PENDIDIKAN PANCASILA
Yudi Ariana, S.H., M.H.
BAB I
Pancasila Dalam Konteks
Sejarah Perjuangan Bangsa
A. PENGANTAR
Nilai-nilai Pancasila telah ada sejak zaman dahulu sebelum bangsa
Indonesia mendirikan negara. Nilai-nilai tersebut antara lain berupa :
1.
Adat istiadat
2.
Kebudayaan
3.
Nilai-nilai religius
Proses perumusan materi Pancasila secara formal dilakukan dalam :
1.
Sidang BPUPKI I
2.
Sidang Panitia 9
3.
Sidang BPUPKI II
4.
Disyahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik
Indonesia
Pandangan Hidup Bangsa
PANCASILA
Jiwa dan Kepribadian
Perjanjian Luhur
Proses Terbentuknya Negara dan Bangsa Indonesia :
a.
Zaman batu
b.
Kerajaan-kerajaan abad ke IV
c.
Kerajaan-kerajaan abad ke V
d.
Dasar-dasar kebangsaan Indonesia mulai nampak pada abad ke
VII, yaitu :
1). Timbulnya kerajaan Sriwijaya
2). Airlangga
3). Majapahit
Dasar-dasar Pembentukan Nasionalisme Modern, antara lain :
a.
Rintisan oleh tokoh pejuang Kebangkitan Nasional 1908
b.
Sumpah Pemuda 1928
c.
Titik kulminasi 17 Agustus 1945
B.
ZAMAN KUTAI
Ditemukannya Prasasti 7 Yupa (tiang batu), bahwa raja Mulawarman,
keturunan dari raja Aswawarman keturunan dari Kudungga
mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para Brahmana.
Yupa tersebut dibangun oleh para Brahmana sebagai tanda terima
kasih raja yang dermawan (Bambang Sumadio dalam Kaelan,
2008:29).
Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama
kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam
bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana.
NILAI-NILAI ESSENSIAL DALAM PANCASILA
Ketuhanan
Kemanusiaan
Persatuan
Kerakyatan
Keadilan
C. ZAMAN SRIWIJAYA
Negara Kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap, yaitu :
1.
Zaman Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra (600-1400) yang
bercirikan kedatuan
2.
Zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan
3.
Negara Kebangsaan Modern, yaitu negara Indonesia merdeka
Sriwijaya muncul pada abad ke VII di Sumatera Selatan, di bawah
kekuasaan wangsa Syailendra, yang merupakan kerajaan maritim
yang mengandalkan kekuatan lautnya dan merupakan pusat agama
Budha di Asia Tenggara.
Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah
tercermin pada kerajaan Sriwijaya yang berbunyi “marvuat vanua
Criwijaya siddhayatra subhiksa”, suatu cita-cita negara yang adil
dan makmur.
D.
ZAMAN MAJAPAHIT
Pada abad ke VIII kedudukan Sriwijaya digantikan oleh kerajaan
Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Wilayah kekuasaan
Majapahit semasa jayanya membentang dari semenanjung melayu
(Malaysia sekarang) sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara.
Puncak kebesaran Majapahit di bawah pemerintahan raja Hayam
Wuruk (1350-1389) dengan Maha Patihnya, Gadjah Mada (13191364).
Politik luar negeri Majapahit adalah “politik damai” (Majapahit ingin
hidup damai dengan negara-negara tetangganya). Mpu Prapanca
dalam bukunya “Negarakertagama” (1365) menyebutkan dengan
istilah “Mitreka Satata”, persahabatan yang sederajat.
Di dalam negeri, Majapahit pun menjalankan politik perdamaian
dalam hidup keagamaan. Mpu Tantular dalam bukunya “Sutasoma”
menyebutkan dengan istilah Bhineka Tunggal Ika, tanhana dharma
mangriiwa (berbeda-beda namun satu jua adanya sebab tidak ada
agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini menunjukkan
realitas kehidupan agama pada saat itu, yaitu agama Hindu dan
Budha.
