DEMOKRASI DI INDONESIA Nama : SAHRIN HASBIR Stambuk: 03120180052 Kelas : C2 Ciri-ciri pemerintah yang demokrasi Kedaulatan rakyat Pemerintah di dasarkan pada persetujuan rakyat Pemerintah mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas Secara Umum Demokrasi adalah suatu sistem Jaminan hak-hak asasi manusia Pemilu yang bebas dan adil Persamaan di depan umum Perlindungan hukum Pemerintahan di batasi oleh konstitusi Penghargaan pada keberagaman Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi pemerintah dimana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara serta sebagai penentu petusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dalam pemerintahan serta sebagai pengontrol terhadap pelaksanaanya, baik secara langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwalian Macam macam demokrasi Demokrasi Langsung Demokrasi Formal Demokrasi Konstituonal (Demokrasi Liberal) Demokrasi Tak Langsung Demokrasi Material Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Referendum Demokrasi Gabungan Demokrasi Rakyat (Demokrasi Komunis) PRINSIP DEMOKRASI Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik Tingkat persamaan (Kesetaraan) tertentu antara warga negara Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara Penghormatan terdahap supremasi hukum Ciri-ciri Kepribadian Yang Demokrasi Menerima orang lain Terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru Bertanggung jawab Waspada terhadap kekuasaan Toleransi terhadap perbedaan-perbedaan Emosi-emosinya terkendali Menaruh kepercayaan terhadap lingkungan “ Nilai-Nilai Demokrasi • Kesadaran akan pluralism • Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat • Demokrasi membutuhkan kerja sama antarwarga masyarakatdan sikap serta etika yang baik • Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan • Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral ” Prinsip Demokrasi • Adanya Kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah • Adanya pemlihan yang teliti dan jujur • Adanya hak memilih dan dipilih • Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman • Adanya kebebasan mengakses informasi • Adanya kebebasan berserikat yang terbuka Penyimpangan Pada Masa Demokrasi Terpimpin • Segala bentuk kekuasaan dan keputusan berada ditangan presiden • Konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) • Pengangkatan soekarno sebagai Presiden seumur hidup • Anggota-anggota MPRS diangkat oleh presiden bukan melalui pemilu Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Lama: 1. Masa demokrasi liberal 1950-1959. Masa liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai kepala negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini perasnan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal ddisebabkan: Dominanya partai politik, landasan sosial ekonomi yang masih lemah, tidak mampunya konstituante untuk mengganti UUDS 1950. 2. Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1950. Bubarkan konstituante, kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUDS 1950, pembentukan MPRS dan DPAS. 3. Masa demokrasi terpimpin 1959-1966. Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri: • Dominasi presiden • Terbatasnya peran partai politik • Berkembangnya pengaruh PKI Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998-Sekarang) Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi Masa transisi berlangsung pada saat presiden soeharto menyatakan berhenti dan menyerahkan kekuasaanya pada wakil presiden B.J Habibie sesuai pasal 8 UUD 1945. Disebut masa transisi karena merupakan masa perpindahan pemerintah (dari orde baru ke reformasi). Presiden B.J Habibie sendiri menyatakan bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan transisional. Pada masa transisi ini banyak sekali pembangunan dan perkembangan kearah kehidupan negara demokrasi. Beberapa pembangunan ke arah demokrasi, antara lain sebagai berikut: Kerusuhan di aceh Kerusuhan dan pertentangan di timur leste Konflik di ambon dan di Maluku era transisi berakhir dan munculnya kemimpinan presiden Abdurrahman Wahid (Gus dur) dan wakil presiden megawati soekarnoputri pada siding MPR bulan oktober 1999. Sejak saat itu Indonesia memasuki masa reformasi Dinamika Demokrasi Indonesia Sebuah disain besar Indonesia yang demokratis telah diletakkan dan mulai dijalankan. Namun masih menghadapi berbagai kejadian yg belum mencerminkan kehidupan demokratis yang cerdas dan bermakna. Penggunaan kebebasan masih sering melampau batas kepatutan dan hukum, serta bahkan ada yg mengarah ke anarki. Perbedaan pandangan dan kepentingan masih sering disampaikan dengan cara yg tidak berbudaya dan bahkan menggunakan kekerasan, kekecewaan dan kemarahan karena kekalahan dalam suatu proses demokratis misalnya pilkada acap kali juga ditumpahkan dalam bentuk kekerasan. Demokrasi korupsi Membaca genealogi korupsi yang terjadi pada masa Indonesia modern, perilaku korupsi pada masa transisi demokrasi atau era pasca reformasi justru menunjukkan gejala yang lebih massif. Meminjam istilah Al-Attas, korupsi di era reformasi menuju pada apa yang disebut ¥self destruction. ¥ Data dari International Transparency menunjukkan bahwa indeks korupsi di Indonesia pada masa transisi demokrasi tidak pernah menembus angka 3. Data ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi pada masa transisi demokrasi masih menjadi pekerjaan berat. Satu hal yang harus digaris-bawahi, perilaku korupsi pada masa transisi demokrasi di Indonesia menyebar merata di semua pusat-pusat kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi pintu gerbang semakin merajalelanya korupsi di Indonesia. Pernyataan berikut ini menjelaskan hal tersebut Korupsi yang menjerat pejabat di daerah, khususnya gubernur, walikota/bupati sungguh mencengangkan. Dari data Kementerian Dalam Negeri, saat ini ada 148 kepala daerah sudah divonis bersalah menilap uang negara, menjadi terdakwa, tersangka, atau baru diperiksa sebagai saksi. Perinciannya, dari 33 gubernur se-Indonesia, 18 gubernurnya terlibat kasus korupsi.Sementara bupati/walikota sebanyak 130 dari 491 kabupaten/kota yang terlibat korupsi. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan.2 Artinya, semangat pemberantasan korupsi pada masa transisi demokrasi hanya menjadi lip service, jauh panggang dari api. Kasus Indonesia menunjukkan bahwa masa transisi demokrasi berjalan sangat lambat dan bahkan (mungkin) tidak akan pernah berujung pada demokrasi, sebab utamanya adalah perilaku korupsi yang justru semakin tak terkendali. Dirunut secara genealogis, korupsi pada masa transisi demokrasi saat ini adalah fase ketiga, yang justru paling berbahaya. Orde Lama: Sifat korupsinya masih dalam lingkaran elit yang terbatas. Terutama lingkaran yangg dekat dengan Soekarno. Nasionalisme perusahaan-perusahaan Belanda dan sistem administrasi juga memicu perilaku korupsi. Orde Baru : Korupsi semakin meluas karena Indonesia membuka keran ¥utang luar-negeri di samping memberi porsi lebih bidang ekonomi dlm proses pembangunan. Muncul pengusaha-pengusaha yang dekat dengan penguasa. Korupsi juga terjadi karena investasi asing diberi keleluasaan mengelola Sumber Daya Alam Indonesia. Orde Reformasi (masa transisi demokrasi): Korupsi semakin membudaya karena adanya otonomi daerah dan desentralisasi. Jika selama Orba pusat korupsi ada di Jakarta, masa Orde Reformasi korupsi menyebar ke daerahdaerah. PEMILU/PEMILUKADA Langsung juga menjadi ajang praktik korupsi. Korupsi pada era reformasi semakin massif dan terbuka. Tahap Penyebaran Korupsi di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Al-Attas Satu-satunya cara untuk menjaga masa transisi demokrasi agar berjalan pada track yang benar adalah dengan memperkuat eksistensi KPK. KPK sebagai lembaga yang khusus menangani tindak pidana korupsi harus diberi ruang yang cukup untuk bekerja, tanpa intervensi dari kekuasaan. Namun, masalahnya tidak semudah itu. Seperti yang sudah kita singgung di atas masa transisi demokrasi saat ini sebetulnya bukan kehendak kolektif bangsa Indonesia. Reformasi hadir sebagai respon atas krisis moneter yang melanda Asia. Oleh karena itu, membebankan pemberantasan korupsi hanya pada KPK adalah hal yang tidak bijak. Eksistensi KPK juga harus didukung oleh elit (penguasa). Hal ini menjadi penting karena masa transisi demokrasi tidak akan berujung pada demokrasi selama kalangan elit tidak mendukungnya. Kasus di Indonesia menunjukkan bahwa masa transisi demokrasi tidak bergerak kemana-mana lebih disebabkan tidak adanya kesadaran elit. Para elit di era pasca- reformasi tidak memberi ruang yang cukup untuk tumbuh-suburnya gerakan-gerakan anti-korupsi. Alih-alih berperilaku anti-korupsi, para elit justru mempertontonkan perilaku korupsi secara terang-benderang dan massif. HAMBATAN UTAMA MASA TRANSISI DEMOKRASI DI INDONESIA Demokrasi telah menjadi kehendak sejarah di abad 20 dan awal abad 21. Negara-negara di dunia berlombalomba untuk mewujud-terapkan demokrasi sebagai alat untuk menata kehidupan berbangsa. Namun, di negara- negara berkembang, jalan menuju demokrasi sangat terjal dan berliku. Untuk konteks Indonesia, masalah terberat yang menjadi beban masa transisi demokrasi adalah perilaku korupsi para elit yang menggurita. Para elit memberi contoh buruk bagi rakyat Indonesia. Perilaku korupsi elit (baik pusat maupun daerah) menjadi kanker ganas yang siap membalikkan masa transisi demokrasi. Perilaku korupsi di Indonesia pada masa transisi demokrasi sudah pada level self destruction, yang tidak hanya berbahaya tetapi juga bisa mengirim Indonesia menjadi negara gagal. Oleh karena itu, isu tentang pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya menjadi pemanis bibir para elit tetapi juga menjadi gerakan nyata. Hal ini penting karena tanpa pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh mustahil masa transisi demokrasi di Indonesia dapat dituntaskan MASA TRANSISI DEMOKRASI KASUS INDONESIA Diskusi kita di atas - dengan berbasis data dari Freedom House - menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah keharusan, sebuah fakta historis yang tak mungkin dibalikkan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui ¥cara¥ menuju demokrasi. Menurut Mas¶ud (1994), paling tidak ada tiga pendekatan menuju demokrasi (seperti yang terekam dalam Tabel 1), yaitu: 1) pendekatan yang mempercayai bahwa demokrasi dikembangkan melalui modernisasi, 2) demokrasi adalah sebuah pilihan sadar yang bersifat linear, dan 3) demokrasi terbentuk karena adanya perubahan struktur dan kelembagaan politik. Namun demikian, untuk kasus Indonesia - dan juga mungkin Timur-Tengah pilihan menuju demokrasi tidak disebabkan oleh tiga pendekatan seperti yang ditawarkan oleh Mas’ud. Indonesia memilih jalan demokrasi lebih disebabkan faktor eksternal daripada faktor internal, yaitu karena hantaman krisis moneter yang berawal dari Asia Timur. Rejim otoriter Orde Baru runtuh tidak murni disebabkan oleh gerakan pro-demokrasi. Gerakangerakan demonstrasi jalanan yang digalang mahasiswa muncul belakangan setelah harga-harga kebutuhan pokok melonjak drastis sebagai imbas dari krisis moneter. Tiga Cara Memahami Transisi Demokrasi Islam Dan Demokrasi Islam hadir dengan membawa prinsip-prinsip yang umum. Oleh karena itu, adalah tugas umatnya untuk memformulasikan program tersebut melalui interaksi antara prinsip-prinsip Islam dengan modernitas, termasuk demokrasi. Islam memberikan jaminan untuk dilakukannya ijtihad, penafsiran terhadap teks kitab suci dan Sunnah Rasul Masalah Kedaulatan Tuhan VS Kedaulatan Manusia. Masalah Kewarganegaraan: persoalan warga negara non-muslim dan persoalan kedudukan perempuan. Islam Dan Demokrasi Secara normatif, demokrasi adalah suatu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (Abraham Lincoln). Secara empirik, demokrasi biasanya menggunakan sejumlah indikator antara lain: Kedaulatan rakyat Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah (rakyat) Kekuasaan mayoritas Hak-hak minoritas Jaminan hak-hak asasi manusia Pemilihan yang bebas dan jujur Persamaan di depan hokum Proses hukum yang wajar Pembatasan pemerintah secara konstitusional Pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi Pragmatisme Kerjasama dan mufakat. Islam Dan Demokrasi Penjajaran Islam dengan demokrasi secara serta merta adalah merupakan cara pandang yang harus dikoreksi. Antara Islam dan demokrasi terdapat segi-segi persamaan dan perbedaan (Hasbi Ash-Shiddieqy) Jika Islam sampai pada konflik dengan postulat-postulat demokrasi tertentu, itu adalah karena karakter umumnya sebagai sebuah agama yang melibatkan asksioma yang suci (Hamid Enayat) Prinsip-prinsip permusyawaratan, keadilan, persamaan, kebebasn, pluralitas, adalah di antara prinsip yang kompatibel dengan Islam. Tidak ada rincian mengenai mekanisme yang mengatur muatan prinsip-prninsip tersebut, oleh karena itu terbuka peluang kepda manusia untuk mengaturnya, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tidak semua persoalan agama (ajaran Islam) dapat dimusyawarahkan, ada ajaranajaran tertentu yang sudah demikian eksak sehingga tidak lagi memerlukan pemikiran manusia, baik perseorangan atau kelompok. Oleh karena itu dalam satu sisi ada ajaran Islam yang tidak kompatibel dengan demokrasi (Qurasih Shihab). Islam Dan Demokrasi SYAWARA (B. ARAB) / SYURO (BERUNDING) MUSYAWARAH (B. ARAB)/SYURO (BERUNDING) MUSYAWARAH: Suatu Usaha Bersama dg Sikap Rendah Hati utk Memecahkan Persoalan (Mencari Solusi) Guna Mengambil Keputusan Bersama dlm Memecahkan Masalah yg Bersifat Duniawi dg Berpegang pd al-Qur’an dan Hadits KATA MUSYAWARAH DLM AL-QUR’AN QS asy-Syura ayat 38 KATA MUSYAWARAH DLM AL-QUR’ANQ.S. Ali Imran : 1592. (QS. Asy Syura: 383. QS. Al Mujadalah: 8 dan 104. QS. Ath Thalaaq: 6) PENGERTIAN IJMA’ DARI SISI ETIMOLOGI Berasal dari kata Jama’a yg berarti: gabungan, kumpulan dan satuan. Secara etimologi: Ketetapan atau kesepakatanDinamakan demikian karena Ijma’ muncul dari sekumpulan pendapat yang tertampung setelah melalui proses sharing pendapat dan hujjah yang dketemukan Islam Dan Demokrasi PENGETIAN IJMA MENURUT TERMINOLOGI Ijma’ adalah kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu permasalahan syara yg muncul tidak ditemukan dalam nash secara jelas. Semua mujtahid berkumpul dan saling berbagi pandangan. Pandangan mereka berlandaskan al-Qur’an dan hadits. SIAPAKAH MUJTAHID ITU? Mujtahid adalah orang yg bersungguh-sungguh. Dalam disiplin ilmu ushul fiqh, seorang mujtahid dikenal sebagai tenaga profesional yang mampu menelurkan produk-produk hukum. Dengan keahlian dan ketekunan yg ia miliki ia mampu menjawab seluk beluk persoalan syara .Melalui metode Istinbath, ia menggali hukum-hukum yg ada dalam al-Qur’a dan hadits. MACAM-MACAM IJMA Ijma’ Sharih : Kesepakan para mujtahid atas kedudukan hukum suatu masalah tertentu yg dinyatakan lewat lisan/ tuisan kemudian menjadi ijma’ setelah ada kesepakatan bersama. 2. Ijma’ Sukuti : Kesepakatan sebagian ulama pdsuatu zaman dlm satu masalah tertentu,sedang yg lain tidak mengemukakan pertentangan ataupun persetujuan Islam Dan Demokrasi DEMOKRASI, MUSYAWARAH DAN IJMA Perbedaan yang prinsip antara demokrasi, musyawarah dan ijma’ demokrasi bersepakat tidak berdasar hukum tuhan musyawarah bersepakat berdasar hokum tuhan bersifat dunia ijma’ bersepakat berdasar hukum tuhan untuk menentukan hukum setelah Rasul wafat demokrasi (Yunani)/(Arab) IPTEK DAN SENI DALAM ISLAM Islam sangat memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan umat manusia. Martabat manusia disamping ditentukan oleh peribadahannya kepada Allah, juga ditentukan oleh kemampuannya mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam praktek mampu mengangkat harkat dan martabat manusia karena malalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, manusia mampu melakukan eksplorasi kekayaan alam yang disediakan oleh Allah. Karena itu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, nilai-nilai islam tidak boleh diabaikan agar hasil yang diperoleh memberikan kemanfaatan sesuai dengan fitrah hidup manusia. Q.S. Al-Mujadalah: 11Q.S. Al-Isra: 70Q.S. Ar-Ra’du: 2. Dalam pengembangan IPTEKS umat Islam seharusnya memiliki dasar/ motif bahwa yg mereka lakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan demi mengharap ridha Allah, sehingga terwujud bahagia dunia sampai akhirat.(Lihat Q.S. Al-Bayyinah: 5) Agama Islam (Iman) brfungsi: untuk memberikan arah bagi seorang ilmuwan untuk mengamalkan ilmunya. Dengan didasari oleh keimanan yang kuat, pengembangan IPTEKS dapat dikontrol agar berjalan dijalur yg benar. Sebaliknya tanpa dasar keimanan IPTEKS dapat disalah gunakan sehingga mengakibatkan kehancuran bagi diri orang lain dan lingkungan.