka akan disajikan dalam grafik
Normal P-Plot pada gambar 1 di bawah. Dimana dasar pengambilan keputusan
menurut ahli yaitu jika titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis
diagonal, maka residual pada model regresi tersebut terdistribusi secara normal.
pISSN 2549-3086
eISSN 2657-1676
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
133
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
Gambar 1 Normal P-Plot
Sumber: Output SPSS
Uji Regresi Linear Berganda
Model
1
(Constant)
PAK
PTI
KAP
KPP
Tabel 6 Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
t
Std.
B
Beta
Error
17,215 3,194
-5,389
,465
,058
,400
8,084
,357
,040
,443
8,852
,112
,042
,133
2,687
,523
,063
,424
8,263
Sig.
,000
,000
,000
,008
,000
a. Dependent Variable: KIP
Sumber: Output SPSS
Berdasarkan tabel 6 di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:
KIP = 17,215 + 0,465PAK + 0,357PTI + 0,112KAP + 0,523KPP + e, dimana
pembahasan regresi tersebut adalah: Nilai konstanta (𝛼) sebesar 17,215 artinya
jika variabel-variabel independen yaitu Penerapan Akuntabilitas Keuangan,
Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan
Ketaatan Peraturan Perundangan bernilai 0 (nol) maka Kinerja Instansi
Pemerintah bernilai 17,215. Nilai koefisien regresi variabel Penerapan
Akuntanbilitas Keuangan (PAK) bernilai 0,465 yang dapat diartikan bahwa setiap
peningkatan Penerapan Akuntanbilitas Keuangan sebesar 1 Satuan maka akan
terjadi peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,465 dengan asumsi
variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi variabel Pemanfaatan Teknologi
Informasi (PTI) bernilai 0,357 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan
Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 1 Satuan maka akan terjadi
peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,357 dengan asumsi variabel
lainnya konstan. Nilai koefisien regresi variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah
pISSN 2549-3086
eISSN 2657-1676
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
134
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
(KAP) bernilai 0,112 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Kompetensi
Aparatur Pemerintah sebesar 1 Satuan maka akan terjadi peningkatan Kinerja
Instansi Pemerintah sebesar 0,112 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai
koefisien regresi variabel Ketaatan Peraturan Perundangan (KPP) bernilai 0,523
yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Ketaatan Peraturan Perundangan
sebesar 1 Satuan maka akan terjadi peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah
sebesar 0,523 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
Uji t (Parsial)
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 6, maka diperoleh hasil uji t yang
diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel indepeden. Untuk
variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan (X1) nilai signifikannya adalah
0,000<0,05, sehingga Hipotesis 1 (H1) dari penelitian ini diterima. Hal ini
menunjukan bahwa Penerapan Akuntabilitas Keuangan (X1) berpengaruh
terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 6, maka diperoleh hasil uji t yang
diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel indepeden. Untuk
variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) nilai signifikannya adalah
0,000<0,05, sehingga Hipotesis 2 (H1) dari penelitian ini diterima. Hal ini
menunjukan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) berpengaruh terhadap
Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 6, maka diperoleh hasil uji t yang
diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel indepeden. Untuk
variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah (X3) nilai signifikannya adalah
0,008<0,05, sehingga Hipotesis 3 (H1) dari penelitian ini diterima. Hal ini
menunjukan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah (X3) berpengaruh terhadap
Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 6, maka diperoleh hasil uji t yang
diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel indepeden. Untuk
variabel Ketaatan Peraturan Perundangan (X4) nilai signifikannya adalah
0,000<0,05, sehingga Hipotesis 4 (H1) dari penelitian ini diterima. Hal ini
menunjukan bahwa Ketaatan Peraturan Perundangan (X4) berpengaruh terhadap
Kinerja Instansi Pemerintah.
