PUNGLI/GRATIFIKASI/PENYALAHGUNAAN
JABATAN = KORUPSI
OLEH :
SIGID SUSENO
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
BANDUNG
2016
?
PUNGLI …


PUNGLI = PUNGUTAN LIAR
GRATIFIKASI = PEMBERIAN DALAM ARTI LUAS
meliputi pemberian uang, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya.
PUNGLI/GRATIFIKASI = KORUPSI ?
PENGERTIAN KORUPSI


SECARA HARFIAH KORUPSI : KEBUSUKAN,
KEBURUKAN, KEBEJATAN, KETIDAKJUJURAN, DAPAT
DISUAP, TIDAK BERMORAL, PENYIMPANGAN DARI
KESUCIAN
SERINGKALI DISAMAKAN DENGAN PENYUAPAN
PENGERTIAN ...


Black’s Law Dictionary
menunjuk pada bribery atau extortion :
“an act done with an inten to give some
advantage inconsistence with official duty and
the right of others. The act of an offical or
fiduciary person who unlawfully and wrongfully
uses his station or character to procure some
benefit for himself or for another person, contrary
to duty and the rights of others”
PENGERTIAN ...



SYED HUSSEIN ALATAS
MASALAH KORUPSI : TRANS-SISTEMIK
ARTINYA KORUPSI TERDAPAT DALAM SEMUA
SISTEM SOSIAL : FEODAL, KAPITALIS,
KOMUNIS, SOSIALIS, DLL.
DEFINISI KORUPSI JUGA DAPAT KITA
TEMUKAN BAIK DARI PERSPEKTIF MORAL,
EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, BUDAYA, DAN
TENTUNYA HUKUM
PENGERTIAN...


Perspektif moral, korupsi : segala sesuatu yang
merusak moral atau yang mencerminkan
kerusakan moral. Tindakan korupsi adalah
tindakan yang menjauh dari yang baik, dari
yang ideal.
Perspektif ekonomi, korupsi : pembayaran
atau pengeluaran yang mengangkangi aturan
hukum yang berlaku.
PENGERTIAN ...


Perspektif politik, korupsi :
penyalahgunaan kekuasaan publik
(politik) untuk memperoleh keuntungan
pribadi.
Huntington, korupsi : perilaku menyimpang
dari public officer atau para pegawai dari
norma2 yang diterima dan dianut oleh
masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan2 pribadi (Perspektif sosial)
PENGERTIAN ...


Secara sederhana korupsi didefinisikan
sebagai menyalahgunakan kekuasaan/
kepercayaan untuk kepentingan pribadi
Dalam berbagai pandangan para pakar
mengasosiasikan korupsi dengan
penyalahgunaan jabatan publik
TEORI TENTANG KORUPSI





G. Jack Bologna : teori GONE :
G = Greek
O = Opportunity
N = Need
E = Exposure
TEORI ...





Robert Klitgaard dkk. : C = M + D – A
C = Corruption
M = Monopoly power
D = Discression by officials
A = Accountability
LATAR BELAKANG PENGATURAN TPK




MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DAN
PEREKONOMIAN NEGARA
MENGHAMBAT PEMBANGUNAN NASIONAL
PELANGGARAN THD HAK-HAK SOSIAL DAN
EKONOMI MASYARAKAT SECARA LUAS
ANCAMAN THD PRINSIP2 DEMOKRASI
TIPOLOGI TINDAK PIDANA KORUPSI








Tindak pidana korupsi murni
Tindak pidana penyuapan
Tindak pidana penggelapan
Tindak pidana pemerasan dalam jabatan
Tindak pidana gratifikasi
Tindak pidana berkaitan dg pemborongan, leveransir,
dan rekanan
Percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat;
Tindak pidana menghambat atau menghalangi proses
peradilan (obstruction of justice).
KRIMINALISASI KORUPSI
Pasal 2
 Secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara
 Pidana penjara seumur hidup minimal 4 th;
maks. 20 th dan denda minimal 200 jt;
maks. 1 M
 Pidana mati : TPK dilakukan dalam keadaan
tertentu
KRIMINALISASI …
Pasal 3
 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara
 Pidana penjara seumur hidup/min. 1 th; maks. 20 th
dan/atau denda min. 50 jt; maks. 1 M
KRIMINALISASI ...


Pasal 4
Pengembalian kerugian keuangan negara
atau perekonomian negara tidak
menghapuskan dipidananya pelaku
tindak pidana
KRIMINALISASI …
Pasal 5

Memberi/menjanjikan sesuatu kpd PN/Penyelenggara
Negara dg maksud supaya PN/Penyelenggara
Negara tsb berbuat/tidak berbuat sesuatu dlm
jabatannya, yg bertentangan dg kewajibannya.