Baik Sriwijaya maupun Majapahit telah mempraktikan apa yang
terkandung dalam Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang
Maha Esa, ialah toleransi dalam hidup beragama.
Kata Pancasila juga terdapat dalam Buku Negarakertagama maupun
Buku Sutasoma, mpu Prapanca dan mpu Tantular mengartikan
sebagai lima dasar menuju kemajuan. Oleh karena itu, Sriwijaya dan
Majapahit dapat dipandang sebagai penjelmaan gagasan tentang
Negara Persatuan Indonesia.
E.
MASA PENJAJAHAN
Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad XVI maka
berkembanglah agama Islam di Indonesia. Bersamaan dengan
itu berkembang pula kerajaan Islam seperti kerajaan Demak. Pada
abad ini mulailah berdatangan orang-orang Eropa di nusantara.
Mula-mula datang adalah bangsa Portugis disusul Belanda dan
kemudian Inggris.
1.
Portugis
Pada tahun 1512 berlayar tiga kapal Portugis dari Malaka
melalui perairan Indonesia, dipimpin oleh Antonio d’Areu. Pada
tahun 1512 tersebut Portugis mulai merebut Ternate, kemudian
seluruh Maluku dijajahnya. Rakyat Maluku serentak melawan
Portugis, dipimpin Raja Baabullah dan pada tahun 1570 Portugis
dapat diusir keluar dari Maluku.
2.
Belanda/VOC
Tahun 1596 Belanda tiba di Indonesia, kemudian mendirikan
persatuan (Verenigde) antara perseroan-perseroan (compagnie)
yang berdagang di Indonesia (Oost-Indie), sehingga persatuan
tersebut bernama “Verenigde Oost Indische Compagnie”
disebut VOC.
Dengan VOC, Belanda menjadi kuat, mereka merebut Jayakarta
dari tangan Banten yang kemudian namanya giganti menjadi
Batavia (1619). Banten berusaha merebut kembali , namun
gagal. Kemudian Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung
dua kali menyerang Batavia secara besar-besaran, namun juga
gagal karena tidak bersatu.
Dari Batavia, Belanda meluaskan jajahannya dengan
menggunakan taktik “Devide et Impera”, yang berarti cerai
beraikan mereka kemudian baru dikuasai. Dengan taktik ini
sedikit-sedikit Belanda menguasai kerajaan-kerajaan di
Indonesia, sedangkan Indonesia dalam melawan Belanda pun
juga cerai-berai, tidak bersatu. Contohnya Raja Gowa
Hasanuddin di Sulawesi Selatan bermusuhan dengan Raja
Bone Am Palaka, Belanda datang memukul dan menguasainya
(1699).
3.
Inggris
Inggris berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda pada
tahun 1811. Gubernur Jenderal Inggris di India mengirimkan
Raffles ke Indonesia sebagai Letnan Gubernur. Raffles
menginginkan jajahan Indonesia untuk selama-lamanya tapi
pada tahun 1916 ia memerintahkan untuk menyerahkan
Indonesia kembali pada Belanda, sehingga Indonesia kembali
dijajah Belanda.
4.
Belanda/Pemerintahan Hindia Belanda
VOC telah dibubarkan pada tahun 1800, sehingga Indonesia
diperintah langsung dari negeri Belanda, dan membentuk
Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.
F.
KEBANGKITAN NASIONAL
Pada abad XX terjadi pergolakan kebangkitan Dunia Timur dengan
suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Di Indonesia bergolak
kebangkitan akan kesadaran berbangsa yaitu kebangkitan nasional
(1908).
Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, merupakan pelopor
pergerakan nasional, dipelopori oleh dr. Sudiro Husodo.
Pada tahun 1909, Haji Samanhudi di Surakarta mendirikan
Sarekat Dagang Islam, yang pada tahun 1911 menjadi Sarekat
Islam di bawah pimpinan H.O.S Tjokroaminoto.
Tahun1913 berdiri partai politik, Indische Partij di Bandung,
pendirinya adalah dr. Douwes Dekker, dr. Tjipto Mangunkusumo,
dan RM Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara).
Tahun 1927, didirikan Partai Nasional Indonesia oleh Ir. Sukarno,
yang menuntut satu Indonesia yang merdeka .
28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda yang berisi satu Bahasa, satu
Bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Pada saat ini lagu Indonesia
Raya pertama kali dikumandangkan dan sekaligus sebagai
penggerak kebangkitan kesadaran berbangsa.
G. ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG
Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda “Jepang
pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia”.
29 April 1945, Jepang memberikan janji berupa kemerdekaan tanpa
syarat, dalam janji tersebut bangsa Indonesia diperkenankan untuk
memperjuangkan kemerdekaannya.
Sebagai realisasi janji tersebut dibentuklah BPUPKI, badan yang
bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan
Indonesia.
1.
Sidang BPUPKI Pertama
a.
Mr. Muh. Yamin (29 Mei 1945)
1). Peri Kebangsaan
2). Peri Kemanusiaan
3). Peri Ketuhanan
4). Peri Kerakyatan
5). Kesejahteraan Rakyat
b.
Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)
1). Persatuan
2). Kekeluargaan
3). Keseimbangan Lahir dan Batin
4). Musyawarah
5). Keadilan Rakyat
c.
Ir. Sukarno (1 Juni 1945)
1). Kebangsaan
2). Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3). Mufakat atau Demokrasi
4). Kesejahteraan Sosial
5). Ketuhanan Yang Maha Esa
(dinamakan Pancasila)
Setelah selesai sidang I BPUPKI telah dibentuk Panitia Kecil
yang bertugas menampung saran, usul, dan konsepsi-konsepsi
para anggotanya
Pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia Sembilan karena
kebutuhan untuk mencari modus antara apa yang disebut
golongan Islam dengan apa yang disebut golongan kebangsaan
mengenai soal agama dan negara.
Panitia berhasil mencapai modus itu yang diberi bentuk suatu
rancangan pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal
dengan nama (oeh Yamin) “Piagam Jakarta”.
Dalam Piagam Jakarta termaktub konsepsi rumusan dasar
negara sebagai berikut :
1.
Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syareat islam
bagi pemeluk-pemeluknya
2.
Kemanusiaan yang adil dan beradab
LANJUTAN..
3.
Persatuan Indonesia
4.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan
5.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2.
Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli 1945)
Dalam sidang kedua ini dibentuk panitia Perancang Undangundang Dasar. Pada tanggal 11 Juli 1945 panitia tersebut
menyetujui isi preambule yang diambil dari Piagam Jakarta.
Selanjutnya dibentuk Panitia Kecil Perancang Undang-undang
Dasar yang bertugas menyusun UUD-nya sendiri (Batang
Tubuh), dua hari kemudian tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil
telah dapat melaporkan hasil kerjanya, kemudian dibentuk pula
Panitia Penghalus Bahasa yang bertugas menyempurnakan dan
menyusun kembali rancangan UUD yang telah dibahas.
Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-undang
Dasar melaporkan hasilnya, sebagai berikut :
a.
Pernyataan Indonesia Merdeka
b.
Pembukaan Undang-undang Dasar
c.
Undang-undang Dasar-nya sendiri (Batang Tubuh).
Setelah melalui pembahasan yang mendalam dalam rapat-rapat
pleno, pada tanggal 16 Juli 1945 Rancangan Undang-undang
dasar diterima seluruhnya oleh BPUPKI.
H. PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN SIDANG PPKI
Dengan selesainya BPUPKI menyusun Rancangan Undang-undang
Dasar maka selesailah tugas BPUPKI.
Bersamaan dengan keadaan-keadaan perang yang makin
memburuk bagi pihak Jepang dan sebelum pihak Jepang menyerah,
pemerintah Jepang di Indonesia membubarkan BPUPKI dan pada
tanggal 9 Agustus 1945 membentuk PPKI yang beranggotakan 21
orang.