Uji F (Simultan)
Model
1 Regression
Residual
Total
Tabel 7 ANOVAa
Sum of
Mean
df
Squares
Square
2389,626
4
597,407
1000,651
125
8,005
3390,277
129
F
Sig.
74,627
,000b
a. Dependent Variable: KIP
b. Predictors: (Constant), KPP, PAK, KAP, PTI
Sumber: Output SPSS
Dari tabel 7 di atas, diperoleh nilai Fhitung sebesar 74,627. Langkah
selanjutnya mencari nilai Ftabel dan membandingkan dengan nilai Fhitung. Rumus
pISSN 2549-3086
eISSN 2657-1676
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
135
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
mencari F tabel adalah (k ; n-k), k=4 dan n=130. Maka menghasilkan angka
(4;130-4) = (4;126), angka ini kemudian kita jadikan acuan untuk mengetahui
nilai Ftabel pada distribusi nilai Ftabel. Maka didapat nilai F tabel sebesar 2,44.
Karena nilai Fhitung 74,627 lebih besar dari nilai Ftabel 2,44 maka dapat dikatakan
bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.
Kemudian nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil
dari 0,05 sehingga hipotesis diterima, artinya Penerapan Akuntabilitas Keuangan,
Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan
Ketaatan Peraturan Perundangan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja
Instansi Pemerintah.
Koefisien Determinasi (R2)
Model
R
1
,840a
Tabel 8 Model Summaryb
Adjusted R Std. Error of
R Square
Square
the Estimate
,705
,695
2,829
DurbinWatson
1,986
a. Predictors: (Constant), KPP, PAK, KAP, PTI
b. Dependent Variable: KIP
Sumber: Output SPSS
Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,705 atau 70,5% artinya bahwa
Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi,
Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Ketaatan Peraturan Perundangan
mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 70,5%. Sedangkan sisanya
sebesar 29,5% dijelaskan oleh variabel lain atau faktor lain yang tidak dimasukan
dalam penelitian ini.
KESIMPULAN
Secara parsial penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap
kinerja instansi pemerintah (good governance). Secara parsial pemanfaatan
teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah (good
governance). Secara parsial kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh
terhadap kinerja instansi pemerintah (good governance). Secara parsial ketaatan
peraturan perundangan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah (good
governance). Secara simultan penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan
teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah dan ketaatan peraturan
perundangan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah (good governance)
dengan besar pengaruh 70,5%.
DAFTAR PUSTAKA
Ainsworth, Murray, Neville Smith. and Anne Millership. 2007. Managing
Performance Managing People. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
Aminah, Siti. 2014. Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal. Jakarta: Kencana.
Andi. 2003. Promosi Efektif dengan Web. Yogyakarta: Wahana Komputer.
pISSN 2549-3086
eISSN 2657-1676
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
136
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
Andrianto, Nico. 2007. Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment. Malang: Bayumedia Publishing.
AntaraNews. 2016. Bupati Bengkalis Desak SKPD Selesaikan Laporan keuangan
2016. Diakses dari: https://riau.antaranews.com/berita/83901/bupatibengkalis-desak-skpd-selesaikan-laporan-keuangan-2016.
Ardianto, 2010. “Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan
Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, dan
Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Kuantan”. Skripsi Universitas
Islam Riau.
Ardianto, Elvinaro. 2010a. Metode Penelitian Untuk Public Relatios Kuantitatif
Dan Kualitatif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Arthur, John, Wiliam dan David. 2011. Manajemen Keuangan. Jakarta: Indeks.
Asra, Sumiati. 2013. Metode Pembelajaran. Bandung: Wacana Prima.
Bupati Bengkalis. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis.
Diharna. 2004. Kinerja Pemerintah Daerah (Isu dan Teori Pembangunan)
Volume I Nomor 03. Bandung: Program Pascasarjana STPDN Depdagri
Republik Indonesia.
Dwiyanto. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan don Otonomi Daerah.
Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
Ebta, Setiawan. 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi III, Kamus
online versi 1.4. Diakses dari: http://kbbi.web.id.