Memberi sesuatu kpd PN/Penyelenggara Negara
krn/berhubungan dg sesuatu yg bertentangan dg
kewajiban, dilakukan/tidak dilakukan dlm
jabatannya

PN/Penyelenggara Negara yg menerima
pemberian/janji (bandingkan dg Ps 12 a & b)

Pidana penjara min. 1 th; maks. 5 th dan/atau denda
min. 50 jt; maks. 250 jt
KRIMINALISASI …
Pasal 7
 pemborong, ahli bangunan yg pd waktu membuat
bangunan/ penjual bahan bangunan yg pd waktu
menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan
curang yg dapat membahayakan keamanan
orang/barang,/keselamatan negara dalam keadaan
perang
 setiap orang yg bertugas mengawasi
pembangunan/penyerahan bahan bangunan, sengaja
membiarkan perbuatan curang terjadi
 pidana penjara min. 2 th; maks. 7 th dan/atau denda min.
100 jt; maks. 350 jt
KRIMINALISASI …
Pasal 11
 PN/penyelenggara negara yg menerima
hadiah/janji padahal diketahui/patut diduga,
bahwa hadiah/janji tsb diberikan krn
kekuasaan/kewenangan yg berhubungan dg
jabatannya, atau yg menurut pikiran orang yg
memberikan hadiah/janji tsb ada hubungan dg
jabatannya
 Pidana penjara min. 1 th; maks. 5 th dan/atau
denda min. 50 jt; maks. 250 jt
KRIMINALISASI …
Pasal 12
 PN/Penyelenggara Negara yg menerima hadiah/janji,
padahal diketahui/patut diduga bahwa hadiah/janji tsb
diberikan ut menggerakkan agar melakukan/tidak
melakukan sesuatu dlm jabatannya, yg bertentangan dg
kewajibannya
 PN/Penyelenggara Negara yg menerima hadiah, padahal
diketahui/patut diduga bahwa hadiah tsb diberikan
sebagai akibat/disebabkan krn telah melakukan/tidak
melakukan sesuatu dlm jabatannya yg bertentangan dg
kewajibannya
Pasal 12 …


PN/Penyelenggara Negara yg dg maksud menguntungkan diri
sendiri/orang lain secara melawan hukum, atau dengan
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,
atau ut mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
PN/Penyelenggara Negara yg pada waktu menjalankan tugas,
meminta, menerima, atau memotong pembayaran kpd
PN/Penyelenggara Negara yg lain/kepada kas umum, seolah-olah
PN/Penyelenggara Negara yg lain/kas umum tersebut mempunyai
utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tsb bukan
merupakan utang;
Pasal 12 …


PN/Penyelenggara Negara yg pada waktu menjalankan tugas,
meminta/menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah
merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tsb
bukan merupakan utang
Pidana penjara seumur hidup atau min. 4 th; maks. 20 th dan denda
min. 200 jt; maks. 1 M
KRIMINALISASI …
Pasal 12B
 Gratifikasi kpd PN/Penyelenggara Negara
dianggap suap bila berhubungan dg jabatannya
dan berlawanan dg kewajiban/tugasnya
 Pembuktian : nilainya lebih dr 10 jt pd penerima
gratifikasi dan nilainya kurang dr 10 jt pd
penuntut umum
 Pidana penjara seumur hidup atau min. 4 th;
maks. 20 th dan denda min. 200 jt; maks. 1 M
 Bukan gratifikasi jika penerima melaporkannya
kpd KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak
diterima (Ps 12C)
KRIMINALISASI ...




Pasal 12 C
Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika
melaporkan ke KPK
Penyampaian laporan dilakukan paling
lambat 30 hari kerja
KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja
wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi
milik penerima atau milik negara
KRIMINALISASI …
Pasal 13
 Memberi hadiah/janji kpd PN dg mengingat
kekuasaan/wewenang yg melekat pd
jabatan/kedudukannya, atau dianggap
melekat pd jabatan/kedudukan tsb
 Pidana penjara maks. 3 th dan/atau denda
maks. 150 jt
PIDANA TAMBAHAN




PERAMPASAN BARANG BERGERAK YG
BERWUJUD/TDK BERWUJUD YG DIGUNAKAN
UT/DIPEROLEH DR TPK
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
PENUTUPAN USAHA/SEBAGIAN
PERUSAHAAN PALING LAMA 1 TH
PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU/
PENGHAPUSAN KEUNTUNGAN TERTENTU
Terima kasih