Pada tanggal 15 Agustus 1945 bertepatan dengan meyerahnya
Jepang kepada Sekutu, anggota PPKI bertambah 6 orang.
1.
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, kesempatan tersebut
dipergunakan sebaik-baiknya pleh para pejuang kemerdekaan
bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya dengan
sebuah Proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus
1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, pada hari Jumat Legi,
jam 10 pagi WIB.
2.
Sidang PPKI
a.
Sidang Pertama PPKI 18 Agustus 1945, menghasilkan
keputusan-keputusan :
1). Mengesahkan UUD 1945, yang meliputi :
a). Setelah melakukan beberapa perubahan pada
Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai
Pembukaan UUD 1945
b). Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang telah
diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli
1945
2). Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama
3). Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia
pusat sebagai badan musyawarah darurat.
b.
Sidang Kedua (19 Agustus 1945)
Pada sidang kedua, PPKI berhasil menentukan ketetapan
sebagai berikut :
1). Tentang daerah Propisnsi, dengan pembagian :
a). Jawa Barat
b). Jawa Tengah
c). Jawa Timur
d). Sumatera
e). Borneo
f). Sulawesi
g). Maluku
h). Sunda Kecil
LANJUTAN...
2). Untuk sementara waktu kedudukan Kooti (daerah
istimewa) dan sebagainya diteruskan seperti sekarang
3). Untuk sementara waktu kedudukan kota dan Gemeente
(nama pembagian administratif) diteruskan seperti
sekarang
c.
Sidang Ketiga (20 Agustus 1945)
Pada sidang ini dilakukan pembahasan tentang Badan
Penolong Keluarga Korban Perang dan keputusan yang
dihasilkan salah satunya membentuk Badan Keamanan
Rakyat (BKR).
d.
Sidang Keempat (22 Agustus 1945)
Membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional
Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta.
I.
MASA SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN
Proklamasi Kemerdekaan dapat mengandung arti :
1.
Secara yuridis, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib
hukum kolonial, dan saat mulainya tertib hukum nasional.
2.
Secara politis ideologis, Proklamasi berarti bangsa Indonesia terbebas
dari penjajahan asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib
sendiri dalam suatu negara Proklamasi Republik Indonesia.
Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, pemerintah
Indonesia mengeluarkan 3 maklumat yang berisi :
1.
Memberikan kekuasaan MPR & DPR yang sebelumnya dipegang
Presiden kepada KNIP
2.
Demokrasi multi partai dengan pembentukan parpol
sebanyak-banyaknya
3.
Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer
PEMBENTUKAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
KMB di Den Haag 27 Desember 1949 sebagai bentuk
pemulihan/pengakuan kedaulatan menghasilkan beberapa
keputusan :
1.
Menentukan bentuk negara serikat (16 negara bagian)
2.
Sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal
(parlemen)
3.
Menghapus jiwa, semangat, dan isi Pembukaan UUD 1945,
Proklamasi sebagai naskah Proklamasi yang terinci
MASA ORDE BARU
Tritura :
1.
Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
2.
Pembersihan Kabiner dari unsur-unsur G 30 S PKI
3.
Penurunan harga
SUPERSEMAR 11 MARET 1966
1.
Memulihkan keamanan
2.
Membubarkan PKI dan ormas-ormasnya
3.
Mengamankan 15 menteri yang indikasi terlibat G 30 S PKI
TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1950
Seluruh negara bagian bersatu dalam negara kesatuan dengan
Konstitusi Sementara
1.
Sistem multi partai dan kabinet parlementer silih berganti
2.
Mukadimah Konstitusi Sementara tidak berhasil mendekati
perumusan otentik Pembukaan UUD 45
DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
1.
Membubarkan Konstituante
2.
Berlaku kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
3.
Dibentuk MPRS dan DPAS
Berdasarkan Dekrit Presiden maka UUD 1945 berlaku kembali di Negara
Republik Indonesia hingga saat ini.
DAFTAR PUSTAKA
Kaelan, 2008, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta
Kabul Budiyono, 2012, Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi,
Alfabeta, Bandung