Tugas 9 Pertemuan 12
Perpajakan Orang Pribadi
20190102165
Fia Shofnatul Husna
Jawaban :
1. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan adalah sebuah reformasi perpajakan secara
berkesinambungan khususnya pada aspek regulasi dan proses bisnis dimana
diperlukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat
komprehensif, konsolidatif, dan harmonis. Serta, untuk melindungi masyarakat
kalangan menengah ke bawah.
2. Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi
Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan, dilaksanakan mulai pada tanggal 29 Oktober 2021.
3. Rasio pajak adalah alat persentase atau indikator penerimaan pajak terhadap produk
domestik bruto (PDB). Lewat tax ratio ini maka suatu negara mendapat kesimpulan
apakah jumlah pajak yang dikumpulkan pada suatu masa berbanding dengan
pendapatan nasional. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat rasio
pajak, yaitu faktor-faktor yang bersifat makro dan faktor-faktor yang bersifat mikro.
Angka tax ratio digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi
perpajakan di suatu negara dalam rangka menghimpun penerimaan pajak di suatu
negara. Dalam mengukur rasio pajak, pada umumnya Indonesia hanya memasukkan
unsur penerimaan pajak pusat saja, yakni pajakpajak yang dihimpun oleh Direktorat
Jenderal (Ditjen) Pajak.
4. Karena tujuan dari UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian
yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Selain itu,
mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara
mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,
mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.
Kemudian melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang
konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela
Wajib Pajak.
5. Pengaturan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) meliputi
sanksi pajak dan integrasi NIK-NPWP berlaku sejak diundangkan. Materi Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau
ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara,
kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama
untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak.