BAB 1
PELAPORAN
KEUANGAN
PSAK
ANGGUN WIDYA PUTRI
195020307111057
CA AKM 1
SEJARAH TERBITNYA PSAK DI INDONESIA
1973
• Terbentuk panitia penghimpun bahan - bahan dan struktur GAAP dan GAAS.
• Dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) yang bertugas menyusun standar keuangan.
1984 - 1994
• 1984, Komite PAI melakukan revisi terhadap PAI 1973 & mengodifikasikannya ke dalam buku berjudul
"Prinsip Akuntansi Indonesia 1984"
• IAI melakukan harmonisasi menggunakan standar akuntansi internasional dalam proses pengembangan
standar akuntansi dan mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) sebagai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan diterbitkan sejak 1 Oktober
1994.
2008 - 2012
• IAI mendeklrasikan rencana Indonesia untuk konvvergensi standar terhadap IFRS dalam pengaturan
Standar Akuntansi Keuangan karena IFRS merupakan standar yang kokoh.
• Setelah tanggal 1 Januari 2012 pengaturan perlakuan akuntansi yang konvergen dengan IFRS akan
diterapkan
2018 - 2019
• Desember 2018, DSAK IAI memutuskan mengeluarkan SAK-Internasional tetapi belum ada putusan tanggal
efektif
• 4 Pilar SAK di Indonesia, yaitu SAK Umum, SAK ETAP, SAK Syariah, SAK EMKM (Entitas Mikro Kecil
Menengah)
5 PILAR SAK DI INDONESIA
SAK
• Memberikan
informasi yang
relevan bagi
pegguna laporan
keuangan.
• Digunakan untuk
badan/bisnis yang
memiliki
akuntanbilitas publik,
yaitu badan yang
terdaftar / masih
dalam proses
pendaftaran di pasar
modal.
SAK - ETAP
• Digunakan untuk
entitas yang
akuntabilitas
publiknya tidak
signifikan dan
laporan
keuangannya hanya
untuk tujuan umum
bagi pengguna
eksternal
• Entitas tidak
memiliki laporan L/R
komprehensif
SAS
• Digunakan untuk
entitas yang
melakukan transaksi
syariah baik entitas
lembaga syariah
(bank syariah,
pegadaian syariah,
badan zakat, dll)
maupun lembaga
non syariah.
SAP
• Digunakan untuk
entitas pemerintah
dalam menyusun
Laporan Keuangan
Pemerintah (LKPP) dan
Laporan Pemerintah
Daerah (LKPD).
• Dibuat untuk menjamin
transparansi,
partisipasi, dan
akuntabilitas
pengelolaan keuangan
negara demi
terwujudnya
pemerintahan yang
baik dan bersih.
SAK-EMKM
• Digunakan untuk
memenuhi kebutuhan
pelaporan keuangan
entitas ekonomi mikro,
kecil, dan menengah.
• Diharapkan dapat
membantu 57,9 juta
pelaku UMKM dalam
menyusun laporan
keuangan dengan tepat
tanpa harus terjebak
dalam kerumitan
standar akuntansi
keuangan yang ada
saat ini.
PROSES PENETAPAN
STANDAR AKUNTANSI DI
INDONESIA (SAK)
Penyusunan dan pencabutan SAK di Indonesia
wajib mengikuti due process procedure yang
telah ditetapkan dalam peraturan Organisasi
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
Prosedurnya meliputi :
• Identifikasi permasalahan untuk dikembangkan menjadi
standar.
• Konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif SAK (DKSAK)
(jika diperlukan)
• Melakukan riset terbatas
• Pembahasan materi Standar Akuntansi Keuangan /
Standar Akuntansi keuangan Syariah
• Pengesahan dan publikasi exposure draft (dokumen
yang dipublikasi oleh DSAK untuk mengumpulkan
saran dan tanggapan publik atas standar akuntansi
yang akan diterbitkan).
• Pelaksanaan public hearing
• Dengar pendapat publik (public hearing) merupakan
prosedur due process dalam penyusunan Standar
Akuntansi Keuangan untuk mendapatkan masukan dan
tanggapan dari praktisi, regulator dan masyarakat atas
penerbitan Draf Eksposur
• Pelaksanaan limited hearing (jika diperlukan)
• Pembahasan masukan publik
• Pengesahan Standar Akuntansi Keuangan / Standar
Akuntansi Keuangan Syariah
PROSES PENETAPAN
STANDAR AKUNTANSI
IFRS
IFRS disusun melalui proses yang dilaksanakan
secara transparansi dan akuntabel. Proses
tersebut disebut degan due process procedures
yang memiliki kompeten :
• Dewan standar yang kompeten
• Proses pengembangan standar yang teliti
dan sistematis
• Bekerja sama dengan investor, regulator,
pelaku bisnis utama, profesi akuntan global
disetiap tahapan proses
• Berusaha untuk melakukan kolaborasi
dengan komunitas dewan penyusun
standar
Due process procedure dalam menetapkan IFRS meliputi :
• IASB melakukan penelitian awal dengan dentifikasi isu
dan solusi terkait masalah dalam pelaporan keuangan
• Menggambarkan isu dan solusi yang telah
diidentifikasi oleh IASB dalam discussion paper
• Discussion paper tersebut akan di publikasikan untuk
mendapat feedback dari publik (public hearing)
• IASB akan mengevaluasi feedback yang diperoleh dari
publik dan akan menerbitkan exposure draft untuk
menggambarkan standar akuntansi yang akan di
tetapkan
• Exposure Draft yang diterbitkan digunakan untuk
memperoleh feedback dari setiap individu ataupun
organisasi di seluruh dunia
• IASB akan melakukan evaluasi atas respon dari publik
dan melakukan konsultasi dengan IFRS Advisory council.
• Mengubah Exposure Draft (jika diperlukan) dan
menetapkan standar akuntansi
PERBEDAAN PROSES PENETAPAN PSAK DAN IFRS
Finalisasi tes aplikasi dan
mendapatkan hasil untuk
menginspirasi langkah
berikutnya
Menindaklanjuti bagian
legal terkait dokumen
aplikasi lisensi
LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PSAK
• Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keungan suatu entitas.
• Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 (efektif per 1 Januari 2020) adalah memberikan informasi
mengenai posisi laporan keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian
besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.
• Bentuk laporan keuangan adalah kuantitatif berdasarkan data dan informasi yang telah terjadi.
• Laporan keuangan terdiri dari:
• Laporan Posisi Keuangan
• Laporan Laba/Rugi Komprehensif
• Laporan Perubahan Ekuitas
• Laporan Arus Kas
• Catatan Atas Laporan Keuangan
• Pengguna laporan keuangan :
- Pihak Internal -> Manajemen dan karyawan
- Pihak Eksternal -> Investor saat ini dan potensial, kreditur, pemasok (supplier), pemerintah serta lembagalembaganya, dan masyarakat
PERBEDAAN ANTARA LAPORAN KEUANGAN DAN
PELAPORAN KEUANGAN
Terima kasih