Eryana. 2016. “Pengaruh Kompetensi Profesional Dan Lingkungan Kerja
Terhadap Kinerja Dosen”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita
5 (2), 206-226.
Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi
Empat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Hamzah dan Nina Lamatenggo. 2011. Teknologi Komunikasi dan Informasi
Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
Hartini, Sri, Setiajeng dan Tedi. 2014. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta:
Sinar Grafika.
Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. Kompetensi Plus. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama.
Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. Jakarta: GP Press.
Jogiyanto. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Penerbit
Andi.
Kansil dan Christine. 2008. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi
Aksara.
Kamang. 2009. Peran Teknologi Informasi Di Bidang Pemerintahan. Jatinagor.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2001. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 355/KMK.07/2001 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mardoto. 2009. Good Governance dan Clean Good Governance. Jakarta: Taruma
Negara University Press.
pISSN 2549-3086
eISSN 2657-1676
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
137
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
Mardoto. 2009a. Mengkritisi Clean And Good Governance Di Indonesia. Diakses
dari: http://mardoto.com.
Mishra, Satish Chandra. 2000. “Pemerintah dan Pemerintahan: Memahami
Ekonomi Politik Reformasi Institusi”. Jurnal Reformasi Ekonomi 1 (2).
Moeheriono. 2009. Pengkuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Bogor: Ghalia
Indonesia.
Muins. 2000. Kompetensi Profesi dan Individu. Jakarta: Erlangga.
Nico. 2007. Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government.
Malang: Bayumedia Publishing.
Palan. 2007. Competency Management: Teknis Mengimplementasikan
Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Untuk
Meningkatkan Daya Saing Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
Prasetijo. 2009. Good Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan. Diakses
dari: http://prasetijo.wordpress.com.
Prasetijo. 2009a. Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance. Jakarta:
Total Media.
Prayitno, Widodo dan Suprapto, 2002. Standarisasi Kompetensi Pegawai Negeri
Sipil Menuju Era Globalisasi Global. Seri Kertas Kerja Volume II Nomor
05. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan BKN.
Rasul, Syahrudin. 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan
Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara.
Jakarta: PNRI.
Rasyad, Kasdihan. 2003. Metode Statistik Deskriptif. Jakarta: Grasindo.
Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat
10 tentang Ketenagakerjaan.
Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dimana yang
telah digantikan dengan Undang- Undang No. 9 Tahun 2015.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintah.
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pengganti
dari Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999.
Republik Indonesia. 2014a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Kompetensi.
Said, Sudirman dan Nizar Suhendra. 2002. Korupsi dan Budaya Masyarakat
Indonesia Jakarta: Aksara Foundation.
Sedamayanti. 2003. Good Governance (Kepemimpinan yang Baik) dalam Rangka
Otonomi Daerah. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi 4 Buku 1. Jakarta:
Salemba Empat.
Sipka. 2017. Lembaga Administrasi Negara Modul I.
Sulistyaningrum. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Sumarni, Sri. 2012. Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Insan
Madani.
Sumiati. 2010. Metode Pembelajaran. Bandung: Wacana Prima.
Thoha, Miftah. 2010. Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia. Jakarta:
Kencana.
pISSN 2549-3086
eISSN 2657-1676
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
138
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Juni 2020, Vol.4, No.1: 124-139
Ulum, Ihyaul. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar. Malang:
Universitas Muhammadyah Malang.
Umar, Husein. 2005. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Baru.
Walter, Charles, Thomas dan Themin. 2011. Akuntansi Keuangan. Jakarta:
Penerbit Erlangga.
Wasistiono, Sadu. 2004. Kinerja Pemerintah Daerah (Pengembangan Organisasi
Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah) Volume I Nomor 03.
Bandung: Program Pascasarjana STPDN DEPDAGRI Republik
Indonesia.
Wibowo. 2008. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers.
pISSN 2549-3086
eISSN 2657-1676
https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas
139